Mei 1968Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Kampung Tri Jaya RT. 2 RW. 1 (Gudang Areng)Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang BawangAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kepala SDN 2 Sido Mukti Kecamatan GedungAji Baru Kabupaten Tulang Bawang)Pendidikan : SilTerdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;2 Penuntut Umum sejak tanggal. 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan.....Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca :Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B06/N.8.15/Ft.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 berkas perkara atas nama Terdakwatersebut;Surat Penetapan

mengakibatkan kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaunsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Menimbang selanjutnya akan di pertimbangkan tentang pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsiMenimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari: KAMIS, tanggal 3 OKTOBER 2013 oleh Ketua Majelis tersebut di atasdengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh : SURMANUDDIN, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriMenggala, Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;HakimHakim

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiDra. KARMA HERAWATI, SH

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor 199 /PID / 2014 / PTBNA tanggal 12 November 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa Il NETTI MAILIA bintiMUSTAFA dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 September2014 Nomor 170 / Pid.B / 2014 / PN.JTH, yang dimintakan bandingtersebut; Memerintahkan supaya

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehsebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukupdipertimbangkan Sehingga Dalam Putusannyah tidak Sesuai Denganperaturan perundangundangan.

PUTUSANNo. 1163 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. BERMAN O. A.

Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 02/Pid.Sus.K/2013/PTMDN tanggal 18 Maret2013 serta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan No. 50/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 10 Januari2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, oleh karena hanya perbedaan penafsiran unsur memperkaya diriatau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

No. 1163 K/Pid.Sus/2013dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapbkannya suatuperaturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UndangUndang RINo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;Bahwa keberatan mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena unsursetiap orang berlaku umum yaitu siapa saja selama ia manusia sebagai

Syamsul RakanChaniago, SH., MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,.M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MMPanitera Pengganti :ttd.

UU No. 20/2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim tingkatpertama dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntutumum tidak taat asas, yaitu dakwaan subsidaritas dipertimbangkan sebagaidakwaan alternatif, dengan begitu saja memilih dakwaan subsidair denganpertimbangan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKORdengan setiap orang dalam Pasal 3 UU TIPIKOR secara kwalitas subyekhukumnya

berbeda, kalau dalam pasal 2 ayat 1 bersifat umum sedangkandalam pasal 3 adalah orang yang memiliki jabatan; pandangan ini adalahkeliru ; Yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR adalahHal 29 dari 37 hal.

dimaksudmengakibatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain dan merugikankeuangan Negara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Pemohon Kasasi IVTerdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon KasasiVJaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Ill/Terdakwa tersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu AnggotaMajelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

DR.Mohammad Askin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : . Jaksa/Penuntut Umum dan Il. Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MHttd./ Prof. DR. Mohammad Askin, SHPanitera Pengganti ;ttd.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bawa merasadirugikan karena obyek sengketa a quo dijadikan dasar untukmenjadikan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tipikor(vide gugatan angka 2 halaman keenam); 5. Bahwa sesungguhnya posita gugatan Penggugat tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Penggugat ditetapkansebagai tersangka dalam perkara tipikor, selanjutnya Penggugat(sebagai Pemohon) telah mengajukan Gugatan Pra Peradilanterhadap Kejaksaan Negeri Siak (sebagai Termohon) dan telahdiputus oleh Hakim PN Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksuddalam Putusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017, dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak permohonan Pemohon untukseluruhnya;2.

Selain itu,Halaman 103 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRTergugat juga telah mengetahui penetapan tersangkanyaberdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perkara PDS01/SAIK/08/2017 atas nama terdakwa Abdul Razak Bin AhmadDinar yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12September 2017 di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru(videPutusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017 halaman 2, danhalaman 46);7.

Bahwa pada faktanya sesuai dengan hasil audit penghitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat atasperkara dugaan tipikor tersebut dapat diketahui fakta sebagaiberikut:1) Secara keseluruhan terkait dengan Software AplikasiProgram SIMKUDES, tidak bermanfaat, yang bermanfaat dariPaket Program SIMKUDES tersebut adalah Papan Monografidan Profil Desa, dan sebagian kecil kampung dapatmempergunakan Buku Pedoman PenyelanggaraanPemerintahan Desa;2) Bahwa saksi DR.

Dimensi TataDesantara adalah Simkudes, Bukades dan Papan Monografi; Bahwa Aplikasi keuangan tidak dipergunakan di desa karenatidak sesuai dengan buku pedoman dari Kabupaten, namun untukaplikasi surat menyurat yang masih dipergunakan sampai saat ini; Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh BPKP,penyidik ataupun dari Pengadilan Tipikor sehubungan denganpengadaan aplikasi; Bahwa harga simkudes 17 juta adalah yang ditentukan dari PTDimensi Tata Desantara.4.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor: W14.U.1/2958/HK 07/9/2020, tertanggal07 September 2020 kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan untukdiberitahukan kepada Terdakwa;3.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/13278/HK 07/9/2020, tertanggal 10September 2020 kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan untukdiberitahukan kepada Terdakwa;5.

Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2020 untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan danTerdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi

PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

LakilakiKebangsaan/kewarganegaraan IndonesiaAgama I~amAlamat Blok Ganda Mekar RT.03/RW. 01 DesaGandawesi Kecamatan ligung KabupatenMajalengkaPekerjaan Kepala Desa Gandawesi Kec. ligung KabMajalengkaTERDAKWA DITAHAN OLEH : Penyidik sejak tanggal 23 November 2013 sid 12 Desember 2013, jenis penahananrutan ; Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sid 21 Desember 2013, jenispenahanan rutan ;Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Desember 2013 sid 04 Januari 2014, jenispenahanan rutan ;Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tipikor

Bandung sejak tanggal 06 Desember 2013sid 04 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Januari 2014 sidtanggal 05 Maret 2014 ; Diperpanjang penahanannya ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Baratsejak tanggal 06 Maret 2014 sid tanggal 04 April 2014 ; Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejaktanggal 05 April 2014 sid tanggal 04 Mei 2014 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :1.

Perjuangan KavCimanuk Blok B No. 09 Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember2013 ; Pengadilan Tipikor tersebut ; Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ; Telah membaca surat dakwaan NO. REG.

PERKARA : PDSOl/0.2.23/Mjlk2013; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo. 135/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tertanggal 6 Desember 20134 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim No.No. 135/Pid.SusrPK/2013/PN.Bdg. tertanggal 9 Oesember 2013 tentangPenetapan hari Sidang ; Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksisaksi dimuka persidangan ; Telah mendengar pula uaraian Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknyasebagai berikut :1

Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember2014 s.d. tanggal 22 Desember 2014;he Hakim Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 12 Desember 2014 s.d. tanggal 10Januari 2015;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11 Januari 2015 s.d. tanggal 11Maret 2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Maret 2015 10 April 2015;6.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Maret 2015 17 April 2015;7 Perpanjangan Penahanan Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 April 2015 16Juni 2015;Terdakwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :MUZAKIR DOLMANAN, SH., YULIANTI, SH., dan KHAIRUL SONI, SH.

Kemudian terjadi pemutar balikkanfakta dengan mendalilkan sebagai uang pengurusan SP3 atau untuktidak ada penahanan atau janji PEMOHON KASASI yang belumterlaksana disebabkan karena adanya motif jika saksi SRI UTAMImenginginkan uangnya kembali dengan cara dilakukan perhitungandengan anaknya, saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn dengan alasanjika PEMOHON KASASI baru bekerja pada tahap pra peradilan,belum ke tahap persidangan TIPIKOR.

Hal ini disebabkan karenaadvokat/ penasehat hukum yang digunakan oleh saksi SRI UTAMIpada saat persidangan TIPIKOR adalah anggota Penasehat Hukumyang sebelumnya bergabung dalam Surat Kuasa Khusus PraPeradilan atas nama PEMOHON KASASI tertanggal 22 Agustus 2011di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bernama advokat SangapSidauruk, SH, sehingga PEMOHON KASASI dicabut kuasanya19sepihak oleh saksi SRI UTAMI pada tanggal 15 September 2011tersebut di atas;.

Disamping antara para penerima kuasa pun senantiasamelakukan koordinasi dan pembahasan mengenai kepentinganhukum saksi SRI UTAMI untuk persidangan pra peradilan diPengadilan Negeri Bojonegoro;Bahwa pada point kedua dalam surat tertanggal 27 September 2011,disebutkan jika saksi SRI UTAMI menilai sendiri jika proses hukumpada saat didampingi oleh PEMOHON KASASI sampai dengantanggal 15 September 2011 masih berjalan 30%, dengan asumsiproses persidangan TIPIKOR di Surabaya sebesar 70*%.

dikurun waktutersebut justru dicabut surat kuasa untuk pertama kali yakni tertanggal 27 Juli2011, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro karenaalasan penahanan tidak sah / cacat formil surat perintah penahanan sampaipada sidang pembacaan putusan praperadilan di Pengadilan NegeriBojonegoro pada tanggal 15 September 2011, dimana pada tanggal yangsama, PEMOHON KASASI malah untuk kedua kalinya dicabut suratkuasanya oleh Sri Utami, dan seterusnya Penasehat Hukum Sri Utami untukperkara TIPIKOR

PUTUSANNomor 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : KUSAENI BIN DACHLANTempat lahir : PasuruanUmur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 05 Desember 1964Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Tunggaan Il RT 01

)Pendidikan : SLTA( LULUS )Terdakwa tidak ditahan ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONOPANE, S.H., MAMAT ARYO SETIAWAN, S.H., WIWIN ARIESTA, S.H., M.H., ParaAdvokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Jalan panglima Sudirman No. 120Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor : 124/HK.07/07 /2018 tanggal 11 Juli 2018 ;Pengadilan Negeri/Tipikor

mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;halaman 1 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SbyTelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi ( pembelaan ) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telanh memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara :PDS01/BNGL/Ft.1/IV/2018 tertanggal 19 September 2018 yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhi hukumansebagai berikut :1.

untuk membayar biayahalaman 48 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sbypengurusan surat pernyataan hibah menjadi akta hibah sebesar Rp. 2.250.000,( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) tanoa ada dasar hukum yangmengatur mengenai pungutan biaya yang diminta terdakwa tersebut;+ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;+ Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor

Bahwa adapun terhadap kegiatan Pangadaan Mesin Generator danRumah Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenHalmahera Utara, Penggugat telah di tuntut dalam Perkara TIPIKOR diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, danoleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternatetelah memutuskan Penggugat bersalah memenuhi unsurunsur Pasal 3Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebafgai mana telah di ubah dengan UU RI No

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilanHalaman 32 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNdi Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

SelakuPenggugat, Kepada Gubernur Kepala daerah ProvinsiMaluku Utara, terhadap Keputusan Bupati HalmaheraUtara Nomkr : 860/I/2018, tanggal 17 Desember 2018,(fotocopy sesuai aslinya);Salinan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Ternate, Nomor: 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte.atas nama Terdakwa: 1) ELI RADJA, SH. Alias ELIdan 2) JONES BOBILANGO, A. Md.

Sekda HalmaheraUtara sejak tahun 2015 dan definitif pada tahun 2017; Bahwa Saksi menyatakan tahu kalau Penggugat diberhentikan padabulan Desember 2018 ; Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau pemutusan gajiPenggugat itu kapan, karena itu teknis dari BKD ; Bahwa Saksi menyatakan tahu kalau Penggugat tidak pernah dipanggilatau diproses ; Bahwa Saksi menyatakan tahu setelah Penggugat diputus olehPengadilan Tipikor, maka terkait dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal120 atas pelanggaran Jabatan,

Penggugat harus diberhentikan, laluHalaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNkonsul ke Regional II BKN Manado awal tahun 2018 dan BKN Menadomengeluarkan Edaran yang isinya PNS yang kena Tipikor harusdiberhentikan/ditindak lanjuti PTDH;Bahwa Saksi menyatakan konsul lagi dengan Menpan dan ReformasiBirokrasi, tetapi hasilnya sama, maka pada akhir tahun 2018 Penggugatdi PTDH kan ;Bahwa Saksi menyatakan tahu karena ada kerja sama BKN denganPengadilan Tipikor ;Bahwa saksi menyatakan tahu

., masingmasing sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.

PARHAM RAHMAN, S.E., masingmasing sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014,yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

/2014/PT.PALU. tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dijatuhiHal. 56 dari 65 hal.

Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERIPOSO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR

/201 4/PT.PALU tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 ;MENGADILI SENDIRI1.

Nomor 1449 K/Pdt/2015telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:1.Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belum memeriksa secarasaksama terhadap perkara a quo, sehingga dalam beberapa hal telahmengenyampingkan

Namun PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh telah memutuskan dan menguatkan PutusanPengadilan Negeri Sigli Nomor 03/Pdt.G/2013/PN Sgi., dengan menyatakantanah kebun yang terletak di Gampong Blang Mangki, Kecamatan SimpangTiga, Kabupaten Pidie adalah sah milik Penggugat/Terbanding (lihat putusanPengadilan Negeri Sigli halaman 48);.

Tipikor/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkanbahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Apri12 Maret 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

No. 2536 K/Pid.Sus/2018dan selaku Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara yang melakukanperbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum dantangggungjawab dalam pelaksanaan pekerjaan berdampak buruk padaprogram pendidikan dan juga merugikan masyarakat, maka dakwaansubsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahanTerdakwa oleh karena itu Mahkamah Agung haruslah membatalkanputusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana

,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukumberkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SYAWARDI,SH &REKAN di Jalan Dafonsoro Gang Leli No 15 Perumnas WaenaDistrik Heram, Provinsi Papua No Kontak: 082198939167;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR/PHI JayapuraKlas IA Nomor W30U1/1043/HK.02.04/ 9/2019 tanggal 26September 2019;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/Semula PENGGUGAT;LAWAN:1.

bertempat tinggal di Jalan Pos 7Bukit Otauw RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Rihi Simon Taihutu,SH dkkPara Advokat / Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH)PERADI KABUPATEN JAYAPURA DAN KABUPATENHal.1 Putusan No.86/PID.SUSTPK/2019/PT JAPMAMBERAMO RAYA, beralamat di Kampung Sereh RT 01/RW 01Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ TIPIKOR

Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 22 Maret 2017 sampaidengan tanggal 20 April 2017;. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKlJakarta sejak tanggal20 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 ;.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2017 No. 206/Pen.Pid/TPK/2017, sejaktanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O07 Agustus 2017 No.218/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 15 Oktober 2017;10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan

PUTUSANNomor : 192 /PID/2014/PT.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir.KHAMIDIN YOESOEF Bin MUHAMMADYUSUF ;Tempat lahir : Banda Aceh ;Umutr/Tanggal Lahir : 46 tahun / 25 Oktober 1967 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;Tempat Tinggal : Gampong

Manaf Lubis No. 1BMedan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untuk bersama samamaupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014, Nomor : W1W8/19/Hk.01/9/2014 .Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meuaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 133 / Pid.B / 2013 /PN.Mbo dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULI,SHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 28 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Tipikor Semarang, tanggal 16 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, besarnya pidana denda dan bunyi diktum putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan terdakwa H.

Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;4, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor : Sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu MASHARI, SH.MHum. dan SANUSI, SH.MH. masingmasing adalah Advokat padaMASHARI, SH. MHum & PARTNERS, yang beralamat di Perum TamanKradenan Asri Blok G.

pernyataan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa dengan bantuan pemberitahuan adanyaPermohonan Banding melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Brebes padatanggal 26 September 2013 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 16 Oktober2013, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telahdiberi kesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkasperkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

Tipikor Semarang,tanggal 16 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, besarnya pidana denda danbunyi diktum putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut ;1. Menyatakan terdakwa H. SAMLAWI bin ABDUL DJAMIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; 2.

ELIS RUSMIATI, SH.MHsebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakimhal 44 dari 45 hal Put.No.09/Pid.Sus/2014/PT.TPK.SmgAnggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2014 olehHakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggotaserta dibantu oleh MUSTOFA, SH.