Ditemukan 7500 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 10/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.Ir MOchammad Faishol
2.Iskani
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
ANDREAS WIJAYA
284189
  • XI G posisinya melintang dari timur ke barat,sehingga tidak akan mungkin menjadi batas timur dari suatu bidang tanah,temasuk bidangbidang tanah ketiga Sertipikat objek sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta terkait Peta Lokasi TanahPetok D No. 149 Persil No. 99 dan Peta Desa Medokan Ayu No. 15 yangdiajukan Para Penggugat, dimana dalam Peta Lokasi Tanah Petok D No. 149dan Peta Desa Medokan Ayu tersebut hanya menggambarkan nomornomorPersil tanah yang berbatasan dan tidak secara tegas
Register : 17-04-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 61/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PRAJADI AGUS WINAKTU Diwakili Oleh : MUSTARI S SY
Terbanding/Tergugat I : PT. SUMBER SEJAHTERA LESTARI LOMBOK
Terbanding/Tergugat II : PT. WANAWISATA ALAM HAYATI
Terbanding/Turut Tergugat I : ADI NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara
10247
  • Jadiketiganya harus terpenuhi secara kumulatif.e Penerapan Ne Bis In Idem dalam praktek pengadilan, terdapatputusan Mahkamah Agung yang memutuskan jika alasannya bedatidak temasuk Ne Bis In Idem, contohnya dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 647 tahun 2003 menyatakan Gugatantidak termasuk Ne Bis In Idem apabila alasan gugatan berbedawalaupun subjeknya sama dan objeknya juga sama.e Bahwa jika terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukumberdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang sengketa hak atastanah dan
Register : 11-06-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11244
  • menurut Majelis gugatan Penggugat Rekonpensi obyek sengketa 5 berupahutang kepada Bank BRI sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang kabur atau obscuur libel, makaPutusan, Nomor 1092/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal. 79 dari 83 hal.gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut mengandung cacat formil, olehkarena itu gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklard);DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Menimbang, bahwa gugatan Penggugat temasuk
Register : 06-02-2012 — Putus : 08-03-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor : 212/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 8 Maret 2013 — terdakwa SALIM BALYA
8134
  • Inibisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 di ketentuan Umum yangmengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhiradalah temasuk mahluk hidup lain ;Bahwa pada prinsipnya pasal 55 KUHP dapat diterapkan.sepanjang Undangundang Perlindungan Konsumen tidakmengatur digunakan aturan umum dalam hal ini adalah BukuKesatu KUHP ;Bahwa pelaku usaha dalam konteks Undangundang PerlindunganKonsumen ada produsen, ada pengiklan, distributor dan retail.
Register : 13-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — Terdakwa : Praka Ilyas, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.
9340
  • Bahwa benar seluruh anggota Kodam VII/Wrb dan temasuk Terdakwa sebelumdiambil urinenya terlebih dahulu wajib mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugasBNN Provinsi Sulsel setelah diisi dengan data pribadi ditandatangani masingmasinganggota dan Saksi2 Hj.
Register : 02-05-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT PALU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL
Tanggal 29 Mei 2017 — - Prof. Dr. SULTAN, M.Si
13178
  • Sultan, M.Si selaku KetuaLembaga Penelitian Untad, yang penggunaannya tidak sesuai denganperuntukannya tetapi dana tersebut tetapi malah digunakan untukkeperluan lain temasuk untuk membiayai keperluan terdakwa Prof.
Register : 17-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 April 2016 — - DR. Ir. DJAMAL MUSLIM, M.Si,dalam hal ini memberi Kuasa kepada ACHMAD RIFAI MA, S.H., SAIFUL ANAM, S.H., KUTUT LAYUNG PAMBUDI, S.H.,ACHMAD RULYANSYAH, S.H., LISSA ROCHMILAYALI, S.H., NANANG HAMDANI, S.H. Kesemuanya adalah Para Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “ACHMAD RIFAI & PARTNERS”, yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B No. 12 Kuningan – Jakarta Selatan, Tlp. (021) 29110198 Fax. (021) 29110199. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------PEMOHON;
161195
  • Bahwa keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan pada bankmilik pemerintah daerah, tidak temasuk keuangan milik negara."Sebab keuangannya sudah dikelola oleh perusahaan sesuaidengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas (PT). "Jadi sesuai Permandagri No. 3 tahun 1998, BUMDberbentuk PT, untuk itu harus tunduk pada undangundang PT.Apabila uang pemerintah masuk ke PT. Pengolaannya pun,menggunakan pripsip undangundang yang diatur PT.
Putus : 21-04-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2649 K/Pdt/2014
Tanggal 21 April 2015 — Tn. HENRY SUSANTO vs PT. DUTA PERTIWI, Tbk, Dkk
12086 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 18365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;Bahwa oleh karena ketidak transparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugiana quo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
Register : 06-02-2012 — Putus : 08-01-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/PID.B/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 8 Januari 2013 — terdakwa SALIM BALYA
8618
  • Inibisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 di ketentuan Umum yangmengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhiradalah temasuk mahluk hidup lain ;Bahwa pada prinsipnya pasal 55 KUHP dapat diterapkan.sepanjang Undangundang Perlindungan Konsumen tidakmengatur digunakan aturan umum dalam hal ini adalah BukuKesatu KUHP ;Bahwa pelaku usaha dalam konteks Undangundang PerlindunganKonsumen ada produsen, ada pengiklan, distributor dan retail.
Register : 23-04-2019 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 243/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
14984
  • Konvensi .Dimana seharusnya sebagai penjual mengetahui tanah tersebut sudahmenjadi milik Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat konvensi ,sebagai penjual yang beritked baik seharusnya bertangung jawab agarpembeli dapat menimati haknya sebagai pemilik.Menimbang perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenaPenngugat Rekonvensi/ semula Tergugat konvensi, telah tidak dapatatapun terganggu menikmati hak kepemilkannya sebagaimanadilindungi undangundang temasuk
Putus : 10-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Juli 2015 — Tuan WANDY GUNAWAN, VS. PT DUTA PERTIWI, Tbk, DKK
7741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan secarabersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW makaTergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harusmengganti kerugian in casu kepada Penggugat secara tanggungrenteng;Bahwa oleh karena ketidaktransparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugian aquo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
Register : 18-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 56/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
Muktasim Bilah
Tergugat:
1.Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak
2.Muhammad Akhid
Intervensi:
MUKHAMMAD AKHID
267144
  • Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 Tergugat II Intervensibersama dengan peserta seleksi yang lain temasuk juga Penggugatmendapatkan sosialisasi dari Panitia yang diketuai saudaraNurkosim di Balai Desa Wonoagung tentang kelanjutan prosespengangkatan perangkat desa yang mengacu pada PeraturanDaerah Demak Nomor 1 Tahun 2018.
Register : 02-09-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. BANGUN MEGAH SEMESTA;1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. BANGUN MEGAH SEMESTA
224170
  • Notaris diKota Batam dan telah pula dinyatakan dalam surat keterangan Nomor:186/Ket/Not.AC/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang intinya merupakanakta otentik yang sudah temasuk peralihan hak sesuai dengan prosedurdan telah ditegaskan kembali kedalam Akta RUPSLB Nomor 33 danseterusnya oleh DR.
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 545/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 29 Juni 2015 — PT. INTEGRA LESTARI (Dalam Pailit) melawan SUWANDI, S.H Dkk
15849
  • Sita Umum atas semua kekayaan Debitur Pailit,adapun ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan danPKPU menyatakan sebagai berikut :Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangPengurusan dan Pemberesan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasanHakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Dan sejak tanggal Putusan pailit maka seluruh Harta Pailit PT.Integra Lestari/Penggugat demi hukum berada dalam keadaan sita umum dan tidak bolehdiletakkan sita apapun diatasnya, temasuk
Register : 18-10-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 732/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Juli 2017 — PT Conbloc Infratecno, berkedudukan di Intercon Plaza Blok C 20-21, Jalan Meruya Ilir Raya, Kebon Jeruk, Jakarta 11620, dalam hal ini diwakili oleh Alpino Iskandar sebagai Direktur Utama Perseroan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Monita H. Elwanda, S.H., M.H.,dkk beralamat di Susy Tan & Partners, berkantor di Wisma Slipi, lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/ST/SK/IX/16Tanggal 14 September 2016 sebagai Penggugat ; Lawan: 1. PT Caterpillar Finance Indonesia, bertempat tinggal di Beltway Office Park, Beltway Office Park Building C Lantai 3 Ruang 3-01 &3-04, Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12560 , sebagai Tergugat I; 2. Matthias Kaufmann, bertempat tinggal di Direktur PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, beralamat di Beltway Office Park, Beltway Office Park Building C Lantai 3 Ruang 3-01 & 3-04, Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12560 , sebagai Tergugat II; 3. Cv. Graha Lumbung Lestari, bertempat tinggal di Ruko Vila Nusa Indah Blok W 3 No. 15, Bojong Kulur, Cileungsi, Jawa Barat , sebagai Tergugat III; 4. Dennis L. Tambunan, bertempat tinggal di direktur CV GRAHA LUMBUNG LESTARI, beralamat di Ruko Vila Nusa Indah Blok W 3 No. 15, Bojong Kulur, Cileungsi, Jawa Barat , sebagai Tergugat IV; 5. PT. Rizki Maju Bersama, bertempat tinggal di Jalan Kasturi VI No. 9, Komplek Atsiri Permai, Perumahan Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor , sebagai Tergugat V;
447163
  • Lessee telah melunasi Nilai Pengakhiran, pada waktu berakhirnyaMasa Sewa Lessee mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal.maka terbukti dengan tegas bahwa Penggugat memang tidak memiliki hak untukmendapatkan hak opsi atas Barang Modal karena Penggugat telah melakukanperbuatan cidera janji kepada Tergugat I.Oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan perbuatan cidera janji,temasuk kepada Perjanjian Restrukturisasi 1 dan Perjanjian Restrukturisasi 2,maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat
    Cidera Janiji, (iii) Lesse telah memberitahu Lessorsecara tertulis 30 har kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa, dan (iv).Lesse telah melunasi Nilai Pengakhiran, pada waktu berakhirnya MasaSewa Lesse mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal.maka terbukti dengan tegas bahwa Penggugat memang tidak memiliki hak untukmendapatkan hak opsi atas Barang Modal karena Penggugat telah melakukanperbuatan cidera janji kepada Tergugat I.Oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan perbuatan cidera janji,temasuk
Register : 20-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Yk
Tanggal 18 Juni 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
5813
  • Lakilaki lain itu temasuk tokoh umat Islam, salah satupimpinan Ormas besar Islam, salah satu tokoh Parpol besar zaman ordebaru, Anggota DPRMPR RI, berkompeten di bidang Keuangan danPerbankan Nasional Komisaris. Bukti T.10;Namun, Tergugat telah memaafkan kelalaian, kesalahan dan kekhilafanPenggugat.
Register : 13-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2017 — ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., dan DUDI PRAMEDI, S.H. >< KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Cq DIREKTUR PENYIDIKAN, Cs.
739267
  • Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit),tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawasdan PENGGUGAT (Selanjutnya disebut "Pertelaan") (Bukti P4a);Bahwa berdasarkan Pertelaan, yang temasuk dalam harta pailit antara lainadalah:1.
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
253163
  • PerkebunanXXIll), namun bidangbidang tanahnya temasuk tanah yang dikeluarkan ataudikecualikan (block enclave) dari Sertipikat HGU objek sengketa, sehinggapada prinsipnya tidak termasuk tanah Sertipikat HGU objek sengketa (videbukti T12, bukti mana tidak dibantah oleh Para Penggugat selamapemeriksaan persidangan);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakimakan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;PUTUSAN No. 29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 86 dari halaman 89Menimbang
Register : 24-05-2016 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 366/Pdt. G/2016/PN Dps
Tanggal 30 Mei 2017 — ARDHY Al DIMORO. MO. , dkk. melawan I NYOMAN DUG DUG, dkk.
7446
  • Padahal Tergugat Il juga nyatanyataturut menyetujui jualbeli yang dilakukan oleh Tergugat Ill yang mewakiliTergugat dengan Turut Tergugat dengan membubuhkan cap jempolnyaadapa Akta Jual Beli No. 13/2003 tertanggal 20 Mei 2003 yang dilakukandihadapan PPAT NI LUH DEWI ASTINI, SH, yang hingga saat ini tentangkeabsahan cap jempol Tergugat Il tersebut tidak pernah dipermasalahkanoleh siapapun juga, temasuk oleh suaminya Tergugat!
Register : 27-06-2009 — Putus : 23-11-2009 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Bpp
Tanggal 23 Nopember 2009 — 1. Hj. ANDI SJAHIRASYAD alias Hj. A. SYAHIRAHSYAD 2. Hj. A. LIESYAH 3. Hj. A. HABIBASAH alias Hj. A. HABIBAHSYAH SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PARA PENGGUGAT. M E L A W A N PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA SEBAGAI TERGUGAT I NY. LISTY SUTIANI HARTANTO SEBAGAI TERGUGAT II. RUSMIN SUKARDI alias R. SUKARDI SEBAGAI TERGUGAT III. 4. RACHMAD SUKARDI alias R. SUKARDI DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT IV. 5. HA. H A M I D, SEBAGAI TERGUGAT V. 6. BAMBANG KARYONO RIYADI, SH SEBAGAI TERGUGAT VI. 7. Ny. SUMARDLAH ORIANA ROOSDILAN, SH SEBAGAI TERGUGAT VII. 8. LURAH MANGGAR SEBAGAI TERGUGAT VIII. 9. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR SEBAGAI TERGUGAT IX.10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. WALIKOTA BALIKPAPAN, SEBAGAI TERGUGAT X. 11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakartaa cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di Samarinda cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT XI.
13530
  • Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukumoleh Penguasa (onrechtmatige overheids daad) adalah suatu hal yang tidak mendasarkarena Tergugat XI sebagai Intitusi Negara dalam melaksanakan tugasnya telahberdasarkan kepada peraturan yang berlaku temasuk dalam proses penerbitan Sertipikata quo dan pemisahannya.Menirnbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal olehPara Tergugat sehingga dengan demikian menjadi kewajiban Para Penggugat untukmembuktikan