padaAkta Kelahiran anak Pemohon adalah ada hubungannya dengan peristiwakependudukan yang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawaimplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiapperistiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukanpengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undangundangsebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun

dalam register yangtersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutansehingga petitum ke3 Pemohon dikabulkan;Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yangtimbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapermohonan permohonan seluruhnya dikabulkan;Memperhatikan ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 24Tahun

namaPemohon dari Albert Christofer diganti menjadi Albert Christofer Lim;e Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menambahkan namakeluarga kakeknya yang dipesan kakeknya kepada Ayah Pemohon;Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hakpribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang,ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengankeyakinan dan keinginan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24Tahun

bertentangan dengan norma yang ada dan penggantiannama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan administrasi dalamidentitas Pemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian namaPemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan,maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkarapermohonan ini;Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan7sebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Waimima,pada tanggal 16 Agustus 2005; TRISYENA INDRIANI DJINGI, anak Perempuan, lahir diWaingapu, pada tanggal 23 Maret 2011;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohon ini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Kelenteng No.73, Bogor, maka PengadilanNegeri Bogor yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan :Pasal 44Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2019/PN Bgr(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau namalainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak

adalahmenjadi kewajiban bagi Pemohon yang merupakan keluarga terdekat darialmarhum LAY SOEY FA untuk melaporkan kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar dicatatkan dalam registeryang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Permohonanpemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 44 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dari pihak keluarga mempelai wanita dankeluarga mempelai lakilaki; Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIpada tanggal 25 Mei 2008, yang dilaksanakan dihadapan Adrin Biadi, diKecamatan Suwawa Tengah, dengan wali nikah ayah kandung PemohonII bernama Adrin Biadi , adapun yang menjadi saksi adalah Nasir Biadidan Usman Gobel/sksi sendiri, dengan maskawin berupa uang sebesarRp. 128,(seratus dua puluh delapan rupiah); Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istriyang sah; Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon IIpada tanggal 25 Mei 2008, yang dilaksanakan dihadapan Adrin Biadi, diKecamatan Suwawa Tengah waktu itu, dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama Adrin Biadi , adapun yang menjadi saksi adalahsaksi sendiri/Nasir Biadi dan Usman Gobel dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 128,(seratus dua puluh delapan rupiah); Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Pemohonmengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ; Bahwa benar akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhakuntuk mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut sebelum ada penetapandari Pengadilan NegeriMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akandipertimbangkan apakah permohonanPemohon tersebut dapat dikabulkanserta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

yang tidakterpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut,maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu,apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa danmemutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24tahun

AMINUL karena tidak sesuai dengan yang tertera atau tertulis dalamKutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan nama anak Pemohonyaitu MOHAMMAD AMINULLAH;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, anak Pemohon dalam kepentingan sehariharitermasuk penulisan dalam dokumen penting yang tertera adalah atas namaMOHAMMAD AMINULLAH sehingga lebih tepat apabila yang tertera dalam AktaKelahiran

Bahwa Pemohon ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No 24Tahun 2013 No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yangmengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksa permohon iniagar menetapkan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.2.

Utara, selanjutnya memberikan catatan pinggirpada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/DISP/JU/1996/96 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang No.23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang No 24Tahun

SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempatkediaman di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya adalah sebagai berikut;Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat danTergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 24tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan memiliki2 orang anak :;Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga

SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat danTergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar sekitar 24tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, dan memiliki2 orang anak :;e Bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga

dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.BauTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sepertitersebut diatas ;Menimbang, bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut,maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebin dahulu,apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa danmemutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 24tahun

pokok wajib pajak, polisasuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonanpenggantian nama yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaituABDUL NAUFAL RAYHAN JUMADIN karena tidak sesuai dengan nama Bapakkandungnya yang tertera atau tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KartuKeluarga sesuai dengan nama anak Pemohon yaitu ABDUL NAUFAL RAYHANJUMADI;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Pasal 13 ayat (3) UU No. 24tahun

pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No.25 Tahun2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatansipil menentukan: pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa Salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 UndangundangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatansebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

para Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan penyesuaiannama anak para Pemohon dalam catatan pinggir Register yang diperuntukkanuntuk itu dan pada catatan pinggir Akta Kelahiran Anak para Pemohon, setelahmenerima salinan penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka segala biayabiaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadapara Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

AULIA WIBOWO dan Pemohonbermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di dalam aktakelahiran anak Pemohon tersebut dengan nama WENING ALIA WIBOWO;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadikesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama anak Pemohondan ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU Nomor 24Tahun

kelahiran sesuaidengan perintah putusan pengadilan, dan dikarenakan Kutipan Akta Kelahiranpemohon dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenHalaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Smn.Sleman maka selanjutnya turunan sah penetapan ini untuk dikirimkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan inipatut dibebankan kepada pemohon;Mengingat ketentuan Pasal 52, Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta PencatatanSipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuaidengan Bukti P3 Pemohon berkeinginan membetulkan nama Pemohon dannama ayah kandung Pemohon yang terdapat kesalahan tulis yaitu di dalamKutipan Akta Kelahiran No. 7404/1996 atas nama Pemohon tertulis namaPemohon adalah

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta PencatatanSipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpapermohonan dari orang yang menjadi subjek akta;Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, keinginan Pemohon untukmembetulkan nama Pemohon dari DWI ANWAR SALIM menjadi DWIANWAR SALEM serta nama ayah kandung Pemohon dari KATMO menjadiKATEMO yang tertulis di dalam Bukti P3 berupa Kutipan

UndangUndang No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatanhalaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2016/PN.WngSipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat PencatatanSipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam UndangUndangtersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh PejabatPencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor

Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang mengatur tentang pendaftarantanah seharusnya dilakukan pengukuran ulang atas Sertifikat yang dahulu atasnama TASRIAH B.

DOER berganti ke atas nama EDDY SUTRISNO, danPenggugat yang menguasai tanah dan bangunan tersebut ataupun masyarakatsekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh PihakTergugat, dan dijelaskan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertifikatdilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi,dengan tidak dilakukan pengukuran serta bukti kepemilikan hak atas tanahtersebut yang masih dalam

DOERbukannya EDDY SUTRISNO, tidak dilakukan pengukuran berdasarkan PP 24tahun 1997 sebagaimana Pasal 31 serta melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, hal manabersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara joUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnyameminta kepada Ketua Pengadilan

Bahwa tergugat menolak dalil dalil pbenggugat pada posita halaman 6 poin 8,berdasarkan Peraturan Pemerintah........ , seharusnya dilakukanpengukuran ulang atas Sertipikat yang dahulu atas nama Tasriah B.Doer berganti atas nama Eddy Sutrisno ini sangat jelas penggugattidak mengerti dan memahami Peraturan Pemerintah nomor. 24tahun 1997 mana yang dilanggar oleh tergugat, pada prosesPeralihan Hak tidak memerlukan pengukuran ulang danpersetujuan tetanggan yang berbatasan, Tindakan Tergugatmenerbitkan

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkanSertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahitu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalamwaktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang

atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai danberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku di BadanPertanahan Nasional yaitu UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, sehingga secara Hukum Penggugat tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo danPenggugat tidak menguasai fisik tanah yang dipersengketakan sehinggaobjek tanah yang digugat tersebut tidak jelas dan untuk

ke pihak Kepolisian yang menduga telah adanyapenyerobotan tanah, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dansejak diterbitkannya obyek perkara a quo dalam jangka waktu 5 (lima)tahun Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

terakhir terdaftar atas nama perempuanTjong Po Tju/Sifi Susanti telah sesuai dan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaituUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, sehingga secara Hukum Pengugat tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo danPenggugat tidak menguasai fisik tanah yang dipersengketakan sehinggaobyek tanah yang digugat

Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis, Pagatan, 24Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, Kotabaru, 03061974;d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pagatan, 23Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 02041977;3.

Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis, Pagatan, 24Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, Kotabaru, 03061974;d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pagatan, 23Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 02041977;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, KabupatenTanah Bumbu;Penetapan No. 129/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 18 Maret 2019. 24.

Tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis, Pagatan, 24Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, Kotabaru, 03061974;d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon Il tertulis, Pagatan,23 Tahun seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 02041977;;3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untukmencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut padaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, KabupatenTanah Bumbu;4.

kekuatan pembuktian sempurna dan memberikankepastian hukum mengenai peristiwaperistiwa Sebagaimana disebutkan dalamPasal 68 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang kelahiran, kematian,perkawinan, perceraian dan pengakuan anak, sehingga aktaakta tersebutsangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 24Tahun

Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamongan tanggal 19 Februari 2002;Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialamioleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama danstatus kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Nomor 24Tahun

Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di alamat di JalanBhinneka Bhakti Gang Mengkudu Rt.005 / Rw.001 Kelurahan Sedau KecamatanSingkawang Selatan Kota Singkawang, sehingga permohonan yang diajukan olehPemohon di Pengadilan Negeri Singkawang sudah tepat karena telah diajukan diPengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat(1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

dan Pencatatan SipilKota Singkawang pada tanggal 2 Mei 2016 atas nama ZIO ALFARIZ selanjutnyadiubah menjadi MUHAMMAD ZIO ALFARIZ sehingga untuk menjamin adanyakeseragaman identitas yang benar maka karenanya Pengadilan berpendapatpetitum ke2 permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menuruthukum karena tidak bertentangan dengan amanat UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

olehPemohon;Menimbang, bahwa demikian juga Saksi Pemohon yang bernama AsnarAjis menyatakan kalau Pemohon dipanggil dengan nama Satriadi anak dariSaksi Nurcahaya;Menimbang, bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon hanya untukmenyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam suratsuratPemohon lainnya dan nama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuanUndangundang dan tata susila;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakandikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalam permohonan. inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa untuk pengesahan menambahkan nama anak pada kutipan aktakelahiran anak tersebut,menurut ketentuan pasal 52 undang undang no. 24tahun 2013 perubahan atas undang undang no. 23 tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilannegeri tempat tinggal pemohon;Maka Berdasarkan HalHal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan MengabulkanPermohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang AMARNya Berbunyi

UU No. 24tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan ;MENETAPKAN:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan bahwa Identitas diri Anak Pemohon pada Kutipan Akta KelahiranNomor: 13.968/UMUM/2009 Anak Pemohon yang sebenarnya adalahbernama KIERA KENISHA ISWARI;3.