Ditemukan 126 data
115 — 12
pelaksanaan tugas danadministrasi pengadilan, cetakan ke 2, Proyek pembinaan Teknis Yustisie MARI tahun1997, halaman 145 :Angka 44.1 menyebutkan bahwa perlawanan pihak ke tiga terhadap Sita Conservatoir,Sita Revindicatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilikbarang yang disita dan diajukan kepada Ketua PN dari PN yang secara nyata menyita.Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBG.Angka 44.4
20 — 6
TL.Hal 1 dari 44.4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telahberhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (Satu) orang,bernama: ANAK KANDUNG, umur 10 tahun;5.
195 — 68
Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017 ;44.4. Pasal 1967 KUHPerdata(Burgelijk Weetboek) ;44.5. Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 Ayat (1), Pasal 78Ayat (1) ke3 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) KUHPidana ;44.6. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 Ayat (1),Pasal 16, Pasal 17 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana Berita Negara RI Tahun2012 Nomor 686 ;44.7.
Abdul Fuad Hasan
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
136 — 60
Nurbiyah ( ibu kandung Para Tergugat II Intervensi ) adalah pemilik sahdari tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat (Halaman 34, Putusan Nomor : 16/G/2018/ PTUN.SM D4.b.4.c.4.d.4.e.44.4.g.4.h.Fotokopi Gambar Situasi Perwatasan A/N Nurhanudin di SegiriSamarinda dari Kotamadya Samarinda tanggal 22 April 1974Fotokopi Surat SEGEL tanah milik Wahel Tantowi ( MertuaPenggugat) yang dibeli dari Nurhanudin ( orang tua Para Tergugat IlIntervensi ) seluas 800 M2 tanggal 17 Juni 1975
85 — 62
., yang menjadidasar diletakkannya sita tersebut sebagimana telah dipertimbangkan diatas.Pembanding/Pelawan untuk dapat dikabulkannya gugatan perlawanandalam perkara a quo, cukup dengan membuktikan bahwa ia adalah sebagaipemilik dari tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam buku PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke2MARI halaman 146 angka 44.4. dan pada halaman 147 angka 44.9. yangberbunyi sebagai berikut :Agar Pelawan berhasil, maka ta harus membuktikan, bahwabarang
137 — 32
Putusan Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017 ;44.4. Pasal 1967 KUHPerdata(Burgelijk Weetboek) ;44.5. Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 Ayat (1), Pasal 78Ayat (1) ke3 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) KUHPidana ;Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN Pik44.6.
128 — 31
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017 ;44.4. Pasal 1967 KUHPerdata(Burgelijk Weetboek);44.5. Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 Ayat (1),Pasal 78 Ayat (1) ke3 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (2)KUHPidana ;44.6. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 Ayat(1), Pasal 16, Pasal 17 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana BeritaNegara RI Tahun 2012 Nomor 686;44.7.
MUSTAFA JOEHANES, SE, M.Si.
Tergugat:
WALIKOTA TARAKAN
116 — 58
7 Januari 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht) ; : Foto kopi sesuai asli Undangan daftar hadir dan tanda terimapenyampaian SK pemberhentian atas nama Penggugat kepadaPenggugat tanggal 27 Pebruari 2017 ;: Foto kopi sesuai asli Undangan daftar hadir dan tanda terimapenyampaian SK pemberhentian atas nama Penggugat kepadaPenggugat tanggal 3 Maret 2017 ;: Foto kopi sesuai Surat penjatuhan hukum/sanksi kepegawaian yangtelah dikembalikan ke dalam jabatan negeri dari BKN Nomor :F.IV.2630/S.44.4
367 — 182
Terlapor III, TerlaporIV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam perkara aquo;Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor ITtelah menciptakan persaingan semu dalam tenderperkara a quo;Pemalsuan tanda tangan pada daftar hadirpendaftaan dan pengambilan dokumen, penjelasan pekerjaan(aanwijzing), dan pembuktian kualifikasi, sebagai berikut:3.3.5.13.3.5.2Bahwa Terlapor VI tidak pernah hadir danmenandatangani daftar hadir Pendaftaran danPengambilan Dokumen seperti tercantum dalamTentang Duduk Perkara butir 44.4
125 — 25
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUUXIII/2015,tanggal 11 Januari 2017 ;44.4. Pasal 1967 KUHPerdata(Burgelijk Weetboek);44.5. Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 Ayat (1), Pasal 78Ayat (1) ke3 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) KUHPidana ;44.6. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 14 Ayat (1),Pasal 16, Pasal 17 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana Berita Negara RI Tahun2012 Nomor 686;44.7.
66 — 21
dengan sahdan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah meletakkan Sita Jaminan dengan salah/keliru mengenai objeknya/error in objectum di atas tanah yang merupakan hak dari Para Pelawan danTurut Terlawan dan/atau di atas tanah yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perkaraPerdata No. 276/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel; 2 Bahwa menurut hukum, vide pasal 195 ayat 6 jo. 197 ayat (8) HIR jo PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 145 butir 44, 44.1 dan 44.4
1772 — 1025
pemberi kuasa Setya Novanto. 42.2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & AssociatesAttorneys at Law Reff Nomor : 192/YAAR/SNKPK/SA/X1/2017tanggal 30 November 2017 perihal permohonan reschedule ulangpemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagitersangka Setya Novanto, yang terdapat stempel tanda terima dariKPK. 43.4 (empat) lembar asli Surat Kuasa Khusus Nomor : 110/YAFY/SN/PID UM/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dengan tandatangan pemberi kuasa Setya Novanto tanpa materai. 44.4
113 — 24
Aip adalah kelas Il sedangkan tanah tertera padaSurat Ketetapan IREDA dari Daerah Chusus Ibu Kota Djakartamenjadi alat bukti Tergugat tertera kalas IV, berarti lokasi tanah bukanberada dilokasi objek sengketa yang saat ini dikuasai secara sepihakoleh Tergugat II;Dari uraian tersebut diatas terungkap dengan jelas dan terang bahwadata Kepemilikan Hak Atas Tanah yang dijadikan bukti oleh Tergugatll, secara yuridis tidak sah, diduga palsu atau setidaktidaknyadipalsukan.44.4.
49 — 22
Kerja PropinsiBali, NTB dan NTT Nomor : KP.403/51/BP3/KKP/2011,tentang Struktur Organisasi dan tata kerja BalaiPelestarian Peninggalan Purbakala Gianyar besertalampiran.44.4 (empat) lembar Surat keputusan Kepala BalaiPelestarian Cagar Budaya Gianyar wilayah kerjapropinsi Bali, NTB dan NTT Nomor :KP.403/14/BPCB/1/2013, tentang Struktur Organisasi dan tata kerja BalaiPelestarian Cagar Budaya Gianyar beserta lampiran.45.2 (dua ) lembar pengumuman lelang NomorUM.001/658/UPT/KKP/2012, tanggal 11 Oktober
Kerja Propinsi Bali, NTB dan NTTNomor : KP.403/51/BP3/KKP/2011, tentang Struktur Organisasidan tata kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gianyarbeserta lampiran.44.4 (empat) lembar Surat keputusan Kepala Balai PelestarianCagar Budaya Gianyar wilayah kerja propinsi Bali, NTB dan NTTNomor : KP.403/14/BPCB/I/2013, tentang Struktur Organisasidan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar besertalampiran.45.2 (dua ) lembar pengumuman lelang Nomor : UM.001/658/UPT/KKP/2012, tanggal 11 Oktober
53 — 11
2012;44.3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa:Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumali susunmelalui jual beli; tukar menukar, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuall pemindalian hak melalui lelang hanya dapat didaftarkanjika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang terlaku ;44.4
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sub DO (Delivery Order) tanggal 21 November 2005 = 25.000 kg(25 ton);44.4. Sub DO (Delivery Order) tanggal 19 November 2005 = 12.500 kg(12,5 ton);43.5. Sub DO (Delivery Order) tanggal 21 November 2005 = 25.000 kg(25 ton);45. Bulan November 2005 PT. Tani Mas Unggul mengeluarkan DO IndukNo. DO/320900/05/003817 tanggal 21 November 2005 sebanyak100.000 Kg (100 ton) dan dengan Sub. DO (Delivery Order) sebanyak 5kali, yaitu :45.1.
43 — 17
Tanda Penduduk atas nama TAN BIEWW iccxcsstsenacrs tattimcn + += monnomne s 21 = meenitnicoe 44.4 seunnntin # 540 emmemae a4 ee x omen . (Bukti P.9);25.Foto copy Kartu. Tanda Penduduk atas nama TAN KWIECe (Bukti P.10);26.Foto copy Kartu. Tanda Penduduk atas nama TAN KIOKWN icccsssesencns tithe sxmncneinen 52 + x uncut e.tmsnmenennn 44 emesntgnone, 44 2 maveamnmaeen 48 (Bukti P.11);27.Foto copy Kartu. Tanda Penduduk atas nama TAN HONGCe (Bukti P.12);28.
- Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
Urgensi Restatement tentang Gadai SAAAM on... essseessnsesesseeeesnseesesstecs 44.4. Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ......... 46Daftar Putusan 59Daftar Pustaka 61Lampiran 67 iV Daftar Isi Isitok.indd 4 42/13/2010 11:19:92 PM KATA PENGANTARPENJELASAN HUKUM TENTANG EKSEKUSI GADAI SAHAMKetiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zamanmodern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yangmencakup keseluruhan unsur masyarakat.
FAIQ NUR FIQRI SOFA, SH. MH
Terdakwa:
PT. AGRO INDOMAS.CANDAUDA ARACHCHIGE VINEETHA SANJAYA UPASENA Als. SANJAYA
1001 — 123
Agro Indomas sesuai Akte Notari Rini Yulianti, SH No. 4 tanggal 10 September 2012,
- Fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 460.1/129/BPN-44.4/2004 tentang Pemberian izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Agro Indomas tanggal 6 Juli 2004,
- Surat keterangan camat sepaku tentang pembukaan/penggarapan lahan no. s.94.44/640/pem/vi/1998 tanggal 4 februari 1998,
- Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Paser No. 460/182.A/BPN-44.4/2004 tentang Rekomendasi Teknis Untuk Rencana Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Indomas tanggal 26 Mei 2004,
- Fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan PT. Agro Indomas seluas 17.500 Ha,
- Fotokopi Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 500/191/Ekonomi/IV/2007 tentang Pemberian izin Alat Berat Kepada PT.
47 — 34
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa :Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli; tukar menukar, hibah, pemasukan dalamperusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,kecuall pemindalian hak melalui lelang hanya dapat didaftarkanjika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuanperaturan perundangundangan yang terlaku;44.4.