Ditemukan 782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : maximus minimum maksimum maimun ma'mum marimun masimun maxsimus magiyum
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 7 Desember 2015 —
261 — 189
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, sedangkan terdakwadalam perkara ini ditahan
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 554/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — MYLANDI SUSANA, SH (JPU) ANDY TEDIARJO THE TERDAKWA)
353 — 129
  • sunah baru sifatnya yang berikutnya adalahmemberikan secara hadiah karena hukum kewarisan mau gak mauitu. perintah quran dan sunah, sama didalam hukum perdatabaratpun tentunya kewarisan;Bahwa selanjutnya Ahli akan menjelaskan, Ahli bedakan dulu,antara hibah, wasiat sama warisan, hibah itu diberikan pada saatorangnya masih hidup, dan orangnya juga masih hidup, sementarawasiat diberikan masih hidup tapi dilaksanakan setelah orangnyameninggal dan itu dibatasi dengan yang namanya /egitime portie(LP) maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-05-2014 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 7 Agustus 2014 — - ARIATY Br. SEMBIRING
58 — 15
  • Operting System : WinXP32, XP X64, Win2000, Mac OSv Power Concumption : 15watt maximum Garansi : 1 Tahunv Drivers : minimal XP,VistaPengadaan UPS 7 KVA 17 Unit Rp. 25.300.000, Rp.430.100.000,v Kapasitas Output Mini mal : 7000 VA. Tegangan Input : 220VAC +15%,50HZ +5%. Tegangan output : 220VAC 42%, 50 hz + 1%. Gelombang Output : 1phase.UPS + Batre Bank 40KVA 1 Unit Rp.398.000.000, Rp.398.000.000, Branded / Built upv Input.v Wiring 3 phase + N+ PE.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
122 — 32
  • Jefri Sitindaon, ST.MM, tidaklah dapat dibebankan secara hukumuntuk membayar uang pengganii.Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut.Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan
    adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut.Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapaimufakat bulat karena Hakim Anggota Sri Wahyuni Batu Bara, SH.MH, tentangterbuktinya Pasal 3 dan Hakim Anggota juga tidak sependapat dengan JaksaPenuntut Umum tentang terbuktinya Pasal 2 , oleh karenanya Hakim Anggota akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 2 dengan pertimbangansebagai berikut
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3060 — 2082
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • The answer is simply thatcompetition provides society with the maximum output that can be achieved at anygiven time with the resources as its command. Under a competitive regime,productive resources are combined and separated, shuffled and reshuffled insearch for greater profits through greater efficiency. Each productive resourcesmoves to that employment, where the value of its marginal product, and hence thereturn paid to it, is greatest.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
205 — 279
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesualketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidanakepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut ;Halaman 198 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Madn.Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifatPenghukuman secara double track system, terhadap Terdakwa selain dijatuhiPidana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
139 — 26
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota;Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
106 — 28
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota; Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
116 — 106
  • tersebut, makadengan mengingat ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
115 — 18
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota; Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
119 — 19
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota;Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
140 — 44
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota;Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
138 — 23
  • secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapHalaman 83 dari 172 Putusan Nomor: 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota; Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
297 — 176
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota;Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
208 — 40
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota; Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Andreas sinyo langoday
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Florida Lasakar
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Andrew Chandra
Terbanding/Turut Tergugat I : SONY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat II : John Adu, STh., MA
Terbanding/Turut Tergugat III : Polce Budiyon Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IV : Elsi S. Ndaomanu Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat V : SARLOTA SOLFIANA TOMBOY
Terbanding/Turut Tergugat VI : Maria Magdalena Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VII : Jeremias Leonard Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Sofia Baloe Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat IX : Jusuf Saubaki
Terbanding/Turut Tergugat X : Agustina Sinlae Tomboy
Terbanding/Turut Tergugat XI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
91 — 50
  • Bahwa Risalah Pemeriksaan Tanah Laporan atas tanah adat milikkeluarga Tomboy (vide Bukti P2 dan vide Bukti TT.III TT.X2) yangdilakukan oleh Panitya Leanderform Ketjamatan Kota Kupang dan SuratPanitya Landerform Ketjamatan Kota Kupang kepada Bupati KepalaDaerah Kabupaten Kupang, Nomor : 6/XVIII/188/35A/71, tanggal 12Februari 1971, Perihal Laporan Tentang Tanah Kelebihan Maximum danTanah Absente antara lain atas nama L.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
204 — 32
  • mengenai dana purna bhakti harusmempertimbangkan secermatcermatnya, pembahasan mengenai purnabhakti cukup lama karena belum ada kesepakatan, pembahasan pada tahapini sudah muncul angka nominal untuk dana purna bhakti ada usulan antaraRp.25.000.000, s/d Rp.30.000.000, per anggota;Bahwa akhirnya disepakati seperti yang tercantum dalam Draft Ranperdayang disusun oleh Pansus bersama Tim Eksekutif pada Pasal 10 ayat 4pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikanpenghargaan yang jumlahnya maximum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
176 — 34
  • tersebut, makadengan mengingat ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan adanyaketentuan minimum dan maximum
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 150/ Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. NUGROHO JOKO PURWANTO, MT (TERDAKWA)
136 — 163
  • Halaman 63 dari 259 halaman putaran 1.000 rom dengan head6,5me Impeller/propeller = AlumuniumBronze tidak sesuai denganSpesifikasi Teknis Yang dimintaStainless Steele Speed Reductioan Gears (RAGD)tidak sesuai dengan SpesifikasiTeknis Yang dimintaePTO (Power Take Off) tidaksesuai dengan Spesifikasi TeknisYang dimintae Tidak melampirkan PerformanceCurver pada kapasitas pompa1.000 I/dt ada heda 5 m denganputaran pompa maximum 750rpme Personil Mekanik Alat Berat tidakmelampirkan SKT Mekanik Alat alat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
TOGAP SILALAHI, SH,.MH
Terdakwa:
H. SUKRAN JAMILAN TANJUNG, SE.,MM
121 — 26
  • ;Menimbang, bahwa tentang pidana pokok yang dapat dijatunkan sesuaiketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah pidana kumulatif, dan denganadanya ketentuan minimum dan maximum, oleh karenanya dalam menjatuhkanpidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuantersebut.