Bahwa pada tanggal 06 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor kk.30.01/PW.01/01/2015, tanggal 09 Februari 2015;.

uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannnya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.01

Bahwa Penggugat selaku PNS saat ini sudah mendaptakan izinuntuk melakukan perceraian, berdasrkan surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor: 4430/Kk.30.01/1/KP.00/12/2018 pada tanggal03 Desember 2018;9. Bahwa menyadari sikap dan perbutan Tergugat serta keadaanrumah tangga yang demikian, Penggugat memilin bercerai dariTergugat;10.

Putusan No.260/Pdt.G/2019/PA.TImwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara telah menyerahkanSurat Izin Cera dari atasannya dengan nomor4430/Kk.30.01/1/KP.00/12/2018 tanggal 3 Desember 2018;Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir di persidangan,

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama xxxxxxXxxx XXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, SebagaimanaDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.01/PW.01/ 52/2014 tanggal 12Februari 2014;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggaldi rumah orangtua Penggugat sampai pisah;3.

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.01/PW.01/52/2014 tanggal 12 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama xxxXxXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX, dantelah dinazegel (bukti P);Saksi.Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Gtlo1.

Putusan No.677/Pdt.G/2019/PA.GtloKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01/PW.01/241/2008 tanggal 24 Desember 2008;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat semulatinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumahbersama sampai pisah;3.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Nomor Kk.30.01/PW.01/241/2008 tanggal 24 Desember 2008, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;2.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota Utara Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.01/PW.01/840/2015 tanggal 25 Nopember 2015;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal dirumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal dirumahkediaman bersama;3.

Januari 2016;Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secaramaksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganyakembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atasyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalildalil gugatannya telahmengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKota Utara Nomor Kk.30.01

Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Termohondibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 Perihal PendelegsianKewenangan Penerbitan Perizinan Sub. Sektor Mineral dan Batubaratertanggal 8 Desember 2020 poin 2 (dua) huruf (a) yang menyebutkan : Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya UU.No. 3 tahun 2020 yakni pada tanggal 10 Desember 2020 maka :a.

Tanggal 1 Februari 2021 (Fotokopi sesualAsli); 23.P23Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Kepada Para Gubernur diseluruh Indonesia, Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8Desember 2020, Hal: Kewenangan Pengelolaan PertambangganMineral dan Batu Bara (Fotokopi sesuai Fotokopi); 24.P24Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal di Jakarta, Nomor1482/30.01

Teratai Bindo Abadi (Fotokopi sesuai Asli); T3Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDMRI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral danBatu Bara yang ditujukan kepada Para Gubernur di SeluruhIndonesia.

(Fotokopi sesuai Fotokopi); T4Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDMRI Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan SubSektor Mineral dan Batu Bara.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.01/PW.01/500/2013 tanggal 11 November 2013;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.563/Pdt.G/2019/PA.Gtlo3.

Lenggrara Guna Sejahtera Sela Pemilik danPenghuni Unit di Menara Imperium, sebaijaimana tertera dalamSSDaftar Pemilik dan Penghuni Unit di Menara Imperium Jalan H.R.ayRasuna Said, Nomor: 1, ys Setiabudi, Jakarta Selatan,dengan Nomor Urut 1505 Noro Sarusun 30.01, Lantai 30/A,Nomor Urut 151, Nast Sarusun 30.02, Lantai 30/B, Nomor Urutwe152, Nomor Safisun 30.03, Lantai 30/C, dan Nomor Urut 18g"Nomor Saqsun 30.04, Lantai 30/D); ayweSelanpiinya disebut sebagai Penggugat I; RrnnnnnnnnnReyweiyRSSav& Gedung

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.01/PW.01/54/2007, tanggal 09 Maret 2007;2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.01/PW.01/54/2007,tanggal 09 Maret 2007 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermerai cukup,dinazegelen cap Pos, dan sesuai dengan aslinya;, diberi kode P;2.

pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiluntuk melakukan perceraian telah memperoleh izin daripejabat Pemerintah Kabupaten Pohuwato Badan LingkunganHidup yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala BadanLingkungan Hidup pada tanggal 18 Oktober 2010;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatanPenggugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa FotokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah NomorKk.30.01

tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula =menyuruh~ orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya yang sah maka ketentuan ProsedurMediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang pertama sekali dipertimbangkanadalah hubungan hukum (suamiisteri) antara Penggugatdengan Tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebutPenggugat mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah, NomorKk.30.01

Untuk menyesuaikansupaya seolaholah sesuai ketentuanbeberapa dokumen dibuat dengan tanggal mundur diantaranya adalah SurPenawaran Kerjasama Swakelola Pengadaan Citra Optis Satelit ResolusSangat Tinggi Tahap II dari BIG ke Pusfatekgan LAPAN danPenunjukan/penetapan Pelaksana Swakelola Pengadaan Citra Optis SatelitResolusi Sangat Tinggi Tahap Il;Pada tanggal30 Oktober 2015, PPK dari BIG yaitu FAJAR TRIADYMUGIARTO dan MUCHMAMAD MUCHLIS menadatangani Surat PerjanjianKerja Sama Swakelola Nomor : 30.01/

TPK/2021/PT BDGPada tanggal 30 Oktober 2015, PPK dari BIG yaitu FAJAR TRIADYMUGIARTO dan MUCHMAMAD MUCHLIS menadatanganburatPerjanjian Kerja Sama Swakelola Nomor : 30.01/SP/PPKIGD1/10/2015 dan Surat Nomor: SPerjan/015/KJS/10/2015/PUSFATEKGAN tentang Pengadaan CSRTsebagai Data Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Rencana DetaTata Ruang dengan nilai sebesar Rp114.136.357.640,0Geratusempat belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluhtujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah dalam jangka

Fotocopy Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Tahap Ill (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit OptisResolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan Des2015 dan Kawasan Tertinggal Nomor: 30.01/BAST/PPKIGD1/11/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Pusfatekgan LAPAN(Muchamad Muchlis) dan PPK IGD pada tanggal 30 November2015;g. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Berita Acara Penerimaan HePekerjaan Tahap Ill (Akhir) Pengadaan Data Citra Satelit OptisResolusi Sangat Tinggi sebagai Data Dasar untuk Gerakan

Fotocopy 1 (satu) bundel Dokumen pekerjaan tahap Il, No:30.01/SP/PPKIGD1/10/2015tanggal 30 Oktober2015 Termin 1senilai Rp 57.067.678.820, yang terdiri dari :a. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Jalan Nomor:020/S)J/XI/2015/Pusfatekgan perihal Pengiriman Data Tahap darKepala PusfatekganLAPAN (MuchamadMuchlis) ke PPK BIG(Fajar Triady Mugiarto) pada tanggal 26 November 2015;b. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat No:024/P.Pem/X1/2015/Pusfatekgan dari Kepala Pusfatekgan LAPANHal. 64 dari 371 Hal

Permintaan PembayaranNo: 03838 dari PPK IGD BIG (Fajar Triady Mugiarto) kepadaPejabat Penanda Tangan SPM BIG yang ditandatangani tanggal 8Desember 2015 sebesar Rp 57.067.678.820;o. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Perintah MembayarNomor: 03838 yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda TangaSPM BIG (Teguh Sutrisno) pada tanggal 10 Desember 2015;p. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Laporan Daftar SP2D SatkeBIG tanggal 16 Desember 2015;153.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy pekerjaan tahap Il, No:30.01

yang diajukan Pemohon dimuka persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2014yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor0342/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana dalamDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.30.01

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan MajelisHakim Pemeriksa perkara ini;Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Subsidair :Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukanbukti surat berupa :a Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Kota UtaraNomor Kk.30.01

kesimpulan tetap denganpermohonannya dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukBerita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2013 yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota UtaraKota Gorontalo dengan Duplikat Kutipan Akata Nikah Nomor Kk.30.01

2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masingmasing tetap padapendiriannya, tidak berhasil dirukunkan kembali, sebagaimana Laporan HasilMediasi tanggal 2 Juli 2014;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukanalasan/dalildalil sebagai berikut; Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana dalam Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor Kk.30.01

Direktur Jenderal Mineraldan Batubara Kembali mengeluarkan surat Nomor 809/30.01/DJB/2020yang pada intinya menyatakan dua pokok hal:1.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)Republik Indonesia, Nomor 742/30.01/DJB/2020 : terhadap permohonan perizinan yang diajukankepada Gubernur sebelum tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampai denganberlakunya UU 3/2020 tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya, sesuai dengan ketentuanPasal 173C UU 3/2020 Jesurat Plt.

Batubara beralih ke Pemerintah Pusat2029 ga & EeBahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2020 atau dalamkurun waktu transisi adanya surat 9 Juli 2020 Nomor 809/30.01/DJB/2020sampai dengan surat 8 Desember 2020 Nomor 1481/30.01/DJB/2020, yangHalaman 38 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDGpada pokoknya berdasarkan surat 9 Juli 2020 Nomor 809/30.01/DJB/2020yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untukmemproses penerbitan perpanjangan perizinan existing

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas namaMenteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 742/30.01/DJBTanggal 18 Juni 2020 Hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru diBidang Pertambangan;2. Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama MenteriEnergi dan Sumber Daya Alam Nomor 809/30.01/DJB/2020 Tanggal9 Juli 2020 Hal Penerbitan Perizinan di Bidang PertambanganMinerba;3.

SankatamaHalaman 123 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDGT2T3T4T5T6T7T8Indolestari Jaya beserta lampirannya (fotokopi sesuaidengan asli);Fotokopi Surat Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tertanggal18 Juni 2020 Hal: Penundaan Penerbitan PerizinanBaru Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara(fotokopi Sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tertanggal 9Juli 2020 Hal: Penerbitan Perizinan Di BidangPertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi sesualdengan fotokopi);Fotokopi

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahHalaman 1 dari 5 putusan Nomor 337/Pdt.G/2020/PA.GtloKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.30.01/PW.01/52/2014, tanggal 12 Februari 2014;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai pisah;3.

Bahwa Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, DirekturJendral mineral dan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepadaSeluruh Gubernur di Indonesia sebagaimana Surat Nomor:809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020, surat Edarantersebut sebagai bentuk kKlarifikasi atas surat edaran No:742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenai PenerbitanPerizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2 SuratEdaran

Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan olehTermohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 PerihalPendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineraldan Batubara tertanggal 8 Desenber 2020 poin 2 (dua) huruf (a)menyebutkan;Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejakditerbitkannya UndangUndang Nomor 3 tahun 2020 yakni padatanggal 10 Desember 2020 maka :a.

BuktiT3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:1481/30.01/DJB/2020 Perihal: Kewenangan PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara tanggal 8 Desember2020;4.

BuktiT4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor:1482/30.01/DJB/2020 Perihal: Pendelegasian KewenanganPenerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan BatubaraTanggal 8 Desember 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukanoleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yangtelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara aquo adalah Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (in casu Termohon)atas

Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020,Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang PertambanganMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alammemberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masihmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan diantaranya berupaPeningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi untuk jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya

Boalemo dengan ini sudah dapat izin atasan dengan No :594/Kk.30.01/1/KP.00/04/2020.8. Bahwa melihat sikap Tergugat dan kondisi rumahtangga yang demikian Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;9.

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukundan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan suratizin dari atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraianberdasarkan Surat Nomor : 594/Kk.30.01

Bahwa Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendral mineraldan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada Seluruh Gubernur diIndonesia sebagaimana Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9Juli 2020, surat Edaran tersebut sebagai bentuk klarifikasi atas suratedaran No: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenaiHalaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PLPenerbitan

Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan olehTermohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor1482/30.01/DJB/2020 Perihal Pendelegasian KewenanganPenerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 8Desenber 2020 poin 2 (dua) huruf (a) menyebutkan:Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejakditerbitkannya UndangUndang Nomor 3 tahun 2020 yakni padatanggal 10 Desember 2020 maka :a.

Bukti T3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1481/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020,perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineraldan Batubara ;4.

Bukti T4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1482/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020,perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan PerizinanSub Sektor Mineral dan Batubara;Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohondan pihak Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikankesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidakmengajukan apaapa lagi dan

Lebih lanjut mencermati Surat yangHalaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor: 37/P/FP/2020/PTUN.PLditerbitkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang ditujukan kepadaPara Gubernur di selurun Republik Indonesia dengan nomor:1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 (vide Bukti T3), makadiperoleh fakta bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalampengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralin ke PemerintahPusat terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020;Menimbang, bahwa setelah mencermati

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan KotaUtara, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan suratpenolakan nomor Kk. 30.01/Pw.01/196/2014 tanggal 16April 2014, denganalasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;7.

dalildalil tentang pokokpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :e Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571LT300520140047yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Gorontalobertanggal Tiga Puluh Mei Tahundua ribu empat belas, bukti surat tersebut setelah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup (bukti P.1);e Fotokopi surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKota Utara, Kota Gorontalo Nomor Kk. 30.01

Bahwa Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendral mineraldan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada Seluruh Gubernur diIndonesia sebagaimana Surat Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tanggal 9Juli 2020, surat Edaran tersebut sebagai bentuk klarifikasi atas suratedaran No: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenaiPenerbitan Perizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2Surat

Bukti P24 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan BatubaraKementerian ESDM Nomor: 809/30.01/DJB/2020Perihal: Penerbitan Perizinan di Bidang PertambanganMineral dan Batubara tanggal 9 juli 2020;31. Bukti P25 : Lembar disposisi Nomor: 1085 tanggal 1 Juli 2020;32.. Bukti P26 : Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah KabupatenMorowali Nomor: 660.1/17.A/KLH/II/2014 Perihal:Rekomendasi UKLUPL Kegiatan Pertambangan BijiNikel di Desa Maralee dan Mondowe Kec.

ketentuanketentuantersebut di atas, maka secara yuridis telah terjadi perubahan kewenanganHalaman 35 dari 44 halaman, Putusan Nomor: 29/P/FP/2020/PTUN.PLperizinan berusaha, knususnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan, dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat;Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut, maka melalui Surat Plt.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti perubahan regulasi dibidang pertambangan mineral dan batubara, maka melalui Surat Pit.Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Atas Nama Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor: 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020,Hal: Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Di Bidang PertambanganMineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alammemberikan pedoman yang pokoknya mengatur bahwa, Gubernur masihmemiliki Kewenangan untuk menerbitkan perizinan berupa PeningkatanIUP

Bahwa Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Direktur Jendralmineral dan Batubara mengirimkan Surat Edaran kepada SeluruhGubemur di Indonesia sebagaimana Surat Nomor:809/30.01/DJB/2020 tanggal 9 Juli 2020, surat Edaran tersebutsebagai bentuk klarifikasi atas surat edaran No:742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 mengenai PenerbitanPerizinan dibidang Pertambangan, Sebagaimana angka 2 SuratEdaran

Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Termohondibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber DayaHalaman 23 dari 41 Halaman Putusan Perkara Nomor: 27/P/FP/2021/PTUN.PLMineral Republik Indonesia Nomor : 1482/30.01/DJB/2020 PerihalPendelegsian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub. Sektor Mineraldan Batubara tertanggal 8 Desember 2020 poin 2 (dua) huruf (a) yangmenyebutkan :Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejakditerbitkannya UU.

(fotokopi sesuai fotokopi) ;Surat Nomor : 1481/30.01/DJB/2020, Sifat : Segera, Hal :Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral danBatubara, Tanggal 8 Desember 2020.(fotokopi sesuaifotokopi) ;Surat Nomor : 1482/30.01/DJB/2020, Sifat : Segera, Hal :Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan SubSektor Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember2020.(fotokopi sesuai fotokopi) ;Surat Nomor : 540/7611Minerba/DESDM, PerihalPerpanjangan IUP Eksplorasi CV. Warsita Karya, Tanggal 25April 2019.