Ditemukan 7518 data
CHANDRA V. L. PANGGABEAN
Tergugat:
JOICE LIMMANTORO
167 — 101
UtrPutusan sebagaimana selengkapnya pada petitum perlawanannya pada SuratPerlawanan halaman 16 dan 17, dan apabila Pengadilan berpendapat lainmohon putusan yang adil dan baik (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan ini Majelis Hakim telahmemeriksa kelengkapan dokumen dan relaasrelaas sebagaimana pada berkasperkara terdahulu pada perkara No.:40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Maret2016, dan telah pula mempelajari relaasrelaas dan catatan akhir pada tanggal4 Mei 2016, yang mana
122 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dihalam 7 yang berbunyisebagai berikut: Bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Kuasa Pelawan (H. Abdarab M. Saleh) mengajukan bukti surat berupa: Nomor 17: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.363 tanggala 81985 atas nama H. Abdarab M. Saleh (dicoret) bermateraicukup diberi tanda (PI.17). Nomor 18: Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 364, tanggala 81985, atas nama H. Abdarab M. Saleh (dicoret) bermateraicukup, diberi tanda (PI.18);.
Terbanding/Tergugat : DEWI KUNTARI SUNARTO SE MM M Bus
Terbanding/Turut Tergugat I : ENI TURNIASIH
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANES NGATIRIN KRISTYAWAN
Terbanding/Turut Tergugat III : NIAN Bin NAMAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN GROGOL
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA KECAMATAN LIMO
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Penggugat II : Beth Sela Tambunan
105 — 95
., makaPara Pelawan tidaklah harus tunduk dan terikat atas akibat hukum yangtimbul atas pelaksanan putusan tersebut, dengan demikian telah benardalil Para Pelawan di dalam Perlawanannya, sehingga sangat tepat danberdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadiliserta memutus perkara a quo berkenan Membatalkan Eksekusi yangdimohonkan Terlawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriDepok Nomor : 10/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2019/PN.Dpk. tanggal 11 April 2019jo Putusan Pengadilan Negeri
Yayasan Misi Remaja Internasional
Tergugat:
1.POLO SETIAWAN
2.CORNELES SARIMANELLA
3.ERWIN SARIMANELA dan atau MELKIANUS SARIMANELA selaku Ahli Waris dari Alm LEONARD SARIMANELLA
4.IZAAK TAN
5.FREDY SARIMANELA dan atau SONYA SARIMANELA, MARLEN SARIMANELA Ahli Waris dari Alm ESAU SARIMANELLA
6.A.W.B.ABRAHAMS
7.Pemerintah RI Cq Kepala BPN Nasional Cq Kepala BPN Wilayah Maluku Cq Kepala BPN Kota Ambon
118 — 94
Syamsudin La Hasan, SH MH Sebagai Mediatoruntuk memediasi perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Juni2019 ternyata Mediasi Gagal, kemudian sidang telah dilanjutkan dengan Hal. 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 112/Pdt.Bth/2019/PN.Amb.pembacaan gugatan perlawanan Pelawan dan atasnya Pelawan menyatakan tetapdengan gugatan perlawanannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, ParaTerlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan jawaban masingmasing,
Terbanding/Terdakwa : MISPO GWIJANGGE
268 — 132
Perk : PDM35/R.1.16/Eku.1/09/2019tertanggal 18 Desember 2019 atas nama Terdakwa Mispo Gwijanggge tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya yangpada pokoknya menyatakan :1. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 89 alinea 1sampai dengan halaman 91 alinea ke 2;2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 94 alinea 2karena pemeriksan di persidangan belum selesai3.
109 — 68
No. 3087K/PDT/2015) yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap (/nkrachi), dandalam perlawanannya Wayan Kondra mengaku bahwa tanahtanah obyekeksekusi a quo adalah merupakan harta gono gini antara Wayan Kondra(Suami Penggugat) dengan Ni Gustu Ayu Made Agustini (Penggugat) danhal tersebut juga dibenarkan oleh Ni Gustu Ayu Made Agustini dalamjawaban perkara a quo yang saat itu ditarik sebagai pihak Turut Terlawan.Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 169/Pdt/2018/PT DPS.Dan tanahtanah obyek eksekusi sebagai
1.VERONICA
2.LIOE ROBY
3.LIOE ROBIN
4.LIOE RONY
Tergugat:
1.DHARMADI BUDIMAN
2.PT TIWA MUDA CONTRACTOR
3.HAJI SJAMSI BACHRUM NASUTION
4.LIOE PETER
5.JONATAN WIRIAWAN
6.SIGIT SISWANTO, SH
7.MOENDJIATI SOEGITO, SH
8.J.E MAOGIMON, SH
9.KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA
58 — 143
yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pembantah dan KuasaTerbantahI, mengajukan Kesimpulan masingmasing pada tanggal 18 Januari2018;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalahsesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan dari Para Pembantahadalah sebagaimana tersebut dalam surat perlawanannya
69 — 40
Berkas Perkara tanggal 18 Mai 2017 dengan Register Nomor 77/Pdt.G/2016/PNPms, Putusan tanggal 13 Maret 2017 dari Pengadilan Negeri Pematang siantarNomor : W2.U12/1177/Pdt.04.10/5/2018;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tetanggal 04September 2017 yang teah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPematangsiantar tanggal 4 September 2017, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut:A. LEGAL STANDING PARA PIHAK1.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero , Tbk. Regional Remedial dan Recovery Jakarta Senayan
Terbanding/Tergugat II : PT. Balai Lelang Internusa,
Turut Terbanding/Penggugat II : Tuan Haji Ardja Djunaidi
80 — 44
Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yangtimbul atas perkara ini;Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang menanganiperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono) ;Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 4 Juli 2018, berdasarkanSurat tanggal 04 Juli 2018, perihal Perbaikan Gugatan Perlawanan Nomor21/Pdt.Plw/2018/PN.BGR, para Pelawan melalui kKuasanya, telah mengajukanperbaikan gugatan perlawanannya, yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut
129 — 70
kompetensiabsolut), maka hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsitersebut sebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur di dalam pasal125 ayat (2) HIR yang isi selengkapnya adalah :akan tetapi jika si Tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalampasal 121 HIR mengajukan perlawanan bahwa Pengadilan Negeri tidakberhak akan memeriksa perkara itu, hendaknya Pengadilan Negeri, walaupunsi Tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah mendengan sipenggugat, mengadili perlawanannya
70 — 15
mediasi dengan mediator SHIDKAN,SH, Hakim pada Pengadilan Agama Banyuwangi akan tetapi tidakberhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganpembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut,para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang padapokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalildalil permohonanpara Pemohon;Menimbang, bahwa para Pelawan berdasarkan suratpermohonannya/perlawanannya
dengan maskawin berupa uangsebesar R. 400, (empat ratus rupiah), sedangkan yangbertindak sebagai saksi adalah saya sendiri denganBunasit;e Bahwa pada waktu Usman bin Subono masih hidup,Pemohon telah dicerai oleh Usman bin Subono, tahunnyalupa;Menimbang, bahwa para Termohon tidak mengajukan buktibukti;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil perlawanannya,para Pelawan telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.
Kantor UrusanAgama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan oleh paraPemohon berupa PI dan Il.1, PI dan II.2, Pl dan II.3, Pl dan II.5, olehkarena tidak relevan dengan dalildalil permohonan maka tidak perludipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;DALAM INTERVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan paraPelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut,para Pelawan dalam surat perlawanannya
111 — 89
kekerasan atauancaman kekerasan.Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiapperbuatan atau. tindakan dengan menggunakan~ tenagaterhadap orang atau barang yang dapat mendatangkankerugian bagi si korban, kekerasan yang dimaksudkandalam delik ini adalah sarana untuk memaksa yangmengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadilemah atau tidak berdaya, apabila kekerasan menjadikanseseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karenakehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkankemajuannya (perlawanannya
129 — 15
juga sesuai ketentuan pasal 13 Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 ada disebutkan bahwa dalam hal ada gugatan/perlawanan terhadapobjek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain dari debitur/suami/istri debitur/tereksekusi pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertipikatHak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi sebelumnya, yang mana ketentuanini menerangkan bahwa karena yang melakukan perlawanan/gugatan adalah pihak tereksekusi yang bertindak sebagai penjamin maka juga perlawanannya
342 — 273
Bahwa akan tetapi Para Pelawan sekarang Para Penggugat tidakmelanjutkan lagi acara Replik Para Pelawan sekarang Para Penggugat yangditentukan pada hari Selasa tanggal 24 November 2015, melainkan ParaPelawan sekarang Para Penggugat mencabut Perlawanannya terhadapHalaman24dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.Perkara Perdata No.53/Pdt.Bth/2015/PN.Smr tersebut secara diamdiamdengan Surat Pencabutan Para Pelawan sekarang Para Penggugat tanggal24 November 2015 yang ditujukan kepada yang Mulia Majelis
Air Putih, Kec.Samarinda Ulu, Samarinda sesuai dasar Gugatan Tergugat padaPutusan Mahkamah Agung RI No. 764K/Pdt/2008 tanggal 27 April 2010yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan EksekusiRiilnya tanggal 30 Juli 2015 tersebut, dan barulah sesuai fakta hukumsebelum 1 minggu pelaksanaan eksekusi tanggal 30 Juli 2015 tersebutPara Penggugat memasukkan Perlawanannya ke Pengadilan NegeriSamarinda tanggal 24 Juli 2015 dalam Perkara No. 53/Pdt.Bth/2015/PN.Smrsekaligus + melakukan pemagaran
238 — 73
Dengandemikian berdasarkan uraianuraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanPEMBANTAH kurang pihak karena PEMBANTAH dalam perlawanannya samasekali tidak mengikutsertakan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang,Badan Koordinasi bahwa bantahan Penanaman Modal Asing, Notaris Frans ElsiusMuliawan, S.H., dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai salahsatu pihak dalam perkara a quo.DENGAN TIDAK DIIKUTSERTAKANNYA KANTOR PELELANGAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG, KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN
261 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
ApabilaPembanding tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barangyang disita maka Pembanding akan dinyatakan sebagai Pembanding yangtidak benar atau Pembanding yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan.Dengan demikian untuk dapat dinyatakan sebagai Pembanding yang benar,Pembanding dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa ia adalahpemegang hak milik atas tanah a quo sebagaimana yang dinyatakanPembanding dalam poin gugatan perlawanannya yang ke 3 (tiga) bahwatanah a quo (Persil Nomor
995 — 1083 — Berkekuatan Hukum Tetap
FITUGarment Industry (dalam pailit), dimana Hak Pemohon PK tidak diberikan secaraberkeadilan, maka Pemohon PK menggunakan hak perlawanannya berdasarkanHal. 43 dari 80 hal. Put.
374 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ince Abdul Azis Saleh dan Ince Aisyah;Bahwa dalam Perlawanannya (H. Ince Abdul Azis Saleh dan Ince Aisyah)membenarkan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Ince Koemala ternyata bukanPemilik Sah atas Obyek Sengketa sesuai Persil Nomor 2 D.II Kohir Nomor 57 C.1(Copy Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atas nama Pelawan H. Ince Abdul AzisSaleh dan Ince Aisyah, terlampir).
65 — 30
Bahwa dalam perkara perlawanannya nomor : 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, pihak Pelawan (sekarang Penggugat) mengajukan tuntutan/petitum sebagai berikut :Dalam Provisi :e Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas Penetapan No.32/Eks.HT/2008/PN.Jkt.Sel., terhadap sebidang tanah di jalanCiasem No. 8 Kebayoran Baru , Jakarta Selatan ;Hal 38 dari 82 Hal. Put. Perk. No 691/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.Dalam Pokok Perkara :1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar ;2.
101 — 62
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaPengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidakberwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis danberalasan hukum menyatakan bahwa PenetapanKetua Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 11/PENDIS/2013/PTUN.Kadi, tanggal 14Mei 2013 tepat dan benar menurut hukumsehingga harus dikuatkan dan tetap dipertahankandan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yangtidak benar dan karenanya tuntutan Pelawandalam Perlawanannya