Ditemukan 7500 data
1.Ir MOchammad Faishol
2.Iskani
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
ANDREAS WIJAYA
284 — 189
XI G posisinya melintang dari timur ke barat,sehingga tidak akan mungkin menjadi batas timur dari suatu bidang tanah,temasuk bidangbidang tanah ketiga Sertipikat objek sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta terkait Peta Lokasi TanahPetok D No. 149 Persil No. 99 dan Peta Desa Medokan Ayu No. 15 yangdiajukan Para Penggugat, dimana dalam Peta Lokasi Tanah Petok D No. 149dan Peta Desa Medokan Ayu tersebut hanya menggambarkan nomornomorPersil tanah yang berbatasan dan tidak secara tegas
Terbanding/Tergugat I : PT. SUMBER SEJAHTERA LESTARI LOMBOK
Terbanding/Tergugat II : PT. WANAWISATA ALAM HAYATI
Terbanding/Turut Tergugat I : ADI NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara
102 — 47
Jadiketiganya harus terpenuhi secara kumulatif.e Penerapan Ne Bis In Idem dalam praktek pengadilan, terdapatputusan Mahkamah Agung yang memutuskan jika alasannya bedatidak temasuk Ne Bis In Idem, contohnya dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 647 tahun 2003 menyatakan Gugatantidak termasuk Ne Bis In Idem apabila alasan gugatan berbedawalaupun subjeknya sama dan objeknya juga sama.e Bahwa jika terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukumberdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang sengketa hak atastanah dan
112 — 44
menurut Majelis gugatan Penggugat Rekonpensi obyek sengketa 5 berupahutang kepada Bank BRI sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscuur libel, makaPutusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 79 dari 83 hal.gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut mengandung cacat formil, olehkarena itu gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklard);DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa gugatan Penggugat temasuk
81 — 34
Inibisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 di ketentuan Umum yangmengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhiradalah temasuk mahluk hidup lain ;Bahwa pada prinsipnya pasal 55 KUHP dapat diterapkan.sepanjang Undangundang Perlindungan Konsumen tidakmengatur digunakan aturan umum dalam hal ini adalah BukuKesatu KUHP ;Bahwa pelaku usaha dalam konteks Undangundang PerlindunganKonsumen ada produsen, ada pengiklan, distributor dan retail.
93 — 40
Bahwa benar seluruh anggota Kodam VII/Wrb dan temasuk Terdakwa sebelumdiambil urinenya terlebih dahulu wajib mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugasBNN Provinsi Sulsel setelah diisi dengan data pribadi ditandatangani masingmasinganggota dan Saksi2 Hj.
131 — 78
Sultan, M.Si selaku KetuaLembaga Penelitian Untad, yang penggunaannya tidak sesuai denganperuntukannya tetapi dana tersebut tetapi malah digunakan untukkeperluan lain temasuk untuk membiayai keperluan terdakwa Prof.
161 — 195
Bahwa keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan pada bankmilik pemerintah daerah, tidak temasuk keuangan milik negara."Sebab keuangannya sudah dikelola oleh perusahaan sesuaidengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas (PT). "Jadi sesuai Permandagri No. 3 tahun 1998, BUMDberbentuk PT, untuk itu harus tunduk pada undangundang PT.Apabila uang pemerintah masuk ke PT. Pengolaannya pun,menggunakan pripsip undangundang yang diatur PT.
120 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 18365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;Bahwa oleh karena ketidak transparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugiana quo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
86 — 18
Inibisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 di ketentuan Umum yangmengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhiradalah temasuk mahluk hidup lain ;Bahwa pada prinsipnya pasal 55 KUHP dapat diterapkan.sepanjang Undangundang Perlindungan Konsumen tidakmengatur digunakan aturan umum dalam hal ini adalah BukuKesatu KUHP ;Bahwa pelaku usaha dalam konteks Undangundang PerlindunganKonsumen ada produsen, ada pengiklan, distributor dan retail.
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
149 — 84
Konvensi .Dimana seharusnya sebagai penjual mengetahui tanah tersebut sudahmenjadi milik Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat konvensi ,sebagai penjual yang beritked baik seharusnya bertangung jawab agarpembeli dapat menimati haknya sebagai pemilik.Menimbang perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenaPenngugat Rekonvensi/ semula Tergugat konvensi, telah tidak dapatatapun terganggu menikmati hak kepemilkannya sebagaimanadilindungi undangundang temasuk
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan secarabersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW makaTergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harusmengganti kerugian in casu kepada Penggugat secara tanggungrenteng;Bahwa oleh karena ketidaktransparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugian aquo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
Muktasim Bilah
Tergugat:
1.Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak
2.Muhammad Akhid
Intervensi:
MUKHAMMAD AKHID
267 — 144
Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 Tergugat II Intervensibersama dengan peserta seleksi yang lain temasuk juga Penggugatmendapatkan sosialisasi dari Panitia yang diketuai saudaraNurkosim di Balai Desa Wonoagung tentang kelanjutan prosespengangkatan perangkat desa yang mengacu pada PeraturanDaerah Demak Nomor 1 Tahun 2018.
224 — 170
Notaris diKota Batam dan telah pula dinyatakan dalam surat keterangan Nomor:186/Ket/Not.AC/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang intinya merupakanakta otentik yang sudah temasuk peralihan hak sesuai dengan prosedurdan telah ditegaskan kembali kedalam Akta RUPSLB Nomor 33 danseterusnya oleh DR.
158 — 49
Sita Umum atas semua kekayaan Debitur Pailit,adapun ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan danPKPU menyatakan sebagai berikut :Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangPengurusan dan Pemberesan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasanHakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Dan sejak tanggal Putusan pailit maka seluruh Harta Pailit PT.Integra Lestari/Penggugat demi hukum berada dalam keadaan sita umum dan tidak bolehdiletakkan sita apapun diatasnya, temasuk
447 — 163
Lessee telah melunasi Nilai Pengakhiran, pada waktu berakhirnyaMasa Sewa Lessee mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal.maka terbukti dengan tegas bahwa Penggugat memang tidak memiliki hak untukmendapatkan hak opsi atas Barang Modal karena Penggugat telah melakukanperbuatan cidera janji kepada Tergugat I.Oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan perbuatan cidera janji,temasuk kepada Perjanjian Restrukturisasi 1 dan Perjanjian Restrukturisasi 2,maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat
Cidera Janiji, (iii) Lesse telah memberitahu Lessorsecara tertulis 30 har kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa, dan (iv).Lesse telah melunasi Nilai Pengakhiran, pada waktu berakhirnya MasaSewa Lesse mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal.maka terbukti dengan tegas bahwa Penggugat memang tidak memiliki hak untukmendapatkan hak opsi atas Barang Modal karena Penggugat telah melakukanperbuatan cidera janji kepada Tergugat I.Oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan perbuatan cidera janji,temasuk
58 — 13
Lakilaki lain itu temasuk tokoh umat Islam, salah satupimpinan Ormas besar Islam, salah satu tokoh Parpol besar zaman ordebaru, Anggota DPRMPR RI, berkompeten di bidang Keuangan danPerbankan Nasional Komisaris. Bukti T.10;Namun, Tergugat telah memaafkan kelalaian, kesalahan dan kekhilafanPenggugat.
739 — 267
Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit),tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawasdan PENGGUGAT (Selanjutnya disebut "Pertelaan") (Bukti P4a);Bahwa berdasarkan Pertelaan, yang temasuk dalam harta pailit antara lainadalah:1.
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
253 — 163
PerkebunanXXIll), namun bidangbidang tanahnya temasuk tanah yang dikeluarkan ataudikecualikan (block enclave) dari Sertipikat HGU objek sengketa, sehinggapada prinsipnya tidak termasuk tanah Sertipikat HGU objek sengketa (videbukti T12, bukti mana tidak dibantah oleh Para Penggugat selamapemeriksaan persidangan);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakimakan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;PUTUSAN No. 29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 86 dari halaman 89Menimbang
74 — 46
Padahal Tergugat Il juga nyatanyataturut menyetujui jualbeli yang dilakukan oleh Tergugat Ill yang mewakiliTergugat dengan Turut Tergugat dengan membubuhkan cap jempolnyaadapa Akta Jual Beli No. 13/2003 tertanggal 20 Mei 2003 yang dilakukandihadapan PPAT NI LUH DEWI ASTINI, SH, yang hingga saat ini tentangkeabsahan cap jempol Tergugat Il tersebut tidak pernah dipermasalahkanoleh siapapun juga, temasuk oleh suaminya Tergugat!
135 — 30
Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukumoleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad) adalah suatu hal yang tidak mendasarkarena Tergugat XI sebagai Intitusi Negara dalam melaksanakan tugasnya telahberdasarkan kepada peraturan yang berlaku temasuk dalam proses penerbitan Sertipikata quo dan pemisahannya.Menirnbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal olehPara Tergugat sehingga dengan demikian menjadi kewajiban Para Penggugat untukmembuktikan