Suprapto,Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan luas bidang1 (satu) 935 M2 sesuai sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 00060/KelurahanPunggolaka berasal dari pemecahan Hak Milik No. 1328/Kelurahan Tobuha yangdiuraikan dalam gambar situasi No. 935/199 dan bidang 2 (dua) Dengan luas2.717 M2 sesuai sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 00061/Kelurahan Punggolakaberasal dari pemecahan Hak Milik No. 1328/Kelurahan Tobuha yang diuraikandalam gambar situasi No. 935/1997 dengan batasbatas

Suprapto, Kelurahan Punggolaka, KecamatanMandonga, Kota Kendari, dengan luas bidang 1 (satu). 935 M2 sesuai sertifikat hakmilik (SHM) Nomor : 00060/Kelurahan Punggolaka dan luas bidang 2 (dua). 2.717M2 sesuai sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 00061/Kelurahan Punggolaka denganbatasbatas sebagai berikut :Bidang 1 (satu).UTARA berbatas dengan Agustus.TIMUR berbatas dengan LUTER TINGKANO dan H. LATAMA.SELATAN berbatas dengan HJ.

Bahwa pada saat sidang pembuktian Terbanding / Penggugat telah mengajukanalat bukti tertulis tertanda P 1 berupa foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 00060 /Kelurahan Punggolaka dan bukti tertulis tertanda P2 berupa foto kopi SertifikatHak Milik No. 00061 / Kelurahan Punggolaka ( vide putusan halaman 10 11 );Bahwa para Pembanding / para Tergugat telah menanggapi kedua alat buktitertanda P. 1 dan tertanda P. 2 tersebut dalam kesimpulan (vide putusan hal. 10 11) yang menurut para Pembanding / para Tergugat

13828 / Kelurahan Tobuuha, yaitu Ruhaya Asli ( Asli suami Hj.Ruhaya ), berarti yang memohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanahsengketa adalah Asli, namun dalam sertifikat Hak Milik No. 1328 / KelurahanTobuuha tertulis Ruhaya Asli berupa gabungan nama suami isteri (Ruhayadan asli); kKemudian sertifikat Hak Milik No. 1328 / Kelurahan Tobuuha tersebutdipecah menjadi dua yaitu pertama sertifikat Hak Milik No. : 00060 / KelurahanPunggolaka ( vide bukti P1 ), kedua sertifikat Hak Milik No.: 00061

Putusan Nomor 24/PDT/2018/PT KDIPunggolaka, dan sertifikat Hak Milik No. : 00061 / Kelurahan Punggolakakeduanya atas nama Hj.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 1993, TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill danTERGUGAT IV, telah mengeluarkan sertifikat HAK MILIK atas namaTERGUGAT , dengan nomor ; 00061, tertanggal 10 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Il di Tanjung Pinang. Yang tidak jelas tentangpersil lahan milik TERGUGAT I.6.

Gugatan kabur (obscuur libel):Bahwa objek perkara dalam gugatan PENGGUGAT tidak jelas.Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan akibatditerbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00061 sehinggaPENGGUGAT mengalami kerugian. Namun pada kenyataannya letaktanah terperkara bukanlah sebagaimana dimaksud dalam SertifikatHak Milik No. 00061, melainkan tanah terperkara terletak di dalamSertifikat Hak Milik No. 156.

Gugatan Kabur.a.Bahwa luas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat dari lahangarapan dengan luas panjang 150 M2 X lebar 80 M2 = 12.000 M2;Sedangkan objek gugatan dalam surat gugatannya yaitu Hak Milik No.00061 Kel.

Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan.a.Bahwa objek gugatan yaitu Hak Milik No. 00061 Kel.

Bahwa Hak Milik No. 00061 Kel. Tebing Gambar Situasi No. 967/93/R atasnama Samser telah sesuai dengan aturan yang berlaku :a. UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah,c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah,d.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86998/PP/M.XA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2074/WPJ.04/2015 tanggal 14 September 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00061

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2074/WPJ.04/2015 tanggal 14September 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor: 00061

OBJEK GUGATANSertipikat Hak Milik Nomor 00149, Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro,Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tanggal penerbitan 08 Mei 2020,dengan surat ukur Nomor : 00061/Bulusari/2020 tanggal 27 Maret 2020, denganHalaman 3 Putusan Nomor : 41/G/2021/PTUN.SBYLuas 4.740 M*atas nama Usman, Sariyatik, Samsul Arifin dan Purdiyanto (Untukselanjutnya disebut objek sengketa)ll. KEWENANGAN MENGADILI1.

berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku bersifat konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdataSertipikat Hak Milik Nomor 00149, Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro,Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tanggal penerbitan 08 Mei2020, dengan surat ukur Nomor : 00061

:Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkatpertamaTENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN1.Bahwa objek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00149,Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, ProvinsiJawa Timur tanggal penerbitan 08 Mei 2020, dengan surat ukur Nomor :00061/Bulusari/2020 tanggal 27 Maret 2020, dengan Luas 4.740 M?

PETITUM/TUNTUTAN1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00149,Desa Bulusari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, ProvinsiJawa Timur tanggal penerbitan 08 Mei 2020, dengan surat ukur Nomor :00061/Bulusari/2020 tanggal 27 Maret 2020, dengan Luas 4.740 M?

* dan Surat Ukur No. 00061/BULUSARI/2020 tanggal 27032020;c. Penelitian data fisik dan Yuridis bidang tanah oleh Panitia Pemeriksaan TanahA dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batastanggal 23032020;d. Data fisik dan Yuridis bidang tanan Obyek Sengketa telah melalui prosesPengumuman selama 60 hari (Pendaftaran tanahn secara sporadik),Pengumuman tanggal 20012020 No. 96/Peng12.37/I/2020 (memenuhiketentuan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Pasal 26 jo Peraturan Menter!

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111024.16/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01630/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Agustus 2011 Nomor 00061

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01630/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00061/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00061 Provinsi Jawa Timur, KabupatenGresik, Kecamatan Kedamean, Desa Turirejo, bermeterai sesuai denganaslinya,diberii tanda bukti P6;7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00062 Provinsi Jawa Timur, KabupatenGresik, Kecamatan Kedamean, Desa Turirejo, bermeterai sesuai denganaslinya,diberii tanda bukti P7 ; 8.

Pemohon telah menikah dengan MUIFAH pada tanggal 13Pebruari 1998 ;Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama : HAYYINAH CHASHIFAH, perempuan, lahir di Probolinggotanggal 14 Mei 1999 dan AMALIA FIRDAUSY, perempuan, lahir di Surabayatanggal 12 Maret 2004 ; Bahwa benar istri Pemohon MUIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 6Maret 2014 ;Bahwa benar Pemohon dan kedua anaknya tersebut adalah ahli waris yangsah dari almarhumah MU'IFAH 1e Sebidang tanah SHM No. 00061

Pemohon telah menikah dengan MUIFAH pada tanggal 13Pebruari 1998 ; Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama : HAYYINAH CHASHIFAH, perempuan, lahir di Probolinggotanggal 14 Mei 1999 dan AMALIA FIRDAUSY, perempuan, lahir di Surabayatanggal 12 Maret 2004 ; Bahwa benar istri Pemohon MUIFAH telah meninggal dunia pada tanggal 6Maret 2014 ; Bahwa benar Pemohon dan kedua anaknya tersebut adalah ahli waris yangsah dari almarhumah MUIFAH Ie Sebidang tanah SHM No. 00061

HASBULLAH yang masih dibawah umur, untuk melakukanpenandatanganan akta jual beli atas : Sebidang tanah SHM No. 00061, Surat Ukur tertanggal 19102015 No. :00044/0413/2015 luas 3450 M2 atas nama 1. H. Hasbullah, 2. HayyinahChashifah, 3. Amalia Firdausy, terletak di Desa Turirejo, Kec. Kedamean,Kab. Gresik ; Sebidang tanah SHM No. 0006, Surat Ukur tertanggal 19102015 No. :00045/0413/2015 luas 3410 M2 atas nama 1. H. Hasbullah, 2. HayyinahChashifah, 3.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00060/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 27 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00061/207/11/725/15 tanggal 12 Februari 2015 Masa Pajak April 2011, atasHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/Pjk/2018nama PT. Farinda Bersaudara, NPWP: 01.833.401.1725.000,Jenis Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di JI.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00060/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 27 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor:00061

KesimpulanBahwa dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan PemohonBanding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis yang terhormatagar berkenan menerima seluruh permohonan banding dan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2073/WPJ.19/2015 tanggal9 November 2015 yang mempertahankan koreksi berdasarkan SKPLB PPhBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00061/406/12/091/14 tanggal 10September 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13

April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89258/PP/M.VIIIB/15/2017, tanggal 22 November 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2073/WPJ.19/2015 tanggal 09 November 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2012 Nomor 00061/406/12/091/14 tanggal 10Halaman 2 dari 9 halaman

Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum:;Gugatan Penggugat Kabur (Osscuur Libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukangugatan balik (Rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor 00061/PKTIV/06/2014, tertanggal 4 Juni 2014; dan addendum Perjanjian KreditHalaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 402 K/PDT/2018Nomor

00061/PKTIV/06/2014, tertanggal 04 Juni 2014; adalah sah danmengikat ;Menyatakan Hukum bahwa "Obyek Sengketa" telah dibebani HakTanggungan atas nama Penggugat II Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi,secara sah dan mengikat;Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Hukum JualBeli atas ObyekSengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensidengan Tergugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah melakukanperbuatan melawan hukum, sehingga dinyatakan tidak sah ;Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor PUT.46392/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP851/WPUJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan (PPh) Badan Nomor 00061

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/20151.Bahwa pada tanggal 15 September 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Jakarta Timur telah menerbitkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak2007 Nomor 00061/406/07/007/09 dengan perincian sebagai berkut: Penghasilan Netto Rp. 86.946.631.145,00Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 637.600.944,00Pajak Yang Lebih Dibayar Rp. 637.600.944,00) .

Bahwa atas SKPLB PPh Badan tersebut, Pemohon Banding telahmengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP Madya JakartaTimur melalui Surat Nomor 156/AHG/FG/1209 tanggal 03 Desember 2009;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jakarta Timur menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP851/WPJ.20/2010, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Desember2010, yang memutuskan untuk menolak permohonan keberatan atas SKPLBPPh Badan Nomor 00061/406/07/007/09 tanggal 15

Putusan Nomor 385/B/PK/PJK/2015 00061/406/07/007/09 tanggal 15 September 2010, atas nama PT.

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP851/WPJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebagaimana dibetulkan denganKeputusan Nomor KEP963/WPJ.20/2010 tanggal 27 Desember 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPhBadan Tahun Pajak 2007 Nomor 00061

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003684.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 9 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00004/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2012 Nomor 00061

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00004/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9 Februari 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2012 Nomor 00061/207/12/725/17 tanggal 13 Juli 2017,atas nama PT Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000,beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Il Nomor 42 RT 58, BalikpapanSelatan, Kota Balikpapan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00440/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 April 2017 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011Nomor 00061/207/11/091/16 tanggal 4 Februari 2016, atas namaPT Trakindo Utama, NPWP 02.025.873.7091.000, beralamat diGedung TMT 1 Lantai 1117 Suite 11011701, Jalan Cilandak KKONomor 1 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00440/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 6 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2011,Nomor: 00061

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00776/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 3 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2013 Nomor 00061/207/13/093/16, tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A,Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00061/207/13/093/16, tanggal 25 Oktober 2016, atas namaPT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.1.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00151/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 30 Mei 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2010 Nomor 00061/207/10/643/15 Tanggal 30Maret 2015, atas nama Andri' Firmansyah, NPWP24.887 .883.7643.000, beralamat di Jalan Raya Sedatigede 70,RT 002, RW 001, Kecamatan Sedatigede, Sidoarjo, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00151/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 30 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor> 00061

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Desember 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put43957/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 18 Maret 2013, yang telan berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP897/WPJ.19/2012 tanggal04 Juli 2012 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor: 00061

Putusan Nomor 1872/B/PK/Pjk/2020 Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00061/207/10/091/11 tanggal 01 November 2011, atasnama PT Kelian Equatorial Mining, NPWP 01.061.520.1091.000,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.3.

dimukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2019yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, denganNomor 1604/Pdt.G/2019/PA.Bjn, telah mengemukakan halhal yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 08 Mei 2018, Penggugat melangsungkan perkawinandengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulisdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 00061

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 00061/04/V/2018, tanggal 08 Mei2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanGondang, Kabupaten Bojonegoro, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.1);2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanda Aprilia, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro,Him. 3 dari 12 him.

Putusan No. 1604/Pat.G/2019/PA.BjnMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 08 Mei 2018, sebagaimana tercantum pada kutipan aktanikah Nomor 00061/04/V/2018 tanggal 08 Mei 2018, dan perkawinan tersebuthingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyailegal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnyauntuk

Sehingga sangattidak mungkin apabila TERGUGAT melanggar ketentuan tersebut.Bahwa isi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00061/871/02/2017/08tanggal 28 Agustus 2017 adalah berdasarkan pada kesepakatan para pihakmengenai halhal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, yang telah sesuaidengan salah satu syarat dari sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320KUHPerdata.

Menyatakan sah dan tetap dapat terlaksananya Akad PembiayaanMurabahah Akad Murabahah Nomor 00061/871/02/2017/08 tanggal 28 Agustus20173. Menolak PENGGUGAT untuk membuat perjanjian kredit baru dihadapanNotaris di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan sisapembayaran kredit atau angsuranHal. 20 dari 30 Put. No. 043 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.4.

Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00061/871/02/2017/08 tanggal 28Agustus 2017 telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwadengan telah ditandatanganinya Akad Pembiayaan Murabahah tersebut makaseharusnya PENGGUGAT telah mengetahui dan memahami kewajiban yang harusdipenuhi kepada TERGUGAT. Namun pada faktanya, PENGGUGAT telahwanprestasi tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran.5.

Bahwa TERGUGAT tetap pada JAWABAN TERGUGAT, dimana telah TERGUGATjelaskan terkait klausula baku yang tersembunyi dan tidak terbacadipermasalahkan sangat tidak tepat, dikarenakan isi dari Akad PembiayaanMurabahah Nomor 00061/871/02/2017/08 tanggal 28 Agustus 2017 adalahberdasarkan pada kesepakatan para pihak mengenai halhal pokok yangdiinginkan dalam perjanjian, yang telah sesuai dengan salah satu syarat darisahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Menyatakan sah dan tetap dapat terlaksananya Akad Pembiayaan MurabahahAkad Murabahah Nomor 00061/871/02/2017/08 tanggal 28 Agustus 2017woMenolak PENGGUGAT untuk membuat perjanjian kredit baru dihadapanNotaris di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan sisapembayaran kredit atau angsuran&. Menyatakan proses lelang atas jaminan SHM No. 2647 atas nama Sri Mindartitetap dapat dilaksanakan meskipun adanya upaya hukum lain terhadapjaminan tersebuto1.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00262/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 3 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00061/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015, atasnama PT Buana Wiralestari Mas, NPWP 01.358.305.9092.000,alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H.

Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00262/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 3 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011Nomor 00061/207/11/092/15 tanggal 3 November 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.358.305.9092.000, adalah yang secaranyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dengan pertimbangan :a.

SKJ/00061/052/06/11 tanggal 23 Juni 2011; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Dede Ihsan; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

SKJ/00061/052/06/11tanggal 23 Juni 2011; Dijadikan barang bukti dalam perkara An.

SKJ/00061/052/06/11 tanggal23 Juni 2011; == nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa yang kemudiandihubungkan dengan Barang Bukti, maka didapatkan faktafakta hukum sebagai berikut; Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wib, di Jl.Simpang No. 32 Rt. 003/008 Desa Kertajaya Kec. Padalarang Kab.

SKJ/00061/052/06/11 tanggal23 Juni 2011; Oleh karena fakta dipersidangan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut masihdipergunakan dalam perkara lain.

SKJ/00061/052/06/11 tanggal23 Juni 2011; 32 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraAn. Dede Ihsan; 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah); Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BaleBandung, pada hari : Kamis, tanggal 05 April 2012 oleh kami : MANGATASSIMANULANG, S.H. sebagai Hakim Ketua, R.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 00061/Pdt.G/2021/PA.Cjr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empatribu rupiah).