Majelis Hakim Pengadilan sejak tanggal 12 Desember 2018 s/dtanggal Tipikor Makassar 10 Januari 2019 ;3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar,sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019 ; 4. Perpanjangan Penahanan (PP.I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingg!Makassar, sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d tanggal 10 April 2019 ; 5. Perpanjangan Penahanan (PP.II) oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar, sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019 ; 6.

Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidaklagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahamibenarbenar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor ; Bahwa faktanya Desa Passimarannu menerima Anggaran sebesarRp.1.532.460.994, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dari APBDsebesar Rp. 891.230.706,, Dana Desa dari APBN sebesarRp.621.768.266, dan bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesarRp.19.462.022,.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Makassar Nomor 102/Pid.SusTPK/ 2018/ PN Mks, tanggal 2 Mei 2019 ; 3. Menyatakan Pembanding/ terdakwa Andi Fajar Bin Petta Rakkatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalamPerkara INI ; 22222 nnn enna nn enn nen ene nnn nena enn een nnn n nnn eneesHalaman 65 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS4.

biaya perkara ini untuk kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amarputusan dibawah ini ; Memperhatikan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 58Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undangundang No. 6tahun 2014 tentang Desa, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 76 dari 76 halamanPutusan Nomor 12PID TPK2019PT.MKS

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI ( in casu HAMIDI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan /Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda Bukti TK.I / PR.I 1B ;Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI ( in casu DETIMOTU MONA), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI /Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda; Bukti TK.II / PR.II 2B :Foto coppy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yangditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT.

VIKING ENGINEERING denganTERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI ( in casuANRESSI DESTIANA EKA PUTRI ), yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tandaBukti TK.IV / PR.IV 4B:Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Padt.G/2021/PN Btm10.Ad.12.13.14.15.16.17.Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3/Pen.Eks / Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 6 April 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

/ HI / PERIKANAN / TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR5;Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 April 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung PinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK /PR6 :Foto coppy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks/ Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri / HI

/ TIPIKORTanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK/ PR9: ;Foto coppy surat Berita Acara Teguran ( Aanmaning ) Nomor : 3 / Pen.Eks /Pdt.SusPHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tanganioleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/PERIKANAN/TIPIKOR TanjungpinangKelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR 10:Foto coppy surat e mail dalam bahasa Inggris tanggal 4 Juni 2021 dariTergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi ( in casu HAMIDI ) ditujukankepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, Perihal : Klarifikasi

PUTUSANNomor 1401 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : H.RONNY WAHYUDI ;Tempat lahir : Surabaya ;Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/11 Februari 1955;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Perum.

SinarGrafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 370 , ...setiap putusan yangdijatunkan Pengadilan harus secara tegas memuat diktum atau amar yangberisi perintah yang ditentukan dalam huruf k dengan demikian putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor42/TIPIKOR/2012/PT.BDG, tanggal 11 Februari 2013 dan putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 08 November 2012 adalahbatal demi hukum

Perihal dan alasan hukum keberatan pertama ;Keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti,khususnya terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusanPengadilan Tinggi TIPIKOR, pada halaman 49 paragraf 3, yang padaHal. 65 dari 87 hal. Put. No. 1401 K/Pid.Sus/2014pokoknya, Menimbang, ...

No. 1401 K/Pid.Sus/2014Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung Nomor : 42/TIPIKOR/2012 /PT. BDG, tanggal 11 Februari 2013 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg, tanggal 08 November2012 tersebut ;1.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa H.

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi Il/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. M.

KEBERATAN PERTAMAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DENGANTUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAUSUATU KORPORASI;Bahwa Judex Facti Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sebagaimanadalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan

KEBERATAN KEDUAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG' UNSURMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANJudex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salahmenerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; sebagaimanapertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut

KEBERATAN KETIGAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DAPATMERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telahsalah menerapka hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 93 dari 110 hal. Put.

No. 2953 K/Pid.Sus/2015berdamai tidaklah menimbulkan kerugian negara dan tidak ada potensi kerugiannegara, maka unsur dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara tidak terpenuhi.IV.KEBERATAN KEEMPATJUDEX FACT SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR YANGMELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTAMELAKUKAN PERBUATANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada PengadilanNegeri Banjarmasin telah salah

KEBERATAN KELIMAPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa dan nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT.

Gladiol Nomor 6 RT.015, RW.004 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kupang ; Agama Katholik ; oneeenee eeePekerjaan :;Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NT Pendidikan S 5 Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 April 2014 ;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 April2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 29 Juni 2014 ; Perpanjangan ......e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangsejak tanggal 30 Juni 2014 s/d tanggal 29 Juli 2014 ;e Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014 ;e Penahanan Wakil

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September2014 ;e Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengantanggal 17 November 2014 ; Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1.

Materal............ ccc cee cesses eeseeeeeeeseeePRP 10.000,00Jumlah............. wesseeseeesRP 110.000,00(Sseratus sepuluh ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yus Parmen (Pemohon).Halaman 6 dari 6 Penatapay Nemor ORLA P/ZOR IS RN BnaPENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERA

:::c:eeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 6.000,Jumlah Rp106.000, (seratus enam riburupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bna.Nomor : W1.U1/ /HK.02/ X1 /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muthmainnah (Pemohon).Banda Aceh, 28 November 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPlh. PANITERASANUSI, S.H.NIP. 19600505 198002 1 001Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2019/PN Bna.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017Alasan Keberatan Ketiga;Putusan Judex Juris Mahkamah Agung Inlitis Maupun Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama denganjelas memperlihatkan kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata MengkualifikasikanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Memenuhi Unsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor;A.

Yurisprudensi MA Nomor 42/K/66 Tanggal 8 Januari 1966 danYurisprudensi MA Nomor 81/K/73 Tanggal 30 Maret 1973, yang padapokoknya menerangkan:Walaupun ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakankewenangan sepanjang negara tidak dirugikan, kepentingan umumterlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;:e.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017terlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;B. Majelis Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama keliru MempertimbangkanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Hukum KarenaMenunjuk PT.

Dapat diilustrasikan, jika logika penegak hukum diterapkan dalam situasi yang lain,maka, "setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau PAM,akan dapat dituntut melakukan Tipikor"; bahkan, orang yang tidakmembayar makan waktu di restoran juga akan dituntut melakukan Tipikorkarena dalam tagihan tersebut ada komponen pajak yang merupakanhak Negara;54.

Bahwa dalam perkara a quo, tidaklan mungkin Tipikor dalam kegiatanPengadaan Barang dilaksanakan secara sendiri oleh Pemohon PeninjauanHal. 71 dari 89 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/201776.TT.Kembali yang bekerja berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 80Tahun 2003. Pasti melibatkan pihakpihak lain yang juga ikut bertanggungjawab dalam Pengadaan Barang ini, yaitu :a.

., tanggal 04 Juni 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Demak dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkanhukum atau melakukan kekeliruan karena terbukti telah membenarkan /menguatkan kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri TipikorSermarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidaklayak (onvoldoende gemotiveerd) yaitu hanya membenarkan danmengambil alin pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpamemberikan pertimbangan seluruh keberatankeberatan dalam memoribanding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa.Hal

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 6573 (VidePutusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang) khususnya pembuktianunsurunsur Tindak Pidana.Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbanganhukum yang salah dalam putusan tersebut, seharusnya pertimbanganhukum dan penerapan unsurunsur dalam dakwaan Primair maupunSubsidiar adalah sebagai berikut:Unsurkesatu (1) setiap orang:Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur "setiaporang" dalam perkara A Quo "terbukti

No. 1863 K/Pid.Sus/2013Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMATSETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd ttdPROF.DR.H. ABDULLATIF,SH. M.HUM. DR.H.M.

BPRSliyeg;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No.14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31Januari 2012 Nomor : 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan bandingtersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan penggantidenda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti

Selain itu, bahwa alasankasasi Jaksa/Penuntut Umum di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, makaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang telah menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanyapidana kurungan

pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 dibatalkan, makaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana tertera di bawahini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan

Korupsi, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 14/TIPIKOR

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014S/d 22 Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota .6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.

tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa padaHal 49 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 September2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan

ABDUL WAHAB ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan 27 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juni2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbarusejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;9 Permohonan perpanjangan penahanan Wakil Ketua PengadilanTinggi

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 20/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 15 September 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu Wipsal, Sm Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

RECAKSI...........cccccceccseeceeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)JumlahNomor : W1.U1/ /HK.02/ X /2020Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon (Rizka Mulyana)BandaAceh, Oktober 2020PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPlt.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya No.135/Pid.Sus/2013/PN Sby sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.4.

Tipikor/2015/PN.AmB, tanggal 14 April 2016, dengan hukumanselama 2 (dua) tahun yangmerupakan salah satu tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan extra ordinarycrime yang sangat berkaitan dengan unsur adanya kerugian keuangannegara dan Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormatkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Aparatur Sipil Negara,oleh karenanya penerbitan objek sengketa secara substansi

PUTUSANNOMOR : 1424/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.Industrial Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagaiberikut :Nama lengkap : IMAM SAIPULLAHTempat lahir : JakartaUmur/Tgl.

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.

Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.

Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .

AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

PUTUSANNomor. 1377 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan2 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan3 Namatempat lahirumur / tanggal lahirjenis kelaminkebangsaan: GUSMAL, SE.MM ;: GugukSolok ;: 57 tahun / 22 Juni

21 Juni2009 atas nama Yusmarni dan Kartini;40 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (Tanda Bukti Hak) HakMilik No.92 Nomor seri : AZ 075423, Atas nama Thedi Antoni;41 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pemilikan atas namaAnwar;Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Anwar dan Musril Muis; Menghukum TerdakwaTerdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang Nomor : 06/TIPIKOR

maupunputusan dalam perkara a quo, karena baik Pengadilan Tinggi Padang maupun PengadilanNegeri Padang telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana30mestinya dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturan perundangundangan, yang mengakibatkan hak hukum Pemohon Kasasi dirugikan, sehinggaputusan Judex Facti harus dibatalkan;Setelah membaca dan memperhatikan seluruh pertimbangan yang dikemukakan dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 06/TIPIKOR

faktapersidangan.Bahwa dalam kehidupan masyarakat hukum, kita akan selalu teringat dengan adagiumlebih baik keliru membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada kelirumenghukum satu orang yang tidak bersalah, karena tanggung jawab moralnya lebihberat apabila keliru menghukum orang yang tidak bersalah dibanding kelirumembebaskan orang yang bersalah.Berdasarkan hal tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan permohonankasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi PadangNo. 06/TIPIKOR

,MHum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 1377 K/Pid.Sus/2012HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M.

Tergugat sebagai pihak yang menggunakanNIK3573056403800009 tanpa ijin penggugat; dan ; b. tergugat tidak bertanggung jawab atas data yang ada di dalam aplikasi SLIK milik Turut Tergugat ;adalah sebuah kekeliruan/kesalahan nyata. faktanya siapa yangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu di dalam KTP, yaitupara terpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat jugamerupakan korban dari penyalangunaan NIK 3573056403800009atas nama Ema Rahayu.

Faktanya siapayangseharusnya bertanggung jawab atas penggunaan NIK3573056403800009 atas nama Ema Rahayu didalam KTP, yaituparaterpidana dalam perkara Tipikor dimaksud. Tergugat II juga merupakankorban dari penyalahgunaan NIK 3573056403800009 atas nama EmaRahayu.

Terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim merupakan hal yangberbeda, Para Terpidana Tipikor adalah orang yang mengajukan kredit fiktif padaTergugat dan Tergugat II dengan cara memalsu identitas dengan memakai NIKbeberapa orang termasuk NIK Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat denganmengganti identitas Penggugat, sedangkan dalam gugatan ini Penggugatmenginginkan Tergugat dan Tergugat II membersihkan nama Penggugat dalamSistim Informasi Debitur Bank Indonesia / BI Checking ( saat ini sistim informasitersebut

T118 berupa print out POJK No. : 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan PermintaanInformasi Debitur Melalui Sistim Informasi Layanan Keuangan, bukti T119 berupa SEOJK RI No. 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debiturmelalui SLIK, bukti T121 berupa print out UU RI No. 49 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UU RI No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bukti T121berupa UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukti T122berupa print out SIPP atas perkara TIPIKOR

Sehingga kesalahan dalam menyalurkanpinjaman kredit tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Para Terdakwa yang telahdiadili dan diputus dalam Perkara Tipikor di PN Surabaya, tetapi Tergugat danTergugat II juga turut bersalan karena tidak menerapkan ketentuan prinsip kehatihatian saat melakukan pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 danPasal 11 UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ; Menimbang, bahwa prinsip kehatihatian wajib diterapkan oleh bank sebelumpermohonan kredit dikabulkan

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal .28 Mei 2012 s/d tanggal 26 Juni2012; ~ 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 15 Juli5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 16 Juli 2012s/d tanggal 14 Agustus2012; 6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda sejak tanggal 10Agustus 2012 s/d tanggal . 08 September 2012:; 7.

Tipikor/2012/PN.Smda; b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Etmi Susilowati,Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwapermohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada PenasihatHukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2012 dan permohonan bandingTerdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28Desember 2012; IV.a.

Tipikor/2012/PN.Smda, sekedar mengenai pidana denda danpengganti (subsider) pidana denda, serta pengganti (subsider) pidanatambahan pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa H. Lukitosari, S.E. bin Murni telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana * Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi996 2.

dipergunakan dalam perkaralain;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (limaribuDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hariKamis tanggal 28 Februari 2013 oleh ZAINAL ARIFIN, SH, MM, Hakim Tinggisebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ILYAS, SH, MH. dan ANDREASLUMME, SH, MH, keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor