Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tertius tarsip tersia teritip tartip tertio tertap tertia tertipu
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Register : 20-06-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/PHI/2013/PN.SMDA
Tanggal 4 Februari 2014 — Moch. Sulaiman melawan PT. Hero Krida Utama
117 — 21
  • kerja ke lokasi kerjalain;Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT) Nomor: 031/PKHKU/BPN/2008, pada tanggal 09 Juni2008 sebagaimana bukti T.3, Pasal 10 ayat (1), dan ayat (9)e Ayat (1) berbunyi, PIHAK KEDUA wajib tunduk dan patuh pada instruksiatau perintah serta peraturanperaturan, baik secara lisan maupuntertulis, yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA maupun atasan PIHAKKEDUA sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan;e Ayat (9) berbunyi, Pelanggaran atas tata tertip
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 26-07-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 3805/Pdt.G/2018/PA.Jr
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 13
  • jawaban yakni Gugatan tentang nafkah iddah, nafkahlampau, uang mut'ah dapat ditemukan fakta yakni dasar gugatan berdasarkanhukum tetapi standar jumlah nominal yang dituntut tidak berdasarkan hukum;Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti dan perbandingan daya buktimasingmasing pihak, sudah dapat mengkonstatir suatu fakta, karenamengkonstatir suatu fakta tanpa didahului proses pembuktian merupakan tindakanyang mencerminkan sikap subyektifitas, parsialitas dan tidak profesional sehinggamelanggar tata tertip
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 08-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 31/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 10 Juli 2013 — IR. RIDWAN NASUTION, MT : REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN
82 — 34
  • Nomor5057/E2.2/T/2012 tertanggal 26 Juli 2012, yang telah menanggapipenyelenggaraan proses belajar mengajar di Universitas Asahan,dimana Pejabat Rektor Universitas Asahan (Ir.Ansoruddin, M.P) yangmasih berpangkat sebagai Asisten Ahli mengangkat DekanbesertaPembantu Dekan dan Ketua beserta Sekretris Program Studi, setelah ditelitiproses pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Asahan priodetahun 20112015, ternyata : Tidak adanya Surat Keputusan Senat Fakultas Teknik yangmenetapkan : Tentang Tata Tertip
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 12-04-2017 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PID.TPK/2017/PT JAP
Tanggal 5 Mei 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
148 — 33
  • Hal. 18 Pasal 4 ayat (1): Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kKepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 4 ayat (2): secara tertip sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah bahwa keuangan aderah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yangdapat dipertanggungjawabkan; Pasal 4 ayat(3) : taat pada peraturan perundang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 27-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
Dedi Maulana, BA
Tergugat:
1.DJUNI PURNOMO
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Kuningan
Turut Tergugat:
2.RITA ASNANI SH, NOTARIS/PPAT KABUPATEN BOGOR
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOGOR
68 — 51
  • dalamtatatertib beracara, Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 1365KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar JanjiHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Cbi(wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatanmenurut tertib beracara perdata, keduanya harus diselesaikan secaratersendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangandan Yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa GugatanPenggugat melanggar tertip
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 270/Pdt.G/2016/PN BDG
Tanggal 19 Januari 2017 — SIENTO HALIM LAWAN Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung, DKK
251 — 80
  • untuk membayar utang pokok sebesar Rp 5.483.350.000,(Lima Milyard empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),dan apabila dikaitkan dengan petitumnya/ tuntutannya, Penggugat di dalampetitumnya tidak mempermasalahkan atau tidak ada tuntutan masalah besarnya yangpasti mengenai utang Pokok/ Utang Penggugat kepada Turut Tergugat dan karenaperbedaan perhitungan piutang Turut Tergugat atas utang Penggugat tersebut, sertamenurut penilaian Turut Tergugat, bahwa Penggugat tidak tertip
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 24-12-2008 — Putus : 16-04-2009 — Upload : 29-12-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 66/G /2008/PTUN.Smg.
Tanggal 16 April 2009 — WAWAN SUDIRO Melawan Kepala Desa Baleadi
102 — 31
  • Sebab salah satu poinyang ada dalam tata tertip tersebutmenyebutkan bahwa jika ada masyarakat yangmelaporkan adanya cacat cela di antara paracalon, maka laporan tersebut harus sudahdisampaikan kepada panitia selambat lambatnya3 (tiga) hari sebelum dilakukan pendataanbiodata calon.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — IBRAHIM, DK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DK
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat juga melanggar asas TertibPenyelenggaraan Negara (Principle of governance orderliness), Tergugattidak tertip di dalam penyelenggaraan Negara dengan gampangnyamengeluarkan Objek Gugatan padahal Tergugat telah mengetahui bahwaatas tanah tersebut telah terdapat hakhak atas tanah milik dari orang lainyaitu Penggugat.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 07-04-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 1632/Pdt.G/2015/PA.Sby
Tanggal 7 April 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
23 — 13
  • adanyapetitum dalam gugatan Penggugat a quo, yang seharusnya baikdalam fondamentum petendi maupun petitum gugatan, jugadisebutkan dalam bantuk statement, apakah Tergugat melakukanperbuatan ingkar janji terhadap Penggugat;e Bahwa tidak adanya statement dalam gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggarhukum atau telah melakukan perbuatan ingkar janji, maka terhadapgugatan Penggugat dimaksud, dikualifikasikan sebagai gugatantidak sempurna, oleh karena itu untuk tertip
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 5/PID.TPK/2019/PT MKS
Tanggal 9 April 2019 — Pembanding/Terdakwa : H. MUSTAMIN KALU, SE Bin KALU Diwakili Oleh : Ruslan Mustari, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : ALIM BAHRI, SH
55 — 26
  • Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSAyat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien,ekonomis, transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat.Ayat (2) menyatakan Secara tertip sebagaimana dimaksud dalamayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibuktiadministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;Ayat (10) menyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-05-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. SUTERA INDAH UTAMA, VS 1. SITI NURLAELASARI, DKK
77 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerja sehinggaBerlaku asas Lex specialisderogat legi generaliadalah asas penafsiranhukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat knusus (/ex specialis)mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis);Bahwa Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") adalah perjanjian yang merupakankesepakatanhasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh (laborHalaman30 dari 33 hal.Put.Nomor 373 K/Pdt.SusPHI2016union) dengan pengusaha (entrepreneur) yang memuat syaratsyarat kerja,hak dan kewajiban serta tata tertip
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.Utj
Tanggal 27 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 13
  • Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernahmenjatuhkan talak atau masih akan menjatuhkan talak raji satu kali, makapetitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji telah tersebutmemenuhi ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertip administrasi sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI NomorHal. 25 dari 40 hal.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 23-03-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
KARSAN
Tergugat:
PIMPINAN HOTEL COSMO
108 — 18
  • dengan dikualifikasikanmengundurkan diri Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam hal iniMajelis Hakim tidak sependapat ataupun tidak sepakat dengan Tergugat, menurutMajelis Hakim penerapan Pasal 168 ayat (1) oleh Tergugat tidak tepat,dikarenakan Tergugat telah menggetahui dengan pasti bahwa Penggugat dalamkeadaan sakit, hal dibuktikan, berdasarkan bukti P3 yang diajukan olehPenggugat yaitu surat pernyataan tata tertip
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 08-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 45/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 29 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : PUNADIN Diwakili Oleh : RACHMAWATY SH DAN FITRIANI SH
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD Diwakili Oleh : RACHMAWATY SH DAN FITRIANI SH
Pembanding/Tergugat III : HALIMAH Diwakili Oleh : RACHMAWATY SH DAN FITRIANI SH
Pembanding/Tergugat V : SANIMUN Diwakili Oleh : RACHMAWATY SH DAN FITRIANI SH
Pembanding/Tergugat VI : RADE I Diwakili Oleh : RACHMAWATY SH DAN FITRIANI SH
Terbanding/Penggugat : HJ.BINTARTI
Terbanding/Turut Tergugat I : H.SY.HADI ALKADRIE,S.IP
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat IV : SADAM
101 — 46
  • Kemudian apabila kemudian hari terjadi sengketa,demi memenuhi tata tertip hukum maka cukup Risalah Lelang sebagai aktajual beli yang otentik tersebut yang dijadikan bukti, tanpa perlu memasukkanKPKNL Pontianak sebagai pihak Turut Tergugat II.Oleh karena itu Penggugat berupaya mengajukan gugatan atas pihakyang tidak seharusnya digugat, dimohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapatditerima seluruhnya (niet onvankelijk verklraad).3.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 14-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
Mulyono
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Salatiga
108 — 54
  • Bahwa TERGUGAT telah melakukan atau melaksanakan asas asas Pemerintahan umum yang baik sebagaimana diatur dalam Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme karena dalam pengambilan keputusansudah berhati hati, cermat , rasional dan tidak memihak TERGUGAT,telah melakukan asas kepastian hukum dimana telah mengutamakanlandasan peraturan perundang undangan, kepatuhan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, Asas tertip tergugattelah
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 105/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : SUMARNI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Cabang Pembantu Peunayong
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Banda Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN PROPINSI ACEH
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAFRUDDIN
78 — 20
  • Maka demi menjaga tertip hukum beracara sesuaidengan pasal 6 angka 1 dan 3 RV tentang gugatan yang harus ditujukankepada pemerintah pusat maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).Halaman 19 dari 33. Putusan Nomor 105/PDT/2019/PT BNA.Dengan demikian, jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan Penggugatdalam perkara a quo menjadi tidak sempurna.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 05-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2018/PTUN.TPI
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
Ir. Arif Jumana Saran
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
131 — 91
  • menjelaskan pengertian tentangapa yang disebut asas kepastian hukum .Dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat bahwa objek sengketamelanggar asas kepastian umum .Oleh karena itu, Tergugat demi hukum memohon agar majelis HakimPTUN Tanjungpinang yang memeriksa, Mengadili dan memutus gugatanHalaman 16 dari 42 halaman Putusan No. 1/G/2018/PTUN.TPIa quo menolak gugatan a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima.Bahwa Tergugat juga tidak melihat korelasi antar pelanggaranasas tertip
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 385/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. TAMASYARIA DUNIA TOUR & TRAVEL (BEST TOUR) Diwakili Oleh : johanna yesthie
Terbanding/Penggugat I : RURI INDRIANI
Terbanding/Penggugat II : ANDHY MULYA HERWANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : JOHNNY JUDIANTO
64 — 42
  • tidak ada tanda tangan yangmenunjukkan adanya kesepakatan antara PARA PENGGUGATdan PARA TERGUGATBahwa dari bentuk, formasi posita sampai pada petitum gugatan PARAPENGGUGAT terlinat dengan jelas adanya pencampur adukkan antaragugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum.Ditambah lagi dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001dijelaskan :"Bahwa penggabungan perbuatan melawan hokum denganwanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 143/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : ERWIN WONGSO
Terbanding/Tergugat I : RIESTIANA
Terbanding/Tergugat II : SRI LESTARI
41 — 18
  • No.143/PDT/2020/PT.DKIhadapan wiwiek widjajanti selaku PPAT di Jakarta, Hal mana dapat kitalihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 yangmenyatakan Judex Facti salah menerpkan tata tertip beracara semestinyapihak ketiga bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat yangkemudian dipindahkan Tergugat kepada Tergugat II harus ikut sebagaitergugat alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untukmembuktikan hak kepemilikannya asal usul tanah sengketa serta dasarhukum Oji menghibahkan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 20-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
MUHAMMAD TONAS, S.E
Tergugat:
Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan kabupaten kampar Provinsi Riau
292 — 75
  • UU No. 30 tahun2014.Oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan olehTergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah24.Bahwa tergugat disamping melanggar hal hal yang telah pengugat uraikandiatas tergugat juga tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UUkhususnya Pasal 3 UU No.30 tahun 2014 tentang tujuan Undang undangAdministrasi Pemerintahan yaitu :Menciptakan tertip penyelenggaraan Administrasi pemerintahan,e Menciptakan kepastian hukum,mencegah terjadinya penyalahgunaanwewenang.e