Ditemukan 44905 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 04-11-2022 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 17-03-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 302/Pdt.G/2022/PN Pbr
Tanggal 16 Maret 2023 — ERMIYATI
Tergugat:
SURYADI, SSN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
68 — 17
  • Air Putih, Kecamatan Tampan sekarang Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1946, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2006, No.04623/2006, Luas 173 m3 yang masih terdaftar atas nama SURYADI, SSN/ Tergugat;
  • Menghukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru/TURUT TERGUGAT untuk menerima dan memproses Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1946, Surat Ukur tanggal 8 Februari 2006, No.04623/2006, Luas 173 m3
    ERMIYATI
    Tergugat:
    SURYADI, SSN
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 19-04-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2024/PTUN.BL
Tanggal 22 Agustus 2024 — Penggugat:
SUGITO
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
Intervensi:
WARNO
42 — 20
  • Penggugat:
    SUGITO
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG
    Intervensi:
    WARNO
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Wanprestasi
Register : 29-04-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 21 Nopember 2013 — MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
53 — 5
  • MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juni 2020 — DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
417 — 732
  • DKK
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan maupun peraturan pelaksanaannya telah diatur bahwarangkaian proses sertipikasi bidangbidang tanah utamanya adalahpengukuran dan pemetaan, yang meliputi Tindakan penelitian untukmengetahui Riwayat sebidang tanah, lokasi, maupun batasbatasnyasebelum penerbitan haknya kepada orang perorangan atau badanhukum, dapat dikutip sebagai berikut : UndangUndang Pokok Agraria/UUPA Pasal 19 dengan tegasmengatur pendaftaran tanah yang bertujuan
    bagian posita gugatan a quo, dapatdisimpulkan adanya pelanggaran serius oleh Tergugat dalam prosespenerbitan keputusan in litis objek sengketa in casu pelanggaranketentuan UUPA dan peraturan pelaksananya, khusunya pembuatanpeta, gambar ukur, dalam proses sertipikasi objek sengketa, olehkarenanya Tindakan Tergugat sebagai aparatur tata usaha negara, telahmelanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan, yakni: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokok Agraria
    nomor aset yang lama pembebasan haknya hampir tidak ditemui,untuk itu pimpinan kantor BPN dapat memilih dua opsi tadi, kalau sesuai tatacaranya tidak selalu harus diumumkan, namun demikian seandainya wilayahtersebut masuk wilayah banyak permasalahan biasanya pimpinan kurangyakin oleh karena itu disarankan untuk pengumuman dulu dengan biaya olehpemohon;Bahwa untuk pendaftaran tanah asetaset instansi memang ada aturantersendiri/spesialis yang tercantum dalam pasal 86 ayat 2 peraturan MenteriNegara Agraria
    disengketakan; Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah HukumTata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, makadiketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakanbatal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa,dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tersebut telah melakukan pelanggaran serius atas ketentuan UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
    (UUPA) dan peraturan pelaksananya,khususnya pembuatan peta, gambar ukur, dalam proses sertipikasi objek sengketa,oleh karenanya Tindakan Tergugat sebagai aparatur tata usaha negara, telahmelanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan,yakni: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA); (2) PP No. 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah; (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
351 — 320
  • Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 298/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
Terbanding/Tergugat II : Suwardi
Terbanding/Tergugat I : Ratna Wiharto
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
56 — 28
  • Pembanding/Penggugat : PT Era Karya Jatayumas
    Terbanding/Tergugat II : Suwardi
    Terbanding/Tergugat I : Ratna Wiharto
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI cq Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bank Danamaon Indonesia Tbk
    Kementrian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, diperbaikisehingga susunan para Tergugat menjadi Tergugat Ratna Wiharto, Tergugat11 Suwardi, dan Turut Tergugat PT Bank Danamon Indonesia Tbk.Menimbang, bahwa selain ada perubahan para pihak, KuasaPenggugat menyatakan ada perbaikan petitum gugatan yaitu :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 402/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 25 Oktober 2023 —
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Boyolali.
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Karanganyar.
35 — 0

  • Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Boyolali.
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Karanganyar.
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2019*/PN Psw
Tanggal 18 Nopember 2019 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BUTON sebagai Turut Tergugat;
115 — 0
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BUTON sebagai Turut Tergugat;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
120 — 65
  • HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    Dari Amar Putusan sebagaimana telah dikutip pada posita angka 5dimuka, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, PT CMNPharus melengkapi Berita Acara Pelaksanaan lEksekusi dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal50 ayat 4 huruf d dari Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan
    Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubahmenjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo.8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1999 jo.
    Peratuan Menteri Negara Agraria /KBPN No.3 tahun 1997 jo.
    AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIANKASUS PERTANAHAN YANG TIDAK RELEVAN DIJADIKAN DASAR UNTUKMEMBATALKAN OBYEK SENGKETA8.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 24-08-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
HERSON PATRICIA
Tergugat:
HADIYANTO MALLAWI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
80 — 37
  • Penggugat:
    HERSON PATRICIA
    Tergugat:
    HADIYANTO MALLAWI
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PALU Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 18 Februari 2019 — AGUSTINA AHMAD
Tergugat:
1.PT SINAR WALUYO
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
110 — 29
  • AGUSTINA AHMAD
    Tergugat:
    1.PT SINAR WALUYO
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg
Tanggal 26 September 2019 — Said Maluru
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
14 — 8
  • Said Maluru
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 06-04-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN KOTABARU Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Ktb
Tanggal 10 Juli 2023 — Putra Saijaan Membangun
Tergugat:
1.1 Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil Kementrian dan Tata Ruang Kalimantan Selatan Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru
2.KAMSUL DJABIR
48 — 38
  • Putra Saijaan Membangun
    Tergugat:
    1.1 Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kanwil Kementrian dan Tata Ruang Kalimantan Selatan Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru
    2.KAMSUL DJABIR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3445 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — TONGGO PANJAITAN, DKK lawan DJUNJUNGAN PANJAITAN dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQ KEPALA BADAN PEMERINTAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DKK
220 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TONGGO PANJAITAN, DKKlawanDJUNJUNGAN PANJAITANdanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KEPALA BADAN PEMERINTAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR, DKK
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 01-12-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 270/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 27 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat I : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat II : SITI NURHAYATI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ATR/KANTOR AGRARIA KABUAPTEN LOMBOK TIMUR
104 — 0
  • Pembanding/Penggugat : SUDIRMAN
    Terbanding/Tergugat I : MAIMUNAH
    Terbanding/Tergugat II : SITI NURHAYATI
    Terbanding/Tergugat III : KEPALA ATR/KANTOR AGRARIA KABUAPTEN LOMBOK TIMUR
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 11-05-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 57/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 24 Nopember 2015 — MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI YANG DAHULU KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
90 — 37
  • MININ BIN SAHI BIN UMUN BIN SINAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI YANG DAHULU KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN BLORA Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bla
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
FRANSISCUS XAVERIUS SUTAMTO
Tergugat:
TULUS SITOHANG, B.Sc
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
102 — 37
  • Penggugat:
    FRANSISCUS XAVERIUS SUTAMTO
    Tergugat:
    TULUS SITOHANG, B.Sc
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 12-07-2024 — Putus : 18-10-2024 — Upload : 18-10-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Nab
Tanggal 18 Oktober 2024 — Penggugat:
YOSINA RUMONDANG PANJAITAN
Tergugat:
SUMO REJO SAIDI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
15 — 0
  • Penggugat:
    YOSINA RUMONDANG PANJAITAN
    Tergugat:
    SUMO REJO SAIDI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 16-05-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 19-08-2024
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pwt
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penggugat:
KWEE KING SIONG
Tergugat:
JUNIARTI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
46 — 0
  • Penggugat:
    KWEE KING SIONG
    Tergugat:
    JUNIARTI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DAME Br SIRAIT, DKK lawan ROBINSON TAMBUNAN dan KEPALA DESA LUMBAN HUALA
69 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS AGUNG MANURUNG), dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ~ cqMENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBASAMOSIR, diwakili oleh Eduard Hutabarat, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,berkedudukan di Balige, dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT., S.H., dan kawankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan
    Nomor 1177 K/Pdt/2016Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dan dahululeluhur Para Termohon Kasasi hanya mempunyai hak numpang karang dilokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013;Bahwa menurut hukum adat termasuk hukum adat Batak sebagai theliving law in society, seseorang pemilik tanah dapat mengjijinkan oranglain mendirikan rumah di atas tanah pemilik tanah yang disebut sebagaihak numpang karang;Bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukumadat:Bahwa
    hukum agraria dan hukum adat tersebut berdasarkan asaspemisahan horizontal, bukan asas vertikal dalam bidang pertanahan;Bahwa dengan demikian pendirian rumah leluhur Para Termohon Kasasidi atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 tidak sertamerta melahirkan hak milik atas tanah dimana rumah tersebut didirikan,sehingga tanah bersertifikat Nomor 19 Tahun 2013 adalah milik ParaPemohon Kasasi sedangkan rumah yang berdiri di dalam areal tanahbersertifikat tersebut merupakan milik Para Termohon
    Kasasi:;Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baligejelasjelas telah menciderai hukum agraria dan hukum adat yang berlakudi Indonesia;Bahwa dalam fakta persidangan saat sidang lapangan terlihat jelasberdiri tugu lelunur Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPembanding/Para Tergugat asal) di areal tanah perkara.
    Juga sudah menjadiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa ruma gorga hanyadapat dimiliki oleh pemilik tanah atau sipukka huta, namun hukum adatyang masih berlaku ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti di tingkat pertama dan juga tingkat banding;Bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menyatakan bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam