Ditemukan 916 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RIGUNAS AGRI UTAMA
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 204/B/PK/PJK/2016dipertahankan oleh Terbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasansebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Bush Segar (TBS) sebagai bahan baku dad hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghaslikan CPO;bahwa hasil produksi dari
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1601 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 September 2017 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
289 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian elemen yang melekatHalaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 1601/B/PK/PJK/2017mengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkankeadilan yang sama di depan hokum;13.Bahwa menurut pendapat Adam Smith seorang ahli Ekonomi dalambukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealthof Nations, berpendapatan dalam pemungutan pajak dikenal juga asaskesamaan (equality) yaitu suatu negara tidak diperbolehkan melakukandiskriminasi di antara sesama wajib pajak
Register : 16-04-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Krs Tanggal 24 April 2019 — Terdakwa
76 — 5
76 — 5
Google Play Gift Card 150 ribu sebanyak 1 buah43.Nature Pencuci rambut sebanyak 1 buah44. Clear shampoo sebanyak 1 buah45. Noni magice shampoo sebanyak 1 buah46. Panthene shampoo sebanyak 1 buah47.Panthene condensioner sebanyak 5 buahHalaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN Krs48. Kinderjoy boy sebanyak 3 buah49. Kinderjoy girl sebanyak 2 buah50. Permen merek Cupa cup sebanyak 10 buah51. Silverquen sebanyak 3 buah52. Silverquen cangkibar sebanyak 2 buah53.
Putus : 17-10-2017 — Upload : 17-02-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 254/Pid.B/2017/PN.Kdi Tanggal 17 Oktober 2017 — JASRUDDIN
105 — 36
105 — 36
JALIL berupa 1 ( satu ) karton Downy Sunrise 14 mil, 15 ( limabelas ) Srtip Downy Passion, 10 ( sepuluh ) Strip Shampo merk Pantene longBlack 10 mil, 10 ( sepuluh ) Strip Pentine Smooth & Silky 10 mil, 10 ( sepuluh )Srtip Shampo Pentin Total Card 10 mil, 2 ( dua ) Srtip Pentine Chond HF 5mil, 5 ( lima ) Tuk Gil Goal merah, 2 ( dua ) Boks OB SHINY Cleand Arjun, 10 (sepuluh ) Srtip Shampo Pentine Nature Care 10 mil, 10 ( sepuluh ) StripShampo Pentine Daily Moisture 10 mil, 5 ( lima ) Srtip Shampo Head
Putus : 02-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1260/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RAJA GARUDA MAS SEJATI
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kKebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;2. Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;3.
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 B/PK/PJK/2017 Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINARINDO GERBANGMAS;
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the twoStates" means any person who, under the law of that State, is liable totaxation therein by reason of his domicile, residence, place ofmanagement or any other criterion of a similar nature;2.
Putus : 02-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1262/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa sesuai Pasal 16B ayat (3) atas Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehnan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding(Pemeriksa) atas Pajak Masukan sebesar Rp34.240.636,00 yang dipertahankanoleh Terbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasan sebagai berikut:1.bahwa Nature
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
620 — 407
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
620 — 407
Tapi dalamkonteks ketika hadir di pengadilan itu ada rezim yang lain, itu diatur olehhukum acara, sepanjang dia menjadi Tergugat dan memberi kuasa kepadaorang lain sahsah saja, sehingga beda dengan konteks atribusi, delegasidan mandat, jadi tidak tunduk kepada UU No.30 Tahun 2014, tapi berdiridalam konteksnya dalam Hukum TUN, siapapun yang digugat maka bisamemberi kuasa kepada siapapun asalkan mempunyai legal standing untukmenjadi kuasa hukum;Bahwa subjek hukum itu ada dua ada recht person ada nature
person, kitasemua secara personal adalah nature person, tapi dalam konteks jabatanrecht person, dia sebagai badan hukum publik, misalnya jabatan direktur,dirjen, menteri, itu jabatan hukum publik dan dia atas jabatannya.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RAJA GARUDA MAS SEJATI
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industriHalaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1256 B/PK/PJK/2016penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;. Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;.
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 September 2017 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
236 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
236 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian elemen yang melekatmengandung makna perlindungan sama di depan hukum dan mendapatkankeadilan yang sama di depan hukum;13.Bahwa menurut pendapat Adam Smith seorang ahli Ekonomi dalambukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealthof Nations, berpendapatan dalam pemungutan pajak dikenal juga asaskesamaan (equality) yaitu suatu negara tidak diperbolehkan melakukandiskriminasi di antara sesama wajib pajak, artinya dalam keadaan yangsama, para wajib pajak harus
Putus : 25-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. KATI KARTIKA MURNI
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda IndonesiaBelanda disebutkan bahwa "For the purposes of this Agreement,the term "resident of one of the two States" means any person who, under the law ofthat State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place ofmanagement or any other criterion of a similar nature".
Putus : 21-08-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 170/Pdt.G/2014/PA.Tnk Tanggal 21 Agustus 2014 — PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT
254 — 75
254 — 75
Radin dalam bukunya The Nature of Bankruptcy sebagaimanadikutip oleh Jordan et.al sebagaimana diketahui tujuan dari kepailitanadalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilahmilahhakhak dari berbagai penagih terhadap asset seorang debitor yang tidak cukupnilainya. (Hukum Kepailitan Prof. Dr. Sutan RemySjahdeini, SH.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MATTEL INDONESIA
147 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa atas jasa (Jasa Maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN sertanature dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapatpara ahli perpajakan, diantaranya:Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : the caseof Value Added Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7,yang berbunyi:"Basically it means that the intrinsic nature
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 September 2017 — PT INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
249 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
249 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian elemen yangmelekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum danmendapatkan keadilan yang sama di depan hukum;13.Bahwa menurut pendapat Adam Smith seorang ahli Ekonomi dalambukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of theWealth of Nations, berpendapatan dalam pemungutan pajak dikenal jugaasas kesamaan (equality) yaitu suatu negara tidak diperbolehkanmelakukan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, artinya dalamkeadaan yang sama, para wajib pajak harus
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1254 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai Pasal 16B ayat (3) atas Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolenan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa)atas Pajak Masukan sebesar Rp409.214.101,00 yang dipertahankan olehTerbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RAJA GARUDA MAS SEJATI
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (3) atas Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan;Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1257 B/PK/PJK/2016Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa)atas Pajak Masukan sebesar Rp334.761.229,00 yang dipertahankan olehTerbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Register : 29-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1259 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau dibebaskan dari pengenaan PPN;Bahwa sesuai Pasal 16B ayat (3) atas Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding (Pemeriksa)atas Pajak Masukan sebesar Rp257.392.416,00 yang dipertahankan olehTerbanding (Penelaah Keberatan) dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Putus : 24-09-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIIX ELECTRONICS INDONESIA
104 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaan metode ini seharusnya menjadipilinan terakhir ketika tidak ada lagi data yang cukup sehubungan dengantransaksi pihak ketiga, atau keadaan dimana tidak ada data yang dapatdipertanggungjawabkan (reliable) ataupun berkaitan dengan nature dari situasibisnis transaksi yang bersangkutan;bahwa paragraf 3.50 OECD, lebih lanjut menyatakan bahwa sekalipun menjadipilinan terakhir, pemilihan transaksi keuntungan metode transaksional tetapmenjadi tidak tepat jika begitu saja diterapkan tanpa memperhitungkanreliabilitas
Register : 11-08-2010 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 4 Agustus 2011 —
55 — 46
55 — 46
Credit by its nature is a separate transaction from the sale or othercontract on which it may be based. Banks are in no way concerned withor bound by such contract, even if any reference whatsoever to it isincluded In the credit. Consequently, the undertaking of a bank tohonour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit isnot subject to claims or defences by the applicant resulting from itsrelationship with the issuing bank or the beneficiary.Pasal 4Credit vs Kontraka.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
148 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Nature of Business perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah TBSsebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO sebagai hasilakhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnyakemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 212/B/PK/PJK/2016Bahwa hasil produksi dari industri penghasil CPO ini merupakan BarangKena Pajak yang pada saat penyerahannya