dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akanHalaman 5 dari 7 Penetapan No.28/PDT.P/2018/PN.PSBdipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P1 berupa FotocopyFotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1312102401850001 atas namaRoyhat Lewin Purba dan Kartu Tanda Penduduk No. 1312106410840007 atasnama Lasmina Sidabariba yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dapatdiketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalur V Barat JorongJambak Nagari Koto

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanHalaman 6 dari 7 Penetapan No.28/PDT.P/2018/PN.PSBoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling

), dandisebutkan dalam Penjelasan pasal 56 ayat (1) yang dimaksuddengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yangditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada InstansiPelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;yang kesemuanya berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan,selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil dalam Register AktaPencatatan Sipil yang disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapatdisimpulkan, bahwa kewenangan

pengadilan negeri untuk mengeluarkanpenetapan atau putusan tersebut hanya terkait dengan datadata yangtertuang dalam Akta Pencatatan Sipil, sedangkan terkait dengan datadatayang tertuang dalam Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu TandaPenduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan adalah merupakankewenangan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1angka 7;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah mengenai penetapan penyesuaian nama yang tertulis di KartuKeluarga

bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Supardisebagaimana pada identitas yang lain yaitu ijazah, KTP serta paspor danbukan Hapid sebagaimana yang tertulis di KK;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan, diketahui namaPemohon yang tertulis salah adalah yang tertulis pada Kartu KeluargaNomor 7317211010140001 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 29Januari 2018 atas nama Hapid sebagai kepala keluarga (bukti P2);Menimbang, bahwa karena kewenangan

pengadilan negeri untukmengeluarkan penetapan atau putusan menurut Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubahdengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, hanya terkait dengan datadata yang tertuang dalam AktaPencatatan Sipil, maka penyesuaian nama Pemohon yang tertulis di KartuKeluarga (KK) sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, adalah bukanHal 6 dari 8 halaman, Nomor 18

Indramayu atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerahPengadilan Negeri Indramayu, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagianbesar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, makaberdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasaiatau

Indramayu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah PengadilanNegeri Indramayu, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkanketentuan Pasal 84 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanamenjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan

Sehingga bukti surat tersebut dapatdipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama

dari Karmo dengan Amanah; Bahwa Karmo telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 27Agustus 1993;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2019/PN Smrkontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan

No. 6 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat PerjalananLaksana Paspor tidak mengatur bahwa kesalahan pencatatan tanggal kelahirandalam Paspor adalah kewenangan Pengadilan Negeri, maka oleh karena itu jika adakesalahan adalah menjadi tanggungjawab Instansi yang menerbitkan untukmemperbaikinya;Menimbang, bahwa mengenai akta kenal kelahiran yang dimiliki Pemohonyang masa berlakunya dibatasi, maka untuk mendapatkan akta kelahiran PemohonharuSs mengurus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai

menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yangtidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Tanjung untuk memeriksa danmemberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pat.P/2019/PN TjgMenimbang, berdasarkan bukti surat P1 berupa Kartu Tanda PendudukNIK : 6309044107570052 atas nama Masliani dan P2 berupa Fotokopi KartuKeluarga No.6309042901090011 atas nama Kepala Keluarga Burhan, Pemohonpada saat ini bertempat tinggal di Desa Wayau RT.007, Kecamatan Tanjung,Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan,yang merupakan wilayahhukum Pengadilan

beralasan untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum edisi 2007 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU AdministrasiKependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapiorangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secarategas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalamperaturan perundangundangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yangsecara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonanHalaman 7 dari

Namun berdasarkan Pasal 1922KUHPerdata, dalam hal diperlukan dan keterangan dari saksi yang diajukanberkesesuaian dengan adanya suatu peristiwa, maka dapat digunakan sebagaipertimbangan dan kewaspadaan Hakim untuk persangkaan;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara

Sakarani dengan Kalus; Bahwa Sakarani telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 25Agustus 1984.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatankontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang

meinee Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan KePengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anakPemohon yang bernama JANNY ALDAR AHSYA dirubah menjadi ERSAe Bahwa saksi menerangkan perubahan nama anak Pemohon tersebut karenaAnak Pemohon Bernama JANNY ALDAR AHSYA tersebut sering sakitsakitan dan agar memberikan kepastian nama bagi anak pemohon dalammendaftar sekolah dan melamar pekerjaan; e Bahwa saksi menerangkan untuk perubahan/penggantian namatersebutadalah kewenangan

Pengadilan Negeri dan dapat terealisir dengan suatuDenetaPpan; = == 2= = nnn nn nn nan na nn nn nnn ne nnn ee nn ee nn cenceHalaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2017 / PN.

Blin Bahwa saksi menerangkan untuk perubahan/penggantian namatersebutadalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisir dengan suatuDENELADAN nen nnn nnn nnn nnn nnn manne nnn rr nnn ec re nnn nn nen nnn nnn nn nnnnnnnnn Bahwa saksi menerangkan perubahan nama anak Pemohon tersebut yangPemohon mohonkan agar menjadi sah berdasarkan Penetapan dari HakimPengadilan Negeri Batulicin yang diajukan dalam permohonan ini; Bahwa saksi menerangkan dengan pengesahan pengadilan memberikankepastian hukum

permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312102001/SURKET/02/110219/0002 atas nama Samuel Sembiring NIK1271072810830010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 11 Februari 2019, dansurat bukti P2 Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312102001/SURKET/02/110219/0001 atas nama Marni Elfrida

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan Sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman BaratHalaman 6 dari 8 Penetapan No.32/PDT.P/2019/PN.PSBuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor.1312102001/SURKET/01/190219/0002 atas nama RIKI PRANDE PANE, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pasaman Barat, dan surat bukti P2 berupa Fotocopy Kartu TandaPenduduk Nomor. 1312056708910004 atas nama RITA BEN AGUSTINA

permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal iniHalaman 7 dari 8 Penetapan No.32/PDT.P/2019/PN.PSBmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sahberdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan olehPenduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak

., Hakim pada Pengadilan NegeriSitubondo, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September2017, upaya perdamaiantersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsikewenangan absolut atas gugatan tersebut pada pokoknya gugatan Penggugatbukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo, tetapi KewenanganPengadilan Agama

Dengan demikian eksepsikewenangan absolut tersebut haruslah ditolak:Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yangtermuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, yanguntukringkasnyaputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadisatubagian yangtakterpisahkandenganputusani ni;Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakantidakadahalhal yangdiajukanlagi dan mohonputusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwaeksepsi ParaTergugat padapokoknyaadalahgugatanPenggugat bukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo

bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan diNitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ataukarena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimanaketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantuluntuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO

KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2016, bertempat di bertempat di rumah terdakwa Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan di NitikanUH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karenaPengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuanpada pasal 8&4 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantul untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi YUSUF WIBISONO aliasKUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan hargaRp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatasterdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFAI alias SINDIM

Karawang atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKarawang, namun karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besarsaksisaksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung,maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandunguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan,

Karawang atau setidaktidaknya pada tempatlain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namunkarena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian besar saksisaksi bertempattinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, maka berdasarkanketentuan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanawilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung untuk memeriksa danmengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakanNarkotika

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312052001/SURKET/02/210219/0003 atas nama JHON DRIM S DUHA, yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pasaman Barat Tangal 21 Februari 2019, dan surat bukti P2berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor1312052001/SURKET/02/210219/0004 atas nama DELIANA HALAWA yangdikeluarkan

Pasaman Barat :Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Muba atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu, denganterangterang dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang yang mengakibatkan lukaluka dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas berawalketika korban Jhoni Sitepu sedang mengambil air disumur milik paraterdakwa, kemudian terdakwa menegur korban dengan perkataanSudahlah kamu ngambek banyu tempat

Muba atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sekayu, telahmelakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukanpara terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas berawalketika korban Jhoni Sitepu sedang mengambil air di Sumur milik paraterdakwa, kemudian terdakwa menegur korban dengan perkataanSudahlah kamu ngambek banyu

Sehingga bukti surat tersebut dapatdipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama

dari Karmo dengan Amanah; Bahwa Amanah telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 27Maret 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 550/Padt.P/2019/PN Smrkontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan

Oleh karena itu Penyelesaian SengketaPerkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan BPSK.Sebab BPSK hanya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luarPengadilan;Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 651K/Pdt.SUSBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah AgungNomor 274 K/Pdt.SUSBPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 18 November2014 yang menyatakan BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam

memeriksadan mengadili hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang apabila terjadiwanprestasi menjadi kewenangan Pengadilan Umum;Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Penyelesaian SengketaKonsumen Perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK.Dengan demikian putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor9018888414 tidak dapat dipertahankan lagi, mohon dibatalkan atau sekurangkurangnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;Halaman 2 dari 9 hal.

pemeriksaan permohonan initidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatupenetapan) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut puladipertimbangkan dalam penetapanTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akandipertimbangkan mengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Baratuntuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ;Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P1berupa Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk No. 1312010407710003 atasnama BAJI DUHU HULU, dan Kartu Tanda Penduduk No. 1312014806830002atas nama MADALENA GEA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan suratbukti P2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama BAJI DUHU HULU,Nomor: 1312011901110004

Pasaman Barat ;Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon iniadalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan sakisaksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohontersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal inimerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima,memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan ParaPemohon ;5Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yangsah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkanoleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinanpaling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yangtidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksadan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, berdasarkan bukti surat P1 Pemohon berupa Kartu TandaPenduduk NIK 3506164202530002 atas nama Triningsih pada saat inibertempat tinggal di Dusun Bolowono RT. 003 RW. 006 Desa Wonokerto,Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, yang merupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan NegeriKabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapanterhadap

hukum dan beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU AdministrasiKependudukan tidak diatur tentang Penetapan dua nama atau lebih tetapiHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gprorangnyasama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secarategas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;Menimbang, bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalamperaturan perundangundangan akan tetapi bukan merupakan permohonanyang secara tegas dilarang maka dalam rangka

Bahwa menurut Judex Facti, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, perubahan nama didalam ketentuantersebut hanya berlaku untuk perubahan nama kecil yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan ganti namayang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama keluarga yangpukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;3.2.

No. 2713 K/Pat/2012Tahun 2006, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ditempat tinggalPemohon, in casu Pengadilan Negeri Tabanan;Bahwa berdasarkan atas dasar itu, jelaslah Judex Facti telah salahmenerapkan/menafsirkan hukum, khususnya tentang kewenangan untukmemeriksa dan memberikan penetapan perubahan/penggantian namakeluarga yang menyangkut hukum formil;Bahwa demikian juga, Judex Facti telah salah atau setidaktidaknya kelirumenerapkan ketentuanketentuan yang bersifat materiil di dalam Penetapana