Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan

tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPk/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Hal. 52 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI12.13.14.15.16.17.11.12.Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018,diterima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepadaTerdakwa tanggal 15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

2018 dan salinannya telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;Duplik Atas Kontra Memori Banding Penuntut Umum dari Terdakwatertanggal 21 Agustus 2018, diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultan Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesarRp. 30.000.000,;oo. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RSSarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,;36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp.5.000.000,;37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp.5.000.000,;ao: Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,;39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp.20.000.000,;AO. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,;41.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000,;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJM68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Plkyang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor

M.Hummasingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal11 Maret 2013, Nomor: 14/PDT/2013/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan U S M AN, SH selaku PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh

PUTUSANNomor : 07/PID.SUS/2011/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama lengkap : Drs. FAOGOHUKU HULU ALIAS AMABONNYTempat lahir : FanedanuUmur / Tgl. lahir : 47 Tahun/10 Juli 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl. Gereja No. 03 Kel.

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor Negeri JanthoNomor: 141/Pid.Sus/2020/ PN.Jth, tanggal 15 Oktober 2020, adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidaksebagaimana mestinya karena menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukanPercobaanmembeliGolongan sebagaimana dalam dakwaan tunggal (pasal 114 ayat(1) huruf a UndangUndang No 35 tahun 2009 tentang narkotika), padahalsesuai fakta persidangan terdakwa

PT BNAadalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut diperiksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atastuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggiyang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yangberani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan sepertiyang mulia bapak Bismar Siregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 22Agustus 2017 Nomor 125/Pen.Pid/2017/PT BNA, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18September 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiBanda Aceh tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,dto dto1. Aswijon, SH., M.H. Wahyono, S.H.dto2.

Husin.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/PID/2017/PT BNA

., M.Pd. pada hari yangtidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011Sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013bertempat di Bank Mandiri Cakranegara, tepatnya di Jalan PejanggikKota Mataram atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKedua :Bahwa la Terdakwa BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd. pada hari yangtidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011Sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan Pejanggik KotaMataram atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2017, Nomor36/V1I/Pen.H/2017/PN Smg, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12Agustus 2017 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor :36/VIII/Pen.Pid.SUSTPK/K/PN Smg.

Jo No. 57/Pid.SusTPK/2017.PN Smg, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11Oktober 2017 ;5, Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 2017, Nomor:Hal 1 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMG137/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/dtanggal 10 Nopember 2017;6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Nopember 2017, Nomor:159/Pen.PidTPK/2017/PT.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tingg!Jawa Tengah tanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 179/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4Januari 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 2017, Nomor:191/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 5 Januari 2018 s/dtanggal 5 Maret 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut ;Telah membaca :1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribuRupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :26/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg jo.

Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PNSmg tanggal 6 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Nopember 2017 nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor

: Tanggal 17 April2016 s/d Tanggal 16 Mei 2016Pengadilan Tinggi : Tanggal 17 Mei 2016 s/d Tanggal 15 Juni 2016IHakim Tipikor : Sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016Perpanjangan : Sejak tanggal 9 Juli 2016 s/d tanggal 6Ketua Pengadilan September 2016;TinggiPermintaan : Sejak tanggal 7 september 2016 s/d tanggal 6Perpanjangan ke Oktober 2016;MARI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingdi Jayapura Nomor

tidak mengatur tentang penjatuhan pidana penjara danpidana denda;Bahwa,mencermati amar putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura ternyata tidak ada pernyataan tentangKesalahan Terdakwa terhadap dakwaan Primaire,Subsidaire dan LebihSubsidaire karena kebenaran hakiki membuktikan Terdakwa(Pembanding) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi47secara bersamasama, karena Mejelis hakim tidak menguraikan apakahPembanding sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang

Ada yang kurang lengkap;Bahwa,pertimbangan Majelis Hakim kurang lengkap dalam putusannyadengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Paulus RobiSarunggu,saksi Ignasius Babaga, saksi Aminadab Jumami,saksi A ThanRoses;Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tipikor ada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura mempertimbangkan secara lengkap obyektif dansempurna, maka tentunya dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakanbatal demi hukum atau Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Bahwa,dengan alasanalasan

Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.1/Pid.Sus48TPK/2016/PN.Jap,tanggal 7 Juni dalam perkara Terdakwa Drs.PaulusNong,M.Pd/Pembanding;3. Menyatakan dakwaan Penuntut Umu batal demi hukum;4. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan PenuntutUmum;5.

Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa dengan rumusan delik seperti tersebut dalam pasal55 ayat(1)ke1 maka terdakwa Drs.Paulus Nong,M.Pd, dikategorikan sebagaipelaku tindak pidana karena turut serta melakukan perbuatan dan karenaitu Terdakwa dipidana sebagai pelaku perouatan dengan kwalifikasi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama;Menimbang, bahwaMajelis Hakim Tipikor tingkat banding

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSIKL.IA KHUSUS BANDUNGPUTUSANNomor : 60/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Khusus TIPIKOR pada Pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : IDIH BIN MAMITempat Lahir : CianjurUmur / Tgl.

CianjurTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2011 s/d tanggal 10 Pebruari 2011;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2011 s/d tanggal 22Maret 2011 ;e Perpanjangan Pengadilan Negeri Cianjur ke1 sejak tanggal 23 Maret 2011 s/d 21 April 2011 ;e Perpanjangan Pengadilan Negeri Cianjur ke2 sejak tanggal 22 April 2011 s/d21 Mei 2011 ;e Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung

ke1 sejak tanggal09 Juni 2011 s/d tanggal 08 Juli 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung ke2 sejak tanggal09 Juli 2011 s/d tanggal 07 Agustus 2011 ;e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/dtanggal 01 September 2011 ;e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 02September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;e Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 1Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa ;DEMIKIANLAH, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Bandung pada hari SELASA, tanggal : 06 DESEMBER 2011,oleh kami EKA SAHARTA WINATA, SH, selaku Hakim Ketua Majelis,YANUAR ANADI, SH.MH. dan DANIEL PANJAITAN, S.H., LL.M., masingmasing selaku Hakim Anggota Ad Hoc Tipikor, Putusan tersebut diucapkan olehHakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA,Tanggal

13 DESEMBER 2011, dengan didampingi oleh kedua Hakim AnggotaAd Hoc Tipikor yang sama dibantu oleh LANDONG HADAMEAN S.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur No. 20/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 31Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut;2.

Tipikor/2011/PN.Smda yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa padatanggal 21 Desember 2012 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas namaTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011 telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;Hal. 55 dari 76 hal. Put.

Surachmin, S.H., M.H.) mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion) mengenai kasasi dari Pemohon Kasasi /PenuntutUmum, yaitu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum merupakanpengulangan apa yang telah dikemukakan pada proses persidangansebelumnya, keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, olehkarena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca II (Dr. H.

Tipikor/201 1Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 2478 K/Pid.Sus/2013/PN.Smda tanggal 03 Juli 2012;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR bin SARTALIP terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARABERSAMASAMA.2.

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Dr. H. Surachmin,S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari : Kamis,tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr.Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah AgungProf. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 4 November 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd/Prof. Dr. H.M.

PUTUSANNOMOR : 25/ TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : SUROSO bin SASTRO WIHARJO; Tempat lahir : Kulon ProQo; Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 21 September 1957; Jenis kelamin > Lakilaki; 202022 20eene ne

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Agustus 2013 Nomor: No:25/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini; 2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri, tanggal 19 Juli 2013, Nomor04/Pid.Sus/2013/P. Tpikor. Yk. ;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No. Reg.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (duaribu lima ratusDemikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakartapada hari KAMIS tanggal 26 SEPTEMBER 2013 oleh kami MUHAMMADRUSLAN HADI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, H. YUSDIRMANYUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH. Hakim Ad.

Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan...............:.119Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masingmasing selaku Hakim Anggota, danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSENIN tanggal 30 SEPTEMBER 2013 oleh Ketua Majelis dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SHsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum maupun Terdakwa ; HakimHakim

Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah hukumPropinsi Papua Barat, dimana Pengadilan Negeri Manokwari diberikewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa sekitar tahun 2001 sebelum perjanjian

Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi (Tipikor) di daerah hukum Propinsi Papua Barat, dimanaPengadilan Negeri Manokwari diberi kKewenangan untuk memeriksa danmengadili perkara ini, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan dengan

Hakim (DO) tidak membaca bahwaarti dapat juga terdapat dalam penjelasan umum yaitu: Dalam undangundang ini Tipikor dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil.Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formilyang diatur dalam undangundang ini meskipun hasil korupsi telahdikembalikan kepada Negara, pelaku Tipikor tetap diajukan ke Pengadilandan tetap dipidana.

Tipikor MKW tanggal18 Juli 2012 tersebut;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan Terdakwa Dr.

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Maret 2014 sampaidengan tanggal 02 April 2014 ;4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal02 Mei 2014;5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal18 Mei 2014 ;6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;7.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal06 Agustus 2014;Pengadilan Negeri tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERK.

NABUASA, SHUNTUK TURUNAN RESMIPANITERAPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KUPANGSULAIMAN MUSU, SH81NIP. 19580808.198103.1.003

Putusan Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.MksUmum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain sebagaiberikut:a.Bahwa BKN (Badan Kepegawaian Negara) telahmemberikan pengumuman melalui website: www.bkn.go.idberkenan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikankepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihalpenerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan tidak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan (Tipikor) dan untukmeminimalisir

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014(contoh 1);2. Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tetapi sebelum berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 (contoh 2);3.

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai PNS yang melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (contoh3.)

Putusan Perkara Nomor: 71/G/2019/PTUN.MksPengadilan Tipikor, sehingga tindakan Tergugat yangmemberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalahpelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ Nomor 15Tahun 2018 Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukumterhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukumanberdasarkan putusan pengadilan yang

PUTUSANNo : 32/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.BKLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : RUFAL MITHRA, SH Bin (Alm) Djanan Aziz.Tempat lahir : Batu Sangkar.Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/31 Januari 1956.Jenis kelamin : Lakilaki..Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tipikor/IV/2014/PN. Bkl sejak tanggal 27 April 2014 s/d tanggal 26 Mei2014;e Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 No. Print160/N.7.10 /Fti/05/2014 sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014;e Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu tanggal 9 Juni 2014 No. 32/Pen.Tipikor/2014/PN.

Tipikor/2014/PN BkI tanggal 9 Juni 2014 tentangpenunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :32/Pen Tipikor/2014/PN BkI tanggal 9 Juni 2014 tentang penetapan hari sidangpertama pada hari Selasa 17 Juni 2014;Suratsurat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara :Telah mendengar pembacaan surat dakwaan JPU dipersidangan;Telah mendengar keberatan/eksepsi yang diajukan PHT dipersidanganTelah mendengar pembacaan

Wiryono dalam bukunya Pembahasan UndangundangPemberantasan Tipikor menyatakan yang dimaksud dengan mengantungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untunguntuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;Menimbang, bahwa menunjuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 k/Pid/1978 menyatakan unsur Menguntungkan cukupdinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuaidengan kewenangan

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000, (limaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu pada hari Jumat tanggal, 24Oktober 2014 oleh Kami Muarif, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Insirah, SH, danAgus Salim, SH., MH., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sejak tanggal 2 Juni2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabayasejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020.7. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ARMANSAPUTRA, SH, R. AGUS ANDRIYANTO, SH dan R.

AGUS SUYONO, SH Advokatdan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat ARMAN SAPUTRA LAWAFIRM;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;8utusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Sby Hal.1 dari 58Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya tanggal 02 Juni 2020dengan Nomor 42/ Pid.Sus TPK / 2020 / PN Sby. tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Surabayatanggal 03 Juni 2020 dengan Nomor 42/ Pid.Sus TPK / 2020 / PN Sby.tentang Penetapan

Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh kamiDede Suryaman, SH.,, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Handoko, SH danJohn Dista, SH., MH. dan, Hakim Hakim Ad Hoc, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Kamis tanggal 17 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingioleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syahrizal, SH., MH. sebagaiPanitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : KUSAENI BIN DACHLANTempat lahir : PasuruanUmur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 05 Desember 1964Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Tunggaan Il RT 01

)Pendidikan : SLTA( LULUS )Terdakwa tidak ditahan ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONOPANE, S.H., MAMAT ARYO SETIAWAN, S.H., WIWIN ARIESTA, S.H., M.H., ParaAdvokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Jalan panglima Sudirman No. 120Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 124/HK.07/07 /2018 tanggal 11 Juli 2018 ;Pengadilan Negeri/Tipikor

mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;halaman 1 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SbyTelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi ( pembelaan ) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telanh memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara :PDS01/BNGL/Ft.1/IV/2018 tertanggal 19 September 2018 yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhi hukumansebagai berikut :1.

untuk membayar biayahalaman 48 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbypengurusan surat pernyataan hibah menjadi akta hibah sebesar Rp. 2.250.000,( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tanoa ada dasar hukum yangmengatur mengenai pungutan biaya yang diminta terdakwa tersebut;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor

Bahwa sahnya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebutadalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri PHITipikor Kelas IA Kendari;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan alasanalasantersebut diatas maka Pemohon memohon kepada PengadilanNegeri PHI Tipikor Kelas IA Kendari atau Majelis Hakim yangmemeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus penetapansebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2.Memberi izin kepada Pemohon untuk tahun kelahiran Pemohondari tahun 1952 menjadi tahun 1957;3.