Ditemukan 782 data
277 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maximum hukum pidanaHal. 44 dari 98 hal. Put. No. 949 K/Pid/2010menegaskan masalah itu : actus non facit reum, nisi mens sit rea (An octdoes not make a person guilty unlees mind is guilty), yang terjemahanbebasnya adalah: Bukan perbuatan saja yang membuat seorangbersalah secara pidana, melainkan pikiran atau niatnya..
94 — 40
Sistem b) Automatic stop device for maximum extension:Pengaman pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisTangga jika tangga sudah mencapai ketinggian maksimumc) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur4. Water dipasang diujung tanggaMonitor Identifikasi Sistem Tangga dilakukan oleh Tim Ahli ITB melalui pengamatanlangsung mobil pemadamdan dokumen pendukung dari produsen pembuat SistemTangga (Everdigm).
Sistem d) Manual ladder/platform control: pergerakan tanggaPengaman dapat dioperasikan secara manual pada saatTangga kelistrikan mengalami masalah Halaman 128 dari 189 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2017/PN Bna e) Automatic stop device for maximum extension:pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisjika tangga sudah mencapai ketinggian maksimumf) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur 8.
143 — 44
Sistem or .kelistrikan mengalami masalahPengaman : . . .Tanova b) Automatic stop device for maximum extension:88 pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisjika tangga sudah mencapai ketinggian maksimum Halaman 112 dari 191 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Bna c) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur 4.
Sistem e) Automatic stop device for maximum extension:Pengaman pergerakan tangga akan berhenti secara otomatisTangga jika tangga sudah mencapai ketinggian maksimumf) Interlock system: lajur tangga hanya dapatdioperasikan dalam keadaan leveling/datar denganoutrigger terjulur8. Water dipasang diujung tanggaMonitor Identifikasi Sistem Tangga dilakukan oleh Tim Ahli ITB melalui pengamatanlangsung mobil pemadamdan dokumen pendukung dari produsen pembuat SistemTangga (Everdigm).
56 — 18
Rp. 1.100.500.000, (satu miliar seratus juta limaratus ribu rupiah),Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Pancasila Sibarani,dinyatakan bersalah dan dipidana, sedangkan terhadap diri terdakwa dilakukanpenahanandi rumah
42 — 15
;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut.
342 — 303
sidang Bahwa ahli adalah ahli di bidang pengelolaan air minum namunbelum punya sertifikasi ; Bahwa Ahli pernah diminta sebagai konsultan dalam penghitungan tarifair di beberapa PDAM Daerah ; Bahwa untuk penghitungan tarif air saat ini memakai landasan hukumPermendagri No. 71 Tahun 2016, untuk tahuntahun sebelumnyamenggunakan Permendagri No. 23 Tahun 2006 ;Halaman 51 dari 109Putusan Nomor 285/Pdt. qnomien OFForm02/SOP/06.3/2017Bahwa tarif air berdasarkan Permendagri No. 71 Tahun 2016 palinglambat maximum
81 — 25
;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa namun demikian terhadap tindak pidana korupsi sebagaikejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan penegakan hukum secarategas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagimasyarakat
R.E.F ARISTOMY SIAHAAN, S.H., M.M
Terdakwa:
MARUDUT MARULI NAINGGOLAN
96 — 29
25 Juli 2019, dengan amar putusan : Membebani pulaTerdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.094.000.000, (dua milyarsembilan puluh empat juta rupiah), oleh karena uang pengganti telahdibebankan terhadap diri SRI HARTATI SUSILAWATI, untuk itu Majelis Hakimberpendapat terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi hukuman uang pengganti;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesualketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan denganadanya ketentuan minimum dan maximum
322 — 270 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELEKTRIKALPEKERJAAN TATA CAHAYA1 Pekerjaan Instalasi Listrik2 Pasang Stop Kontak titik 168.00 0.00 168.0 0.00%3 Pasang SaklarTunggal bh 43.00 0.00 43.00 0.00%4 Pasang Saklar Ganda bh 21.00 0.00 21.00 0.00%5 Panel Distribusi Utama bh 71.00 0.00 71.00 0.00%6 Sub Panel Distribusi 3 Phase bh 1.00 0.00 1.00 0.00%7 Grounding System tahanan bh 1.00 0.00 1.00 0.00%maximum 5 ohm + bahanSet 1.00 0.00 1.00 0.00%Penguat Arde Ground rood CU asli3/4" x6MTOTAL BOBOT PEKERJAAN 86.66% Bahwa terhadap hasil pekerjaan
595 — 390
SetiajayaMobilindo tidak akan mendapatkan apaapa, karenatidak akan mendapatkan proyek itu, karena hargayang dibayar oleh Pemprov Jawa Barat itu harganyalebih tinggi, seharusnya maximum kalau itudilakukan fair kenapa tidak beli langsung kepadaPT. Traktor Nusantara, kenapa harus melalui PT.Setiajaya Mobilindo, padahal PT. TraktorNusantara menjual murah ;Bahwa saksi bisa menunjuk pihakpihak yangmenikmati kerugian negara yaitu PT.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
207 — 144
dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalahmengabulkan Gugatan Para Termohon Banding (dahulu Para Penggugat)berdasar pada alat bukti surat berupa fotokopi.2) Adapun, pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, kami kutipdi bawah ini:Menimbang, bahwa KEMUDIAN dari bukti P.I18 dan bukti P.II19 yang diajukanoleh Para Penggugat di persidangan...menunjukkan Fakta Hukum bahwa memangbenar Simon Naimanu DAN Junus Kolloh, adalah benar memiliki Tanah Adatdilokasi tersebut dan MEMILIKI Tanah Kelebihan Maximum
Apu Fooh12Membuat kesimpulan sebagai berikut:Didalam lingkungan wilayah Kecamatan kupang Tengah tidak terdapat tanahkelebihan maximum yang harus dibagikan kepada petani2 seperti maksud UU No.56/1960Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Kutipan Bukti P.1.15:setelah mengadakan pemeriksaan tanah di Penfui Timur pada tanggal 31 bulanMei tahun 1967 dan mengadakan musyawarah lengkap pada tanggal 31 bulan Meitahun 1967 jam 6.00 pagi di Kampung Penful Timur yang dihadiri
juga oleh paratua2 adat a.l:Membuat kesimpulan sebagai berikut:Didalam lingkungan wilayah Kecamatan kupang Tengah tidak terdapat tanahkelebihan maximum yang harus dibagikan kepada petani2 seperti UU No. 56/1960Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.Halaman 219 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPG62.
Adapunpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikutip di bawah ini:Menimbang, bahwa KEMUDIAN dari bukti P.I18 dan buktiP.II19 yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan...menunjukkan Fakta Hukum bahwa memang benar SimonNaimanu DAN Junus Kolloh, adalah benar memilikiTanah Adat dilokasi tersebut dan MEMILIKI TanahKelebihan Maximum,10.
79 — 22
dari perbuatannya dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwaterdakwa tidak terbukti memperoleh sejumlah uang dari rekanan ataupun daripihak lain, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasanTerdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang penggantisebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun1999;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatip, dan adanyaketentuan minimum dan maximum
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Of the totalagreed quantity, a maximum of 150,000 mts at any point in time will be storedunder a collateral management agreement/facility;Terjemahan resminya:"Phoenix akan memasok gula putih untuk PTPN IX dan PTPN X yang akandiimpor oleh mereka berdasarkan ijinijin yang mereka miliki (lampiran I) danPHOENIX menyediakan dana untuk INKUD melalui pengaturan CMA untukmemfasilitast INKUD dalam menyediakan dana untuk PTPN IX dan PTPN Xsesuai dengan Perjanjian Kerjasama mereka.
86 — 112
;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlahmerupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agarTerdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadarikesalahannya ;Putusan Nomor
168 — 68
. : 07/187/LDDFT/1965PANITYA LANDREFORM DATI II FLORES TIMURMenimbangMengingatMemperhatikanMenetapkan: Bahwa berhubung dengan laporan2 tentang TanahMilik Pertanian diatas batas maximum sesuai denganPasal 3 UndangUndang No. 56/PRP/1960 dansetelah diadakan penelitian, maka perlu diadakanpenetapan tentang status tanahtanah tersebut;: Laporan dari Ketua Badan Pekerdja PanityaLandreform Dati II Flores Timur bahwa bidangbidangtanah yang dilaporkan seperti yang dilaporkantercantum dalam daftar lampiran
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
157 — 42
proses pemeriksaan perkara di depanpersidangan, tidak ditemukan adanya bukti bahwa benar Terdakwa telahmenerima sejumlah uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang ,apalagi dalam kenyataannya Fungsi Terdakwa adalah sebagai PPK, untuk ituMajelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi hukuman uangpengganti ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesualketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dandengan adanya ketentuan minimum dan maximum
46 — 55
Kge Untuk Modul Ritek 50 WP sebanyak 16. unitspesifikasinya :Maximus power (Pmax) 50W + 5%WpOpen circuit Voltagr (VOC) 22,66VShort Circuit Curret (Isc) 3.01AVoltage at Maximus Power (Vmp) 18.05VCurrent at maximum power (Isc) 2.80AMaximum system Voltage 300VFire rating : Class C92Aplication :ClassAe Jenis BCU : Shinyoku (Solar Charge Controller) hasiltemuan 49 unit dan type GPE SHS System Kendali(Solsium Inside) 3 unit ;e Hasil pengujian system untuk arus dan tegangan:Tegangan system : 11.5 volt pada
153 — 90
Selain itu pada Pasal 8 Principle Agreement tentangEvent of Default diatur sebagai berikut:In the event that Parazelsus Ltd/PL (PT X) fails to pay any sum onthe date upon which the amount is due and payable, then TSF isentitled to obtain compensation of 1/1000 based in value whichshall be paid by Parazelsus Ltd/PL (PT X) at the time of the breachfor maximum 30 days, therefore the outstanding together wthcompensation shall become due and payable immediately; andTIA, at its option, has the right to
65 — 30
. : 07/187/LDDFT/1965PANITYA LANDREFORM DATI Il FLORES TIMURMenimbang : Bahwa berhubung dengan laporan2 tentang Tanah Milik Pertanian diatas batas maximum sesuai dengan Pasal 3UndangUndang No. 56/PRP/1960 dan setelah diadakanpenelitian, maka perlu diadakan penetapan tentang statustanahtanah tersebut;Mengingat : Laporan dari Ketua Badan Pekerdja Panitya LandreformDati Il Flores Timur bahwa bidangbidang tanah yangdilaporkan seperti yang dilaporkan tercantum dalam daftarlampiran surat ini, adalah bukan
259 — 112
saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidiktetap;Bahwa saksi sekarang bekerja di OJK mengawasi Perbankan, Pasar modal, danIKNB ( Industri Keuangan Non Bank);Jenis bank ada Bank swasta dan ada bank Pemerintah;Bahwa yang dimaksud IKNB adalah Industri Keuangan Non Bank dan benarvalas juga diawasi;Bahwa tidak ada perbedaan apakah itu bank swasta atau pemerintah kalaumisalnya masalah dana, ya difokuskan di masalah dana untuk kredit fokusnyamisalnya kepada kreditnya;Bahwa batas maximum