Ditemukan 7198 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Sumini pgl sum Rakiman pgl rakiman Wawan setiawan pgl wawan Sumini Rakiman Wawan setiawan Wawan Muaro Penggelapan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — dr. SAHRONI, SH.MH.Kes Bin (Alm) H. Muhammad
87 — 93
  • didalammengajukan penawaran boleh mencantumkan nama merk sebatas masihmasuk didalam kriteria specifikasi tekhnis dari Panitia Pengadaan barang /jasa.Bahwa benar setelah panitia Pengadaan menetapkan calon pemenangkemudian melaporkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaituterdakwa dan setelah dilaporkan kemudian dilakukan pengumumanpemenang melalui LPSE.Bahwa benar, sistem pembayaran untuk pekerjaan belanja modalpengadaan mesin genset / generator pada RSUD Kabupaten Bekasi TA2013 yaitu berdasarkan Lump sum
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 04/Pid./TPK/2013/PT.TK.
Tanggal 24 April 2013 — HENRY ANGGAKUSUMA Bin ANGGAKUSUMA
114 — 69
  • Lampung Selatan.88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No : 130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat.89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No : 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang pasaran harga tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
TIAISAH RITONGA
144 — 97
  • GubernurHalaman 201 Putusan No.92/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Jkt.Pst.235.5235.6235.7235.8235.9235.10Prov Sum Utara tanggal 03062013 Nomor 170/6102 besertalampirannya.1 (satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor : 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihal Tindak lanjutSurat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota DPRDSU,beserta lampirannya yaitu) Surat keterangan dan Suratpernyataan atas nama Drs.
    Sumatera utara yang mengundurkan diri,yang berisi tulisan tangan dengan tinta warna hitamdiantaranya tertulis dan terbaca SALOMO TR PARDEDE.1 (satu) lembar print out draft surat DPRD ProvinsiSumatera Utara perihal Tindak Lanjut Pertemuan PimpinanDPRDSU dengan KPU Prov SU.1 (Satu) lembar asli lembar disposisi 7207 nomor urut 1641M 10072013 perihal Pemberhentian antar waktu anggotaDPRD karena menjadi anggota partai politik lain ataukarena mengundurkan diri (ketua), dengan asal surat a.n..Gubernur Prov Sum
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
379 — 776
  • 2.000.000,00 (dua juta rupiah)sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Bahwa jangka waktu dalam sekali keluar mencari ikan diberi uangsebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Bahwa saksi tidak diberi gaji setiap bulannya;Bahwa yang memberikan gaji pada saat bekerja selama 3 (tiga) bulanadalah Terdakwa;Bahwa saksi tidak pernah disekap atau ditahan di ruangan isolasi;Bahwa saksi pernah melihat teman saksi dimasukkan ke ruanganisolasi;Bahwa teman saksi yang disekap diruang isolasi adalah Tun Naing,Sum
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
150 — 42
  • SPADD.01/PK.1 tanggal 30 September 2014 tertulis penandatanganan tertanggal 30September 2014, dan addendum ke2 Nomor:HK.02.03/PKHRc.9/IX/2014/SPADD.02/PK.1 tanggal 11 Nopember 2014 ditandatangani tanggal 11 Nopember2014, sementara Opname tertanggal 14 Januari 2015, Karena CCO/ addendumke1 dan ke2 tersebut dibuat tanggal mundur.Bahwa di dalam kontrak Kontrak : KH.02.03/PKHRc.9/VI/2014/SP/PK.1Tanggal Kontrak 23 Juni 2014 disebutkan jenis kontrak adalah kontrak lum sumdan harga satuan:Pekerjaan lum sum
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87 /Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 28 Februari 2012 — RAHMAT SUPRIYATNA MARTONO Alias MARTONO Bin ( Alm) ADAM.
79 — 19
  • :::ceeeeeees Rp. 4.000.000.SUM AD 0 eeeeceeteeeeeeeeteeetees Rp. 35.000.000,Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri.Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakanpendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulanDesember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan KotaCirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H. E. Jumhana Cholil,MM yang diterima dari Sdr.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-11-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
Tanggal 8 Juni 2015 — - DR. H. MAHRIP, SE.MM.
100 — 37
  • jumlah dana yang dikeluarkan tidak sama tergantungdengan tujuannya;Bahwa untuk perjalanan dinas keluar daerah Wakil Bupati pada tahun2011 memakai klas bisnis sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa saksi pernah ditunjukan dokumen oleh Penyidik dari KejaksaanTinggi Nusa Tenggara Barat terhadap bukti pertanggung jawabanpenggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah Wakil Bupati LombokBarat dan ajudan;Bahwa sistem pembayaran perjalanan dinas tahun 20092012 adalahLum Sum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 133/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ANDI POEDJO SOEBROTO Bin RUSMINTO (TERDAKWA)
128 — 133
  • 3315121003480001 DSN of RT 5,050,000 7,500,000132 137 Ngusman 3315120403840005 DSN ae RD 7,070,000 7,500,000133 138 Sugiyati 3315125007560003 PSN 04 Rr 5,968, 000 7,500,000MengunduDSN TEGUHAN RT ra134 139 Suparmin 3315123112720032 ao 0 Oo ndiriTahapI135 140 suwardi 3315121109580081 PON 04 RY 6,260,000 7,500,000136 141 Sumi 3315124107560019 DSN ao RT 6,937,000 7,500,000137 142 Kasno 3315120107510013 PON aa RT 4,977,000 7,500,000138 143 EkoWarsono 3315122702830002 DSN a RT 4,620,000 7,500,000139 144 sum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
272 — 441
  • Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yakni melakukanpemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuaidenganketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan menerima hasilPengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasiteknis,jumlah,waktu, tempat, fungsi, dan/atau ketentuan lainnyaBahwa benar berrdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51, Kontrak PengadaanBarang/Jasa berdasarkan cara pembayaran salah satunya KontrakLumpsum, Kontrak Lump Sum
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 205/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Februari 2017 — TIO JULIUS TANJAYA Kejaksaan Negeri Sidoarjo
64 — 22
  • Seluruh harga penawaran yang masuk untukKontrak Lump Sum diatasHalaman 124 Putusan No.205/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.SbyHPS;h. Sanggahan hasil Pelelangan/Pemilinan Langsungdari peserta ternyatabenar;i. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelahdilakukan evaluasi dengan sengajatidak hadir dalam klarifikasi dan/ataupembuktian kualifikasi; atauj.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Gto
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
139 — 256
  • tentangPerbendaharaan Negara Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud.Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.Pasal 51 ayat (1) huruf b dan huruf c Perpres 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang dan Jasa yang berbunyi Kontrak lump sum
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
114 — 36
  • Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrakyang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;Bahwa perubahan pekerjaan dimaksud berlaku untuk pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yangmenggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum danHarga Satuan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.Bkl
Tanggal 10 Juni 2013 — Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI
83 — 33
  • Bambang HR,S.Sos, M.Si (masingmasing didakwa dalam dakwaan berbedaa/splitsing ) bahwa barangbarang yang diadakan oleh pihak rekanan pengadan pekerjaan paket (1) dan (2) sampaiberakhirnya kontrak pada tanggal 29 Desember 2011 belum diserahterimaan sesuaikontrak, seharusnya para Terdakwa tidak melakukan serah terima hasil pekerjaantersebut, karena diketahui oleh para Terdakwa kontrak yang telah disepakati merupakanfacta sum servanda bagi mereka;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rudi Susanto, ST (PPTK)
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Jajang Kusnaedi, S.Pd. Msi
61 — 22
  • mengubah jadwal pelaksanaan.Sebagaimana di atur di dalam Bagian C.2.g Lampiran Ill Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010, bahwa Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPKsecara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknisdan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrakawal.Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang PenyelenggaraanJasa Konstruksi, Pasal 21 Ayat (1), dijelaskan bahwa Kontrak kerja konstruksidengan bentuk imbalan lump sum
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
147 — 46
  • PbrBahwa sehubungan dengan perbedaan tersebut Terdakwa yakin hanyaterdapat perbedaan mutu beton saja sedangkan untuk volume tidak adaperbedaan;Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan antara EE dan struktur/gambarsedangkan antara EE dan struktur/gambar merupakan satu kesatuan yangtidak dapat dipisahkan sehingga apa yang tertera di EE juga dapat dilihat digambar;Bahwa jika terdapat perbedaan antara gambar dan EE maka yangdilaksanakan oleh kontraktor adalah gambar jika kontrak lump Sum namun Jjikakontrak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
77 — 9
  • mengubah jadwal pelaksanaan.Sebagaimana di atur di dalam Bagian C.2.g Lampiran III Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010, bahwa Perintah perubahan pekerjaan dibuat olehPPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengannegosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yangtercantum dalam Kontrak awal.Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pasal 21 Ayat (1), dijelaskan bahwaKontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-12-2019 — Putus : 10-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Juli 2020 — Penuntut Umum:
ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH
Terdakwa:
Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M
251 — 426
  • Tasikmalaya mengenai Buku I Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tgl. 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembagunan Jembatan pada Ruas JAlan Ciawi-Singaparna dengan Nilai Kontrak Rp. 25.265.964.000,- pelaksana PT.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 03-05-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 80/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 29 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1241 — 488
  • Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang masing-masing tertanggal 20 December 1953 dan Peta Persil Tanah Suguhan Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Pasar I,II,III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir/Kecamatan Tanjung Morawa, Deli/Serdang tanggal 8 Mart 1953 berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri RI tgl 28 Juni 1951 No. 12/5/14 dan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tgl 28 Sept 1951 No. 36/K/AGR keduanya ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sum
    Dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang masing-masing tertanggal 20 December 1953 dan Peta Persil Tanah Suguhan Pembahagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Pasar I,II,III dan IV Kampung Penara-Serdang Hilir/Kecamatan Tanjung Morawa, Deli/Serdang tanggal 8 Mart 1953, berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri RI tgl 28 Juni 1951 No. 12/5/14 dan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tgl 28 Sept 1951 No. 36/K/AGR keduanya ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sum
    Para Tergugat sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas + 4.640.000 meter persegi (464 Ha) adalah tidak sah/tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum yakni : Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri RI tgl 28 Juni 1951 No. 12/5/14 dan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tgl 28 Sept 1951 No. 36/K/AGR yang masing-masing ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sum

    • DAN

    1. Peta Persil Tanah Suguhan Pembahagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Psr I-II-III dan IV Kampung Penara Serdang Hilir/Ketjamatan Tandjung Morawa, Deli/Serdang tanggal 8 Mart 1953 berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri RI tgl 28 Juni 1951 No. 12/5/14 dan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tgl 28 Sept 1951 No. 36/K/AGR keduanya ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sum.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ACHMAD FAUZI, S.H.
Terdakwa:
YUNIAS LAISKODAT Anak dari KAREL LAISKODAT alias YUNIAS
97 — 41
  • Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor: 089/PDAM-KPG/VI/2016 tanggal 18 Juni 2016
    Pekerjaan Survey dan Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Tarus, Desa Tanah Merah, Desa Penfui Timur, Desa Bolok, Desa Nitneo, Kel. Naibonat, Kel.
    Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum) Nomor: 133.B/PDAM-KPG/IX/2016 tanggal 09 September 2016 Pekerjaan Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum IKK Tarus, Desa Bolok dan Desa Nitneo Nomor 129 Pada penetapan PN Nomor 32
    24. Invoice 01-04 Periode Bulan September s/d Desember 2016 Pekerjaan Pengawasan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Lokasi IKK Tarus, Desa Bolok dan Desa Nitneo Nomor 130, Pada penetapan PN Nomor 32
    25
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 29-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 10-06-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 21/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Terdakwa II : H. IIK PURKON alias H. ISLAM
Terbanding/Penuntut Umum : ASEP SAEFUL BACHRI, SH., MH
264 — 25
  • Tasikmalaya mengenai Buku I Surat Perjanjian (Kontrak) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan nomor : 602/5762/DPUPR/2017 tgl. 31 Mei 2017 kegiatan Pembangunan Jembatan (DAK 2017) paket pekerjaan Pembagunan Jembatan pada Ruas JAlan Ciawi-Singaparna dengan Nilai Kontrak Rp. 25.265.964.000,- pelaksana PT.