ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap danketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan olehsesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harusdinyatakan gugur;Menim

orang tua Pemohon;Bahwa Saksi kedua Pemohon mengetahui sendiri jika Pemohon danTermohon sering bertengkar;Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkankarena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sekarang telahpisah rumah selama 2 bulan karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan diantar oleh Pemohon;Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di suatu Perusahaan denganpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 3.500.000, :Menim

menasehati Pemohondan Temohon agar kembali rukun nam un tidak berhasil;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebutmenjadi sulit untuk bisa dicapai;Menim

;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harusdikabulkan, dan dengan mempematikan kKemampuan Tergugat Rekonvensi,kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebutmaka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiapbulan untuk anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun,Hlm. 20 dari

kewajibankewajiban yang yang menjadi hakhak PenggugatRekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah,sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi HukumIslam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna juz IV halaman 46 yangberbunyi :Aaa sual Aung ll Baten ysArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raji, baginya berhakmendapatan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Menim

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjotertanggal 28 Februari 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihakternyata tidak berhas Il;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 3/7Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama, perkara a quo menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang,

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai /ega/ standing untuk mengajukangugatan perceraian tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Putusan No.07 44 /Pdt.G/20 18/PA.Sda.maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim bang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agarPengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:a.

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah datang secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak adamengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telahdilaksanakan secara resmidan patut maka berdasarkan Pasal149 ayat(l)dan150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa danmemutus perkara initanpa hadirnya Tergugat;Menim

KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang StandarPelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara @X Officio be rpendapat perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkansalinan putusan inisetelah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatatNikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat danTergugat;Menim bang *bahwa oleh karena perkara initermasuk bidang perkawinan,sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama

dengan Termohon tetapi tidak berhasil;sBahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohontetap pada pendirian untuk mencerikan Termohon sebagaimanasurat perm oho nan Pe mo hon; Ba hwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjukhal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini,dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini secara keseluruhanPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonad al ah S e pe rti terse but di ata S Menim

Olehkarena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayahhukum Pengadilan Ag ama Pekalongan Menim bang, bahwa mengeni bukti tertulis tertanda P2 (poto CopyKutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenaiwaktu pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Termohon sehinggabuktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sertamempunyai kekuatan pem.buktian yang sempurna dan mengikat.

., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 04Februari 2019 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidakmencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya para pihak melakukanmediasi telah memenuhi maksud Perma 1 tahun 2016 ;Menim bang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal angka 37Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal angka

bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimanadalam duduk perkara tersebut diatas dan dipertinbangkan sebagai benkutdibawah iniMenimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan aktanikah yang tidak ditunjukkan aslinya dan dikaitkan dengan bukti P2 diketahuisurat keterangan yang dibuat oleh pejabat KUA Kecamatan Sepuluh Kab.Bangkalan ,dikuatkan dengan keterangan saksi saksi Pemohon menjadi buktipersangkaan hakim bahwa terbukti Pemohon dan termohon adalah pasangansuami isteri yang sah ;Menim

tahun 2014 hingga perkara ini di proses diPengadilan tidak terjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan ditandaikedua belah pihak selama ini tidak pernah sama sekali tinggal bersama serumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaisuami istri secara utuh, kepada mereka telah dilakukan upaya perdamaian olehberbagai pihak namun belum bemasil damai,majelis hakim menilai keterangansaksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagaialat bukti ;Menim

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menim bang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertaPasal 116 huruf (f) Kom pilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 TahunHlm 26 dari 46 Hlm Putusan No. 4473 /Pdt.G/2018/PA.Sda1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulaYurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadiperselisinan dan teyjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecahdan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menim

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan ternyataselama Pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan ataspermohonan para Pemohon ;Menim bang, bahwa perkara ini temmasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkanpenjelasannya

Penetapan No. 0040/Pat.P/20 19/PA Sda.Urusan Agama setempat tidak mempunyai akta nikah dan untuk itu memohonagar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan perkawinan tersebut sahmenurut hukum, oleh karenanya mempunyai legal standing untuk mengajukanpermohonan itsbat tersebut ;Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan ters ebutdan karena pemohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonanmaka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima permohonan secara formal dapat

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.dalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim bang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telan pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan

Putusan No. 37 48/Pdt.G/20 19/PA.Sda.suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewenangan Peng adilan Agama Menim

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan telah memenuhiketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1977 jo.pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 127 HIR, makapermohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepadaPemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapansidang Pengadilan Agama Pekalongan setelah putusan ini memperolehke ku ata n h U ku m teta p Menim

kewenangan PengadilanAgama Pekalongati;, nn nnn a nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara iniadalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariatIslam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalahkewe nan g an Peng ad i an Ag am ea Menim

tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugatmengnai dalil Penggugat posita 5 dan 6 saling bersesuaian dan memperkuatdalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhiketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR sehingga keterangan dua orangsaksihalaman 8 dari 12 putusan nomor 0352/Pdt.g/2015/PA.Pkltersebut diterima dan menjadi bukti yang memperkuat dalil gugatan Pengg ug at; son Hcrenmemnnessoneen =Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ;Menim

Penggugatdan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;Menimbang, bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai mitsaqanghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahanters ebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menim

, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim

Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapatbahwa Penggugat wajib mem buktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P1 dan P2 serta saksi dan saksi Ilyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menim bang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya,oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tenpat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menim

sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yangtidak terpis ahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 makaMajelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali Termohon,namun upaya ters ebut tidak berhasil;Menim

Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menim bang, bahwa berdasarkan pertim banganpertinbangan ters ebut diatas , maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah mem enuhiketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohonagar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'iterhadap Termohon dihadapan

bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildaliinya Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P1 dan P2 serta dua orang saksiyang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 adalah akta otentik yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok denganaslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdata, memiliki nilai pembuktian sem purna dan mengikat;Menim

terbukti secara sah menurut hukum bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suam1 istri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuain, telah terbukti banwa setelan menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Keloposepuluh,Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suamiistri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak bernama Anak I, tanggal lahir 20022009 (Perempuan, umur 10 tahun) yang saat ini tinggal dan diasuh olehPenggugat;Menim

Qu 5 poll abo doArtinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan buktiyang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumahtangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapanuntuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikankedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suamiterhadap istrinya ;Menim bang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yangmengandung abstrak

hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan,percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan

berdasarkan Pasal 39 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara gugatan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertinbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatanmaka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilanmenerima gugatan Penggugat secara fomal dapat ditenma untuk diperiks a;Menim

Putusan No.3908/Pat.G/20 18/PA.Sda.salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975:Menim bang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertim bangan ters ebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhiketentuan pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.