Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 57/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
2.SUHAENY, SE.,M.Pd.
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
177 — 88
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya; Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Waris
Register : 08-01-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 27 April 2016 — - MARIA Br. SIREGAR (PENGGUGAT I ) - YURINTA Br. SIREGAR (PENGGUGAT II) - ROSWITA Br. SIREGAR (PENGGUGAT III) - HEYNEKE Br. SIREGAR (TERGUGAT I) - ROBERTO SUTANTO, SE ditulis atau disebut juga ROBERTA SUTANTO, SE (TERGUGAT II) - H. ARIFIN URUL, SE. / SARIAMAN S. MUNTHE,SE (TERGUGAT III) - BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT IV) - PT. BANK SUMUT (TERGUGAT V) - MAULIDDIN SHATI,S.H (TURUT TERGUGAT I) - NITA SERE SIMANJUNTAK,S.H (TURUT TERGUGT II)
228 — 108
  • tidak dapat memperlihatkanbukti aslinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat dijadikanpetunjuk apabila ada hubungan dengan buktibukti lainnya;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I telahmengajukan bukti yang diberi tanda T.I1 berupa Surat Tanda Penerimaan LaporanMeninggalkan Rumah atas nama Roberto Sutanto,SE. tertanggal 23 Februari 2012, ataslaporan Heyneke Siregar, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidakmempunyai titik singgung
Pengadilan PA BALIKPAPAN Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 18
  • Pembayaran nafkah kedua anak tersebut harus di mulai sejak bulanOktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, makaMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Putusan Nomor 1772/Pdt.G/2018/PA.Bpp Hal. 39 dari 47Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang harus dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 tersebut Majelis Hakim terlebih dahulumengemukakan tentang nafkah seorang suami terhadap seorang isterikarena hal ini ada titik singgung /nubungannya dengan nafkah seorangayah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/MIL/2014
Tanggal 30 Oktober 2014 — BUDI KURNIAWAN
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nanti kita linat bersama ;Aturan Hukum Jelas ;Sebagaimana telah saya singgung di atas, bahwa Negara RepublikIndonesia adalah Negara Hukum (Aechtstaat), bukan negara yangberdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Terkait penerapan hukumyang ada, perlu harus saya ingatkan kepada Judex Facti, bahwa Hakimdalam proses persidangan tugasnya adalah menegakkan aturan hukumdengan cara menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, obukanbagaimana saya...!!!
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Snj
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Jamila Binti Palunre
Tergugat:
1.Sitti Binti Mase
2.RAMLI
48 — 25
  • bukan sengketa warismaka yang memiliki relevansi ditarik sebagai pihak Tergugat dalamperkara ini adalah yang nyatanyata menguasai tanah objek sengketadan dalam jawab jinawab Para Tergugat juga tidak menyangkalmenguasai objek sengketa, dengan demikian terkait dengan Eksepsigugatan Penggugat kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokokperkara sebagaimana telah Majelis Hakim singgung
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Pidsus Perkebunan
Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN NUNUKAN Nomor 136.Pid.Sus.PN.Nnk.2021
Tanggal 24 Juni 2021 — Pidana - Penuntut Umum Ricky Rangkuti, S.H., M.Kn. - Terdakwa ABETMEN Anak dari SUNDANG
251 — 134
  • Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 136/Pid.Sus/2021/PNNnk tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 13 April2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, keterangan Ahli danketerangan Terdakwa;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABETMEN Anak Dari SINGGUNG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1991 K/Pdt./2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — DENNY DJUNARDI VS PENI INGGRIANI, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK
261 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhal tersebut di atas mengenai halhal yang berkaitandengan titik singgung perbuatan Hukum Tata Administrasi Negara yangberkaitan dengan tugas serta kewenangan dari Tergugat V seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapigugatan diajukan di Pengadilan Negeri Serang, maka Tergugat (denganini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serangyang memeriksa dan memutus perkara a quo ini untuk memutusdengan Putusan Sela dengan Menyatakan: Pengadilan Negeri
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1970/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
  • Penggugat sebagai istri sering lalai akan tugas dantanggung jawabnya;18.Seperti tadi yang sudah di singgung pada nomor 12.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 19-09-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 355/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Februari 2019 — SAIMIN DKK VS PT. SIRATA-RATA ALASTONGA,DK
94 — 84
  • Siratarata Alas Tonga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata objekperkara seluas 44,63 Ha yang didalilkan oleh Para Penggugat dalamgugatannya tidak memiliki titik singgung dengan areal lahan dengan areal lahanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tertanggal 8 Januari 2016 danSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 tertanggal 29 Februari 2016;"Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara seluas + 44,63 Ha yangdidalilkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai titik singgung dengan areallahan
    lahan Para Pembanding 64 Ha, danseluas 44,63 Ha dirampas Terbanding , maka terdapat sisa lahansekitar 13,37 Ha, ternyata Para Pembanding tidak dapatmembuktikan dimana lokasi dan batasbatas iahan seiuas 19,37Ha tersebut, dan apa yang ditanami Para Pembanding di ataslahan sisa tersebut;Bahwa kemudian sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factiyang didasarkan dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan ParaPembanding, maka telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa tidak terdapat titik singgung
    pada halaman 25 27 memori bandingnya, Para Pembandingmengemukakan dalildalil yang terkesan sangat meyakinkan, sehinggaseolah olah tanah Para Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1 s/d 32 (vide bukti surat bertanda P5 s/d P36) tumpang tindih dengantanah milik Terbanding dengan alas hak Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 03 dan 04, namun fakta persidangan justru membuktikan sebaliknya,dimana antara lahan Para Pembanding dengan lahan yang dikuasai dandiusahai Terbanding tidak terdapat titik singgung
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 27-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 257/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 11 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Diwakili Oleh : JERRY BERNARD MARPAUNG, SH.
Terbanding/Tergugat I : MASTO SUKARDI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat : IDRIS
97 — 142
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta.bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat;bahwa sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang dalam Pencabutan maupun pembatalan suatukeputusan (beschikking) harus diuji melalui jalur Pengadilan Tata
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 11-10-2011 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 51/G/2011/PTUN-PLG
Tanggal 20 Maret 2013 — PT. BUMI INDO SRIWIJAYA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; Drs. H.M. ZAHIR
41 — 35
  • Surat yang dikirimkannya tersebutberupa surat somasi yang tujuannya agar Penggugat tidak mengganggu tanahmiliknya dengan berbagai aktivitas yang Penggugat lakukan, seperti yang telahPenggugat singgung pada posita gugatan angka (3) diatas. Bahwa selain daripadasurat somasi yang ditujukan pada Penggugat oleh Drs.H.M. Zahir yang mengklaimtanah usaha milik Penggugat, juga melampirkan pula copy Sertipikat Hak Milik No.4845/Tahun 2003 atas namanya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Agustus 2014 — I. PT PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), Cq. PERTAMINA UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI, Dkk vs INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, Dkk
322 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi II, Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I/TergugatII/Penggugat I InsidentilIntervensi/Tergugat I, Terbanding/Para Terbanding InsidentilIntervensi/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi II/Tergugat II, TergugatIV InsidentilIntervensi:Terdapat Kekhilafan/Kekeliruan Nyata Dalam Putusan Judex JurisSebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali singgung
    Putusan Nomor 321 PK/Pdt/201256perkara ini untuk membatalkan Putusan a quo berdasar Pasal 67 huruf f UUMahkamah Agung;Tambahan Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I:Sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung dalam PermohonanPeninjauan Kembali tanggal 21 September 2011 terhadap putusan Mahkamah AgungNomor 2919 K/Pdt/2009 tanggal 16 Desember 2010 bahwa:1.56Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (SHPL) Nomor 1/Kelurahan Ujung Tanah,Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang tanggal 23 Desember1993
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs HJ. MUTMA’INAH., MUDIHARTO., ENDANG SULISTYAWATI., dr. EDI KRISDIANTO dan Enng R.P. PURWANTI
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukumJudex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 yang menyatakan: Bahwa benar beberapa putusan pengadilan memang tidak dapatmenerima gugatan yang mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 03-12-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 52/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
dr. LA DUWI,Sp.An
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
Intervensi:
LA SINDI
227 — 121
  • Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensisengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN BATURAJA Nomor 2/Pid.Pra/2016/PN.Bta
Tanggal 28 Nopember 2016 — Drs. JOHAN ANUAR, SH.,MM Bin H. Nang Melawan Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Sumatera Selatan
555 — 677
  • Untuk itu, sangat dimungkinkan danbahkan menjadi suatu keharusan bagi penyidik untuk dapatmenentukan (Semua) tersangka yang diduga sebagai pelaku dalamperistiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut.Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah Pemohon singgung dibagian FaktaFakta, peristiwa atau perbuatan materiil (materiel feiten)adalah sama persis dengan peristiwa atau perbuatan materiil yangtelah disidik oleh Termohon (penyidik) dalam "Laporan PollsiNo.LP/I07A/V/2014/SPKT rolda Sumsel, No.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-05-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 82/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
MASITOH ARITONANG, S.Pd
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
Intervensi:
IBRAHIM FADIL
47 — 23
  • mengenai kepemilikan/sengketahak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalahapakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tatausaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketakepemilikan) ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentangsertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Register : 13-11-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1295/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ni Wayan Sulasmini,SH
Terdakwa:
Nyoman Tanaya
80 — 58
  • tidak benar tanah Terdakwa seluas 4 hektar terletak di DesaSelat, Singaraja itu menjadi konpensasi atas hutang Komang Erik yangsebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh satujuta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) kepadaGede Sutrisna Mulyawan, Gede Sutrisna Mulyawan tidak ada menyinggunghutang sebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuhpuluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluhrupiah), yang ia singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 11-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 42/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 14 Desember 2015 — ASIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; PT. SEKAWAN KONTRINDO
93 — 42
  • gugatan mengenai sengketa hak perdata sehingga tidaktermasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tata usahanegara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan) ; Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak guna bangunan memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakatas tanah sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titi singgung
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2012/PTUN.BJM
Tanggal 23 April 2013 — HAJI MUHAMMAD SUHAIMI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, HOWARD GENIAL
175 — 41
  • atas nama HowardGenial ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat ttik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukantentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikatoleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkansecara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitanSertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan PN BUKITTINGGI
Putus : 07-04-2010 — Upload : 01-12-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2009_PNBT_KABUL_07042010_Wanprestasi
Tanggal 7 April 2010 —
72 — 21
  • BTposita selanjutnya maupun dalam pelitum gugatan tidak adadisinggung singgung nama Beng Susanto, karenanya sebagaiapa status dan kedudukan Beng Susanto dalam perkara initidak jelas, menurut hukum status dan kedudukan pihakharus jelas ( Legitima Person Stand in yudicio )sehinggapara Tergugat dapat membela hak hak yang digugat olahPenggugat.Maka dengan demikian gugatan diskualifikasi in persona,yakni Beng Susanto orang yang mengajukan gugatan bukanorng yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum