, cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka dalamhal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta lik talakangka 1, 2 dan 4 yang dibaca sendiri oleh Tergugat sesaat setelah berlangsungnya akadMenimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingmenyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

RepublikIndonesia Nomor 1 tahun 2008 telah ditempuh tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudahberusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkarasebagaimana dimaksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 jo pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun1989 tetapi juga tidak berhasil =;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebutdalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama berpendapat,perceraian dipandang lebih baik untuk menentukankehidupan berikutnya yang dianggap Tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

, cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka dalamhal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagaisolusi terbaik Tasrih bi ihsan:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersiratdalam surat ArRum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan

perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil,maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

rukun harmonis sepertisedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukandan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara aquo Terbanding tetap pada keputusannya untuk menceraikan Pembandingwalaupun telah diupayakan untuk rukun kembali oleh berbagai pihak denganberbagai cara, namun usaha itu tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam rumah tanggaPembanding dengan Terbanding tersebut, maka dalam hal ini perceraiandipandang sebagai Tasrih

,M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan ParaTerdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.,ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

,Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.,Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Blin.

., masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin,serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto., S.H.,M.H, Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi,S.H.

Eryusman,S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta,S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor?17/Pid.Sus/2018/PN. Bin.

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo craig) SMI isl (gly pil ol) Legin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

PLhMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fighus sunnah juz Il halaman 208 yang berbuny! :leoJ cuasiig) SETI isl (gly idl o1j Lagin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

TASRIH, S.E sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin serta oleh HANINDYO BUDIDANARTO,S.H.MH sebagai Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA,FERDI, SH VIVI INDRASUSI SIREGAR, SHDAMAR KUSUMA WARDANA, SH.,MHPANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, S.E17

perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat(2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telan gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

di Malaysia dan juga disebabkan sudah hanpir 1tahun Tergugat sudah tidak mengurusi kepada Penggugat dananakanaknya ;Menimbang, bahwa rumah tangga seperti Penggugat danTergugat tidak akan bisa mencapai rumah tangga yangsakinah (tenteram), nawaddah (s ali ng menci nt ai ) danrahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan olehAlQuran Surat ArRumayat 21 dan UndangUndang Perkawin anNonor 1 tahun 1974, maka menurut Majelis Hakim PengadilanAgama Bawean rumah tangga seper ti ini sebaiknyaadalah tasrih

Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkara a quo,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perceraian di pandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih bi Ihsan ( pisah secarabaik ), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonessia Nomor273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : Bahwa cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

merasa tenteram, tenangdan dijadikanNya diantara kamu untuk saling cinta mencintai dan kasih sayang.Begitu juga dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) dijelaskanbahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas,dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarangberpendapat, perceraian dan atau perpisahan dengan cara yang baik ( Tasrih

alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan PermaNomor 1 Tahun 2016tentangMediasijo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih