Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telahdikaruniai seorang anak lakilaki bernama: ANAK DARI PENGGUGATDAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 Maret 2003, usia 9 tahun,sesuai dengan akta lahir (Certificate of Live Birth) nomor 20033244dari Office of the Civil Register General Republic of the Philippines,dan pemegang paspor Jepang bernomor MZ0473444;3.

Memutuskan, menetapkan bahwa Tergugat adalah pengasuh sertapemeliharaan anak, yaitu: ANAK DARI PENGGUGAT DANTERGUGAT, usia 9 tahun, berjenis kelamin: lakilaki, lahir padatanggal 24 Maret 2003, sesuai dengan akta lahir (Certificate of LiveBirth) nomor 20033244 dari Office of the Civil Register GeneralRepublic of the Philippines, dan pemegang paspor Jepang bernomorMZ0473444;3.

Fotokopi Certificate of Live Birth (Surat keterangan Kelahiran Anak)Office Of The Civil Registrar General Republik Of The Philippines,Registtry No.20033241 Province metro Manila, City/Municipally :Makati City, dated March 26, 2003, bermaterai cukup tidak ada aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.

Oleh karenanya maka Penggugat dinyatakan berkualitassebagai Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagai aktaontentik yang berupa Certificate of Live Birth (Surat keterangan KelahiranAnak) Office Of The Civil Registrar General Republik Of The Philippinesyang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuanTergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi, maka telah terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anakyang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN

Putusan Nomor 23 P/HUM/2011PASAL 18 AYAT (1), (2), (8) UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005TENTANG PENGESAHAN /INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL ANDPOLITICAL RIGHT (KONVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAKHAKSIPIL DAN POLITIK)1) Pasal 18 ayat (1):"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaanpillhannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersamasama dengar orang lain secara terbuka atau pribadi menjalankan

Hak untuk mengekspresikan agamanya ini dapatditangguhkan dan dibatasi dengan undangundang dengan perlindunganterhadap : kebebasan orang lain, moral publik, nilainilai agama, kKeamananpublik dan ketertiban publik sebagaimana diatur dalamPasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan InternasionalTentang HakHak Sipil Dan Politik).

Semestinya Pihak Pemohon mengkajilebin dalam ketentuan yang terdapat dalam /nternational CovenantOn Civil And Political Rights, Knususnya Pasal 18 ayat (3) yangmenyatakan Kebebasan menjalankan dan menentukan agamaatau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuanberdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungikeamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atauhakhak dan kebebasan mendasar orang lain.

Ketentuan yang sama diatur pula dalam UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil AndPolitical Rights (Kovenan Intemasional Tentang HakHak Sipil DanPolitik) Pasal 18 ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,keyakinan dan beragama.

Bahwa para Pemohon mendalilkan jika Peraturan Gubernur Banten a quobertentangan dengan Pasal 18 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rightssebagai berikut:(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, kKeyakinan dan beragama.Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama ataukepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secarasendiri maupun bersamasama dengan orang lain, baik di tempat umumatau tertutup, untuk menjalankan

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat: PerjanjianContract Agreement for Civil Works Coal Handling System and AuxiliarySystem PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, SukabumiProject (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1 Mei2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to Contract AgreementNomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 dan Addendum toContract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal 9 Juni 2012;4.

Nomor 443 B/Padt.SusArbt/201530.31.32.33.34.35.Bahwa berdasarkan putusan, Majelis Arbitrase dalam amarnya mengakuiadanya Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling Systemand Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu,Sukabumi Project (Package Il & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B,tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to ContractAgreement Nomor 1T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal

Termohon Il terobukti bertentangan dengan ketentuan Undang UndangRepublik Indonesia, knususnya Pasal 1339 KUHPerdata juncto Pasal 31 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 TentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;37.Bahwa oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbahwa Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal Handling Systemand Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu,Sukabumi Project (Package & Package Ill

Menyatakan sah dan memiliki kKekuatan hukum mengikat: PerjanjianContract Agreement for Civil Works Coal Handling System and AuxiliarySystem PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, Pelabuhan Ratu, SukabumiProject (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003 B, tanggal 1Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum to ContractAgreement Nomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor 13108SCOR003 A02,tanggal 9 Juni 2012;Halaman 15 dari 35 hal. Put.

Menyatakan Perjanjian Contract Agreement for Civil Works Coal HandlingSystem and Auxiliary System PLTU 2 Jawa Barat, 3 x 350 MW, PelabuhanRatu, Sukabumi Project (Package & Package Ill) S/C T3108SCOR003B, tanggal 1 Mei 2009, dan AddendumAddendumnya; Addendum toContract Agreement Nomor T3108SCOR003 A01, tanggal 22 Juni 2010 danAddendum to Contract Agreement Nomor T3108SCOR003 A02, tanggal 9Juni 2012 oleh dan antara Pemohon dan Termohon II batal demi hukum;4.

Dengan dasar PO 4504837655 dan PO 4504938357, Penggugatkemudian mengikatkan diri dengan Turut Tergugat sebagaimana tertuangdalam SubcontractAgreement dated 25 November 2013 for Civil andAssociated Work/Perjanjian Subkontrak tanggal 25 November 2013 untukPekerjaan Sipil dan Terkait (Perjanjian 25 November 2013) (Vide Bukti P1.b) dan SubcontractAgreement dated 28 January 2014 for Civil andAssociated Work/Perjanjian Subkontrak tanggal 28 Januari 2014 untukPekerjaan Sipil dan Terkait (Perjanjian 28 Januari

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikat diriuntuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baikdan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalammelaksanakan pekeryaan CIVIL AND ASSOCIATED WORK PONUMBER 4504837655 sebagaimana ditetapkan berdasarkan SuratHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 241/PDT/2017/PT.PBRb.Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ)/Kontrak Nomor:4504837655 tanggal O8 November 2013 dari PENERIMAJAMINAN.Keberlakuan dan keabsahan Jaminan Pelaksanaan 0009

Maka kami PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikat diri untukmelakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik danbenar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalammelaksanakan Pekerjaan : Civil and Associated Work PO Number4504837655 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar SuratPemenang Lelang dari OBLIGEE Berdasarkan SPPBJ/Kontrak No :4504837655 tanggal O8 Nopember 2013 yang selanjutnyadikukuhkan dalam Kontrak ini No. tanggal antara Pihak PRINCIPALdan OBLIGEE, dan Kontrak tersebut

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 Proyek kedua adalah JasaKonstruksi Civil untuk Fasilitas Penunjang Produksi di Daerah OperasiS&CS dengan Nomor Kontrak 3510004348 senilai Rp. 14.881.630.000,(empat belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratustiga puluh ribu rupiah) ;c.

Bahwa Proyek Kedua adalah Jasa Konstruksi Civil untuk FasilitasPenunjang Produksi di Daerah Operasi S&CS dengan nomor kontrak3510004348 Penggugat membuat jaminan pelaksanaan pada AsuransiKredit Indonesia (ASKRINDO) agar ASKRINDO mengeluarkan jaminanpelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa untuk proyek Jasa Konstruksi Civil untuk Fasilitas PenunjangProduksi di Daerah Operasi S&CS dengan nomor kontrak 3510004348Penggugat wajidb membuat jaminan pelaksanaan pada Asuransi KreditIndonesia (ASKRINDO), maka agar ASKRINDO mengeluarkan jaminanpelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT.

Bahwa kedua adalah Jasa Konstruksi Civil untuk FasilitasPenunjang Produksi di Daerah Operasi S & CS dengan nomor kontrak3510004348, Pemohon Intervensi (PT. Ratu Tigo Zon/ Drs. TrizonMartan) selaku pemenang lelang pekerjaan wajib membuat jaminanpelaksanaan, maka untuk membuat jaminan tender pekerjaan tersebut,PT. Ratu Tigo Zon mengajukan pembuatan jaminan pelaksanaankepada Bank BRI cabang Kapten A.

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 Proyek kedua adalah JasaKonstruksi Civil untuk Fasilitas Penunjang Produksi di Daerah Operasi S& CS dengan nomor kontrak 3510004348 senilai Rp. 14.881.630.000,(empat belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratustiga puluh ribu rupiah) ;C.

Halaman 2 Nomor 1 semula bahwa antara penggugat dan Tergugat yangtelah melakukan pernikahan dihadapan kantor Catatan Civil KotaBandung pada tanggal 24 Juli 2006. sebagaimana kutipan aktaPerkawinan No.202/2006, yang diperbaiki Catatan Kota Bandungmenjadi Catatan Civil Kabupaten Bandung.42. Halaman 2 pon 4, tertulis tergugat pisah tempat tinggal dihilangkanmenjadi tergugat pisah ranjang.3.

specialis;Bahwa Pemerintah Indonesia turut serta dalam konvensi Chicago tahun1944, dimana dalam salah satu appendix yaitu ICAO'S POLICIES ONTAXATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORT (dikenaldengan Doc. 8632), mengenai perpajakan menyebutkan bahwa setiap anggotaICAO secara timbal balik memberikan pengecualian atau tidak mengenakanpajak, bea masuk dan pungutan lain sejenis atas barang dan jasa yangdiberikan terhadap perusahaan angkutan udara internasional;Bahwa dalam perjanjian International Civil

pajakpajak yang dipungut secara langsungpada para penumpang atau para pengirim barang;Bahwa di dalam IATA (International Air Transport Association), padaArticle 9 diatur tentang Customs Duties and Charges dengan jelas disepakatibahwa segala hal baik barang dan jasa sebagai penunjang angkutan udarainternasional harus dikecualikan dari segala pungutan seperti bea masuk, pajakdan lain sejenisnya yang dibebankan terhadap angkutan udara internasionaltersebut;Bahwa perjanjian multilateral International Civil

Dokumen International Civil Aviation Organisation (ICAO)Nomor 8632;. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentangPerlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Avturuntuk Keperluan Penerbangan Internasional;10.Undangundang Nomor 15 Tahun 1992 tentangPenerbangan;bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan pendapatPemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan sertaHalaman 20 dari 74 halaman.

Penerbangan Lintas Udara (Over Flying);bahwa kelaziman di dunia internasional tentang dikecualikannyaJasa pelabuhan yang melayari jalur internasional dari pengenaanPPN dan azas timbal balik di dalam perjanjian bilateral,ditegaskan dalam Convention On International Civil Aviation(The Chicago Convention 1944);bahwa berdasarkan International Civil Aviation Organization(ICAO) No.8632 mengenai Perpajakan Dalam BidangTransoprtasi Udara Internasional diketahui sebagai berikut:a. bahwa setiap Negara anggota

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2017International Convention on Civil Aviation (KonvensiChicago)..

Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatsekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , II, III/Pembandingdan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV/Turut Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalildalil:Objek Gugatan:Adalah objek gugatan Perkara Civil

Nomor 3 K/Pdt/2017beslag) tanggal 15 Desember 1982, Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPadang atas perkara Civil Nomor 90 Tahun 1931 (Putusan Landraad tePadang tanggal 16 Mai 1931) tanggal 01 Juli 1983 serta Berita AcaraMenjalankan Putusan (Eksekusi) tanggal 04 Juli 1983;Bahwa sebelum Kantor Agraria Tingkat.

Nomor 30/1931,padahal apabila dicermati putusan tersebut perkara Civil Nomor 90 tahun1931, batasbatasnya adalah sebelah timur dengan bahagian darikepunyaan Penggugat tersebut, dimana telah dibuka kebun kelapakepunyaan sitakat sebelah selatan dan barat dengan sungai koerao,diseberang sungai mana terletak kebun kelapa dari Nona Oeban, sebelahutara dengan sungai koerao diseberang mana terletak sebahagian daripersil Penggugat yang disebutsebut semula, diatas mana telah dibukaladang padi si Balong;Apabila

kita teliti pada saat ini batasbatas yang menjadi Objek dalamperkara Civil Nomor 90 Tahun 1931, yang sekarang dijadikan Objekdalam perkara a quo, tidak ada disebutkan batasbatas tersebut olehPenggugat, sehingga dimanakah kedudukan Objek yang dimaksudkanoleh Penggugat, sehingga secara terang Gugatan Penggugat Kabur(Obscuur Libel), untuk itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan TidakDapat Diterima;Halaman 12 dari 27 hal.Put.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada pokoknya mendalilkan"Objek Gugatan adalah Objek dalam perkara Civil Nomor 30/1931", padahalapabila dicermati putusan tersebut perkara Civil Nomor 90 tahun 1931, batasbatasnya adalah sebelah timur dengan bahagian dari kepunyaan Penggugattersebut, dimana telah dibuka kebun kelapa kepunyaan sitakaf, sebelah selatandan barat dengan sungai koerao, di seberang sungai mana terletak kebunkelapa dari Nona Oeban, sebelah utara

Dalam pelaksanaan UndangUndang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun yangbersifat multilateral dengan Negaranegara lain tertentu seperti AlrTransport Agreement, International Civil Aviation Organization (ICAO)atau International Air transport Association (IATA) dan dalam perjanjiantersebut di dalamnya juga diatur tentang pengecualian pajak penjualan,bea masuk, dan pungutan lain yang sejenis dan biasanya bersifat timbalbalik, didalam sistem hukum

Dalam perjanjian /nternational Civil Aviation Organization (ICAO) dimanaIndonesia adalah salah satu anggotanya, juga menyebutkan "Berkenaandengan pajakpajak mengenai penjualan atau penggunaan transportasiudara internasional: Setiap Negara anggota ICAO harus melakukanHalaman 2 dari 47 halaman.

Perjanjian multilateral /nternational Civil Aviation Organization (ICAO),yang ditandatangani oleh 190 negara termasuk Indonesia, Chapter IVArtikel 24 tentang Customs Duty mengatur tentang pengecualian daripungutan Bea masuk, pajak ataupun pungutan lain yang sejenis terhadapbarang ataupun jasa yang diberikan terhadap angkutan udarainternasional;Dalam perjanjian bilateral A/r Transport Agreement dengan Negaratertentu. selalu. dicantumkan adanya pembebasan pajakpajakberdasarkan azas timbal balik;. 628

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2014 Chapter : General Principle and Application of The ConventionChapter II : Right Over Territory of The Contracting StateChapter III : Nationality of AircraftChapter IV : Measures to Facilitate Air NavigationChapter V : Condition to be Fulfilled With Respect To AircraftChapter VI : International Standards and Recommended PracticesB Part Il : The International Civil OrganizationChapter VII : The OrganizationChapter VIII : The AssemblyChapter IX : The CouncilChapter X

Aviation (TheChicago Convention of 1944) dan International Convention Civil AviationOrganization (ICAO) Nomor 8632 yang dikecualikan dari pengenaanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, sedangkanalasan dalam butir B Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) telah mengungkapkan dokumen dan datadata pendukung yangtelah dilakukan uji bukti pada pemeriksaan dalam persidangan sehinggadapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai

Business Banking Area, sehinggaPenggugat menjadi kehilangan pengerjaan Proyek ini dan adapunproyek ini adalah tentang pekerjaan Piping, Mechanical,Instrument, Elektrikal, Earth work, Civil dan Road Improvement diProject PT. SUMAGITAINWHA CONSORTIUM di lingkungan kerjaPT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA.C.

PERSADAENERGY yang memiliki usaha lainnya dibidang Piping, DismantleDecommission, Geo Membrane, Earthwork & Civil Works dan HeavyEquipment Rental dan Provider Generator Set, Air Compressor, LightingTower., serta Penggugat selama ini adalah seorang Pengusaha yangmempunyai nama dan kridibilitas baik dihadapan mitramitra bisnisPenggugat.

Business Banking Area, sehinggaPenggugat menjadi kehilangan pengerjaan Proyek ini dan adapunproyek ini adalah tentang pekerjaan Piping, Mechanical,Instrument, Elektrikal, Earth work, Civil dan Road Improvement diProject PT. SUMAGITAINWHA CONSORTIUM di lingkungan kerjaPT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA.Kerugian/hilangnya keuntungan Penggugat pada proyek ini adalahHal. 7 dari 25 hal. Put.

Business Banking Area,sehingga Penggugat/Pembanding menjadi kehilangan pengerjaanProyek ini dan adapun proyek ini adalah tentang pekerjaan Piping,Mechanical, Instrument, Electrical, Earth work, Civil dan RoadImprovement di Project PT SUMAGITAINWHA CONSORTIUM dilingkungan kerja PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA.Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 2580 K/Pdt/2017C.

Dan ini tidak pernahdibantah oleh Para Tergugat ).o Bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang mendalilkan bahwaPenggugat/Pembanding juga adalah pemilik dan Direktur pada PTPERSADA ENERGY yang memiliki usaha lainnya dibidang Piping,DismantleDecommission, Geo Membrane, Earthwork & Civil Worksdan Heavy Equipment Rental dan Provider Generator Set, AirCompressor, Lighting Tower, serta Penggugat/Pembanding selama iniadalah seorang Pengusaha yang mempunyai nama dan kredibilitasbaik dihadapan mitramitra bisnis

Kantor SukuDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Pemohon telah menikahi seoranglakilaki berkebangsaan amerika serikat bernama Michael Jeffrey Munroe; Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut maka Pemohonmenurut adat istiadat kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal asal usulsuami Pemohon, maka Pemohon bermaksud menambah nama belakangnyadengan nama Munroe;Menimbang bahwa merujuk pada arti perubahan nama oleh UnitedNations terkait Civil

Registration and Civil Statistics Systems bahwa change ofname is a citizens change of name due to legal, religious or other events.Change of name registration is the recording of the change and the new name.Menimbang bahwa dalam hukum positif di Indonesia perubahan namasecara khusus diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga yangHal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 74/Pat.P/2021/PN.Bgrdikemudian telah dicabut dengan berlakunya UndangUndang

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan Judex Facti Tingkat Pertama yang hanya menggunakan asasasas hukum dalam pertimbangan hukumnya, tetapi melupakan dasardasar pertimbangan Pasal 11 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telahdiratifikasi menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Convenant on Civil and Political Rights untukmenemukan hukumnya itu sendiri;Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai Tersangka atauTerdakwa dalam suatu

Tidak adapilinan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negaramemegang teguh prinsip keadilan;Berdasarkan Pasal 11 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telahdiratifikasi menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan /nternational Convenant on Civil and Political Rights(Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan YurisprudensiNomor 419 K/Pid/2010, bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidakmengkonstantir dan mempertimbangkan tentang Pasal 11 Konvenan HakSipil

dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil andPolitical Rights.

Convenant on Civil and Political Rights, bahwa tindakanJudex Facti Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan PembukaanUUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena seluruhkekuasaan dengan segala produk kekuasaannya hadir guna pencapaiantujuan tersebut, yang setiap saat negara harus membuka diri untukmengoreksi segala produk kekuasaannya;Bahwa berdasarkan bukti konkrit pengenyampingan fakta oleh JudexFacti Tingkat Pertama

No. 1082 K/Pid/2017Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan danmengkonstantir tentang hukum dalam Pasal 11 Konvenan Hak Sipil danPolitik yang telah diratifikasi menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun2005 tentang Pengesahan /nternational Convenant on Civil and PoliticalRights (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), yangmenyatakan bahwa Tidak seorang pun dapat dipenjara sematamataatas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yangmuncul dari perjanjian dan

Djojodigoeno menyatakan bahwa Civil Law diEropa Barat di daerahdaerah yang pernah dikuasai orangEropa, berinduk pada Hukum Romawi bersumber dari badanlegislatif dan berbentuk kodifikasi, sedangkan Common law diInggris dan di daerahdaerah lain yang pernah didominasiInggris, bersumber dari peradilan yang kebanyakan berasal dariputusanputusan Hakim;Oleh karena itu, istilan Common Law merupakan hukum yangdisebut "Judgemade law, yang berbeda dengan Civil Law yangmerupakan IIStatutary Law". (Prof. H.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sistem hukum nasionalkita menganut sistem "Civil law' dan sebagai konsekuensiyuridisnya, sumber hukum utama di dalam sistem hukumIndonesia adalah "Peraturan PerundangUndangan" (UndangUndang dalam arti materiil wet in tnateriele zin) dan bukan"putusanputusan pengadilan" (yurisprudensi = judemade law);Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan Nomor 2089 K/Pdt/2014e.

,tersebut di atas, yurisprudensiyurisprudensi yang telah berusiapuluhan tahun tersebut, jelas sudah tidak relevan lagi untukdijadikan landasan yuridis untuk memutus suatu perkara perdata,apalagi di dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem"Civil Law", di dalam memutus suatu perkara bagi Hakim,yurisprudensi hanyalah sebagai suplplement (tambahan), karenalandasan yuridis yang paling utama untuk dijadikan dasar hukum didalam memutus suatu perkara adalah peraturan perundangundangan (undangundang

Bahwa sebagai penutup memori kasasi ini, sekali lagi perluditegaskan bahwa berdasarkan sistem hukum Indonesia yangmenganut sistem "Civil Law', hakim Indonesia di dalam memutussuatu perkara perdata, seharusnya menggunakan dasar hukum"peraturan perundangundangan" (undangundang dalam artimateriil = wet in materiele zin) dan bukan hanya yurisprudensi,tanpa didukung oleh peraturan perundangundangan, jika peraturanperundang undangannya ada dan tesedia;16.

Sekali lagi, didalam suatu) Negara yang menganut sistem "Civil Law,yurisprudensi hanyalah sebagai "supplement" (pelengkap) danbukan yang utama untuk dijadikan dasar yuridis bagi Hakim di dalammemutus suatu perkara perdata;17.

Dalam praktek di MahkamahAgung, KUHPerdata tetap menjadi acuan dalam memutuskan perkara ;Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (1995; 3846), KUHPerdata Indonesiaberasal dari Code Civil Napoleon yang berlaku di Belanda tahun 1810. SelanjutnyaBelanda me nyusun BW sendiri yang mengadopsi konsepkonsep hak yangterkandung dalam Code Civil Napoleon yang mulai berlaku di Negeri Belandapada tahun 1838.

Selanjutnya, berdasarkan asas konkordansi (concordantiebeginsel ) BW diberlakukan di Indonesia pada tanggal 30April1847, dengan caradiundangkan dalam Staatblaad (Stb) 1847, Nomor 23 ;Secara historis, konsep hak milik yang ada dalam BW yang merupakan copy pastedari konsep hak milik yang ada dalam Code Civil Napoleon.

Dalam sejarah tatahukum dunia, konsepkonsep hukum yang ada dalam Code Civil Napoleon sangatmem pengaruhi pemikiran dan konsep hukum dunia, termasuk di Indonesia ;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2016/PT PBRSedangkan dalam tataran hukum universal, eksistensi hak milik telah diakuisecara tegas, sehingga menjadi ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak AsasiManusia (DUHAM), tanggal 10Desember1948 ;Pasal 17. DUHAM, menegaskan :1.

.: bahwa pada tahun 2008 terbit PP Nomor 51 tahun 2008, yang menyatakanbahwa untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan dari kegiatan usaha dibidang jasa konsultan civil dan struktur adalah bersifat FINAL, yang berartiuntuk perhitungan PPh pasal 25/29 Penggugat adalah NIHIL.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Surat Gugatan nomor: do/010/TY2012 tanggal 31 Oktober 2012ditandatangani oleh Sdr.

Dalam pelaksanaan Undangundang perpajakan, Indonesia terikatdengan Perjanjian internasional baik bersifat bilateral maupun yangbersifat multilateral dengan Negaranegara lain tertentu seperti AirTransport Agreement, International Civil Aviation Organization (ICAO)atau International Air transport Association (IATA) dan dalam perjanjiantersebut di dalamnya juga diatur tentang pengecualian pajak penjualan,bea masuk, dan pungutan lain yang sejenis dan biasanya bersifat timbalbalik, didalam sistem hukum

Dalam perjanjian International Civil Aviation Organization (ICAO) dimanaIndonesia adalah salah satu anggotanya, juga menyebutkan "Berkenaandengan pajakpajak mengenai penjualan atau penggunaan transportasiudara internasional: Setiap Negara anggota ICAO harus melakukanpengurangan sejauh mungkin yang dapat dilakukan dan membuatrencanarencana untuk menghilangkan semua bentuk pajak atasHalaman 2 dari 51 halaman.

Perjanjian multilateral International Civil Aviation Organization (ICAO),yang ditandatangani oleh 190 negara termasuk Indonesia, Chapter IVArtikel 24 tentang Customs Duty mengatur tentang pengecualian daripungutan Bea masuk, pajak ataupun pungutan lain yang sejenis terhadapbarang ataupun jasa yang diberikan terhadap angkutan udarainternasional;Dalam perjanjian bilateral Air Transport Agreement dengan Negaratertentu. selalu. dicantumkan adanya pembebasan pajakpajakberdasarkan azas timbal balik;. 628

Putusan Nomor 1113/B/ PK/PJK/2014dan Undangundang Nomor 11 Tahun 1994 sehinggamerupakan konvensi / kebiasaan hukum;bahwa konvensi hukum dimaksud yang bersumber darikebiasaan internasional didasarkan pada konvensi bilateral /multilateral yang berawal dari konvensi Chicago tahun 1944yang selama ini masih berlaku dan sampai sekarang Indonesiamenjadi anggota organisasi International Civil AviationOrganisation (ICAO) / Organisasi Tertinggi Penerbangan SipilDunia;bahwa sesuai dengan azasazas umum Pemerintahan

Putusan Nomor 1113/B/ PK/PJK/2014 Chapter IV : Measures to Facilitate Air NavigationChapter V : Condition to be Fulfilled With Respect To AircraftChapter VI : International Standards and Recommended PracticesB Part Il : The International Civil OrganizationChapter VII : The OrganizationChapter VIII : The AssemblyChapter IX : The CouncilB Chapter X : The Air Navigation Commisiona Chapter XI : PersonnelChapter XII : FinanceChapter XIII : Other International ArrangementsW@ Part ill : International Air

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 antara Asia Petroleum Development(Glagah Kambuna) Limited (selanjutnya disebut sebagai APD) selakupemilik proyek (project owner) yang menyatakan diri sebagai sebuahperusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesiasepakat untuk menjalin perikatan hukum dengan Lekom Maras selakuKontraktor (Contractor) (Turut Termohon Il) dengan menandatanganiContract Nomor APD/GK/090/08 dengan judul kontrak Kambuna OnshoreReceiving Facilities Earth, Civil & Structural

Jaminan pelaksanaan akan diselesaikan secara terpisah dariperjanjian penyelesaian kontrak akhir ini;(c) DokumenFinalContractEarned Value Calculations NomorAPD/GK/090/08 Kambuna ORF Earth, Civil, and Structural Works(Perhitungan NilaiditandatanganiKontrak Akhirantara perwakilan Turut TermohonYang Diperoleh) dibuat dandan TurutTermohon II pada tanggal 16 Juni 2011 sebagaimana diuraikan secaralengkap sebagai berikut (vide bukti P15c):CONTRACT NOMOR APD/GK/090/08KAMBUNA ORF EARTH, CIVIL, AND STRUCTURAL

Kami juga mengetahui bahwa sejak penggantiansupplier beton pada bulan Januari 2010, sejumlah tujuh pengujian gagalmemenuhi persyaratan SENSL;Bahwa berdasarkan pada surat SENSLLML037 tersebut PemohonBanding, melalui surat Nomor SENSLLML039 tanggal 4 Februari 2010(Surat SENSLLML039"), perihal Contract Nomor APDGK/090/08Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works, menyatakanHalaman 125 dari 136 hal. Put.

Lekom Maras has failed tomeet with regards to project schedule under Contract NomorAPDGK/090/08 regarding Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works(the Contract). Therefore, SENSL have no option but to enforce Article10.1 of Exhibit A of the Contract and terminate the Contract fortwith,Yang terjemahan bebasnya adalah:Sehubungan dengan surat kami Nomor SENSLLML037 dan SENSLLML038 tanggal 28 Januari 2010 and 1 Februari 2010.

Lekom Maras telah gagalmemenuhi rencana proyek berdasarkan Kontrak Nomor APDGK/090/08perihal Kambuna ORF Earth, Civil and Structural Works (Kontrak). Olehkarena, SENSL tidak memiliki pilihan selain memberlakukan Pasal 10.1 dariLampiran A Kontrak dan membatalkan Kontrak;15.

Bahwa karena semua bukti yang diajukan dalam gugatan ini telah jelas15.dan terang sehingga merupakan bukti yang otentik, sah dan berhargakarena itu kepada Yang Terhormat Mejelis Hakim Pengadilan AgamaLubuk Pakam yang memeriksa dan/atau mengadili perkara inidimohonkan agar putusan dalam perkara ini dimohonkan agar putusandalam perkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu dan/atau serta merta(uitvoorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasimaupun peninjauan kembali (request civil

Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpkkembali (request civil) dari Para Tergugat ;8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biayabiaya dan/atauongkosongkos yang timbul dalam perkara ini ;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat inpersontidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernamaSUKERNO, S.H., MUSLIMIN AKBAR, S.HI, M.H., FERERIUS PURBA, S.H.

2010 atas nama Hilmi AimanNurhikmat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kepedudukan Kota Bandungtanggal 3 Februari 2010; Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam aktaakta kelahiran anakanak Pemohon tersebut adalah Cucu Novida;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon mengenaipenambahan atau perubahan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atautidak;Menimbang bahwa merujuk pada arti perubahan nama oleh UnitedNations terkait Civil

Registration and Civil Statistics Systems disebutkan bahwachange of name Is a citizens change of name due to legal, religious or otherevents.

Melalui argumentasi hukum yang disusun dan disampaikan melaluiperbedaan pendapat ini, Hakim Anggota Il, Rizky Aulia Cahyadri, S.H.berharap bahwa pada akhirnya terdapat suatu pemahaman yang holistikterhadap pertemuan atau irisan atas kKedua asas tersebut;Bahwa jaminan terhadap perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang,utamanya dapat ditemukan dalam Pasal 12 Universal Declaration of HumanRights (UDHR) dan Pasal 17 International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR), yang berbunyi sebagai

Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadapgangguanganguan atau pelanggaran seperti ini.Pasal 17 International Covenanton Civil and Political Rights (ICCPR):1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara Sewenangwenangatau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah ataukorespondensinya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan namabaiknya.Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Sgt2.

Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tanganatau serangan tersebut.Bahwa sedangkan di sisi lain, jaminan atas kebebasan seseorang untukmemberikan pendapat, termasuk pembatasan atas hak tersebut ditentukandalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)yaitu sebagai berikut:Pasal 19 International Covenanton Civil and Political Rights (ICCPR):1. Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapattanpa diganqqu;2.

termasuk mendorongaparat untuk memiliki pbemahaman dan perspektif hak asasi manusia danprofesionalitas dalam menangani setiap perkara UU ITE;Bahwa kenyataan tentang masyarakat yang dirugikan adanya dengan pasalpasal karet UU ITE tidak hanya dapat ditemukan dalam rilis dari KoalisiMasyarakat Sipil tersebut di atas, tetapi terdapat penjelasan sendiri terhadapperkembangan terhadap praktik atas pelaksanaan hak KebebasanBerpendapat dan Berekspresi yang terdapat dalam Pasal 19 InternationalCovenanton Civil

Komentar Umum Nomor 34merupakan interpretasi resmi terkait dengan Kebebasan Berpendapat danBerekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 International Covenant on Civil andPolitical Rights (ICCPR);Bahwa Komentar Umum (general comment) merupakan interpretasi otoritatifyang berlaku seperti panduan, berisi cakupan, karakteristik dan cara membacaisi konvensi. Komentar Umum dikeluarkan oleh badan atau komite PBB yangmembidangi hakhak terkait.