Ditemukan 517 data
PUTRI BULANSARI
12 — 3
Masrifai dan Maryati:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil ataspermintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan PengadilanNegen yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RItahun 2007, halaman
HENDRI WAHYUDI
14 — 4
pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk merubah nama anakPemohon yang bernama TAN ABDILLAH ALFAREZQI WAHYUDI menjadi TANABDILLAH ALFAREZQI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Triadi Rahmawandan Herry Sutarji;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
Rapika Apriana
19 — 3
mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dalam AktaKelahiran pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaiHalaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 743/Pdt.P/2019/PN Ptkdengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi KASMIRUDIN dan saksiAMINAH;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
LILI ANGELIA
56 — 12
Penetapan No. 730/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.
VITRIANI
47 — 7
pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki penulisan namaPemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulis VITRIANImenjadi VITRIANI TJHONG ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi BENY dan NOVIINDAH SARI ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
462 — 398
Sinta Agro Mandiri), berisi :
- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
- Surat pesanan
- Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
- Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan
- SPP, SPM dan SP2D
- 2 (dua) bundel Laporan BASTB Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Tentang Kegiatan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Umum 2 , Balitbang dan Komposit Varietas Bima 10 , Bima 15, Bima
- (empat) jilid Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Benih Jagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 14, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20 PT. Sinta Agro Mandiri dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Tahun Anggaran 2017 (terdiri dari 4 buku)
- Rekapitulasi BAST Kelompok Tani Jagung Hibrita Balitbang (Kabupaten Sumbawa : 49.625 Kg, Kabupaten Dompu : 80.350 Kg dan Kabupaten Bima : 68.025 Total 198.000 Kg).
- Asli Nota Kesepahaman antara Balitbang Pertanian Kementan RI dengan PT. Sadar tani Bersaudara Nomor : 936/SR.340/H.2.3/06/2017 Nomor : 25/PT.STB/NP/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017
- Asli Perjanjian Kerjasama antara Balai Penelitian Tanaman Serealia dengan PT.
WBS untuk paket pengadaanbenih jagung Hibrida Umum 2, Balitbang dan Komposit sebanyak 849.990kgtersebutadalah sebesarRp. 31.764.600.000,denganrinciansebagaimana Daftar Kuntitas dan Harga terdapat dalam Barang Bukti No.9 yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai berikut : No.
SAM 480 ton , varietasnya Bima 14Bima 15 Bima 19 dan Bima 20 ;Bahwa untuk menentukaan varietas dan spesifikasi secara teknis daribidang tanaman pangan akan bersurat dibubuhi varietas yang diinginkan ,yang jelas spesifikasinya adalah Balitbang ;Bahwa awalnya adalah dari CPCL kemudian baru ke bidang ;Bahwa kriteria Balitbang sudah ada dalan Pedoman Umum DirjenTanaman Pangan ;Bahwa calon yang diusulkan ke ULP untuk paket senilai 17 Milyar adalahPT.
hibrida 3(balitbang) dan juga belum pernah ada pengalaman pengadaan benihjagung hibrida 3 (balitbang) dan pada saat itu saksi Ir.H.Husnul Fauzi, M.Simenyampaikan ada barang, namun belinya kepada saksi Diahwati, karenasaksi Diahwati yang memegang perusahaan produsen jagung di wilayahJawa Timur ;Bahwa terdakwa pada akhir Agustus 2017 dipertemukan dengan saksiDiahwati oleh saksi Ir.H.Husnul Fauzi,M.Si di ruang kerja saksi Ir.H.HusnulFauzi,M.Si yang dihadiri pula oleh saksi Ir.Lalu Syafriari sebagai
Kemasan dalam kantong plastik 480 000 kgHibrida Balitbang kedap air serta diberikan tandaVarietas Bima 10, tulisan BENIH JAGUNGBima 15, Bima 19 dan HIBRIDA BALITBANG VARIETAS Halaman 345 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN Mtr Bima 20 BIMA 10, BIMA 15, BIMA 20BANTUAN PEMERINTAHTAHUN 2017 TIDAK DIPERJUALBELIKANIsi kemasan 1 kg / 5 kgLabel Biru/Benih Sebar (BR/ES)Data label Daya kecambah minimal85%Kotoran benih maksimal2,0%Kadar air maksimal 12%Benih murni minimal 85%Benih tanaman lain
) sebanyak 480.000 kg,namun terdakwa tidak bersedia karena tidak memiliki stok benih hibrida 3(balitbang) dan juga belum pernah ada pengalaman pengadaan benihjagung hibrida 3 (balitbang) dan pada saat itu saksi Ir.H.Husnul Fauzi, M.Simenyampaikan ada barang, namun belinya kepada saksi Diahwati, karenasaksi Diahwati yang memegang perusahaan produsen jagung di wilayahJawa Timur ;Bahwa terdakwa pada akhir Agustus 2017 dipertemukan dengan saksiDiahwati oleh saksi Ir.H.Husnul Fauzi,M.Si di ruang kerja
Supiaty AM.AK
Tergugat:
1.Juarby. A,
2.Ny. Darmawang
44 — 20
surat pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.GS/2018/PN Plptertanggal 26 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalamHIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaGugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikanjawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruS mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang
Linda
34 — 9
tanggal 28 November 2019, atas perkara perkaraNomor : 16/Pdt.P/2019/PNPIp.Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Permohonan tidak diatur dalamHIR ataun RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwaPermohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Pemohon belum memberikanjawaban tetapi jika Pemohon sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara haruSs mendapat persetujuan Pemohon (diambil dari Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkanoleh Balitbang
SITI DUL MUIN
12 — 3
Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah mohon penetapan Akte Kematian orangtua Pemohon yangbernama Wasino;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi YUSUP dan LAILATULQUROH;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
AIDIL HANDOKO
14 — 4
Anshar Daffa Renaldo yaitu Akta Kelahiran Nomor 6171LT211020160124 tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ali Ardiansyah dan Firmansya ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
Maryati
12 — 3
Pemohon sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang padapokoknya adalah ijin untuk mencatatkan kematian orangtua Pemohon yangbernama RUSMI;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPAIYEH dan saksiHARDIANI;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
Edward
12 — 3
Akta Kelahiran menggunakan nama EDWARD, untukitu mohon jin untuk menambahkan nama GUO dibagian belakang namaPemohon, sehingga lengkapnya nama Pemohon bernama EDWARD GUO;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Ali Sadikin, SE dansaksi Erwin;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
134 — 21
S tertanggal 30 Desember 2005; Bahwa yang menerbitkan blangko ijazah adalah Balitbang Kementerian PendidikanNasional;Bahwa pendistribusian blangko ijazah paket A tersebut dari Balitbang Kemendiknasdikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi diteruskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotauntuk disalurkan ke PKBM;Bahwa yang mengisi blangko jjasah kesetaraan paket A adalah PKBM kemudiandiserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk ditandatangani oleh KadisPendidikan Kabupaten/Kota;Bahwa blangko jazah yang
dikirmkan oleh Balitbang Kemendiknas jumlahnya harussama dengan jumlah warga belajar yang lulus;Bahwa bisa saja terjadi kesalahan penulisan nama pada jjazah;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kadis, tidak pernah ada kesalahan penulisannama di ijazah, karena apabila terjadi kesalahan Dinas Pendidikan akan mengeluarkansurat keterangan;Bahwa selama menjabat Kadis Pendidikan Kapuas, tidak pernah mengeluarkan suratketerangan karena terjadi kesalahan penulisan nama pada ijazah;Bahwa pada waktu saksi
KementerianPendidikan untuk dilakukan penilaian kemudian dikeluarkan daftar kelulusan yangdikirim langsung ke PKBM;Bahwa untuk blangko jjazah dan SKHUN dikirmkan oleh Balitbang KementerianPendidikan bersamaan dengan daftar nilai hasil ujian;Bahwa kodekode maupun identitas yang tercantum didalam yazah, SKHUN dandaftar nilai kelulusan harus sama (Penasihat Hukum menunjukan asli Yjazah, SKHUNdan daftar nilai dari Balitbang Kementerian Pendidikan);Bahwa saksi kurang mengetahui paragraf yang tercantum
YUNANI BASRI berkata kepadasaksi minta tolong Bu Sri uruskan di Balitbang Data Peserta Ujian atas namaMULYAR. S lalu saksi jawab iya pak karena kebetulan pada waktu itu saksi adajuga urusan ke Jakarta kemudian saksi meminta uang transportnya dan saksi diberi olehSdr. M.
YUNANI BASRI sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), setelah itu saksiberangkat ke Dinas Pendidikan Propinsi dahulu baru ke Balitbang di Jakarta namunsaksi tidak bertemu dengan bagian data dan saksi langsung pulang dan menyampaikankepada Sdr. M. YUNANI BASRI ni tidak bisa;Bahwa sebelumnya tidak pernah sama sekali Sdr. M.
SAN LIUNG
31 — 6
membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P3, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ROMIADI danFIRMANSYAH;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
UTIN DEWI GUMILANG
41 — 17
dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi GUST SURYANSYAHdan URAI IWAN KURNIAWAN;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
115 — 46
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi danSurat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XI/2010 tanggal 28Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yangmasingmasing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut:1Dalam APBN 2010 DIPA PSP Balitbang
H.Mansyur Ramli, selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalamkedudukannya selaku KPA Balitbang Kemdiknas, menandatangani KontrakPelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Pendidikan Untuk KegiatanPenguatan Kelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian DanPengembangan Pendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.
Perj003/DRUSP/XI/JDP/2010 tanggal 29 November 2010, dengan dengan nilai kontraksenilai Rp. 85.787.244.180, (delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapanpuluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluhrupiah);Selanjutnya Mansyur Ramli selaku KPA Balitbang Kemdiknas bersamaYogi Paryana Sutedjo menandatangani Surat Perintah Mulai Kegiatan(SPMK) No. 13683/G4/PSP/2010 tanggal 30 November 2010 yangmemerintahkan kepada PT.
Mansyur Ramli, selakuKepala Balitbang Kemdiknas yang bertindakdalam kedudukannya selaku KPA BalitbangKemdiknas, menandatangani KontrakPelaksanaan Pemetaan dan PendataanPendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka ProgramPenelitian Dan Pengembangan Pendidikan No.13261/G4/PSP/2010 dan No.
Mansyur Ramli,selaku Kepala Balitbang Kemdiknas yang bertindak dalam kedudukannyaselaku KPA Balitbang Kemdiknas dan Fahmi Sadiq Bin Sadiq selaku DirutUtama PT. Surveyor Indonesia menandatangani Kontrak PelaksanaanPemetaan dan Pendataan Pendidikan Untuk Kegiatan PenguatanKelembagaan Dalam Rangka Program Penelitian Dan PengembanganPendidikan No. 13261/G4/PSP/2010 dan No.
Zulkifli
20 — 5
agarPemohon diberi izin untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yaitu AisyahZhafina Zulfiana yang seharusnya Aisyah Zhafira Zulfiana ke Kantor Catatan SipilKota Pontianak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannyatersebut,pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai denganP4 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi Armawati dan saksi Nurmaya;Menimbang, bahwa buku Il Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
48 — 23
PENGADILAN MILITER TINGGI IT JAKARTA PUTUSANNOMOR :101K/BDG/PMTII/AU/XII/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Achmad JoingPangkat/NRP : Kapten Sus / 527154Jabatan : Tenaga Fungsional Gol.VII Pus Alpalhan (sekarang PamaMabesau )Kesatuan : Balitbang Kemhan (sekarang
Bahwa Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNI AUmelalui Sepa PK angkatan keVII tahun 2000 kemudian ditempatkan diPuslitbang TNI pada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNIdibubarkan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan padatahun 2001 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Kapten Sus NRP 527154.De Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00wib Terdakwa datang ke rumah Saksi I Mayor Laut (KH) Ir.Nazarudin,M.Si bermaksud
Bahwa Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNI AUmelalui Sepa PK angkatan keVII tahun 2000 kemudian ditempatkan diPuslitbang TNI pada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNIdibubarkan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan padatahun 2001 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Kapten Sus NRP 527154.Drs Bahwa pada hari Jumat tangga) 27 Agustus 2010 sekira pukul 10.00Terdakwa datang ke rumah Saksi I Mayor Laut (KH) Ir.Nazarudin, M.Sibermaksud meminjam
Bahwa benar Terdakwa Achmad Joing masuk menjadi anggota TNIAU melalui Sepa PK angkatan keV1I tahun 2000 kemudian ditempatkan diPuslitbang TNI pada tahun 2000 sampai dengan Puslitbang TNIdibubarkan, selanjutnya Terdakwa dipindahkan ke Balitbang Kemhan padatahun 2001 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Kapten Sus NRP. 527154.2.
DELFINA
24 — 9
dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi TALU PANDAWA danANTONIUS BONGHENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon;,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
Bidin Halim
22 — 7
pemohon' menyatakankebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 302/Pat.P/2021/PN PtkMenimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada PengadilanNegeri Pontianak agar Pemohon ditetapbkan sebagai Pengampu untuk istriPemohon yang bernama AGUSTINA yang pada saat ini sedang mengalami sakitfisik berupa tumor otak sebagaimana Surat Memo dari Dokter Yuviani di Jakarta(P4);Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang