padahal bukti T.10 dan 1.12 tidak ada kaitannya denganP.3 dan P.6 ;P.3 adalah Sertifikat Hak Pakai No. 146 atas nama Yayasan MasjidBaiturrahman Panaikang (Penggugat / Pemohon Kasasi), P.6 adalahakta pendirian Yayasan Nurul Islam No. 52 Tahun 1980, sedang buktiT.12 adalah akte pendirian Yayasan Nurul Islam Attaqwa No. 596tahun 2006, P.3P.6 jelas sekali tidak ada kaitannya dengan bukti7.12. kalau bukti T. 10 bukti pengangkatan ilegal, akan diuraikansecara tersendiri ;Bahwa Judex Facti menilai bukti P.4 pembubaran

Yayasan Nurul Islambertentangan dengan Pasal 6268 UndangUndang No. 16 Tahun2001, itu keliru, karena pengurus Yayasan Nurul Islam sisa 3 (tiga)Orang dan yang lainnya sudah pada meninggal, yang 3 (tiga) orangtersebut bermusyawarah / bersepakat karena tidak mampu lagimengurus Yayasan Nurul Islam sehingga tujuan dan maksud yayasantidak tercapai, mereka sepakat membubarkan Yayasan Nurul Islamdan menyerahkan kekayaan Yayasan pada Yayasan lain yangmempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu Yayasan MasjidBaiturrahman

., tentang PernyataanKeputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Pembina Universitas TritunggalSurabaya, yang isinya adalah : Menyerahkan pengelolaan dan manajemen operasional UniversitasTritunggal Surabaya serta izin dan seluruh aset Yayasan PembinaUniversitas Tritunggal Surabaya kepada Penggugat ; Akan dilakukan penggabungan/peleburan Yayasan PembinaUniversitas Tritunggal Surabaya dengan Penggugat dan selanjutnyakepengurusan dilanjutkan oleh pengurus Penggugat, serta akandilakukan pembubaran Yayasan

,tentang Pembubaran Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya,Halaman 7 dari73 halaman Putusan Nomor : 76/G/2016/PTUNJKTyang sejak itulah sekaligus Yayasan Pembina Universitas TritunggalSurabaya menyerahkan aset dan semua kegiatan usahanya termasukmenyerahkan penyelenggaraan Universitas Tritunggal Surabaya kepadaPenggugat ;Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan peralihan izin penyelenggaraandan pengelolaan Universitas Tritunggal Surabaya dari Yayasan PembinaUniversitas Tritunggal Surabaya kepada

Yayasan Pembina UniversitasTritunggal Surabaya, yang isinya pada intinya adalah : Menyerahkan pengelolaan dan manajemen operasional UniversitasTritunggal Surabaya serta izin dan seluruh aset Yayasan PembinaUniversitas Tritunggal Surabaya kepada Penggugat ;Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor : 76/G/2016/PTUNJKT Akan dilakukan penggabungan/peleburan Yayasan PembinaUniversitas Tritunggal Surabaya dengan Penggugat dan selanjutnyakepengurusan dilanjutkan oleh pengurus Penggugat, serta akandilakukan pembubaran

Yayasan Pembina Universitas TritunggalSurabaya ;os Bahwa sejak tahun 2000 telah memang terjadi sengketa antar duakepengurusan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, yakni : Kepengurusan berdasarkan (versi/kubu) Akta Nomor 7, tanggal 31Maret 2000 yang dibuat Notaris Djirim Abdullah, S.H., yakni Drs.Samidjo Koesoemohadi, S.H. dan kawankawan, melawan ; Kepengurusan berdasarkan (versi/kubu) Akta Nomor 1, tanggal 1 April2000 yang dibuat Notaris Kosidi Wirjohardjo, S.H., yakni SoedijonoDjojosuwito

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Salinan Akta Pembubaran Yayasan Pembina UniversitasTri Tunggal Surabaya (YPUTS), Nomor 6, tanggal 3 Juli2003, dibuat dihadapan H.M. Soetjipto, S.H., Notaris diSurabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Turunan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BadanPendiri Yayasan Pendidikan Gama Cendekia, Nomor03, tanggal 17 September 2008, dibuat dihadapanNyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H., Notaris diSurabaya. (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Perjuangan Majasem Kota Cirebon dimana Terdakwa selakuPembina memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penentu keputusan dalamsetiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Yayasan, memutuskan mengenaiperubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan AnggotaPengurus dan Anggota Pengawas, menetapkan kebijakan umum Yayasanberdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, mengesahkan program kerja danrancangan Anggaran Tahunan Yayasan yang disiapkan oleh pengurus,menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran

Yayasan,mengesahkan Laporan Tahunan dan menunjuk Likuidator dalam hal Yayasandibubarkan.

yayasan, mengesahkan laporan tahunandan menunjuk likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;Bahwa dasar pendirian dari Yayasan Pendidikan Kesehatan dan PelayananMedis Dharma Husada Cirebon adalah Akta Notaris No. : 25 tanggal 07Desember 2011 dan SK MENHUKHAM RI No. : AHU332.AH.01.01 TAHUN2012 dan kantornya berada di JI.

Perbuatanmanipulasi TERGUGAT juga disaksikan oleh saksi yang dihadirkan terkaitpenetapan pembubaran Yayasan AJHilaal oleh Pengadilan negeri Ambon yakniSaudara Mohammad Samalehu yang setiap saat mendampingi TERGUGATdalam pengurusan pengembalian tanah a quo di depan Komisi A DPRD Malukudan Pemprov Maluku, (Bukti P5) ;10.Bahwa tindakan manipulasi tersebut juga dapat dibuktikan dengan dasardasarpenyerahan sesuai Dokumen Surat No. 593.2/07//2012 yang mana pada poin 1dan 2 yang menerangkan sebagai berikut

(Tergugat) ; Bahwa yang lebih dulu diberitakan adalah penjualan AsetAset Yayasan AlHilaalkemudian baru Pembubaran Yayasan AlHilaal belakangan ; Bahwa saksi tahu salah satu Anggota Pembina meninggal yaitu Efendy Bahalwan; Bahwa salah satu Anggota meninggal lebih duluan dan undangan rapat anggotadengan 5 (lima) orang belakangan ; Bahwa dalam pengurusan Yayasan AlHilaal, Hadi Basalamah sebagai KetuaUmum, Umar Atamimi, SH.

RAVIAH AMBON ;SALEM BASALAMAH ; Bahwa saksi tidak dengar dalam rapat Pembina tentang pembubaran Yayasan AlHilaal ; Bahwa belakangan ini baru saksi dengar kalau ada Yayasan AlHilaal ada jugaYayasan Wakaf AlHilaal ; Bahwa yang saksi dengar Yayasan Wakaf AlHilaal duluan kemudian barupembubaran Yayasan AlHilaal ; Bahwa proses pemecatan sah apabila yang hadir saat itu 2/3 dari jumlah anggotayang hadir ; Bahwa saksi sebagai Sekretaris Umum Yayasan AlHilaal sejak tahun 1997 ; Bahwa Asetaset Yayasan AlHilaal

dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai Akta Perubahan Nomor : 04 tanggal 16 Oktober2009 (Bukti P.3 dan T 8), bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Ketua I BidangPendidikan, yang kemudian sudah dipecat sesuai bukti P.10, dan dengan telahdikabulkannya Petitum Nomor : 3 tersebut maka bahwa Tergugat tidak memilikikapasitas / kewenangan dan alasan untuk mengajukan permohonan PenetapanPembubaran Yayasan AlHilaal dan di dalam salah satu pasalnya disebutkan pulabahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan pembubaran

Yayasan A1Hilaal adalah Dewan Pembina ;Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan parasaksi Hadi Basalamah, Bedy Misfir dan Frangky Supardi yang menerangkan bahwasampai saat ini Dewan Pembina tidak pernah membubarkan Yayasan AlHilaal dansampai saat ini Yayasan AlHilaal masih eksis ;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mendalilkan di dalam suratjawabannya bahwa Yayasan AJHilaal ini sudah lebih dari 1 (satu) tahun sejakberlakunya UndangUndang Yayasan Nomor 28 tahun 2004

Tegal;

Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan IslamiyahAmanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuatoleh Notaris H. Wagiyanto,S.T,S.H,M.Kn;6). Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal 21Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantrensalafiyah Amanatul Maway Al Mi'roj dibubarkan/ditutup yangHalaman 2dari 49 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Slwditandatangani oleh KH. MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPSAmanatul Maway Al Miroj;7).

Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan IslamiyahAmanatul Maway Al Miroj Nomor: 40 tanggal 23 Januari 2017 yang dibuatoleh notaris H. WAGIYANTO,S.T.,S.H.,M.Kn;6. Fotocopi Surat Nomor: 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal 21 Maret2017 perihal Pemberitahuan bahwa Pondok Pesantren SalafiyahAmanatul Maway Al Miroj dibubarkan/ditutup yang ditandatangani olehKH.MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPS Amanatul Maway Al Miroj;7.

Tegal;Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah AmanatulMakway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H.Wagiyanto,S.T,S.H,M.Kn;Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal 21 Maret 2017perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantren salafiyah Amanatul MawayAl Mi'roj dibubarkan/ditutup yang ditandatangani oleh KH.MAKMUNUDDINselaku Pimpinan PPS Amanatul Maway Al Miroj;Asli Buku Laporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar PondokPesantren Salafiyah Tingkat

Tegal; Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan IslamiyahAmanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat olehNotaris H.

;Bahwa padahal menurut hukum, sebuah yayasan itu memang dapatdibubarkan oleh Pengadilan Negeri, dan pembubaran Yayasan YPMIIlmemang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, bukanpembubaran biasa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar YPMIIPasal 14:Bahwa bahkan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 junctoUndang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 62 pundiatur pula tentang pembubaran yayasan oleh pengadilan.

Penggabungan dan pembubaran Yayasan dan ; i.

Menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukummengikat Akte Pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret2013, Surat Pernyataan Pengembalian Tanah, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah dari Tergugat IX dan setiap suratdan bukti hak yang dimiliki Tergugat Tergugat atas tanahterperkara yang sifatnya merugikan Penggugat ;4. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di JI. Sei Arakundo,Kel. Sei Sikambing D, Kec.

yayasan;b. penyelesaian asetc. halhal yang timbul dalam rapat.Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 rapat pengurusyayasan dilaksanakan dan terhadap hasil rapat dituangkan dalamHalaman 23 dari 59Putusan Praperadilan Nomor 82/Pid.Pra/2019/PN MdnAkta Nomor 26 tanggal 28 Maret 2013 perihal berita acara rapat yangdibuat dihadapan TRI YANTY PUTRI, SH selaku Notaris, salah satukeputusan rapat adalah terhadap Yayasan Pesantren Putri/RumahSakit Bersalin Islam telah dibubarkan dan seluruh penyelesaian

Pengembalian tanah dibuat dalam bentuk suratpernyataan pengembalian tanah dari pihak yayasan kepadaMUCHLIS yang merupakan ahli waris MARDIAH NURDIN HASJIM,sesuai Waarmerking Notaris TRI YANTY PUTRI, SH Nomor: 240 / W /Ill / 2013 tanggal 27 Maret 2013.Bahwa sebelum adanya pembubaran yayasan dan pengembaliantanah kepada ahli waris MARDIAH NURDN HASJIM (Nasution), padatahun 2011 telah terjadi sengketa perdata antara MUSTAFA SALIMdengan Yayasan Pesantren Putri/Rumah Sakit Bersalin Islam denganNomor Perkara

Dari sejak tanggal surat ini diperbuat pihak pertama tidak berhaklagi atas tanah dimaksud, yang berhak adalah sepenuhnya pihak kedua(Jajasan Pembangunan Asrama Puteri/Rumah Sakit Bersalin Islam), hal inimembuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta kekayaan Yayasan ;Menimbang, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri ataskekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentudibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;Menimbang, bahwa tentang Pembubaran

Yayasan telah diatur secarategas dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimanadiubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan bubar karena : Jangka waktu yang ditetapkan dalam a anggaran dasar berakhir; Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam aggaran dasar teelahtercapai atau tidak tercapal; Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengaalasan: 1).

Katong Tranggono, MM. oleh karena itu daridakwaan tersebut;Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkatdan martabatnya seperti semula;Menetapkan barang bukti berupa :1)Foto copy Akte penegasan kepemilikan dan penyerahan tanah danproyek perumahan di Desa Sogaten Madiun, dari Koperasi karyawanBina Sejahtera kepada Yayasan Taman Pendidikan Rohani;Foto copy Akte persetujuan dan kuasa menjual dari YTPR ke Koperasikaryawan Bina Sejahtera di Malang;Foto copy Akte Pembubaran Yayasan

Untuk itu maka pembubaran Yayasan AIHilaal adalah kewajiban menurut hukum yang berlaku dan parakeputusan Pengadilan Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.AB patutdipertahankan dan dinyatakan mengikat ;Halaman 17 dari 42 Putusan No. 11/Pdt/2014/PT.AMB.3.6.

diperbaiki khusus mengenai pertimbangan tentangpetitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada angka 2 yangmenuntut supaya Pengadilan menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatanhukum Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2013/PN.AB, tertanggal 31 Januari 2013 ;Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P 3 sama dengan bukti T 8yaitu berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan AlHilaal Nomor : 04tanggal 16 Oktober 2009 tidak memberikan kewenangan kepada PengurusYayasan AlHilaal mengajukan permohonan pembubaran

yayasan AlHilaal kePengadilan Negeri, karena yang berwenang Pembina Yayasan AlHilaalsebagaimana ditentukan dan diatur dalam bukti P 3 dan bukti T 8 yaituAkte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan AlHilaal Nomor : 04 tanggal 16Oktober 2009 pasal 9 ayat (2) a bahwa Pembina berwenang menetapkankeputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan dan pasal 71ayat (4) UndangUndang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan yang

JoesoefMoestopo, selalu teguh dengan tegas disebutkan bahwa :Perubahan Anggarandasar atau Pembubaran Yayasan ini ... dan seterusnya ... hanya dapat dilakukan dengan Persetujuaan suara yang terbanyak dalam RAPATKETURUNAN dari almarhum Profesor Doktor Moestopo, dan jika ... danseterusnya...

Pst.MENJALANKAN KEWAJIBAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI KETUA, MAKAPERUBAHAN ANGGARAN DASAR ATAU PEMBUBARAN YAYASAN INI ...DAN SETERUSNYA ..HANYA DAPAT DI LAKUKAN DENGANPERSETUJUAN SUARA YANG TERBANYAK DALAM "RAPATKETURUNAN" DARI ALMARHUM PROFESOR DOKTOR MOESTOPO...

Penghadap Drg JOSEPH MARIA JOESOEF tersebutmempunyai hak untuk mengubah Anggaran DasarYayasan sedang untuk pembubaran Yayasan harusdengan persetujuan dari seluruh Anggota keturunan dariProf Dr Raden Moestopo;2.

Penghadap Drg JOSEPH MARIA JOESOEF MOESTOPOtersebut mempunyai hak untuk mengubah AnggaranDasar Yayasan dengan persetujuan tertulis dari NyonyaRaden Ayu SOEPARTIEN MOESTOPO secara tertulis,sedang untuk pembubaran Yayasan harus denganpersetujuan dari seluruh Anggota keturunan dari Prof DrRaden Moestopo;.

Penghadap Drg JOSEPH MARIA JOESOEF tersebut mempunyai hak untukmengubah Anggaran Dasar Yayasan sedang untuk pembubaran Yayasan Halaman 199 dari 255 Putusan Nomor : 649/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Pst.harus dengan persetujuan dari seluruh Anggota keturunan dari Prof DrRaden Moestopo;2.

Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IVtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan perubahan Yayasan KSPPM menjadi PerhimpunanKSPPM tidak sah menurut hukumMenyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara inisah dan berhargaMemerintahkan Badan Pendiri Yayasan KSPPM berdasarkan ADdan ART Yayasan KSPPM untuk membentuk Tim Auditor Independenuntuk melakukan Pemeriksaan Keuangan atas harta dan kekayaanYayasan KSPPM;Memerintahkan Badan Pendiri Yayasasn KSPPM untukmembentuk Panitia Pembubaran

Yayasan KSPPM berdasarkan AD danART Yayasan KSPPM;Menghukum Para Tergugat untuk membayar biayabiaya yangtimbul dalam perkara ini sejumlah Rp.889.000, (delapan ratus delapanpuluh sembilan ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selebihnyaDalam Rekonpensi:Tentang Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat dr/Penggugat dk;Tentang Pokok Perkara:Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapatditerimaHalaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN TrtMenghukum Penggugat dalam Rekonpensi

Tinggi Medan Nomor: 254/PDT/2007/PTMDN tanggal 17Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Trt12.1314.Desember 2007 jo putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor:1268K/PDT/2009 tanggal 6 Oktober 2010 maka tidak ada kekuatan untukmengeksekusi atas objek perkara yang disita oleh Pengadilan NegeriTarutung;Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaKSPPM/KELOMPOK STUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSAMASYARAKAT tentang Bab XV Pembubaran Pasal 16 ART menyebutkan Apabila terjadi pembubaran

Yayasan KSPPM/KELOMPOK STUDI DANPENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT atas hasil keputusanRapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM/KELOMPOK STUDI DANPENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT serta segala perhitungantelah diselesaikan, maka harta kekayaan Yayasan KSPPM/KELOMPOKSTUDI DAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT dihibahkankepada LembagaLembaga Gereja, LembagaLembaga Masyarakat yangditentukan Rapat Badan Pendiri Yayasan KSPPM/KELOMPOK STUDIDAN PENGEMBANGAN PRAKARSA MASYARAKAT..Bahwa dengan untuk itu maka Penggugat

Nomor 3777K/Pdt/1989 (foto copy sesuai dengan asili) (P2); Salinan Akta Pendirian Yayasan Kebun Binatang (foto copy sesuaidengan asli); (P3); Surat Pernyataan Pembubaran Yayasan Kebun Binatang (foto copysesuai dengan asli) (P4); Surat Pernyataan Menempati Tanah (asli); (P5).b.SAKSI SAKSI:1. Jamaluddin bin Arifuddin Donggeng, Lahir di Ujung Pandang, tanggal11 Agustus 1967, swasta, alamat Jalan Agussalim Nomor 60Sungguminasa, Kabupaten Gowa.

., tentang Berita Acara/Risalah RapatPembina Luar Biasa Pembubaran Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin;Fotocopy legalisir Akta Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat diNotaris Yulius Anwar, S.H., tentang Serah Terima Kekayaan SisaHasil Likuidasi Yayasan;Fotocopy legalisir Akta Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2010 yangdibuat di Notaris Yulius Anwar, S.H., tentang Pelepasan Hak AtasTanah;Fotocopy legalisir Akta Nomor 05 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat diNotaris Yulius Anwar, S.H., tentang Berita

., tentang Berita Acara/Risalah RapatPembina Luar Biasa Pembubaran Yayasan Pembangunan PendidikanMuslimin;Fotocopy legalisir Akta Nomor 10 tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat diNotaris Yulius Anwar, S.H., tentang Serah Terima Kekayaan SisaHasil Likuidasi Yayasan;Fotocopy legalisir Akta Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuatdi Notaris Yulius Anwar, S.H., tentang Pelepasan Hak Atas Tanah;Fotocopy legalisir Akta Nomor 05 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat diNotaris Yulius Anwar, S.H., tentang Berita

SalehLatuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi untuk mengurusHalaman 6 dari 84 Putusan Nomor : 28/Pdt.Plw/2016/PN Amb15.16.pembubaran Yayasan Darussalam yang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet denganAkte Notaris Nomor. 15 Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnyaberdasarkan UU RI Nomor. 16 Tahun 2001 jo UU RI Nomor. 28 Tahun 2004 dan PPNomor. 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor. 01 Tahun 2008 tanggal 6Oktober 2008, dan atas dasar Surat Kuasatersebut maka

Bahwa, selanjutnya dalam Bab X Pasal 62 UU RI Nomor. 16 Tahun 2001 TentangYayasan, diatur tentang Pembubaran Yayasan yang berbunyi :Yayasan bubar, karena :a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; eec. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkanalasan:1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;2).

Dan menurut keterangan Kepala Biro Hukum bahwa SuratPenyerahan tersebut sudah dibuat atas nama Yayasan AlHilaal Ambontetapi Tergugat tidak mau menandatangani Surat Penyerahan a quo.Perbuatan manipulasi Tergugat juga disaksikan oleh saksi yang dihadirkanterkait penetapan pembubaran Yayasan AlHilaal oleh Pengadilan NegeriAmbon yakni Saudara Mohammad Samalehu yang setiap saatmendampingi Tergugat dalam pengurusan pengembalian tanah a quo didepan Komisi A DPRD Maluku dan Pemprov Maluku (bukti P5);Bahwa

pendidikan diMaluku, pada khususnya dan nasional pada umumnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, JudexFacti Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan NegeriAmbon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pdt.P/2013/PN.ABtanggal 31 Januari 2013, bukanlah produk Pengadilan Negeri yang voluntairkarena menyangkut pembubaran

Yayasan Al Hilaal, yang seharusnyaHal. 28 dari 30 hal.

Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khususdengan Hak Substitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalamyang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor 15Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UURI Nomor 16 Tahun 2001 jo UU RI Nomor 28 Tahun 2004 dan PP Nomor63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor 01 Tahun 2008tanggal 6 Oktober 2008, dan atas dasar Surat Kuasa tersebut makaPenerima Kuasa DR. Ir. Hi. M.

atas, maka dalilTerlawan (Penggugat) yang menyatakan Yayasan Darussalamberdasarkan Akte Pendirian Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008secara yuridis telah bubar atau tidak ada, dan tidak berfungsi lagi adalahtidak benar dan sangat bertentangan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2001jo UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan PP Nomor 63Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UndangUndang Tentang Yayasan ;Bahwa, selanjutnya dalam Bab X Pasal 62 UU RI Nomor 16 Tahun 2001Tentang Yayasan, diatur tentang Pembubaran

Yayasan yang berbunyi :Yayasan bubar, karena :a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;b. tujuaan Yayasan yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar telah tercapaiatau tidak tercapai ;c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapberdasarkan alasan :1).

Pasal 70 UndangUndang tersebut yang mengatursebagai berikut :(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun;(2) Selain pidana pinjara, anggota organ yayasan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupakewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yang dialihkanatau dibagikanMenimbang, bahwa pengalihan kekayaan asset yayasan hanya dapatdialinkan apabila terjadi pembubaran

yayasan kepada yayasan lain yang memilikimaksud dan tujuan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan;Menimbang, bahwa perjanjian atau kesapakan internal organ yayasan,yang bermaskud mengalihkan kekayaan yayasan, langsung atau tidak langsungbertentangan dengan Pasal 5 UndangUndang Yayasan, dengan demikianperjanjian Kesepakatan Bersama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesiatanggal29 Juni 2012 tersebut

Bahwa secara hukum pembubaran Yayasan No. 26tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan TryYanty Putri ic.

.@ Demikian pula alasan pembubaran Yayasan lama karenasemua pengurus telah meninggal dunia, adalah faktayang tidak benar, sebab Hj. Siti Rona masih hidup(berumur 90 tahun) sebagai Pengurus (Komisaris) danPengurus lainnya pun masih hidup. Yayasan PesantrenPutri Rumah Sakit Bersalin Islam (Akte Nomor 3 Tahun1967) ;Halaman 27 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUNMDN.dengan sengaja tidak diundang oleh Tergugat tersebutuntuk memuluskan tujuannya ;9.

Mardiah Nurdin Hasjim yaitu Muchlis (Vide Bukti TII.Int.2);Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 didirikan Yayasan berdasarkanAkta Pendirian Yayasan Nomor: 40 yang dibuat dihadapan NotarisRosniaty Siregar di Medan, dengan nama Yayasan Asrama Putri danRumah Sakit Bersalin Islam (Vide Bukti T.II.Int14);Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang pada pokoknya menyatakan bahwaAkta Pembubaran Yayasan No. 26 tanggal 28 Maret 2013, SuratPernyataan Pengembalian Tanah, Surat

permohonan fatwa diajukanoleh para advokat dari Lembaga Advokasi Umat Islam MUI ProvinsiSumatera Utara perihal status pendirian Yayasan asrama Putri dan Rumahsakit Bersalin Islam yang pada bagian memperhatikan surat keputusantersebut Akta yang diperhatikan sebagai dasar penerbitan adalah aktapendirian Yayasan asrama Putri dan Rumah sakit Bersalin Islam Nomor 40Tanggal 31 Oktober 2014 yang tidak mempunyai kaitan dengan objeksengketa a quo karena merupakan yayasan yang baru terbentuk setelahdilakukan pembubaran

Yayasan atas nama Jajasan Asrama Puteri Islam/Rumah Bersalin berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Djuli 1967yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di Medan;Menimbang, bahwa akte kesaksian (Testimoni) yang juga dijadikandasar dalam penerbitan Surat Keputusan Majelis Ulama IndonesiaSumatera Utara yaitu Akte Kesaksian nomor 10 dari Nona InsinyurRasimah (vide bukti P17.b), Akte Kesaksian nomor 12 atas nama NyonyaKasma Sari Dalimunthe (vide bukti P17.c), dan Akte Kesaksian nomor 13Nyonya Syarifah