Ditemukan 894 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-12-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 185/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 14 Februari 2017 — Perdata PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Sei Rampah, beralamat di Jalan Sudirman Komplek Ruko ABC No 88 AC Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Arifin Purba, karyawan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dalam hal ini selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKU. 475/DIR/LTG/IX/2016 tertanggal 24 Nopember 2016, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Sei Rampah (“Bank BTPN”), yang kuasa dalam perkara Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara (“BPSK Kabupaten Batu Bara”) No. 1379/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016Tanggal 16 Nopember 2016, selaku Pelaku Usaha selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha); L a w a n JONI SAHPUTRA, 36 Tahun, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun II Desa / Kelurahan Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat / Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen);
282104
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuanpokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalam halaman 164 yangTERGUGAT kutip sebagai berikut :Hak Tanggungan bertujuan untukmenjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitor.Apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan HakTanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpapersetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidakdapat
Register : 29-10-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA VS PT. WIRAKARYA SAKTI DAN I. BUPATI MUARO JAMBI., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARO JAMBI;
296156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal suatu keputusan bersifat menguntungkanbagi pihak yang dituju keputusan tersebut tetapi merugikan danmembebani pihak ketiga yang berkepentingan, maka keputusantersebut harus didukung oleh faktafakta yang benar dan relevandapat mendukung keputusan tersebut (doktrin hukum Indroharto, S.H.dalam bukunya Usaha Memahami UndangUndang tentang PeradilanTata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman180);Dalam perkara a quo, faktanya penerbitan SertifikatSertifikat HGBmaupun Sertifikat
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL, TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkanitu;2.
Putus : 27-10-2016 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — NGANTAS KARO-KARO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU, RANTAUPRAPAT
9067 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang Tergugat kutip sebagai berikut:Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang hak tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi haktanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan daripengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas haktanggungan
Putus : 07-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — PT. AGRO LINTAS NUSANTARA, DK VS KOPERASI PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12381 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa BersifatFinal;Bahwa Ahli hukum Tata Usaha Negara yaitu Indroharto, S.H.dalam bukunya yang berjudul Usaha memahami undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il,beberapa pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara,halaman 173174, mengatakan yang dimaksud dengan Finaladalah akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkandengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harusbenar sudah merupakan akibat hukum yang definitif;Bahwa Keputusan Tata Usaha
Register : 30-09-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SINGKEL Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skl
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
MASA CIBRO
Tergugat:
1.AMSIN CIBRO
2.HJ. NURLAIBAH BANCIN Als MANDI BR BANCIN
3.LIN ASMAWATI ALS TEWAN
12710
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (nonexecutable), yaitu dalam hal:a. harta kekayaan tereksekusi tidak ada;b. Putusan Bersifat deklaratoir;c. barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;d. Eksekusi terhadap penyewa, non eksekutabele. Barang yang hendak di eksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;f.
Register : 14-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 879/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Juni 2017 — LIDWINA SUBAKTIATI NUGRAHA LAWAN 1.PT. GLOBAL ARTHA FUTURES disingkat GAF 2.Wawan Trisnawan, Direktur Utama PT.Global Artha Futures 3.Yanny Juhendi, Direktur PT.Global Artha Futures 4.Ahmad Fadholi,SE 5.Sofi Suryanti 6.Dena Ardyan Mohammad DAN 1.Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komditi BAPEBTI 2.PT. BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk 3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
170109
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 39 tentangpengertian kepentingan yang dapat dijadikan sebagai alas hak untukmenggugat, antara lain menyatakan: Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukantuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan,Nomor : 40 dari 64 Perkara No.879/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyaidasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutanhak.Bahwa suatu tuntutan
Register : 26-05-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 285/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 6 Juni 2017 — M. AHYAN, sebagai Penggugat Lawan 1. Pemerintah Kota Bekasi cq Dinas Bina Marga Dan Tata Kelola Air, sebagai Tergugat I; 2. P.T. Duta Kharisma Sejati, sebagai Tergugat II; Lurah Kelurahan Aren Jaya, sebagai Turut Tergugat
29131
  • Setiawan, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pokokpokok Hukum Perikatan, cetakankelima, penerbit Binacipta Bandung, tahun 1994, halaman 75, yaknisebagai berikut:a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum oranglain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, ataubertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulanhidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan oranglain.b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengansengaja atau tidak sengajac
Register : 06-10-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
Nina Zuriska
Tergugat:
1.PT Bank Permata tbk
2.Michael Ryan Adiwinata
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
3.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor
17340
  • Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (halaman1) mengatakan bahwa: Dalam praktek perkataan turut tergugatdipergunakan bagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketaatau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demilengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.
Register : 06-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 48/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : JIANG XIA
Terbanding/Penggugat III : PT MAS CAPITAL TRUST
Terbanding/Penggugat I : BANG HAWANA Komisaris PTvWEST POINT TERMINAL
Terbanding/Penggugat II : BOWIE YOENATHAN Direktur PT WEST POINT TERMINAL
Turut Terbanding/Tergugat V : YE ZHIJUN
Turut Terbanding/Tergugat III : TIANG YONG LIANG
Turut Terbanding/Tergugat VI : GAO YANG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZHANG JUN
Turut Terbanding/Tergugat II : FENG ZHIGANG
Turut Terbanding/Tergugat VII : XIAO WEIJIE
278219
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas, halaman383384.Juga bukan hanya TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGATVII, melainkan juga PENGGUGAT dan TODUNG MULYA LUBISselaku anggota Dewan Komisaris pada waktu itu, mempunyalkewajiban dan tanggung jawab yang sama besarnya untukmelakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengurusan yangdilakukan oleh Direksi Perseroan, sebagaimana ditentukan dalamUU Perseroan Terbatas.41.
Putus : 24-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN WONOSOBO Nomor 24/Pid.B/2013/PN.WSB
Tanggal 24 April 2013 — Pidana
836
  • YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, danPeninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, pada halaman 271mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dibacakan, yaitu : Keterangan yang diberikan tanpa sumpahHal ini bisa terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 161, yakni saksi yangtelah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengantidak disumpah, ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
Register : 16-11-2010 — Putus : 22-02-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 117
Tanggal 22 Februari 2011 — Pratu Zuarman
6928
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan *melawan hukum berartibertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangberlaku di Indonesia)./ f.
Putus : 17-01-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 94/Pdt.Sus/2016/PN Psp
Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon Keberatan : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Termohon Leberatan : NURLELA WATI DASOPANG
23095
  • Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya berjudul Hak Tanggungan (asasasas, ketentuanketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan) dalamhalaman 46 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut :Pasal 6 UUHT itu membenkan hak bagi pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungantidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi HakTanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilansetempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan
Register : 19-10-2016 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 693/Pdt.G/2016/PA.Dp
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7636
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunyaHukum Acara Perdata Indonesia halaman 32 menjelaskan bahwa persyaratanmengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 no.3 Rv. yang mengharuskangugatan pada pokoknya memuat 3 (tiga) hal yaitu;1. /dentitas dari para pihak ;2. Dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukumyang merupakan dasarserta alasanalasan dari tuntutan atau lebih diikenal dengan Fundamentumpetend;3.
Register : 23-08-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tjt
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
BOIMIN BIN KARSAN KEMIS Als REBO
Tergugat:
HABE DAENG MATTOLA ALIAS HABE BIN AMBO TANG
10739
  • ,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H.dalam persidangan yangterbuka untuk umum dengan dibantu oleh SYAMSUDIN, S.H., PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,RAHADIAN NUR, S.H.,M.H. GANDUNG, S.H.,M.HumRIVAN RINALDI, S.H.Panitera Pengganti,SYAMSUDIN, S.H.,Perincian Biaya:Halaman 66 dari 67Putusan No:8/Pdt.G/2017/PN.Tjt1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,2. Pemberkasan/ATK Rp. 75.000,3. Panggilan Rp. 888.000,4.
Register : 19-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1193/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 7 Desember 2017 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
NORMAN Alias AMENG
180139
  • Keberatan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterimakarena penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalamKUHAP dan atau peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitanBahwa keberatan ini kami ajukan berdasarkan pendapat Yahya Harahap,S.H.dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,Hal 29 dari 74 Hal.Putusan Sela No. 1193/Pid.B/2017/PN Jkt.UtrPemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Penerbit Sinar Grafika, 2000, halaman 121) yang menyatakan
Putus : 01-02-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 98/Pid.B/2016/PN Spn
Tanggal 1 Februari 2017 — - ALEKS BONATUA RAJAGUKGUK, S.H. Alias BONA Bin POLO RAJAGUKGUK
29289
  • LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit:PT.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT CHANDRA ASRI (sekarang PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL., Tbk.) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20475 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Pembuktian, pembebanan yang beratsebelah dapat apriori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahandan akan menimbulkan perasaan teraniaya pada yang dikalahkan itu;2.
Register : 20-11-2017 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 454/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
Dra.Hj.Kamtinah
Tergugat:
1.Muhammad Gembong Pratondo
2.Muhammad Gajah Natasurya Candra
Turut Tergugat:
1.Muhammad Imam Muda
2.Sri Mulaindah
3.Siti Zulaeha
4.Muhammad Leo Firdausi
5.Sri Dewi Buanawati
6.Siti Latifah Budiutami
7.Hardi Sumono
8.Sarifudin
11117
  • Subekti, S.H.dalam bukunya Hukum Perjanjian cetakan XVI hal 4 lahir apabilaperistiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detikterjadinya peristiwa itu.Bahwa jika kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan TergugatIl itu terbukti ada maka kesepakatan tersebut merupakan perjanjiandengan syarat tangguh.
Register : 04-07-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 85/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
14453
  • Putusan Perkara Nomor 85/G/2017/PTUNBDGJual Beli Rumah Tanpa Tanahnya Nomor 13 tanggal 16 Nopember 1999 yangdibuat dihadapan Notaris/PPAT Siti Munigar Temmy Suhandi, S.H.Dalam pasal 5 menyebutkan, Sbb :202 eee ne nen nennneePerjanjian jual beli bangunan rumah tinggal tersebut tidak akan berakhir jikasalah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan segala hak dankewajiban dari pihak yang meninggal itu akan menjadi hak serta kewajiban paraahli WariS. ; 722 n nnn nn nnn nnn nn enn nnn