Ditemukan 128028 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-01-2008 — Upload : 15-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554K/PDT/2006
Tanggal 30 Januari 2008 — BALAI LELANG ROYAL, dkk.
8141 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BALAI LELANG ROYAL, dkk.
Register : 12-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG;
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG;
    BUJANG ISHAK, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di belakang SDN 1, RT. 01, RW. 09,Nomor 62, Nangkod,Cipacing, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pekerjaan PNSPada Balai Diklat Keagamaan Bandung;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG ;berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 716 Bandung:Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang
    Jabatan Fungsional Umum Penyusun Administrasi Diklat PadaSeksiDiklat Administrasi Balai Diklat Keagamaan Bandung ;8).
    Bahwa Surat Keputusan Kepala Balai Diklat KeagamaanBandung Nomor : B.II/3/JFU/3126 tanggal 12 Oktober 2015Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum.pemohon kasasi ( semula Penggugat ) terima pada tanggal 25Nopember 2015 dari H. Agus Nasihatul Akhyar, SPd. (Penge lolaUrusan Kepegawaian Balai Diklat Keagamaan Bandung )sebagaimana Surat Pernyataan menggunakan Materai 6000terlampir;2.
    Putusan Nomor 70 K/TUN/2017Bahwa Benar Pemohon Kasasi ( semula Penggugat ) telahmelaksanakan Tugas sebagai Pengelola Humas dan Protokolsejak tanggal 12 Oktober 2015 atas Instruksi secara lisan dariKepala Balai Diklat Keagamaan Bandung pada tanggal 9 Oktober2015 Dalam Acara Pembinaan Pegawai dan Perpindahan 12Orang Pegawai dilingkungan Balai Diklat Keagamaan Bandung,Pada Saat itu.
    Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandungmenyatakan kepindahan pegawai tidak ada yang dirugikan dantidak ada yang naik mau pun turun grade ( Kelas Jabatan ).
Putus : 15-11-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K /Pid/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — JPU PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; NURITA Br MARBUN
5336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JPU PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; NURITA Br MARBUN
    No. 1450K/Pid/2011Balai karena didakwa :Bahwa mereka Terdakwa 1 Nurita Br Marbun dan Terdakwa2 Kardin Situmorang pada hari Rabu, tanggal 29 September2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam tahun 2010, di Dusun Desa PadangMahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan atausetidak tidaknya pada suatu) tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan
    tersebut ke Kepolisian Sektor PulauRaja;Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ojak Sinuratmengalami kerugian sebesar Rp 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan saksi Ojak Sinurat tidak pernahmemberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buahkelapa sawit tersebut;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke4 Kitab Undang UndangHukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai
    Kardin Situmorang dari tahanan;Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) Janjang buahkelapa sawit dengan berat lebih kurang seberat 3 (tiga)kilogram dirampas untuk dimusnahkan;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat akan Akta tentang Permohonan KasasiNomor : O06 / Akta Pid / 2011 / PN.TB. yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yangmenerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telahmengajukan permohonan kasasi
    terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dariJaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal24 Maret 2011;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebuttelah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai padatanggal 01 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / PenuntutUmum mengajukan
    permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2011serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 24 Maret 2011,dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutUndang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebutformal dapat diterima;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 KUHAP danpasal 244 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana),maka terhadap putusan Pengadilan Negeri
Register : 06-02-2018 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap
Tanggal 30 Nopember 2017 — PEMOHON: Waryanti TERMOHON: Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
15221549
  • PEMOHON:WaryantiTERMOHON:Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan
    /Balai Besar POM di seluruh Indonesia untukmelaksanakan OPGABNAS (Vide Bukti T11);30.Bahwa berdasarkan Surat Tugas Plh.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan dari Badan PengawasObat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di JayapuraNo.PGL/IX/2017/BBPOMJPR tertanggal 20 September 2017, yangditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, atas nama ChristianVictor Burdam,S.Si.
    POM datang pada saat di toko sedang ada orang yang berbelanja;Bahwa, menurut saksi petugas yang datang ke toko Az Zahra milik Pemohon adapetugas dari balai POM, petugas dari Dinas Kesehatan dan Anggota Polisidengan menunjukkan surat perintah tugas dari Balai POM dan melihatbarangbarang yang terdapat pada toko milik Pemohon;Bahwa, barang yang ditemukan oleh petugas Balai POM waktu itu adalah barangpangan kedaluarsa;Bahwa, saksi tidak ingat pasti, apa saja yang kedaluarsa pada saat ditemukan,yang
    Fotokopi sesuai aslinya berupa surat Ketetapan dari Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Jayapura, Nomor:SPDP/04/IX/2017/BBPOMJPR,perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n.Waryanti, yangditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura atas namaDra.Mudi Yunita Bukit,Apt., Selaku PPNS, diberitanda T2;.
    yang kedaluarsa saat itu ditemukan di rak bagianbelakang, kemudian petugas Balai Pom memasukkan barang kedaluarsatersebut kedalam 2(dua) karung sedang;Bahwa, saat itu saksi menemani petugas Balai POM karena ada surat perintahdari Kapolres untuk melakukan pengawalan atau pendampingan;Bahwa, menurut saksi waktu petugas Balai POM melakukan pemeriksaan di kiosPemohon, Petugas Balai Pom memperlihatkan surat tugas kepada Pemohon dansuami Pemohon;Bahwa, mengenai bukti T32, benar adanya dan saksi juga ikut
Putus : 25-08-2008 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684K/PID.SUS/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. GUNAWAN
2113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; vs. GUNAWAN
Register : 21-02-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kis
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat:
Nasip
Tergugat:
Suparman
Turut Tergugat:
1.Pujiatik
2.Misnan
3.Kepala Desa Sei Balai
4.Pemerintah Desa Sei Balai diwakili Kepala Desa Sei Balai
6616
  • M E N G A D I L I

    Dalam Eksepsi

    Menolak Eksepsi Turut Tergugat III;

    Dalam Pokok Pekara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah persawahan seluas + 3.770 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak setempat dengan Dusun VIII, Desa Sei Balai
    , Kecamatan Sei Balai (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas dan ukuran, sebagai berikut:
    • sebelah utara dengan jalan dusun

    ..

    Penggugat:
    Nasip
    Tergugat:
    Suparman
    Turut Tergugat:
    1.Pujiatik
    2.Misnan
    3.Kepala Desa Sei Balai
    4.Pemerintah Desa Sei Balai diwakili Kepala Desa Sei Balai
    Register : 13-01-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-07-2016
    Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2016/PTUN-BDG
    Tanggal 16 Mei 2016 — BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
    8266
    • BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
      BUSANG ISHAIK 222senennsecemsennenseeneeenneeseeeeneeeeeKewarganegaraan : Indonesia ; 02c nn nse nnn nennne nnPekerjaan : PNS Pada Balai Diklat Keagamaan Bandung ; Tempat Tinggal : Di belakang SDN 1, RT. 01, RW. 09 No. 62, Nangkod,Cipacing Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;MELAWANKEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG ; berkedudukan di JalanSoekarno Hatta No. 716 Bandung ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;a ren SR RRR OH 1. Drs. H.
      Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkatsebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandungdengan Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia.
      Widyaiswara pada Balai ODiklat Keagamaan Bandung,Spesialisasi :Kepenghuluan, KeluargaSakinah, ZakatdanWakaf;a). Penggugat dilantik sebagai Widyaiswara Pada Balai DiklatKeagamaan Bandung pada Tanggal 2 Juli 2008, Pada saati tuPangkat/ Golongan :Penata TK. (III/d) tetapi hanya dihitung III/bSebagai Widyaiswara pertama ;b).
      Objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Kepala Balai Diklat KeagamaanBandung Nomor: B.II/8/JFU/3126 tanggal 12 Oktober 2015 tentangPengangkatan Jabatan Fungsional Umum (JFU) atas nama sdr Drs.Bujang Ishak, adalah benar merupakan produk dari Tergugat selakupejabat Tata Usaha Usaha Negara yaitu Kepala Balai Diklat KeagamaanBandung, yang telah disampaikan kepada Penggugat melalui bagianKepegawaian Balai Diklat Keagamaan Bandung, sebagai dasar bagiPenggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai
      Surat Keputusan Kepala Balai DiklatKeagamaan Bandung Nomor: B.II/3/JFU/3126 tanggal 12 Oktober2015 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Umum atas namasdr Drs.
    Putus : 04-03-2015 — Upload : 12-03-2015
    Putusan PN SURABAYA Nomor 344/Pdt.G/2014/PN.SBY
    Tanggal 4 Maret 2015 — BALAI MANDIRI PRASARANA Dkk
    274
    • BALAI MANDIRI PRASARANA Dkk
      BALAI MANDIRI PRASARANA, berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta, Kompleks Ruko Atrium Blok B No. 1,Jalan Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat Cq. PT. BALAI MANDIRIPRASARANA Kantor Perwakilan Surabaya, beralamat di Jalan RayaGubeng No. 39 Surabaya, selaku TERGUGAT I dalam perkaraperdata Nomor: 344/Pdt.G/2014/PN.Sby., dalam hal ini diwakili olehKuasanya DAVID ALFREDO RAJAGUKGUK, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2014 ;Selanjutnya disebut sebagaii Pihak Kedua ; 3. PT.
    Register : 11-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 21-06-2018
    Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tjb
    Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
    AMRI
    Termohon:
    1.DANLANTAMAL I BELAWAN
    2.DANLANAL TANJUNG BALAI ASAHAN
    3.KAPOLRES TANJUNG BALAI
    6629
    • Pemohon:
      AMRI
      Termohon:
      1.DANLANTAMAL I BELAWAN
      2.DANLANAL TANJUNG BALAI ASAHAN
      3.KAPOLRES TANJUNG BALAI
    Register : 21-11-2016 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 28-11-2016
    Putusan PN GRESIK Nomor 92/Pdt.G/2014/PN Gsk
    Tanggal 10 September 2015 — Lawan Balai Besar Sungai Berantas. Dkk
    25475
    • LawanBalai Besar Sungai Berantas. Dkk
      Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yangberkantor di JI. Menganti 312 Wiyung Surabaya, dalam hal inimemberikan Kuasa Kepada :1. Nama : YUDI ISWANTO, SH.Jabatan : Staf Balai Besar Wilayah Sungai Brantas2. Nama : DENY BAYU PRAWESTO, SH.Jabatan : Staf Balai Besar Wilayah Sungai Brantas3. Nama : RUSE RANTE PADEMME, SH.,MH.Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan PengendalianBidang Bina Manfaat Dinas PU Pengairan4. Nama : ACHMAD YUNUS, SH.Jabatan : Corporate Legal Perum Jasa Tirta 5.
      Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk10.11.12.Bahwa Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkansurat bersifat undangan namun tidak mampu mengetuk pintu hati untukmemberikan itikad baik terhadap surat undangan yang dikirimkandengan Nomor Surat : 005/1607/111.05/2013 yang dikirimkan padatanggal 15 Februari 2013 yang pada waktu itu menghasilkan notulensiberita acara yang dilaksanakan di kantor Dinas PU Pengairan ProvinsiJawa Timur pada hari Senin, 18 Februari 2013, bahwa Balai
      Pertokoan dan pergudangan yang dibangun sejak 2tahun lalu oleh pihak perusahaan terkait bisa dilanjutkan atau berhentidengan Eksekusi Pembongkaran Bangunan dari pihak yangmempunyai kewenangan pengelolaan tanah negara yaitu sempadanSungai Kali Surabaya yang fungsi sebenarnya menurut peraturanperundangan yang berlaku saat ini adalah sebagai ketahanan fungsiekologis Daerah aliran Sungai Brantas yang menghidupi seluruhMasyarakat di seluruh Jawa Timur.Bahwa eksekusi pembangunan liar akan dilakukan oleh Balai
      Kotamadya Surabaya ; yaitu Kelurahan Warugunung, Karangpilang,dan KebonsariMenghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera lakukankajian bersama instansi terkait antara lain Pemerintah KabupatenGresik, Perum Jasa Tirta Malang, Dinas Pengairan Provinsi JawaTimur, dan Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untukmelakukan tindakan penyesuaian terkait pembangunan pertokoan danpergudangan PT.
      Kompetensi RelatifBahwa berdasar posita gugatan Penggugat telah jelas dan terangditujukan kepada Tergugat yang kesemuanya merupakan bagian dariPemerintah atau penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagailegal mandatory dari pemerintah atau Kementrian yang bersangkutanyaitu. meliputi Kementrian Pekerjaan Umum, Balai Besar wilayahSungai Brantas, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan PemerintahKabupaten Gresik ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv yangmenentukan : Dalam hal Pemerintah
    Register : 25-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 02-06-2020
    Putusan PN BANDUNG Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Bdg,.,
    Tanggal 25 Maret 2019 — H Dedeng Iskandar, DKK LAWAN PT BALAI LELANG MANDIRI, DKK
    9028
    • H Dedeng Iskandar, DKK LAWAN PT BALAI LELANG MANDIRI, DKK
    Register : 07-07-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 18-10-2011
    Putusan PTUN JAKARTA Nomor 98/G/2010/PTUN-JKT
    Tanggal 22 Nopember 2010 — Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (BADAN HUKUM);1.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia,2.Perkumpulan Balai Sahabat
    16968
    • Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya (BADAN HUKUM);1.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia,2.Perkumpulan Balai Sahabat
      TERGUGAT; PERKUMPULAN BALAI SAHABAT, berkedudukan di JalanGentengkali Nomor 89 91, Kota Surabaya yangdiwakil i oleh Dr.
      Putusan Nomor: 98/G/2010/PTUNJKT(Perempuan , Warga Negara Indonesia,Tempat tanggallahir Surabaya 24 Maret 1967, Alamat Ngaglik 3/32,RT.006 RW.008, Kelurahan Kapasari, KecamatanGenteng, Surabaya, Agama Katholik, PekerjaanWiraswasta) ;Bahwa saksi tahu Balai Sahabat sudah lama danaktifdansa/menari di Balai Sahabat sudah 12 tahun, tetapisaksi bukan anggota Balai Sahabat; Bahwa kegiatan di Balai Sahabat sekarang vakum, dahlumenari, dancing, olah raga dan karaoke dan kegiatan yangdiikuti saksi adalah dancing
      dan karaoke;Bahwa tanggal 17 Juli 2009 ada rapat di Balai Sahabatuntuk pembentukan pengurus baru dan untuk melestarikanBalai Sahabat sebagai cagar budaya;Bahwa Pengurus Balai Sahabat yang lama bernama pak Agusselama kira kira 10 tahun dan berakhir pada tahun 2009;Bahwa sejak tahun 2010 Balai Sahabat tidak ada kegiatandan gedungnya dikunci;Bahwa anggota Balai Sahabat sekitar 100 orang lebih danpengurus Balai Sahabat dengan Ketua Pak Heru dipilih padabulan Januari 2010; SAksi Il: WINARNO = SUKOCO.
      2007 atau 2008;Bahwa saksi mengukti rapat rapat di Balai Sahabat sampaidengan tahun 2008 dan sejak tahun 2009 tidak mengikutirapat rapat; Bahwa Pengurus Balai Sahabat saat ini vakum karena sudahada Akte Notaris Agus Giyanto,S.H.
      Ngaglik 2/57, RT.005/RW.009,Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya,Agama Katholik) ;Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;Bahwa Balai Sahabat beralamat di Jalan Genteng Kali No.89 91 Surabaya;Bahwa asset Balai Sahabat terletak di Jalan Genteng KaliNo. 89 91 Surabaya yang dibeli' kira kira tahun 1946; Bahwa Balai Sahabat dibawah pimpinan bu Henny adakejanggalan karena ada perkumpulan baru dengan nama,alamat, NPWP yang sama dengan Balai Sahabat yang lamatetapi disahkan oleh
    Putus : 11-01-2007 — Upload : 05-12-2008
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1844K/PDT/2000
    Tanggal 11 Januari 2007 — PT Bukit Balai Karimun; Sugiharto; Soetjipto; Taslim; Teng Yong Kim
    6244 Berkekuatan Hukum Tetap
    • PT Bukit Balai Karimun; Sugiharto; Soetjipto; Taslim; Teng Yong Kim
    Register : 06-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 27-03-2018
    Putusan PN LHOK SUKON Nomor 75/Pdt.P/2015/PN Lsk
    Tanggal 22 Desember 2015 — Pemohon:
    KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
    220
    • Pemohon:
      KEPALA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA
    Register : 30-11-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 31-07-2019
    Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 696/Pdt.P/2017/PN Jkt.Tim
    Tanggal 10 Januari 2018 — Pemohon:
    Kementerian Hukum dan HAM Balai Harta Peninggalan Jakarta
    6019
    • Menetapkan uang sebesar Rp. 411.483.741,39 (empat ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) sesuai daftar Uang Pihak Ketiga yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta, Harta Peninggalan yang berasal dari : Afwezig/Harta Benda Orang Yang Sukar Dicari yaitu

      • Afwezig de te Batavia Gevistigde Jl.Kalilio no 17-19 Senen Jakarta Pusat sejumlah Rp. 91.803.531,18
      • Afwezig Frederick Albertus Ruch pemilik
      Pemohon:
      Kementerian Hukum dan HAM Balai Harta Peninggalan Jakarta
      Jkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I., berkedudukan di jalan Let. Jend. MT.
      Haryono No.24, Cawang Atas, JakartaTimur, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia tanggal 1 Juli 1998 Nomor : M.02.UM.01.06 Tahun 1998tentang Pengelolaan Uang Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan, Untukselanjutnya dalam permohonan ini disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelan membaca berkas Permohonan' beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;TENTANG DUDUK
      Harta Peninggalan diberi tanda P1;Asli surat Balai Harta Peninggalan diberi tanda P2;Foto copy Instruksi Menteri Kehakiman RI tahun 1984diberi tanda P3;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 696/Pdt.P/2017/PN.Jkt.
      Diah Sulistiani Rahman : Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa jabatan saksi adalah Bendahara Penerima di Balai HartaPeninggalan Jakarta; Bahwa dalam pembukuan keuangan yang dikelola oleh saksi ada sejumlahuang yang disimpan dalam rekening giro Balai Harta Peninggala Jakartayaitu uang yang tidak diketahui lagi pemiliknya sejak tahun 1984 sejumlahRp.411.483.741,39.
      Rokhanawati SH : Bahwa saksi adalan Kepala Urusan Keuangan pada Balai HartaPeninggalan Jakarta; Bahwa saksi mengetahui bahwa di kantor saksi ada mengelola uangsejumlah Rp.411.483.741,39. (empat ratus sebelas juta empat ratusdelapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah tiga puluhsembilan sen)yang sejak tahun 1984 tidak diketahui lagi siapa pemiliknya.
    Register : 24-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 04-07-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/PDT/2017
    Tanggal 28 September 2017 — BUNYAMIN VS KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, dkk;
    6835 Berkekuatan Hukum Tetap
    • BUNYAMIN VS KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, dkk;
    Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/Pdt.Sus-PHI/2019
    Tanggal 8 Mei 2019 — FEBI DASA ANGGRAINI, DKK VS PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)
    8541 Berkekuatan Hukum Tetap
    • FEBI DASA ANGGRAINI, DKK VS PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)
      Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016 tertanggal28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi Dalam RangkaRestrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada ParaTergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat KeputusanDireksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentangHalaman 4 dari 11 hal.
      Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian KaryawanTetap PT Balai Pustaka (Persero) sampai dengan jangka waktu yangditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi tersebut;6.
      Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat KeputusanDireksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/Sf.1.2016 tertanggal28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalam rangkaRestrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) kepada ParaTergugat Rekonvensi dan seluruh karyawan Penggugat Rekonvensi;3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat KeputusanDireksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016 tentangHalaman 7 dari 11 hal. Put.
      Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi mematuhi dan menjalankan SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 002/SET/SK.1.2016tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalamrangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero);5.
    Putus : 14-11-2017 — Upload : 04-07-2018
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/PDT/2017
    Tanggal 14 Nopember 2017 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN VS Hj. MASDALINA, dkk.
    5327 Berkekuatan Hukum Tetap
    • KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN VS Hj. MASDALINA, dkk.
      PUTUSANNomor 2507 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN,Jalan Jendral Sudirman Km. 2, Kota Tanjungbalai, SumateraUtara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaidi, S.H. dankawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi II dahuluPenggugat/Pembanding
      Sutrisno Hadi, Sp.OG meninggal duniamaka penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahandihentikan (bukti P5);Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera UtaraNomor R1011/N.2/Fd.1/04/2012 tanggal 23 April 2012 dalam point 2yang menyebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undag UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasimenyebutkan dalam hal tersangka meninggal dunia pada saatdilakukan penyidikan
      Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang ditetapkanPengadilan Negari Tanjung Balai Asahan;4. Menyatakan agar uang titipan dari Tergugat Il, Ill kepada Penggugatsebesar Rp947.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) agar dijadikan sebagai uang pengganti kerugianHalaman 6 dari 52 hal.Put. Nomor 2507 K/Pdt/2017negara yang telah dilakukan oleh Almarhum Dr. H. Sutrisno HadiS$p,OG.
      Pemerintah Kota Tanjung Balai;Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut,Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Medan dengan alasan bahwa dalam faktafaktadipersidangan sudah jelas bahwa telah terjadi kerugian negara yang telahdilakukan oleh Tersangka Almarhum Dr. H.
      Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALAKEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN dan Para PemohonKasasi Il: 1. ETTY PUSPA SARI, 2. WAHYU JUNEDI, S.H., tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi /Penggugat/Pembanding dan ParaPemohon Kasasi II/Tergugat Il, Ill/Terbanding Il, IIl untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H.
    Putus : 15-03-2016 — Upload : 11-11-2016
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2922 K/Pid.Sus/2015
    Tanggal 15 Maret 2016 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN / IRWAN
    6339 Berkekuatan Hukum Tetap
    • JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN / IRWAN
      Pengadilan Negeri TanjungBalai karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :KESATUBahwa ia Terdakwa IRWAN bersama dengan saksi Iswan Nasution, baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama, baik sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatanpada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2015, bertempat di 30(tiga puluh) meter Timur Pelabuhan Teluk Nibung Perairan Tanjung Balai
      di Perairan TanjungBerombang kapal yang dinakhodai Terdakwa terkandas hingga akhirnyapada pukul 05.30 WIB, barulah kapal yang dinakhodai Terdakwa sampai diLampu Putih Terakhir Kuala Bagan Asahan Perairan Kabupaten Asahan,tetapi kapal yang seharusnya menunggu yaitu kapal yang dinakhodaiEdiansyah tidak ada di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Iswan Nasutionmenghubungi Ediansyah melalui handphone dan Ediansyah mengatakan"Sudah kesiangan tidak jadi berangkat" sehingga mereka kembali menujuTanjung Balai
      Tanjung Balai dan pada jam 08.00 WIB, mereka ditangkapoleh Petugas Kepolisian Perairan di 30 (tiga puluh) meter Timur PelabuhanTeluk Nibung Perairan Tanjung Balai.Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal KM.
      Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor21/Akta.Pid/2015/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriTanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal
      22 Oktober 2015 dari PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Oktober 2015 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2015 danPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHal. 7 dari 11 hal.
    Register : 12-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 08-02-2022
    Putusan PTTUN MEDAN Nomor 7/B/2016/PT.TUN.MDN
    Tanggal 4 April 2016 — Pembanding/Penggugat : Susanto,SE
    Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANJUNG BALAI
    4714
    • Pembanding/Penggugat : Susanto,SE
      Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANJUNG BALAI
      P U T US A NNomor: 07/B/2016/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara: SUSANTO,SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPemko Tanjung Balai, Tempat tinggal di Jalan KhalifahLigkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota KisaranTimur, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini
      diwakili oleh Kuasa hukumnya:1.Syahrunsyah, SH; 2.Wildan Areza,SH; masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat hukum, berkantor di JalanSisingamangaraja Garu VI No.51 A&B (Gang Nuri),Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bertindak baikbersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan suratKuasa khusus tertanggal 05 Mei 2015, Selanjutnya disebut:PENGGUGAT/PEMBANDING; LAWAN WALIKOTA TANJUNG BALAI ; Berkedudukan di Jalan Jend.Sidirman KM.5,5Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili oleh
      ;masing masing Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil di Pemko Tanjung Balai, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, Selanjutnyadisebut : TERGUGAT/TERBANDING; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:07/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan MdjelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:27/G/2015/PTUNMDN tanggal 26 Oktober 2015; 3.