INDO RAYAUTAMA.Menimbang bahwa, penggunaan / peniruan merek CRYSTAL X milikTergugat, secara kasat mata adalah sama persis dengan merek CRYSTAL Xyang telah terdaftar milik Penggugat (Bukti P2), sehingga para konsumensulit / tidak dapat membedakan mana produk CRYSTAL X yang asli (milikPenggugat) dengan barang tiruan yang dbuat/ dipasarkan Tergugat.Meskipun demikian para saksi yang telah lama memasarkan produkCRYSTAL X milik Penggugat, dapat membedakan dengan merek CRYSTALX tiruan, yaitu perbedaan Nampak

Maka pada tanggal21 Maret 2013 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merekNATURAL X for women pada kelas 3 jenis barang sediaan pembersihterhadap Turut Tergugat II.Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka4 dan 5 tersebut diatas, yang pada intinya Tergugat bersama temannyatelah melakukan peniruan produk dengan menggunakan merek miilkPenggugat yaitu CRYSTAL X, dengan secara nyata Penggugat bersamatemannya tersebut mengakui dan membenarkanya, serta berjanji tidakmengulanginya

Dagang RED STAR Daftar No.IDM000513223 danMerek Dagang BLUE STAR Daftar No.IDM000540526atas nama Tergugat mempunyai persamaan dengan Merek Dagang STAR & LOGO BINTANG Kelas 6Daftar No.IDM000120263 atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu;Menyatakan bahwa Pendaftaran Merek Dagang GREEN STAR DaftarNo.IDM000513150, Merek Dagang RED STAR Daftar No.IDM000513223 danMerek Dagang BLUE STAR Daftar No.IDM000540526atas nama Tergugat telahdilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan

sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik;Penggunaan istilah itikad tidak baik (bad faith) dan/atau adanya perbuatancurang (unfair competition) pada kalimat :meniru/membonceng adalahKELIRU dan TIDAK TEPAT MENERAPKANNYA, mengingat istilah istilahtersebut hanya berlaku apabila terjadi peniruan terhadap Merek Terkenal(Weliknown Mark) atau Famous Mark (Merek Termashur). Sedangkan dalamhal ini merek STAR & LOGO BINTANG milik Penggugat adalah hanya normalmark(bukanmerekterkenal).

sebelumnya tidakmengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukupberalasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan terdakwa untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakanpesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

Daud;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 277/Pid.B/2014/PN Jth. balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangyNvHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Stb,>dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan

yang akan dijatunkan kepada ParaTerdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanyaperkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengandelik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaanyang terbukti atas perbuatan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan danmemahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlahmerupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuatpencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan

kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangysvHalaman 24 dari 27 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2019/PN Jth. e>dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

sudah dikenal juga di Indonesia dst;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor426PK/Pdt/1994 tanggal 3 November 1995 yang antara lain pada pokoknyamenyatakan:Hakim harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas (free trade)dan persaingan bebas (free competition) bisa tercapai dan terwujud apabilasemua bangsa menghormati merek dagang siapa saja serta dilarangmelakukan persaingan curang dalam segala bentuk yang bisa menyesatkananggota masyarakat (misleading the society) dalam bentuk: peniruan

bahwapemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungimasyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yangdijatuhkan dengan delik yang diperbuat;Menimabang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkanmerupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukumdalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan

No. 615 K/Pdt.Sus/20108.10.dibuktikan bahwa Tergugat I bukanlah pencipta orisinil (asli) seperti yangdimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002Tentang Hak Cipta;f Bahwa secara faktual ternyata Tergugat I telah menjiplak, meniru bentuk dankarakteristik dari hasil karya ciptaan atas seni logo milik Penggugat, yangmana hasil peniruan dan atau penjiplakan tersebut selanjutnya telah TergugatI akui dengan mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual, dengan demikian

pemiliknya yangsah yaitu Saksi Sopian Bin (Alm) Ihsak Ajee;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwaterdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/PN Jth.kemungkinan pengulangan atau peniruan

, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam surat tuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yangterbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahamibahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

berkaitan erat denganHal 24 dari 26 halaman, No. 86/Pid.B/2014/PN.Pbm.upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar danmemadai antara sanksi pidana yang dijatunkan dengan delik yang diperbuat;Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakanbalas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

Bahwa pendaftaran merek orang lain yang sudah terkenal di Indonesiamaupun di Luar Negeri oleh Tergugat, dengan maksud untuk mengejarkeuntungan pribadi semata, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yangmelanggar ketertiban umum, yaitu khususnya dikalangan pengusaha/industriawan terhadap peniruan merek terkenal ;17.

DAB D0020020599706060 28 Maret 2002 7 Bahwa dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3UndangUndang No. 15 Talum 2001 tentang Merek Penggugat adalah pemilikyang sah atas Merek DAB di Indonesia sehingga oleh karenanya berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap kemungkinan peniruan daripihak lain yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat ;Bahwa Merek DAB milik Penggugat adalah merek terkenal yang telahdilindungi di banyak negara di dunia.

untuk melakukan kejahatan, makadikembalikan haruslah dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkankepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umumdalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwapemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakantindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaandan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangka memperkecilkemungkinan pengulangan atau peniruan

undangundang lagi serta terdakwa sangat inginmemperbaiki masa depannya ;Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya,karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakanpesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalamrangka memperkecil kKemungkinan pengulangan atau peniruan

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akandijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat denganPenuntut Umum dalam surat tuntutannya, karena berdasarkanpertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dandengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balasdendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan danperingatan bagi caloncalon pelanggar hukum dalam rangkamemperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan