Ditemukan 7500 data
83 — 18
Inibisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 di ketentuan Umum yangmengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhiradalah temasuk mahluk hidup lain ;Bahwa pada prinsipnya pasal 55 KUHP dapat diterapkan.sepanjang Undangundang Perlindungan Konsumen tidakmengatur digunakan aturan umum dalam hal ini adalah BukuKesatu KUHP ;Bahwa pelaku usaha dalam konteks Undangundang PerlindunganKonsumen ada produsen, ada pengiklan, distributor dan retail.
117 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara bersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 18365 BW maka Tergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harus menggantikerugian in casu kepada Penggugat secara tanggung renteng;Bahwa oleh karena ketidak transparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugiana quo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN als EDO
370 — 32
Darmayang berada di Kodim Sumbawa karena keseluruhan sudah berupa kayuolahan maka yang diamati adalah warna, tekstur, gambar, bau, beratjenis, kesan raba, arah serat dan lingkaran tumbuh, Susunan pori,parenkim, jJarijari, sSaluran interseluler dan saluran getah, sertaberdasarkan pengujian yang kami lakukan diketahui jenis Doat, Kasira,Seraha, Bungir, tanjung, garu, sareong, Komi, Santan, Suir, ayanHalaman 53 dari 75 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Sbwtampoak, Binong, Kelapan, Rimas dan lainlain, temasuk
150 — 185
Bahwa keuangan pemerintah daerah yang ditanamkan pada bankmilik pemerintah daerah, tidak temasuk keuangan milik negara."Sebab keuangannya sudah dikelola oleh perusahaan sesuaidengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 Tentang PerseroanTerbatas (PT). "Jadi sesuai Permandagri No. 3 tahun 1998, BUMDberbentuk PT, untuk itu harus tunduk pada undangundang PT.Apabila uang pemerintah masuk ke PT. Pengolaannya pun,menggunakan pripsip undangundang yang diatur PT.
120 — 70
Sultan, M.Si selaku KetuaLembaga Penelitian Untad, yang penggunaannya tidak sesuai denganperuntukannya tetapi dana tersebut tetapi malah digunakan untukkeperluan lain temasuk untuk membiayai keperluan terdakwa Prof.
NAHROWI
Tergugat:
1.TOLI
2.AGUS SOPYAN
3.Kombes Purn Polisi SUPARMO
147 — 83
Konvensi .Dimana seharusnya sebagai penjual mengetahui tanah tersebut sudahmenjadi milik Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat konvensi ,sebagai penjual yang beritked baik seharusnya bertangung jawab agarpembeli dapat menimati haknya sebagai pemilik.Menimbang perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenaPenngugat Rekonvensi/ semula Tergugat konvensi, telah tidak dapatatapun terganggu menikmati hak kepemilkannya sebagaimanadilindungi undangundang temasuk
74 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan secarabersama oleh Para Tergugat;Bahwa oleh Karena itu, sesuai dengan Pasal 1365 BW makaTergugat dan Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V harusmengganti kerugian in casu kepada Penggugat secara tanggungrenteng;Bahwa oleh karena ketidaktransparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara bersamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugian aquo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk
Muktasim Bilah
Tergugat:
1.Kepala Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak
2.Muhammad Akhid
Intervensi:
MUKHAMMAD AKHID
261 — 140
Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 Tergugat II Intervensibersama dengan peserta seleksi yang lain temasuk juga Penggugatmendapatkan sosialisasi dari Panitia yang diketuai saudaraNurkosim di Balai Desa Wonoagung tentang kelanjutan prosespengangkatan perangkat desa yang mengacu pada PeraturanDaerah Demak Nomor 1 Tahun 2018.
153 — 49
Sita Umum atas semua kekayaan Debitur Pailit,adapun ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan danPKPU menyatakan sebagai berikut :Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yangPengurusan dan Pemberesan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasanHakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Dan sejak tanggal Putusan pailit maka seluruh Harta Pailit PT.Integra Lestari/Penggugat demi hukum berada dalam keadaan sita umum dan tidak bolehdiletakkan sita apapun diatasnya, temasuk
205 — 154
Notaris diKota Batam dan telah pula dinyatakan dalam surat keterangan Nomor:186/Ket/Not.AC/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang intinya merupakanakta otentik yang sudah temasuk peralihan hak sesuai dengan prosedurdan telah ditegaskan kembali kedalam Akta RUPSLB Nomor 33 danseterusnya oleh DR.
IRWAN, SH
Terdakwa:
RAHMAWATI AZIKIN ALIAS RAHMA BINTI AZIKIN
125 — 10
., namun tidak tahu bagaimana bentuk kerjasamanya ; saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Kredit KUR (kredit fiktif) yangdilakukan oleh Terdakwa RAHMAWATI AZIKIN ALS RAHMA ALS WATIBINTI AZIKIN selaku asisten Mantri KUR, Pada saat Mutasi pekerjaan,temasuk Terdakwa RAHMAWATI AZIKIN ALS RAHMA ALS WATI BINTIAZIKIN dari BRI Unit Mananti ke BRI Unit Tassililu ; Setelah Terdakwa RAHMAWATI AZIKIN ALS RAHMA ALS WATI BINTIAZIKIN pindah ke BRI Unit Tassililu, terjdi tunggakan dari nasabah KURnamun setelah
55 — 17
Sekato Pratama Makmur (PT.SPM), adapun CagarBiosfer yang diklaim tersebut saya tidak tahu apakah temasuk kawasan lindungatau tidak namun yang mengetahuinya adalah pihak Disbunhut Kab.Bengkalis dan Dinas Kehutanan Prov.Riau;Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan hasil pengamatan dilapanganKawasan Hutan Produksi PT. Sekato Pratama Makmur yang dirusak; Bahwa ahli menerangkan, mengetahui kawasan lindung PT.
77 — 34
Inibisa dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 di ketentuan Umum yangmengatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen akhiradalah temasuk mahluk hidup lain ;Bahwa pada prinsipnya pasal 55 KUHP dapat diterapkan.sepanjang Undangundang Perlindungan Konsumen tidakmengatur digunakan aturan umum dalam hal ini adalah BukuKesatu KUHP ;Bahwa pelaku usaha dalam konteks Undangundang PerlindunganKonsumen ada produsen, ada pengiklan, distributor dan retail.
90 — 36
Bahwa benar seluruh anggota Kodam VII/Wrb dan temasuk Terdakwa sebelumdiambil urinenya terlebih dahulu wajib mengisi formulir yang sudah dibagikan oleh petugasBNN Provinsi Sulsel setelah diisi dengan data pribadi ditandatangani masingmasinganggota dan Saksi2 Hj.
420 — 157
Lessee telah melunasi Nilai Pengakhiran, pada waktu berakhirnyaMasa Sewa Lessee mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal.maka terbukti dengan tegas bahwa Penggugat memang tidak memiliki hak untukmendapatkan hak opsi atas Barang Modal karena Penggugat telah melakukanperbuatan cidera janji kepada Tergugat I.Oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan perbuatan cidera janji,temasuk kepada Perjanjian Restrukturisasi 1 dan Perjanjian Restrukturisasi 2,maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat
Cidera Janiji, (iii) Lesse telah memberitahu Lessorsecara tertulis 30 har kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa, dan (iv).Lesse telah melunasi Nilai Pengakhiran, pada waktu berakhirnya MasaSewa Lesse mempunyai opsi untuk membeli Barang Modal.maka terbukti dengan tegas bahwa Penggugat memang tidak memiliki hak untukmendapatkan hak opsi atas Barang Modal karena Penggugat telah melakukanperbuatan cidera janji kepada Tergugat I.Oleh karena Penggugat telah berulang kali melakukan perbuatan cidera janji,temasuk
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
248 — 159
PerkebunanXXIll), namun bidangbidang tanahnya temasuk tanah yang dikeluarkan ataudikecualikan (block enclave) dari Sertipikat HGU objek sengketa, sehinggapada prinsipnya tidak termasuk tanah Sertipikat HGU objek sengketa (videbukti T12, bukti mana tidak dibantah oleh Para Penggugat selamapemeriksaan persidangan);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Majelis Hakimakan memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;PUTUSAN No. 29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 86 dari halaman 89Menimbang
729 — 267
Meranti Maritime (Dalam Pailit) dan Henry Djuhari (Dalam Pailit),tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawasdan PENGGUGAT (Selanjutnya disebut "Pertelaan") (Bukti P4a);Bahwa berdasarkan Pertelaan, yang temasuk dalam harta pailit antara lainadalah:1.
66 — 42
Padahal Tergugat Il juga nyatanyataturut menyetujui jualbeli yang dilakukan oleh Tergugat Ill yang mewakiliTergugat dengan Turut Tergugat dengan membubuhkan cap jempolnyaadapa Akta Jual Beli No. 13/2003 tertanggal 20 Mei 2003 yang dilakukandihadapan PPAT NI LUH DEWI ASTINI, SH, yang hingga saat ini tentangkeabsahan cap jempol Tergugat Il tersebut tidak pernah dipermasalahkanoleh siapapun juga, temasuk oleh suaminya Tergugat!
49 — 9
SHMHalaman 58Putusan Nomor 436/Pdt.G/2016/PN.MdnNo.142,5.SHM No.143, 6.SHM No.145, 7.SHM No.146, 8.SHM No.147, 9.SHMNo.150, 10.SHM No.151, 11.SHM No.152, 12.SHM No.153, 13.SHM No.154,14.SHM No.155, 15.SHM No.156, 16.SHM No.157, 17.SHM No.158, 18.SHMNO.159, 19.SHM NO.160, 20.SHM NO.161, 21.SHM NO.162, 22.SHM No.163,23.SHM NO.215, 24.SHM NO.216 dan 25.SHM No.217, yang temasuk menjadijaminan hutang pada PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk dengan jumlahpinjaman Rp.1.000.000.000.
SHMNo.142,5.SHM No.143, 6.SHM No.145, 7.SHM No.146, 8.SHM No.147, 9.SHMNo.150, 10.SHM No.151, 11.SHM No.152, 12.SHM No.153, 13.SHM No.154,14.SHM No.155, 15.SHM No.156, 16.SHM No.157, 17.SHM No.158, 18.SHMNO.159, 19.SHM NO.160, 20.SHM NO.161, 21.SHM NO.162, 22.SHM No.163,23.SHM NO.215, 24.SHM NO.216 dan 25.SHM No.217, yang temasuk menjadijaminan hutang pada PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) Tok dengan jumlahpinjaman Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah).
107 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 583 PK/Pdt/201771.Bahwa, oleh karena ketidaktransparanan Tergugat dalam penjualanunit milik Penggugat a quo dan dilakukan secara persamasamadengan Tergugat lainnya sehingga melanggar undangundang danperaturan yang berlaku, maka sepantasnyalah kerugiankerugiana quo dibebankan kepada Para Tergugat temasuk biayaperpanjangan kepada Pemegang Hak Pengelolaan yang besarnya 16kali lipat HGB di atas tanah Negara; Bahwa, berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut di atas dimana tindakan Tergugat danIl