Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil auditBPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanyaberisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaiandengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBIyang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) danPutusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang telahdikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.Sby, sebagai berikut:a.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang telahberkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewjsde) tanggal 21 Januari2014, yang menyatakan bahwa:Halaman 25 dari 92 halaman.

Bahwa kaidah hukum yang senada dengan putusanputusantersebut di atas, juga telah digunakan dalam Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKTtanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) dan Putusan PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUNJBI tanggal 21 Januari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde);9.

159/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2015(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor01/G/2015/PTUNBKL, tanggal 17 September 2015(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUNSBY, tanggal 28 Juli 2015 (fotokopisesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :72/G/2015/PTUNJKT, tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuaisalinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :22

/G/2013/PTUNJBI, tanggal 21 Januari 2014 (fotokopisesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 160/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 20 Februari 2014(fotokopi sesuai salinan resmi);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 3 September2014 (fotokopi sesuai salinan resmi);Halaman 78 dari 92 halaman.

Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Dati II Palembang.5 Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Dati IIPalembang.6 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Dati II Palembang.7 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Wilayah Kotamadya Dati IIPalembang.8 Kepala Bagian Perkotaan Sekretariat Wilayah Kotamadya Dati II Palembang.9 Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukarami.10 Lurah Kelurahan Alangalang Lebar.Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada perkara gugatan nomor :22

/G/2013/PTUN.PLG yang telah diputus pada tanggal 12 Desember 2013 diPengadilan Tata Usaha Negara Palembang, bahwa terungkap tanah Penggugatmenurutnya terletak di persil 8 dilihat dari Peta Rincik No. 31 yang dibuat olehBPN pada tahun 1993.Bahwa terungkap pula dipersidangan Persil 8 tersebut sudah dibebaskan olehTeam Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Tanah Kotamadya Palembangatas nama : Burhanudin, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat menarikBurhanudin sebagai pihak yang turut digugat agar

Oleh karena itu sudah jelas dan nyata bahwa untuk mengadiliperkara ini adalah kompetensi absolute peradilan umum bukan peradilan tatausaha negara. untuk itu mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan TUNmenolak atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidakdapat di terima.Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Peradilan TataUsaha Negara (PTUN) Palembang dengan register Nomor : 22/G/2013/PTUNPLG antara Ir. H.

Bahwa, hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN JambiNomor 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), serta Putusan PTUN Surabaya Nomor160/G/2013/ PTUN.SBY sebagai berikut:a.

Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari2014;Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN JambiNomor 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil AuditInvestigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifatinformatif dan tidak

Putusan PTUN Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Objek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapHalaman 46 dari 98 halaman.

Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor 22/G/2013/PTUN BJM. tanggal 11 Nopember 2013,7). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor50/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 26 April 2017, 8). Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Bjm tanggal 09 Maret2017.

No. 1437 K/PDT/2015, tanggal 22 Desember2016;Fotokopi sesuai Salinan resmi berupa salinan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin dalam perkara tata usaha Negara No.22/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 7 November 2013, antara H.Rusliansyah, Cahyadi Septianto, Padlansyah, Jailani Akhmad danMuhammad Nafiah sebagai Penggugat, melawan Kantor PertanahanKota Banjarmasin sebagai Tergugat dan PT .Sembada Maju Sentosa,PT.

Register: 173 PK/PDT/2018/X1/2017Pemohon Ho Hariaty;Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keteranganBerkekuatan hukum Tetap Nomor: W12 TUN3/PKR/677/2015/PTUN.BJM tertanggal 10 April 2015;Fotokopi sesuai salinan resmi Salinan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:32/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 3 April 2014;Fotokopi sesuai copnynya Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :22/G/2013/PTUN.BJM tanggal 7 November 2013;Fotokopi sesuai copnynya Surat pernyataanpenguasaan

;Berdarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi tergugatdan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2013/PTUN.Mdo, Tanggal 11 Februari2014 yang amarnya sebagai berikut:I.

Pembanding/Tergugat dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 69/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 12 Agustus 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada Tanggal 03 September 2014, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 22

/G/2013/P.TUN.Mdo, 22 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

Putusan Perkara No. 22/G/2013/PTUN.PLG tanggal 10 Desember 2013antara Ir. H. Frency Amin selaku Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Palembang selaku Tergugat .3. Putusan Perkara No. 21/G/2013/PTUN.PLG tanggal 31 Desember 2013antara Muhammad Yani selaku Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Palembang4. Putusan perkara No. 28/G/2013/PTUN.PLG 30 Januari 2014 antaraRatnawati (Tan A Bok) , Dkk selaku Pengugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Palembang selaku Tergugat.5.

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Peradilan TataUsaha Negara (PTUN) Palembang dengan register Nomor 22/G/2013/PTUN Plg., antara Ir. H.

(vide halaman 53 s.d. 54Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012) ;Bahwa kaidah hukum yang menyatakan bahwa laporan hasil auditBPKP bukan Keputusan TUN karena tidak bersifat individual (hanyaberisi informasi umum dan tidak mengikat) tersebut juga bersesuaianhalaman 37 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mksdengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yangsudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Putusan PTUNSurabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014, yang menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannyabaik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karenasuatu.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde);Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbanganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/ PUUX/ 2012 tanggal23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memilikikewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negaradalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangannegara yang dilakukan BPKP.

PTUN.Jkt, tanggal 9 Mei2017 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 219/B/2017/PT.TUN.Jkt, tanggal4 Oktober 2017 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.Jkt, tanggal17 Desember 2002 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 2Desember 2013 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi Nomor: 22

/G/2013/PTUN.Jbi, tanggal 21 Januari2014 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 20Februari 2014 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN.SBY,tanggal 3 September 2014 ;halaman 120 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks45.

Nomor 480 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa atas bukti 1 yang kami beri tanda (Ad Informandum 1) sudah diakuioleh Pihak Tergugat 1/Termohon Kasasi 1 dengan adanya Pembayaran atashakhak Para Penggugat dalam perkara Nomor 22/G/2013/PHI.PN.TPI, (AdInformandum 2) yang pada dasarnya bahwa Para Pemohon Kasasi samapersis perkaranya dengan perkara Nomor 22, sangat aneh apabila duaperkara yang sama diputus berbeda, dan hal sudah melanggar asas: SmiliaSmilibus (Untuk perkara yang sama, putusannya juga harus sama);Ketidakcermatan

telah mengajukan buktibukti berupa: Akte Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.PLG tanggal 20Nopember 2013 atas nama ASMADI bin KASIM; Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Nomor05/G/2013/PTUN.PLG tanggal 26 Pebruari 2014; Surat Pemberitahuan Telah Terima Berkas Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.PLG tanggal 3 Oktober 2013 dari Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan; Akta Permohonan Banding Nomor 05/G/2013/PTUN.PLG tanggal 22 Juli2013; Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 22

/G/2013/PTUN.PLGtanggal 19 Mei 2014; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 43/B/2014/PT TUNMDN; Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tertanggal 27 Agustus 2014; Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Plg. tertanggal9 September 2014; Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tertanggal 27 Agustus 2014; Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2013/PN.Plg tertanggal9 September 2014;Bahwa, buktibukti tersebut telah diserahkan sesuai hukum acara pidana,namun Judex Facti Tingkat Pertama

PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 22/G/2013/PTUN.BJM., tanggal 11 November 2013; 7). Putusan PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor: 50/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 26 April2017; 8). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 09 Maret 2017.

BaratTahun 2014;P3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 128/G/2011/PTUNBDG;==n =o nn nnn nnnBuktibukti tersebut sesuai dengan foto copyannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, pihak Terlawantelah mengajukan bukti surat berupa foto copi suratsurat yang bermeterai cukup, yangtelah disesuaikan dengan aslinya/fotocopyannya, buktibukti tersebut diberi tanda T 1sampai dengan T 12 dengan perincian sebagai berikut:T1 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 22

/G/2013/PTUNBDG tanggal 13 Maret 2013;T2 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 174/G/2013/PTUNBDG tanggal 6 Januari 2014;T3 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 176/G/2013/PTUNBDG tanggal 6 Januari 2014;T4 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 181/G/2013/PTUNBDG tanggal 13 Januari 2014;T5 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 178/G/2013/PTUNBDG tanggal 13 Januari 2014;T6 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor

Cipta Jaya Perkasa) beralih menjadi hubungan kerja denganTergugat I (PT.Pertamina Geothermal Energy);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHI.MDO.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014, yang menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapatLaporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa aquo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejakditerbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyekhukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yangdikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dantidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audittersebut sebagai dasar

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/P TUN. JBI 2nn2ennnnncenn cence cence cece ececenee11.

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014, yang menyatakan bahwa: Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporanhasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidakmempunyali akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baikterhadap Penggugat ataupun subyek hukum Iain, karena suatuHasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalahbersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untukmenjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar

Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI sebagaimana pertimbangan hukumnya telahdiuraikan secara rinci pada Eksepsi Huruf A di atas; 8.

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan putusan Tata Usaha NegaraJambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde), serta putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 160/G/2013/PTUN.SBY sebagai berikut:a.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jambi Nomor 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkanbahwa:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat laporanhasil audit investigatif yang menjadi objek sengketa a quo tidakmempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadapPenggugat ataupun subjek hukum lain, karena suatu hasil auditinvestigasi yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 242 K/TUN/2017Putusan Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.PLG tanggal 9 Juli 2013antara Asmadi Bin Kasim selaku Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Palembang selaku Tergugat.Putusan Perkara Nomor 22/G/2013/PTUN.PLG tanggal 10 Desember2013 antara Ir. H.

Bahwa Penggugat sebelumnyatelah mengajukan gugatan yang sama sebanyak 2 kali yaitu yang pertama diPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dengan register Nomor :22/G/2013/PTUNPLG tanggal 12 Desember 2013 para pihak Frency Amin(Penggugat), BPN Kota Palembang (Tergugat) dan Perum Perumnas(Intervensi) dengan amar putusan menyatakan bahwa Gugatan Penggugattidak diterima, gugatan yang kedua di pengadilan Negeri Klas 1A Palembangdengan register nomor 23/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 1 september 2014dengan

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG, halaman107);CcPutusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan obyek sengketa berupaLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011;Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor:22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:Menimbang

(Vide Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG,halaman 107).Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, denganobyek sengketa berupa Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Pengadaan Kapal 3 GT di Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran2011 (vide Lampiran IV Memori Kasasi).Dalam pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim PTUN JambiNomor: 22/G/2013/PTUN.JBI