Ditemukan 547 data
123 — 33
Setyadi bin Hendra;Menimbang, bahwa terhadap niat baik dan kesediaan dari Pemohonuntu. menjadi wali tunggal terhadap anaknya tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa niat baik tersebut adalah perbuatan yang mulia karenademi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikultanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebin dahulu membuktikanbahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata
8 — 3
;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 ayata(1) HIR jo Pasal 82 dan84 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 selama proses persidangan MajelisHakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil, disamping itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihakberperkara dengan dibantu oleh seoarng mediator Hakim Pengadilan AgamaTuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., akan tetapi tidak berhasil.
DARMADI HARY WALUYO
35 — 13
secara hukum perubahan nama anakPemohon dari nama JIHAN CINTA PRATAMA menjadi nama JIHAN CINTA;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke2 telah dikabulkan maka secarahukum terhadap petitum ke3 juga untuk dikabulkan, akan tetapi perlu diperbaikisehingga berbunyi sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Penetapan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke2 dan ke3 dikabulkan maka secaralogis petitum ke1 juga dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 52 Ayata
155 — 34
oblige, dan pendapatan deviden, penghasilantersebut ada yang merupakan obyek pajak yang terutang pajak penghasilan final danada yang terutang pajak penghasilan tariff biasa dan ada yang bukan obyek pajak;bahwa menurut Terbanding sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang Undang PPh,Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalamm negeri dan bentukusaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangai biaya untukmendapatkan , menagih dan memelihara penghasilan, dan berdasarkan Pasal 4 ayata
IKHWAN HIDAYAT
19 — 4
permohonanPemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan denganhukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkanpermohonan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohonyang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32 ayata
13 — 5
ditetapkan karena tidakdidaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempatsehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannyapernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonantersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Isbat Nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayata
12 — 0
semuanya beragama Islam;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa abhli waris darialmarhum/almarhumah binti adalah (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungalmarhum/almarhumah yani ( Pemohon Il, Ill , IV);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayata
9 — 0
semuanya beragama Islam;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi HukumIslam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa abhli waris darialmarhum/almarhumah binti adalah (isteri), dan 3 (tiga) orang anak kandungalmarhum/almarhumah yani ( Pemohon Il, Ill , IV);Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil AlQur'an surat An Nisa ayata
8 — 1
talaknya angka1, Des 4 yang berbunyi sebagaiberikut ;5 (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahunlamanya; (2) atau saya tidak memberi nafkah kepadanya 3 bulanlamanya; (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istrisaya 6 bulan lamanya; Dan pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adaharapan untuk dapat di rukunkan kembali, dan oleh sebabitu. tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal Iundang undang nomor I tahun 1974 maupun dalam firmanAllah SWT dalam Al Qur*an Surat Ar rum ayatA
11 — 3
seseorangHalaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0000/Padt.P/2019/PA.JTyang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UndangUndang ini.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dikaitkan dengan aturanhukum yang berlaku maka status Pemohon yang masih terikat dalamperkawinan yang sah dengan perempuan lain tidak mempunyai kualifikasi untukmengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayata
13 — 2
Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diberke ti pulan Majeli Snwasanya telah terbukti antara PemohondenganTermohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus dan tidakmungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohonuntuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dantidak melawanhukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9ie pep bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayata
11 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 12 Ayat 1,Pasal 14, Pasal 19 Ayat 1,2, Pasal 23 Ayata Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis danternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Termohon Kasasi/Penggugatsehingga Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada kepentingan terhadapobyek perkara a quo, kemudian berdasarkan pasal 53 ayat 1UndangUndang No.5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara yaituberupa Sertipikat
Pasal 12 Ayat 1 dan2, Pasal14, Pasal 23 Ayata Point1, Pasal 24Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999jo.
7 — 5
Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan UU No. tahun 1974 dan pasal 116 ayat F ayata Kompilasi Hukum Islam;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;3.
7 — 4
perceraian sebagaimana yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 besertapenjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasai Hukum Islam yaitu : Antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga berdasarkan pasal65 Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 36 ayata
25 — 10
bernama Farel Ibnu AlFaqri;Menimbang, bahwa terhadap niat baik dari Pemohon tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang muliaHal. 6 dari 9 hal.Put.No.274/Pdt.P/2020/PA.Pal.karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan denganhukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikultanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebin dahulu membuktikanbahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata
13 — 5
Sub Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupaang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang>terai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dana alat bukti tersebut telah memenuhi syaraterangkan bahwa Penggugat telah menikah 20 Agustus 2008, relevan dengan dalil yangjgugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentiktian yang sempurna dan mengikat;rdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakanengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayata berdasarkan bukti P.3 tersebut
12 — 13
pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
13 — 11
Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun itsbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
12 — 4
para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7/ ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata
9 — 6
pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidakdidaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memilikibuku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon denganPemohon Il, oleh karena itu. permohonan tersebut telah sesuai denganketentuan Pasal7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke PengadilanAgama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, namun halhal yang dimaksudkan dalam Pasaldan ayata