Ditemukan 643 data
SWANDIKA KALU SANGAJI
Termohon:
1.Kepolisian Sektor Tanjung Priok
2.Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
3.Pengadilan Negeri Jakarta Utara
4.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
220 — 424
., SHUBHAN NOOR HIDAYAT,S.H., dan THEODORA MARPAUNG, S.H., M.H., Jaksa pada Kantor KejaksaanNegeri Jakarta Utara berdasarkan surat Perintah Penunjukan Jaksa Nomor :PRINT41/M.1.11/Ep.1/01/2021 tertanggal 13 Januari 2020., Termohon III hadirTUMPANULI MARBUN, S.H., M.H., SRUTOPO MULYONO, S.H., Hakim padaKantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa Nomor : W10U4/432/KP.01.1/2021 tertanggal 14 Januari 2021., dan LINDAWATI SERIKIT,S.H., M.H, MOHAMMAD NAJIB, S.H., M.H., Panitera Muda pada
104 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
HADI SHUBHAN, S.H., M.H., C.N., pekerjaanDosen Tetap PNS Fakultas Hukum UniversitasAirlangga;2. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M., pekerjaan Dosen TetapPNS Fakultas Hukum Universitas Airlangga;3. M. SYAIFUL ARIS, S.H., M.H., pekerjaan Dosen TetapPNS Fakultas Hukum Universitas Airlangga;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatpada Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Kampus CJalan Mulyorejo, Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 8753/UN3/BH/2015, tanggal 29 Juni 2015;lll.
61 — 35
HADI SHUBHAN, S.H., M.H.
92 — 37
Hadi Shubhan, SH. dalam bukunya berjudul "Hukum Kepailitan Prinsip,Norma dan Praktek di Peradilan", penerbit KencanaJakarta, cetakan ke2 2009,halaman 209, alinea 2, menyebutkan (dikutip) :Ada perbedaan mendasar antara akibat hukum kepailitan dari subjek hukumorang dengan kepailitan suatu perseroan terbatas. Terhadap kepailitan subjekhukum orang, maka demi hukum si pailit tidak berwenang lagi untuk melakukan penqurusan terhadap harta kekayaannya yanq meniadi boedel pailit.
DARWIN HUTAGALUNG,
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
41 — 7
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Nurdin Sipayung,S.H,M.Hum,Jimmy Albertinus,S.H,M.H, Maruba Sinaga,S.H,M.H, James Siagian,S.H,M.H,Sevent Roni,S.H, Ayu Rosalin,S.H, Wahyu Indra, S.H, Shubhan AfifBatubara,S.H, Sanriko Marpaung,S.H, dan Luqman Sulaiman,S.H;masingmasing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Badan BantuanHukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi SumateraUtara, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86,
78 — 34
Hadi Shubhan, SH. dalam bukunya berjudul Hukum Kepailitan Prinsip,Norma dan Praktek di Peradilan, penerbit KencanaJakarta, cetakan ke2 2009,halaman 209, alinea 2, menyebutkan (dikutip):Ada perbedaan mendasar antara akibat hukum kepailitan dan subjek hukumorang dengan kepailitan suatu perseroan terbatas. Terhadap kepailitan subjekhukum orang, maka demi hukum si pailit tidak berwenang lagi untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya yang menjadi boedel pailit.
NGUDI TRI LESTARI, SE
Tergugat:
1.TIM KURATOR PT. EFFENDI TEXINDO (Dalam Pailit)
2.PT. INNOVINDO BUMI MANDIRI
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG SERPONG
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I PROVINSI BANTEN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
172 — 100
Hadi Shubhan, S.H.,M.H., C.N. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kepailitan menyebabkan harta kekayaan debitur berada dalam sitaumum atau Gerechtelijk Beslag atau Public Attachment. Dengan sitaumum tersebut maka debitor sudah tidak berwenang sehingga diangkatlahkurator oleh Pengadilan Niaga.
Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. yang diajukan oleh Tergugat yangmenyatakan Penggugat harus mempergunakan Lembaga Actio Pauliana dalammengajukan gugatannya adalah tidak beralasan hukum, sehingga keteranganahli tersebut beralasan untuk dikesampingkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan mempunyaiLegal Standing dalam mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan TurutTergugat, maka secara hukum eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalahHalaman 91 Putusan Perdata Gugatan No. 12/Pdt.G
1
2.
Tergugat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
153 — 44
Dalam hal ini karena ParaTergugat bagiannya telah melebihi bagian dari ParaPenggugat menurut Syariah, maka kelebihan bagian dariPara Tergugat tersebut harus diserahkan kepada ParaPenggugatl .e Kemudian dalam Surat Annisaa) ak13 14 Sesungguhnya Allah Subhanahu wa faalatharta warisan dengaAllah Shubhan@hu waptaalla.:oe Si Se we tA gy ek gu al Jlsarbi) jodh J35 Ugsorld sel anthaire uv Lilies IMIS 5b Aloailise3?
228 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Hukum Kepaiilitan,Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, Cetakan Ke3, Mei 2012, Halaman 103104:Dalam Pasal 3 ayat (1) UUK dikatakan bahwa putusan ataspermohonan pernyataan pailit dan halhal lain yang berkaitandan/atau diatur dalam undangundang ini diputuskan olehPengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempatkedudukan hukum Debitur.
164 — 103
Hadi Shubhan, SH,MH,CN dalam halaman 209 bukunya tentangHukum Kepailitan (Prenada Media Group, Kencana 2008.0180) mengemukakan"Kepailitan bagi perseroan terbatas tidak menyebabkan secara otomatis perseroanterbatas tersebut berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya.
Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
112 — 38
Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H. ; Bahwa saksi mengetahui terhadap Penggugat dan tidak kenal dengan ParaTergugat dan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa Pasal 158 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalahPHK dengan kesalahan berat telah dibatalkan oleh Putusan MahkamahKonstitusi, dengan demikian isi dari Pasal 158 tidak memiliki kekuatanhukum mengikat.
ANI MARYANI mewakili tiga ratus dua puluh satu orang
Termohon:
PT. DADA INDONESIA
401 — 446
Hadi Shubhan, SH. MH. CN. Dimana padapokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut : Bahwa Kepailiatan dan PKPU bertujuan untuk perusahaan yang tidakmampu, dalam arti kekurangan asset untuk membayar atau yang disebutjuga Insolven. Mengapa kepaiitan ini ditujukan kepada tidak mampu karenaharta debitor ini untuk membayar semua. Apabila misal semua kreditor itupiutangnya Rp.10 M dan debitor memiliki Rp. 1 M, secara konsep uang Rp.1 M tidak mampu membayari utang Rp. 10 M.
203 — 127
HADI SHUBHAN, SH., MH., CN., dimuka sidang dibawahsumpah sebagai ahli menerangkan sebagai berikut :e bahwa perikatan yang dilakukan sebelum terjadinya pailit ada 2 halyang bisa dilakukan, yaitu:e Dihitung sebagai hutang apabila ingin dilanjutkan perikatantersebut;e Apabila tidak ingin dilanjutkan maka pihak ke3 bisamelepaskan haknya dalam perikatan tersebut;Bahwa untuk pihak yang merasa dirugikan oleh perusahaaan yangdinyatakan pailit dapat melakukan gugatan ;bahwa pihak ke3 dalam perikatan/perjanjian
1593 — 892
tidakbisa menyelesaikan pembayaran utang tersebut.Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kepada OJK untuk mediasi ;Bahwa pembayaran dari BAJ sebelum tahun 2009 lancar dan setelahnya sampaisekarang, BAJ mulai tersendat dalam hal melakukan pembayaran klaim asuransitersebut.Bahwa dari tahun 2010 hanya sebagian yang belum dibayar ;Menimbang , bahwa disamping saksisaksi tersebut diatas Pemohon jugamengajukan ahli yang dibawah sumpah memberikan keterangannya pada pokoknyasebagai berikut :ahli I : Dr.M.Hadi Shubhan
217 — 882
MIHADI SHUBHAN,SH.,MH.
319 — 0
HADI SHUBHAN, SH.MM.CN. selaku Ahli Hukum Kepailitan, Asli ;16) Transkrip Rekaman Sidang hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, yang menjelaskan mengenai risalah sidang pemeriksaan Saksi Ahli VIII. JAMASLIN JAMES PURBA, SH.MH. selaku Praktisi dan Ahli Hukum Kepailitan, Asli ;17) Transkrip Rekaman Sidang hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, yang menjelaskan mengenai risalah sidang pemeriksaan Saksi Ahli IX.
369 — 351
Hadi Shubhan, SH. MH. CN. (Dosen Fakultas HukumUniversitas Airlangga), 2. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum, (Psikolog), 3. INDRASARI TJANDRANINGSIH(Peneliti pada Bidang Perburuhan) dan 4. Dr. MAX BOLI SABON,SH. M. Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas KatolikIndonesia Atma Jaya Jakarta), dalam sengketa ini, dimana Ahliahli tersebut telah memberikan pendapat di bawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagaiB@ HIE geneneeseeeeneeeee cence11851. Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH.
ABDUL HAFIZ, DKK.
Tergugat:
PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
252 — 59
Hadi Shubhan, S.H., C.N.
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUMUANG MANULANG, S.H.
282 — 152
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri JakartaUtara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, SH., Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Agus Darwanta, SH. Dodong Iman Rusdani, SH., MH.Benny Octavianus, SH., MH.Panitera Pengganti,Hulman Panggabean, SH., MHHalaman 228 dari 228 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN. JKt. Utr.
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
PHOA HERMANTO SUNDJOJO
287 — 160
., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri JakartaUtara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, SH., Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Agus Darwanta, SH. Dodong Iman Rusdani, SH., MH.Benny Octavianus, SH.MH.Panitera Pengganti,Hulman Panggabean, SH., MH.Halaman 228 dari 228 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN. JKt. Utr.