ditolak;Bahwa saksi diangkat komisaris utama adalah hasil RUPS, padaRUPS luar biasa saksi mendapat rekomendasi dari Bupati secaratertulis No. 500/504/434/2011 tentang pengangkatan BadanUsaha Milik Daerah, namun saat RUPS saksi tidak hadir;Bahwa RUPS tanggal 29 saksi tidak datang, dalam perjalananada perubahanBahwa saksi pernah bertemu saudara Hari Oetomo, pertama diRUPS bulan April 2012, kemudian di RUPS 20 Mei 2013,permohonan saat ditelpon;Bahwa laporan keuangan 2012 posisi laba bersih Rp.32.000.000.000

rapat di Saripan Pasific, yang hadir HasanAli, Muhaimin, Hari Utomo, Winarno, saat itu dilakukan RUPS;Bahwa saat RUPS 20 Mei 2013 cuman 1,2 fix yang ketiga belumfix mengenai struktur organisasi, agenda kita membahas laporanpertanggung jawaban, restrukturisasi, karena belum terbahastuntas masih membahas Dirut yang digantikan pak Djawahir,sementara direktur dan komisaris utama masih kosong dengankesimpulan seperti itu harus ada RUPS luar biasa dan setelah itusaksi tidak tahu;Bahwa hasil RUPS 20 Mei

yang mengundang PT GSM, RUPS di Pendopo;Bahwa dalam RUPS ada laporan keuangan 2012 atau tidak saksilupa;Bahwa tahun 2012 PT.

dijadikan direktur PT SMP, kata BapakNoer Tjahya coba kamu pegang ini itu pada bulan januari;Bahwa saat RUPS itu saksi mewakili PT GSM Holding /Pemerintah;Bahwa yang mewakili RUPS waktu itu dari PT GSM : bapakWinarno, dari PT.

Bahwa tanggung jawab RUPS adalah pelaksana yang menjabat Direksi saat memimpinRUPS, kalau Direksi tersebut masih menjabat, maka itu legal, kalau Direksi tersebuttidak menjabat maka illegal namun putusan RUPS pemegang saham tersebut sah.

Garda TriTunggal tidak bersedia menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

Bahwa TERMOHON pernah dengan itikad baik mengadakan RUPSLUAR BIASA / RUPS LB. Pada tanggal 16 Oktober 2018. Namunkarena Notaris tidak dapat hadir dan PEMOHON tidak bersedia jikaRUPS LB tanpa adanya kehadiran Notaris, maka RUPS LB tidakdapat dilaksanakan. TERMOHON menyampaikan bahwa RUPS LBakan di jadwal ulang kembali pada waktu yang akan disepakatibersama.

Sebelumnya TERMOHON pernah menyampaikan kepadaPEMOHON apabila baiknya diadakan pertemuan internal dahuluantara PEMOHON dengan TERMOHON I, Il dan Ill tanpa Notarisguna membahas halhal yang perlu disepakati sebelum RUPS LB,tetapi PEMOHON tidak bersedia jika tidak ada Notaris. NamunKarena Notaris tidak hadir, tidak terjiadi RUPS LB. Padahal sebelumRUPS LB diadakan, ada baiknya diadakan audit keuanganperusahaan terlebih dahulu.(BuktiT!4)..

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, PEMOHON mengirimkansurat yang pada intinya menganggap TERMOHON yangmembatalkan RUPS LB. Padahal justru karena Notaris tidak hadir,maka RUPS LB batal. Karena agar lebih menjamin keabsahan danlebih afdol jika dicatatkan dan dibuatkan ke dalam akta notaris.( BuktiT!I 5).. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 PEMOHONmengirim surat kepadaTERMOHON I, dengan perihal : Permintaankedua untuk melaksanakan RUPS LB PT.

lebih dari /2 ( setengah ) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kKecuali UndangUndang danatau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar , sehingga jikaada dua kubu yang masingmasing mempunyai saham 50 % dan satu kubumenyatakan tidak hadir dalam RUPS, jelas tidak akan pernah tercapai kuorumdanakibatnya RUPS pasti tidak sah ;Menimbang, bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran DasarPendirian PT.Garda Tri Tunggal disebutkan RUPS dapat dilangsungkan

SSI).Bahwa selain RUPS, pada Pasal 21 ayat 9 AD PT.

UU 40 Tahun 2007;Bahwa dalam hubungan hukum yang dilakukan PMA adalah hubungahukum antara korporasi, sehingga yang bekerja dalam hubunganhukum tersebut adalah korporasi, bukan indvidu atau pemilik saham;Bahwa setiap keputusan RUPS terkait dengan jalannyakepengurusan dan pengelolaan PI yang wajib dimintakanpersetujuan RUPS.

SSItidak memiliki Direktur legal, maka sctiap perubahan Direksi, PerubahanAkta dan RUPS yang dilaksanakan kami (PT.

2018/PN.Bdg10.11.12.dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ;Bahwa sebagai bentuk keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dari Jabatan Direksi maka Penggugat menolakmenandatangani berita acara hasil RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat 1 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perusahaan Terbatas, disebutkan : Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS

Selanjutnya dalam Pasal 105 ayat 2 disebutkan : Keputusan untukmemberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diambilsetelah yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diri dalam RUPS ;Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 ayat 2 UU No. 40 Tahun2007, maka keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Direksi (DirekturUtama) yang dilakukan oleh Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 18 Mei 2018adalah cacat hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam ilmu hukumdikualifisir

merupakan organ Perseroan yangmempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau DewanKomisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggarandasar ;Pasal 94 Jo. pasal 111 UU No. 40/2007 mengatur bahwa Direksi danKomisaris diangkat oleh RUPS ;Dengan demikian berdasarkan pada ketentuanketentuan tersebut diatas,RUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, sehingga dapatdimaknai bahwa keputusan pemegang saham melalui RUPS/RUPSLB tidakperlu. dipertanggungjawabkan kepada

Pasal 111 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas yang mengatur bahwa Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, dengan demikianRUPS merupakan organ tertinggi dari suatu Perseroan, dan jika dalam perkara aquo dimanaPenggugat mempermasalahkan tentang Keputusan RUPSLB tanggal 18 Mei 2018, KeputusanRUPSLB tersebut adalah produk hukum dari Pemegang Saham PT.

jika Penggugat menjabat sebagaiDireksi/Anggota Direksi sejak tanggal 19 Desember 2005 hingga diberhentikan pada tanggal18 Mei 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Mei2018 ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas dan sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat, pemberhentianPenggugat sebagai Direksi adalah dilakukan oleh RUPS yang notabene dalam RUPS adalahdilakukan oleh Para Pemegang Saham PT.

RAS adalah merupakanbadan hukum yang mengambil keputusanberdasarkan RUPS dan sahnya RUPS ditentukanoleh suara yang mewakili jumlah sahamnya. Olehkarena saham yang diterima oleh Tergugat berasal dari saham Penggugat yang belumdilakukan pembayaran kepada Penggugat, makauntuk itu wajar Tergugat dan Tergugat Ildiajukan dalam gugatan ini agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanwanprestasi dan tidak mempunyai saham dalamPT. RAS. Begitu juga Tergugat Il dapatmelaksanakan RUPS PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS. Jika TergugatIl tetap mengundang Tergugat I, maka Tergugat IIdinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum;Bahwa gugatan ini di ajukan di Pengadilan NegeriPekanbaru karena nama Tergugat ada tertulisdalam Badan Hukum Tergugat Il. SedangkanTergugat Il berkedudukan di wilayah hukumPengadilan Negeri Pekanbaru;Hal. 4 dari 18 hal Put.

Riau Anugerah Sentosamaupun dalam RUPS PT. Riau AnugerahSentosa;Menghukum Tergugat untuk tidak menghadirirapatrapat PT. Riau Anugerah Sentosa maupundalam RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa baikdiundang Tergugat II maupun tidak diundang;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Penggugat sebagai PemegangSaham di badan hukum PT. RAS;Menyatakan komposisi Pemegang SahamPenggugat dalam badan hukum PT.

RAS maupun RUPS PT. RAS.

Atasperbuatan Termohon Kasasi dan TermohonKasasi Il memaksakan membuat RUPS, makatanggal 5 Desember 2011 Pemohon Kasasimenyampaikan surat pengaduan kepada MenteriHukum dan HAM RI (bukti dengan tanda P.11)agar Berita Acara PT. RAS tanggal 30 November2011 untuk melakukan perubahan komposisisaham agar Termohon Kasasi tidak merupakanpemegang saham PT. RAS.

Bahwa sebagai pemegang saham PT Tato, maka Penggugat berhak untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaknimeminta pertanggungjawaban hukum Tergugat dan Tergugat Il yangberkaitan dengan Laporan/Data Keuangan PT Tato. Untuk itu pula makapada tanggal 15 Maret 2010, Penggugat mengirimkan surat teguran kepadaTergugat I, cq Turut Tergugat II dan Tergugat II, vide bukti P2;5.

Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Tergugat Il dan Turut Tergugat III diketahuioleh Penggugat bahwa pada awal tahun 2010 yang lalu pihak Tergugat ,Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dengan tujuan untuk merombak dan menunjuk susunanpengurus dan pemegang saham baru PT Tato, dengan mengabaikan posisiPenggugat sebagai komisaris atau pemegang saham PT. Tato.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danlaporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;Bahwa adalah pasti, dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini Tergugat tidak pernah memberitahu dan memberikan data kepada Penggugat perihalLaporan Keuangan Tahunan PT Tato, Dokumen Keuangan PT Tato danRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Tato.

dengan cara mengirim surat teguran kepada Tergugat I, Tergugat Ildan Turut Tergugat Il adalah keliru dan bertentangan dengan hukumperseroan yang berlaku, seharusnya menurut hukum apabila Penggugatselaku pemegang saham hendak meminta diselenggarakannya RapatUmum Pemegang Saham PT Tato, maka Penggugat harus mengirim suratpermintaan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT Tato bukan dengansurat teguran.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, makapemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkanpemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPStersebut.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejaktanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaraan RUPS Tahun 2015yang umumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap bulan Juni. Dengandemikian masa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasionaladalah Bulan Juni 2015.

pada RUPS 2015 yang biasanyadilaksanakan pada bulan Juni, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 03,Tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris diJakarta.

Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebut di atas barudiketahui Penggugat pada tanggal 3 November 2014 setelah KuasaTergugat melampirkan foto copy Berita Acara RUPS dalam surattangapannya atas surat Somasi kedua dari Kuasa Penggugat; (Bukti P);Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPSyang salah satu agendanya memberhentikan Penggugat sebagai Direktur.Atas perbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak

dapat membela diridalam RUPS tersebut.

RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikanPenggugat tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

pada hari Senintanggal 21 Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernag mengikuti RUPS pada hari Senin tanggal 21Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara RUPS pada hariSenin tanggal 21 Desember 2015; Bahwa tandatangan yang tercantum dalam berita acara RUPS PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuHalaman 34 dari 87 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Ginorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk

menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatan yangberkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapatdilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentinganperseroan sehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya

sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kKesempatan untuk membeladiri;6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;5.

TSUMtidak menanggapi permohonan tersebut;Bahwa oleh karena Direktur PT.TSUM tidak melaksanakan RUPS,maka Tergugat mengirim surat kepada Dewan Komisaris PT.TSUM,untuk melaksanakan RUPS. Dan Dewan Komisaris menanggapipermohonan Tergugat tersebut, dengan mengagendakan RUPSdilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013;Bahwa oleh karena RUPS tanggal 17 Oktober 2013, tidak memenuhikuorum, maka Komisaris Utama PT.

Status Penggugat ditelantarkan begitu saja oleh paraTergugat dan para Tergugat tidak berinisiatif mengadakan RUPS;Tanggapan :Bahwa kewajiban untuk mengadakan RUPS ada pada Penggugat,sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2009

TSUMdikelola oleh Penggugat;Sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang dikutip sbb:Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4), dengan didahului pemanggilan RUPS;Dengan demikian, Penggugat yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak mengadakan RUPS dan tidakmemberikan Laporan Keuangan PT.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelahtanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS;e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggotaDireksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri;f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut;20. Bahwa benar Penggugat pernah menyerahkan copy legalisir Hasil RapatUmum Pemegang Saham PT.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. SALIM JAYA KARYA, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 (yang akan ditetapkan kemudian), yang dipimpin oleh Tn. DAUS ALDIANSYAH selaku Komisaris Utama PT.

DAUS ALDIANSYAH (PEMOHON II) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. SALIM JAYA KARYA;

1. Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. SALIM JAYA KARYA.

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yangdimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon Ill (Dewan Komisaris) PTCahaya Karunia Persada adalah sama dengan agenda yang dimohonkankepada Termohon II (Direktur) PT Cahaya Karunia Persada, yaitu sbb:a.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendin pemanggilan RUPS.Bahwa tempat kedudukan perseroan Termohon (PT Cahaya KaruniaPersada) adalah di Jakarta Barat (Vide Bukti P3, P4 dan P5).

(4)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padapokoknya mengatur permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Tergugat 11 melalui RUPS LB tanggai7 Nopember 2007, Meski telahdicantumkan didalam akta No. 10 tanggai 3 Desember 2007, haruslah dibuktikandengan sebuah Akta Penjualan dan Pembelian Saham dihadapan Notaris yangterkena pajak Negara atas saham ;Bahwa pada tanggai 17 Nopember 2007, Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisarissesuai hasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 pada Tergugat 15 membuat undanganuntuk mengadakan RUPS LB yang direncanakan tanggai 28 Nopember 2007bertempat di Jl.

Dan dilakukan secara melawan hukum dan melanggarketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, kaidah hukumnya : Setiap penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapatyang disetujui dan ditandatangani oleh semua perserta RUPS;Bahwa pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Nopember 2007 atasundangan dari Tergugat 9 sebagai pemilik 125 saham dan masihmenjabat sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS LB tertanggal 12 April2007, di mana tindakan

pasal1320 KUHPidana ; Bahwa benar perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganElsini Tirta, dan perjanjian saham nominee antara Bong Kon Ho denganH Suharno adalah sah ; Bahwa suatu Keputusan RUPS hanya dapat dibatalkan oleh KeputusanRUPS yang lain, karena RUPS adalah suatu lembaga tertinggi dalamsuatu Perseroan Terbatas, jadi bila muncul suatu Akta Pembatalan RUPSyang hanya dilakukan oleh seorang Kuasa Hukum PT tanp amealui suatuRUPS maka, Akta Pembatalan RUPS tersebut tidak sah ; Bahwa benar

Akta Pembatalan RUPS yang dibuat oleh MichaelHutagalung dan diaktakan oleh Notaris Grace Parulian untukmembatalkan Hasil RUPS tanggai 27 April 2007 adalah tidak sah ; Bahwa suatu kuasa bisa secara tertulis atau secara lisan baik kuasalisan dan kuasa tertulis adalah sah menurut KUHPerdata pasal 1793 ; Bahwa suatu hasil RUPS adalah sah menurut tanggai terjadinyakeputusan RUPS bukan menurut tanggai pengaktaan atau tanggaipengesahan dari Departemen Hukum dan HAM ;Bahwa bila muncul dua RUPS yang berbeda

Dan hasil dari rapat RUPS LB tersebut yaknimemberikan persetujuan kepada Tergugat 1 dan 9 untuk menjualsahamnya kepada Tergugat 11 dan 10 ;Bahwa kemudian Tergugat 9 yang menjabat sebagai Komisaris sesuaihasil RUPS LB tanggai 12 April 2007 telah memberikan persetujuan ataspenjualan saham kepada Tergugat 10 dan 11 melalui RUPS LB tanggai 7Nopember 2007, yang kemudian dikuatkan dengan Akta Notaris danTergugat 14 ;Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugatsebagai pemegang saham

rapat diputuskan bahwa untuk kepentingan operasionalperusahaan menghentikan sementara Terdakwa Ho Choliq Hanafi darijabatan Direktur terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2014 dan sejak tanggal01 Agustus 2014 segala tugas dan tanggung jawab direktur sementaradiambil alin oleh Komisaris Utama yakni saksi Hartono Santoso dan dalamrapat komisaris tersebut juga meminta Terdakwa untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma Jaya Sakti untukdilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) yang akandiselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangHal. 2 dari 17 hal.

Putusan Nomor 613 K/PID/2017Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS denganmengundang para pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk didalamnya adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitive;Bahwa Terdakwa selaku direktur yang telah diberhentikan secaradefinif berkewajiban untuk menyerahkan segala barang, dokumen ataupunasset perusahaan lainnya kepada

Putusan Nomor 613 K/PID/2017mempersiapkan laporan pertanggungjawaban kinerja PT Kharisma JayaSakti untuk dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangakan diselenggarakan;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan RUPS dengan mengundangpara pemegang saham PT Kharisma Jaya Sakti termasuk di dalamnyaadalah Terdakwa namun Terdakwa tidak menghadiri RUPS yangdiselenggarakan di Purwokerto dan salah satu keputusan dari RUPStersebut adalah menghentikan Ho Choliq Hanafi secara definitif:Bahwa Terdakwa

RUPS Nomor: 003/KOMKJS/VIII/2014;e. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Surat Kemenkumham RIDirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU28271.40.22.2014,tanggal 5 September 2014;f. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PN Surabaya Risalan RUPSLB PTKharisma Jaya Sakti Nomor 2 tanggal 26 Agustus 2014;Hal. 9 dari 17 hal.

Berbunyi:Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunandan merupakan saldo laba positif, dibagi menurut cara penggunaan yangditentukan oleh RUPS tersebut?.

Majalengka untuk mengadakan RUPS PT.

RUPS PT KIB sebagai jawaban atas Surat Undangan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tertanggal 3 Desember 2016, diberi tandaT.1&T.222;23.Fotocopy Berita Acara RUPS PT.

RUPS untuk pelaksanaan Senin, 27 Juni 2016 (vide bukti P16 dan T.1 &T.219);2.

dengan adanya permintaan tersebut majelis hakim adamempertimbangkan kedudukan dari RUPS yang telah dilaksanakan pada tanggal28 Nopember 2014 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa RUPS adalah organ perseroan sebagaimana Pasal 1angka 2 UUPT 2007, Perseroan mempunyai tiga organ yang terdiri dari RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris.

NLT untuk mengisi RUPS dan RUPSLBMEMBUKTIKAN :TERGUGAT I telah beritikad baik mengundag PENGGUGAT, akan tetapi sebaliknyaPENGGUGAT dengan itikad buruk tidak menghadiri serta tidak mengindahkan undangan yangdikirimkan.Daftar Hadir RUPS dan RUPSLBMEMBUKTIKAN:Bahwa Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 perwakilan TLS sama sekali tidakmenghadiri RUPS dan RUPS LB, sehingga banyak keputusan yang tidak dapat diambil karenatidak memenuhi kuorum, termasuk diantaranya dalam perubahan Anggaran Dasar untukdisesuaikan

NLT.Resolusi RUPS dan RUPSLB tahun 2006 2009MEMBUKTIKAN:pernah dilaksanakannya RUPS dan RUPSLB namun tidak pernah dihadiri oleh PENGGUGAT.Laporan Polisia) Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. Irawady No. LP/ 371 /K/VII/2007/Res.Tangerang.b) Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. lrawady No. LP/ 372 /K NII /2007 /Res.Tangerang.c) Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. lrawady No. LP/ 698 /K /XIl /2007/Res.Tangerang.

II memperkerjakan TERGUGAT I berdasarkan keputusan RUPS,sehingga rangkap jabatan yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak melanggarundangundang.Surat Perjanjian Sewa Tanah dan BANGUNAN antara Tergugat I dan Tergugat IIa.

Jiro Soma; Bahwa, saksi tahu risalah Rapat RUPS karena dokumen tersebut ada dibagian saya; Bahwa, Mr. Jiro Sema sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2004; Bahwa, Mr Jiro Soma setiap tahun menyelenggarakan RUPS; Bahwa, hasil RUPS antara lain Laporan Keuangan PT NLT danpergantian Direksi;Bahwa, PT NLT pertama kali saksi masuk di Batu Ceper, akhir tahun 1997 pindahke Cikupa;Bahwa, pemegang saham PT NLT adalah PT. Telison 40%, PT.

; Bahwa, benar memegang hasil RUPS adalah tugas saksi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempatpada lokasi pabrik PT.

TFC Maspion Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan agenda :

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

VajaulIndonesia ;Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu paraPenggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT.

Bahwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akandipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukanpertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Parapenggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan hasil RUPS PT.

;e Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan adahadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunanKantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak + 10 meter dan kejadianRUPS tersebut bekisar lamanya beberapa + menit saja kemudian Penggugat I turundan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalamkesimpulan;2.

Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama danDirektur dalam RUPS ;e Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karenasaksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi adarmendengar suara " ributribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksisendiri tidak mengerti" dan dalarn tenggang waktu sekitar + 05 10 rnenit datang PenggugatI dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;e Bahwa, saksi tidak

Vajaul Indonesia dari ParaPenggugat kepada Tergugat Hl dan Tergugat II berdasarkan hasil RUPS PT.

SumalindoHutani Jaya, sama sekali belum pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS/RUPSLB) sebelum tanggal 15Oktober 2009, untuk mendapat persetujuan forum RUPSLB, terkait pelepasan asetnya di PT. SumalindoHutani Jaya, termasuk Hutan Tanaman Industri (HTI)yang berada di atas sebagian areal tanah seluaskurang lebih 80.000 Ha.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)perusahaan patungan Izin Usaha Pemanfaatan HasiHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yangdibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihaklain; b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha MilikNegara (Menteri BUMN), yang berisi persetujuanatas rencana penjualan Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan = tanamankepada pihak14c.

Sumalindo16Hutani Jaya, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), untuk persetujuan pengalihan saham 60 %(enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari JayaTobk., pada PT.

Sumalindo HutaniJaya, oleh Tergugat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia, Nomor : S794/Menhut VI/2009, tanggal 1Oktober 2009, dilakukan Sebelum adanya RUPS/RUPSLB,dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk..