Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangHal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali

Putusan Judex Facti dan Judex Jurissudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatanPemohon tersebut tidak dapat mengalahkan fakta hukum persidanganyang telah dipertimbangkan secara yuridis dan relevan denganperbuatan Terpidana yang memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 3Juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor yang didakwakan sebagaimanadimaksud dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris a quo;. Bahwa terhadap Bukti PK1 berupa: fotocopi Putusan PT.

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

Menghukum Tergugat dengan pasal Tipikor, sesuai Undang UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Non Pajak;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa terhadap gugatan' tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:12.. Tentang kompetensi relatif:Penggugat secara sengaja mencampuradukkan perkara wanprestasidengan perkara perbuatan melawan;.

:::ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeees Rp. 6.000,00JUMAN 2.2... ececccceccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeees Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Koksal Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,Drs. EFENDI, S.H.NIP. 19661226199003 1 003 Halaman 7 dari 7 hal.

.: Rp. 150. 000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.,MH.NIP. 19620616 198503 1 006.Halaman 8 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNAHalaman 9 dari 8 halaman putusan perk No. 10/PDT/2017/PT.BNA

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 September2015 Nomor : 20/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; 3. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera,tanggal 11 September 2015, No.20 / Pen. PP/ 2015 /PN. Yyk.4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 14 September2015 Nomor : 20/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapanNari SiIDANQ; 2+ on wn nnn nnn non nen non on on nee nn nnn nee ene nn ne5.

SoeKabupaten Timor Tengah Selatan;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Konsultan;Pendidikan : Diploma Ill (DIll Teknik Sipil);PENAHANAN:Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara Rutan oleh : Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12Desember 2017; Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018; Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07Pebruari 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 31 januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Perkara Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT KPG Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengantanggal 30 Mei 2018; Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

pada pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 31 Mei 2018 sampaidengan tanggal 28 Juni 2018; Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padapengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 29 Juni2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat HukumMERINYETA SORUH, S.H. berkantor di Jin.

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor danberdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/I1/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa danmengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakniperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan

No.46 Tahun2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamahagung RI No.022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang PengoperasianPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatandan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi,Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan Umum secara terus menerus atau untuksementara waktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi telah turutserta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan percobaan,pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaKorupsi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Bahwa adapun terhadap kegiatan Pangadaan Mesin Generator danRumah Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenHalmahera Utara, Penggugat telah di tuntut dalam Perkara TIPIKOR diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, danoleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternatetelah memutuskan Penggugat bersalah memenuhi unsurunsur Pasal 3Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebafgai mana telah di ubah dengan UU RI No

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilanHalaman 32 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNdi Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

SelakuPenggugat, Kepada Gubernur Kepala daerah ProvinsiMaluku Utara, terhadap Keputusan Bupati HalmaheraUtara Nomkr : 860/I/2018, tanggal 17 Desember 2018,(fotocopy sesuai aslinya);Salinan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Ternate, Nomor: 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte.atas nama Terdakwa: 1) ELI RADJA, SH. Alias ELIdan 2) JONES BOBILANGO, A. Md.

Sekda HalmaheraUtara sejak tahun 2015 dan definitif pada tahun 2017; Bahwa Saksi menyatakan tahu kalau Penggugat diberhentikan padabulan Desember 2018 ; Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau pemutusan gajiPenggugat itu kapan, karena itu teknis dari BKD ; Bahwa Saksi menyatakan tahu kalau Penggugat tidak pernah dipanggilatau diproses ; Bahwa Saksi menyatakan tahu setelah Penggugat diputus olehPengadilan Tipikor, maka terkait dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal120 atas pelanggaran Jabatan,

Penggugat harus diberhentikan, laluHalaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNkonsul ke Regional II BKN Manado awal tahun 2018 dan BKN Menadomengeluarkan Edaran yang isinya PNS yang kena Tipikor harusdiberhentikan/ditindak lanjuti PTDH;Bahwa Saksi menyatakan konsul lagi dengan Menpan dan ReformasiBirokrasi, tetapi hasilnya sama, maka pada akhir tahun 2018 Penggugatdi PTDH kan ;Bahwa Saksi menyatakan tahu karena ada kerja sama BKN denganPengadilan Tipikor ;Bahwa saksi menyatakan tahu

., masingmasing sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.

PARHAM RAHMAN, S.E., masingmasing sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014,yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

/2014/PT.PALU. tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dijatuhiHal. 56 dari 65 hal.

Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERIPOSO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR

/201 4/PT.PALU tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 ;MENGADILI SENDIRI1.

Kdi Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampaidengan tanggal 4 April 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020;Terdakwa 1, ANSAR Bin ARMIN didampingi oleh para Penasihat Hukumnya,RUSDIN, SH, MH, ARIS, SH, dan AMAN ARIF, SH, sebagai Advokat, yang berkantor diKap. P. Tendean Lrg.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim, atas nama Terdakwa ANSAR Bin ARMIN, Dan kawan;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;3.

KdiMenimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama prosespemeriksaan di persidangan berlangsung, Terdakwa 1 ANSAR Bin ARMIN danTerdakwa 2 M.

TOEMION, dengandemikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti JurisprudensiHalaman 145 dari 192 halaman, Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PN.

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Kendari pada hari Selasa, 31 Maret 2020 oleh kami, ANDRI WAHYUDI,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFEdan DARWIN PANJAITAN, SH, masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariRabu, 1 April 2020 oleh

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribuRupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tengah di Palu Nomor 04/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU., tanggal 2Pebruari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;e Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 19 Desember2011 Nomor 69/Pid.Sus/2011/PN.Bul yang dimintakan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI

,tertanggal 19 Desember 2011 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 04/PIDSUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU. tertanggal 2 Pebruari 2012 Benarbenar tidakmencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebab faktafakta terungkap4dalam persidangan dimana keterangan para saksisaksi yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Cabang Paleleh (Terlampir dalam berkasperkara) dimana para saksisaksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernahmelihat Terdakwa menjalankan proyek pada Dinas Pertanian, Perkebunan

memeriksa dan mengadili PerkaraPerkaraPerdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkaraantara : ZULHAIDI : Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Toko Mahligai jalan RayaAbepura Kota Jayapura Propinsi Papua dalam hal ini memberikankuasa kepada James Simanjuntak,SH.MH,Advokat/Pengacaraberkantor di Jaya Asri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan KotaJayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

Advokat/ Pengacara danKonsultan Hukum berkantor di Komp KPR Reremi Permai Lt 2 No 8Manokwari Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri/TIPIKOR/PHI Klas IA Jayapura Nomor W30U1/HK.02.04/2017tanggal 30 januari 2017;Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING/ semula PENGGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PDT/2017/PT JAP,tanggal 07 juni 2017 tentang

Darussalam No. 60 Desa HaguSelatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING , semulaTERGUGAT.1;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 85/Pen.Pdt/ 2017/PT BNA tentangpenunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor: 43/Pdt/.G/2016/PNLsm dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara Tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat

Biaya proses...... .Rp. 139.000,Jumlah,.......... ...Rp. 150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 85/PDT/2017/PT BNA

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari masingmasing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olen Jotam Rahajaan, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari, serta dihadiri oleh Anggih Niastuti, S.H.,M.H., dan DecyanaCaprina,S.H.

,M.H.Panitera Penggant,Ttd.Jotam Rahajaan,S.H.Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN MnkUNTUK SALINAN YANG SAH.Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR ManokwariFRANDS, S.HNIP. 19670709 199303 1 004Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk

Pekerjaan : PNS (Ketua STIKIP Nuuwar Fakfak);Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan NomorSPKap/48/X1I/2017/Reskrim tertanggal 6 Desember 2017, terhitung sejaktanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 7 Desember 2017;1.Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (TingkatPenuntutan) Nomor PRINT72/T.1.14/Ft.1/02/2018 tanggal 15 Februari2018 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 6 MaretMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwari berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk.tanggal 15 Februari 2108 terhitung terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018sampai dengan 16 Maret 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk tanggal 14 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 17 Maret2018 dengan tanggal 15 Mei 2018;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada PengadilanTinggi Jayapura

/d 31 Desember 2007, tanggal 31 Desember 2007; 38.1 (satu) Bundel copy Buku Kas Umum Periode Januari 2008s/d 31 Desember 2008, tanggal 31 Desember 2008; 39.4 (empat) buah Buku Kas Umum Pemegang Kas dari BulanMaret s/d Desember 2006; Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain.4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor : 27/Pid.Sus/Tipikor

No. 828 K/Pid.Sus/20147 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan TinggiBanjarmasin Nomor : 18/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM.tanggal 20 Nopember 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :46Menerima permintaan banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin Nomor 27/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 17 September2013

serta suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini, namunhal ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dalarn pertimbangan Judex Fact.Akibat suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya berakibatSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinyadalam upaya mencari kebenaran materiel sebagaimana diharuskan hukum .Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 18/Pid.Sus/Tipikor

Selanjutnya, Judex Facti Majelis HakimTingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.TPK.BJM tanggai 20 Nopember 2013 menjatuhkan pidana tambahanberupa uang pengganti sebesar Rp.767.942.893, (tujuh ratus enam puluh tujuh jutasembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), apabilaTerdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu (satu) bulan setelah

Oleh karenaJudex Facti (putusan pengadilan tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin yangselanjutnya diambil alih pertimbangannya oleh Hakim Banding) hanya membuatmembuat pertimbangan secara sederhana (tanpa makna hukum sama sekali dan diluarkonteks pembahasan), yaitu:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengeluarkanuang kas daerah sebesar Rp.4.306.560.201,00(empat milyar tiga ratus enam jutaLima ratus enam puluh ribu dua ratus satu rupiah) atau setidaktidaknyaRp.3.611.490.155,00

Putusan Nomor 197 K/TUN/2017Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Pontianak Tahun Anggaran 2012,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa LHAI sebagai sebuah laporan yang bersifat rekomendasi, makaLHAI tersebut tidak bersifat final dan tidak mengikat karena masihmemerlukan tindak lanjut dari instansi lain (Penyidik, Jaksa/PenuntutUmum, Hakim Tipikor) dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalampersidangan hukum pidana yangmempunyai sifat u/timum remedium;Bahwa kaidah hukum yang demikian

Bahwa objek sengketa a quotidak menyebutkan/tidakmenetapkan status hukum pihakpihak tertentu;Bahwa yang menetapkan status hukum seseorang sebagai tersangkaadalah Penyidik (Bukan BPKP);Bahwa objek sengketa a quo hanya bersifat rekomendasi, daninformatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untukdilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan MajelisHakim Tipikor;Bahwa dalam LHAI tersebut, Tergugat telah merekomendasikankepada

);Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikanupaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untukmengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untukmenyangkal tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;Bahwa objek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisiinformasiinformasi saja dan tidak bersifat final, karena informasitersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim Tipikor.

Bahwa Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukanPenyelidikan/Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsiatas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair Rusunawa PadaSekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak TahunAnggaran 2012 telah meminta bantuan kepada Tergugat untukmelakukan audit investigasi dalam perkara Tipikor yang sedangditanganinya tersebut;Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat tersebut dilakukanmelalui Surat Kepala Polresta Pontianak Kota Nomor B/489/111/2015 tanggal

Bahwa BPKP sebagai pihak yang mempunyai keahlian khusus dibidang auditing dan akunting (ahli) yang secara resmi telah dimintauntuk membantu Penyidik, maka Tergugat menindaklanjuti suratpermohonan penyidik tersebut dengan menerbitkan Surat TugasNomor ST322/PW14/5/2015 tanggal 27 April 2015 yang padapokoknya menugaskan Tim Audit untuk melakukan audit investigasidalam perkara Tipikor tersebut;c. Bahwa setelah melakukan serangkaian prosedur audit, makaHalaman 49 dari 71 Halaman.

(keduanya Terpidana berdasarkan PutusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007,bertempat di Kantor Lurah Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manadodan Kantor Notaris Syane Loho,SH. di Jalan Dr.

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa SISCA TINNEKE DENGAH selaku pribadi bertindakbaik secara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan SJARIEFHIDAYATULLOH, SH, WAHYUDI bin IKA SUWITA, (keduanya Terpidanaberdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor: 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); MUHAMMAD YASIR, SE.Ak, AMBOSAPPE alias AMBO, SH.

(keduanya Terpidana berdasarkan PutusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007,bertempat di Kantor Lurah Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manadodan Kantor Notaris Syane Loho, SH. di Jalan Dr.

(Terpidana sesuai PutusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado Perkara Nomor:05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo dan Nomor: 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo) merugikankeuangan negara sebesar Rp6.789.370.000, (enam miliar tujuh ratusdelapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuaiLaporan Appraisal dari PT.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung,S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Panitera Pengganti,Hal. 61 dari 61 hal. Put. Nomor: 657 K/PID.SUS/2015

Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 09 November 2016 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkuluyang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk danatas nama Terpidana memohon agar Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu) Nomor 80/Pid.SusTPK/2015/PN.Bgl,

Karena secara Hukum Tata Negara Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) lebih berkompeten daripada Badan Pengawas KeuanganPembangunan (BPKP) ;Bahwa dengan demikian unsur Unsur Yang Melakukan, Yang MenyuruhMelakukan dan Yang Turut Serta Melakukan " tidak terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 9 Nopember 2016 Lampiran (T.2)bersama ini saya sampaikan Permohonan dan alasan Pengajuan PKsebagaimana diamanatkan

Agung Mahkamah Agung yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo tingkat Judex Juris dengan alasansebagai berikut :Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jikakeadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnyaakan berupa Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala TuntutanHukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadapperkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;NOVUM/KEADAAN BARU ;1) NOVUM 1 : Keputusan Pengadilan Tipikor

Hakim Agung Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara JudexJuris/dulu Terdakwa/Sekarang Terpidana/Pemohon PK, fakta hukumyang Pemohon PK sampaikan diatas pada point 1 ini dapat dijadikanfakta hukum Novum yang merupakan keadaan baru menimbulkandugaan kuat Putusan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3Mei 2016 sebagai Novum dengan mengadili sendiri PermohonanPK/dulu Terdakwa/sekarang Terpidana/Pemohon PK yang diajukanJudex Juris dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Hakim Agung Mahkamah AgungRepublik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Perkara JudexJuris/dulu Terdakwa/Sekarang Terpidana/Pemohon PK, fakta hukumyang Pemohon PK sampaikan di atas pada point 1 ini dapat dijadikanfakta hukum Novum yang merupakan keadaan baru menimbulkandugaan kuat Putusan Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3Mei 2016 sebagai Novum dengan mengadili sendiri Permohonan PK/duluTerdakwa/sekarang Terpidana/Pemohon PK yang diajukan Judex Jurisdengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor