Ditemukan 457 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
Anggi Windiarto
Tergugat:
Kepala Desa Bandungrejo
Intervensi:
RIZKA ULFA RIFTIANA
18492
  • tentang pengangkatan dan penghentian perangkat Desa yakniPeraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa besertaPeraturan Bupati Nomor: 7 Tahun 2018 tentang petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Penghentian Perangkat Desa;Bahwa TERGUGAT dan Panitia Penjaringan Pengisian danPengangkatan Perangkat Desa Bandungrejo Kecamatan KaranganyarKabupaten Demak yang bekerjasama dengan Fakultas Fisip
    Unisri pada hariSabtu, 26 Oktober 2019 di Kantornya menerangkan bahwa Unisri tidakberhak mereferensi Tim ITE yang diajak kerjasama tersebut;Bahwa Pihak Fakultas Fisip Unisri dalam menyerahkan nilai hasil UjianPilperades seKecamatan Karanganyar terkesan tidak transparan,sebagaimana dijelaskan dalam klarifikasi Pihak Unisri yang di sampaikanDekan Fakultas Fisip selaku Ketua Tim bahwa penyerahan nilaidilaksanakan di kampus yang di ambil oleh para panitia pada malamtanggal 28 Agustus 2019 dengan daftar
    Pengangkatan Saudara RIZKA ULFA RIFTIYANA,sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Sekretaris Desa, tertanggal 09September 2019, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksicalon Perangkat Desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama denganUNIVERSITAS FISIP UNISRI, seperti yang diamanatkan oleh Perda No. 1 Tahun2018 bagian ketiga Teknik kerjasama pasal 20 Peraturan Daerah KabupatenDemak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun
    UNISRI pada hariSelasa pada tanggal 27 Agustus 2019, dan kemudianUNIVERSITAS FISIP UNISRI memberikan hasil TES ujian paraPecalon Perangkat Desa Bandungrejo pada hari rabu tanggal 28Agustus 2019, yang isinya adalah saudara RIZKA ULFARIFTIYANA adalah sebagai Pecalon yang mendapatkan nilaiakumulasi tertinggi dengan total Nilai: 72,5 (tujunh puluh dua koma lima);Hal 28 dari 88 halaman NOMOR: 83/G/2019/PTUN.Smg.e Bahwa hasil penilaian di atas kemudian TIM PengisianPengangkatan Perangkat (TPPPD) Desa
    Unisri (fotokopisesua dengan aslinya);Surat Dekan Fisip Unisri Nomor: 34/S4/KS/2019,tanggal 24 Oktober 2019, perihal Tanggapan (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri(LEMBAKUM) Nomor: 115/LAN Dmk/X/2019, tanggal31 Oktober 2019, perihal Permohonan salinan/ fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bandungrejoterhadap Pengangkatan Sdri.
Register : 10-07-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 10 Oktober 2019 — Ullif Muntahi Melawan 1. Kepala Desa Bulusari Kecamatan Sayung 2. Muhammad Sokib
289287
  • ., yang terjadi sejak penyerahan hasil seleksi oleh LembagaKajian IImu Sosial FISIP UI kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa.Sampai dengan gugatan ini diajukan, efek sosial tersebut masihterjadi ;B. Tenggang Waktu ;1.
    Bahwa Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mengajukan PermohonanKerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer,Permohonan diajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian IlImu KesejahteraanSosial FISIP UI Gedung Nusantara I Lt.2 FISIP UI Kampus UniversitasIndonesia, Depok ;5.
    Bahwa BENAR pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan pelaksanaanujian Seleksi Perangkat Desa secara Serempak yang diselenggarakan diUTC Semarang dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI; .
    Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 terjadi serah terima hasil seleksicalon perangkat se kabupaten Demak yang bekerjasama dengan PUSATKAJIAN KESSOS FISIP UI dan dilakukan oleh Sofyan Cholid selakuKetua Tim Seleksi; .
    Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian IImu KesejahteraanSosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo.
Register : 14-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 175/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Sutarno
Tergugat:
Kepala Desa Sampang
5522
  • Permohonandiajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian IImu Kesejahteraan SosialFISIP Ul,Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP Ul Kampus UniversitasIndonesia, Depok.Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.8.
    Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kegiatanProses PengisianPerangkat Desa di Kabupaten Dernak yang melibatkan PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tersebut tidak diketahuioleh pimpinan Universitas Indonesia, dan tidak sesuai denganketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia. Dengan kata lain,kegiatan tersebut adalah illegal dan rektorat UI tidak mengakuiadanya kerjasama tersebut. 16.
    Bahwa dengan adanya surat Rektor tersebut makakerjasama antara Tim panitiaa Pilprades Desa Sampang denganPusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Ul makaHalaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor : 175/G/2018/PTUN.Smg.kerjasamanya cacat secara hukum dan melanggar ketentuanPeraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 tentangpengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 17.
    Dodi Sudiana,M.Eng. yang antara lain dalam surat dimaksud disebutkan := Puska KESSOS memiliki legitimasi untuk melakukankerjasama dengan pihak lain karena UKK di tingkat Fakultas(UKK FISIP Ul) belum memiliki SK pelaksanaan. Puska KESSOS tidak menerima imbalan dalambentuk apapun selain imbalan jasa, dst....
    Dikemudian hari diketahui ternyata UKK di FISIP belumterbentuk sampai dengan selesainya Seleksi Ujian PerangkatDesa dilaksanakan.
Putus : 03-03-2008 — Upload : 30-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 09/PID/2008/PT.BTN
Tanggal 3 Maret 2008 — H. IWAN ROSADI, SH.
5630
  • Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajian evaluasiKebijkan keputusan Gubernur Banten Rp.300.000.000,10.Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajian RaperdaSOTK usul inisiatif. Rp.280.000.000.
    Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajianevaluasiKebijkan keputusan Gubernur Banten Rp.300.000.000,1610. Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajianRaperdaSOTK usul inisiatif. Rp.280.000.000, Rp.1.375.130.000," Perbuatan ia terdakwa H.
    Banten dengan Fisip Unpad Bandung.41) Kajian Empat Raperda SOTK usul inisiatif DPRD Prop. Bantenkerjasama DPRD Prop. Banten dengan Fisip Unpad Bandung.42) DASK Perubahan TA.2004 DPRD Prop. Banten.43) DASK TA. 2004 DPRD Prop. Banten.44) Laporan hasil Evaluasi Triwulan IV APBD Prop. Banten TA.2004 sampai dengan bulan Nopember 2004.45) RASK TA.2004 DPRD Prop. Banten.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakandalam perkara lain ;7.
    Banten dengan Fisip Unpad Bandung.41) Kajian Empat Raperda SOTK usul inisiatif DPRD Prop. Bantenkerjasama DPRD Prop. Banten dengan Fisip Unpad Bandung.42) DASK Perubahan TA.2004 DPRD Prop. Banten.43) DASK TA. 2004 DPRD Prop. Banten.44) Laporan hasil Evaluasi Triwulan IV APBD Prop. Banten TA.2004 sampai dengan bulan Nopember 2004.45) RASK TA.2004 DPRD Prop. Banten.Dikembalikan kepada Penuntut Umumuntuk dijadikan barang buktidalam perkara lain ;7.
Register : 22-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 74/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
AINUN NAJIB
Tergugat:
KEPALA DESA JLEPER
Intervensi:
Abd. Farid Ma’ruf Subur Rahayu
239183
  • Demak pada suratnya Nomor: 002/TIMPP/VII/2020 tanggal17 juli 2020 perihal Permohonan Kerjasama ujian penjaringanperangkat Desa yang ditujukan kepada Rektor UNTAG Semarang cq.Dekan FISIP UNTAG SemarangBahwa Dekan FISIP UNTAG Semarang tanggal 18 Juli 2020memberikan surat yang ditujukan kepada Bapak Mahfud anwar KetuaTim PPD Desa Jleper Kec. Mijen Kab.
    Bahwa perolehan nilai adalah berdasarkan hasil tes atau Ujikompentensi yang dilakukan oleh Fakultas Fisip padaUNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang terhadap paracalon perangkat Desa pada jabatan Sekretaris Desa Jleperbukan rekayasa dari panitia seleksi penerimaaan calonPerangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa Jleper maupunrekayasa Kepala Desa Jleper tetapi adalah hasil tes yangdilakukan oleh Fakultas Fisip UNIVERSITAS TUJUH BELASAGUSTUS 1945 Semarang sehingga diperoleh hasil sbb :1. Abd.
    Demak pada suratnya Nomor: 002/TIMPP/VII/2020 tanggal17 juli 2020 perihal Permohonan Kerjasama ujian penjaringanperangkat Desa yang ditujukan kepada Rektor UNTAG Semarang cq.Dekan FISIP UNTAG Semarang;Bahwa Dekan FISIP UNTAG Semarang tanggal 18 Juli 2020memberikan surat yang ditujukan kepada Bapak Mahfud anwar KetuaTim PPD Desa Jleper Kec. Mijen Kab.
    Untag Semarang adalah Panitiadesa mengajukan permohonan kerja sama ke Fisip Untag Semarangdan tidak serta merta dijawab, karena pihak Fisip Untag Semarangakan mempelajari dan selanjutnya memberikan penjelasanmengenai tehnis penyelenggaraan seleksi, kemudian panitia akanmembuat draft MoU yang diserahkan ke pihak panitia desa untukdipelajari dan apabila telah disetujui maka akan dilakukanpenandatangani naskah MoUnya; Bahwa Saksi melakukan tanda tangan MoU pada tanggal 21Agustus 2020, setelah adanya
    Dadang Asmiadi); Bahwa hasil ujian diserahkan oleh Dekan Fisip Untag Semarangkepada panitia Pilperades di Fakultas Fisip Untag Semarang; Bahwa tidak ada yang protes ke Untag Semarang setelah hasilujian diumumkan panitia Pilperades; Bahwa bentuk hasil ujian yang diserahkan dari Dekan Fisip UntagSemarang kepada panitia Pilperades Desa Jleper dalam amplopbersegel;Ahli, Sri Kusriyah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: Bahwa menurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7ayat (1) adalah sebagai
Register : 17-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — NINIK QODARIYAH VS KEPALA DESA KARANGROWO;
16544 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa;Bahwa kerja sama Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat DesaKarangrowo dengan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan SosialFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puska KessosFISIP Ul) tidak dapat dikatakan tidak sesuai dan bertentangan denganketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) juncto Lampiran Il Tahap 7angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 tentangPedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja sama UniversitasIndonesia, karena Puska Kessos FISIP
    Ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020Tahun 2016, Perjanjian Kerja sama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Bulusari dengan Puska Kessos FISIP UI dapatdikategorikan sebagai kerja sama universitas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak denganperbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya77/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal
Register : 13-01-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2021 — ZIDNI SUKRON, SH., DKK VS KEPALA DESA TEMUROSO;
12268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmempengaruhi hasil dari proses penjaringan dan penyaringan yangtelah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehinggakekurangan yuridis tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatalankeputusan objek sengketa;Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Kepala Desa Temuroso Kecamatan Guntur KabupatenDemak tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapilangsung dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PuskaKessos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP
    Selain itu Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PuskaKessos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UniversitasIndonesia berada di bawah Universitas Indonesia, sehingga sesuaidengan asas efisiensi dan asas efektifitas sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, untuk lebih mempercepat dan mempersingkat birokrasilangkah tersebut dapat dibenarkan;Bahwa perjanjian kerjasama dalam sengketa a quo dilakukan denganPusat Kajian llmu Kesejahteraan Sosial
    (Puska Kessos) Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia sebagai lembagaresmi yang tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai KajianHalaman 4 dari 7 halaman.
Register : 25-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 150/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
Endang Ponco Istiyani
Tergugat:
Kepala Desa Tlogorejo
5522
  • Bahwa melalui SuratNomor:139/N2.F9/D6.PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018 tanggal26 Februari 2018, PUSKA KESSOS FISIP UI menyampaikanbahwa tahap seleksi telah selesai dan mengundang PanitiaPengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dari 13 Desasekecamatan Wonosalam pada tanggal 28 Februari 2018untuk penyerahan hasil ujian seleksi pengisian perangkate.
    Bahwa pemilihan Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI telah memenuhi kriteriakompetensi dari Pihak Ketiga sebagaimana ditentukan olehPERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 pasal 20ayat 3 yaltU!
    Bahwa Pihak Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI selaku Pihak Ketigapelaksana Tes Seleksi untuk calon Perangkat Desa untuk 13Kecamatan di Kabupaten Demak, melalui SuratNomor:132/UN2.F9.06/ HKP.05/2018 tanggal 7 Maret 2018Perihal Penjelasan tentang Kedudukan Pusat Kajian IlmuKesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI yangintinya menjelaskan sebagaiberikut:a) Bahwa Kerjasama antara Tim Pengisian PerangkatDesa Kabupaten Demak dengan Pihak Pusat Kajian IlmuKesejahteraan Sosial
    (PUSKA KESSOS) FISIP UI dibuatmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1Tahum 2018 khususnya terkait Kriteria, Peran dan FungsiPihak Ketiga (Perguruan TinQQ)i).b) Pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial(PUSKA KESSOS) merupakan Unit Kegiatan KhususHalaman 38 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.
    Bukti P1314.15.16.dalilBukti P 14Bukti P 15Bukti P 16SeKabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial FISIP UI Nomor: 132/UN2.F9.D6/HKP.05/2018, Perihal: Penjelasan TentangKedudukan Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial Fisip Ul (fotocoy sesuai denganfotocopynya);Surat Rektor Universitas Indonesia nomor:593/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 April 2018,Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia(fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
Register : 24-04-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 54/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 27 September 2018 — PUSPITA BUDININGTYAS Dkk Melawan KEPALA DESA CABEAN
13787
  • Bahwa berdasarkan perjanjian pada Selasa 13 Februari 2018,dengan Surat Nomor : 01/ Pan.Cab/II/2018 yang dikeluarkan olehKetua Panitia pengangkatan perangkat Desa Cabean KecamatanDemak Kabupaten Demak dan Surat Nomor : /N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 yang dikeluarkan oleh Ketua PusatKajian llmu Kesejahteraan Sosial FISIP Ul, dengan dasar nomorsurat tersebut antara Ketua Panitia pengangkatan perangkat DesaCabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak dengan Ketua PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP
    Bahwa Pihak Kedua yang menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Il muKesejahteraan Sosial FISIP Ul yang diwakili oleh Dra.Djoemeliarasanti Hoediro, MA yang beralamat di Gedung NusantaraIl lantai 2 FISIP UlKampus UI Depok.5. Bahwaperjanjian tersebut diatas ditandatangani oleh pihak pertama,pihak kedua, dan diketahui olen Kepala Desa Cabean yakni Purhadi.6.
    KESSOS) FISIP UI,seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah KabupatenDemak No. 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan PemberhentianPerangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018) ;Seleksi Kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujianpraktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi CalonPerangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasilkeseluruhan tahapan seleksi.
    KESSOS) FISIP UI, seperti yangdiamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PerangkatDesa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018);Pengangkatan Sdri. Puspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desadalam Jabatan Jogoboyo 3, Pengangkatan Sdri. Anastasia Haryanti,sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Uluulu dan PengangkatanSdr.
    (fotocopysesuai dengan fotocopynya);Surat Ketua Pusat Kajian llmu KesejahteraanSosial FISIP Ul Nomor 132/UN.2F9.06/HKP.05/2018 tanggal 7 maret 2018, Perihal:Penjelasan Tentang Kedudukan Pusat Kajianllmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotocopysesuai dengan fotocopynya);Keputusan Kepala Desa Cabean Nomor : 141/5/ Ill / Tahun 2018, Pengangkatan Sdri. DewiPuspo Ariyanti, sebagai Perangkat Desa dalamJabatan Jogoboyo 3 Desa Cabean, KecamatanDemak, Kabupaten Demak, tertanggal 1332018.
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — AHMAD TAHLISUL UBAD VS KEPALA DESA JUNGPASIR;
201104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penjaringan dan penyaringan calon Sekretaris Desa diDesa Jungpasir, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yangdiselenggarakan pada tangal 2225 Februari 2019 (vide bukti P2),sehingga dinilai mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quosebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004; Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Jungpasir, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak,tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsungdengan Puska Kessos FISIP
    Selainitu Puska Kessos FISIP Universitas Indonesia berada di bawahUniversitas Indonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asasefektifitas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemenrintahan, untuk lebih mempercepat danmempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkan; Bahwa perjanjian kerjasama dalam sengketa a quo dilakukan denganHalaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 14 PK/TUN/2020Puska Kessos FISIP Universitas Indonesia sebagai lembaga resmi yangtercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai Kajian Ilmu Sosialdan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal karenadilaksanakan dengan lembaga resmi yang ada di Universitas Indonesia,perjanjian kerjasama memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3) danayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018; Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terbukti penerbitanKeputusan Tata
Register : 07-06-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 92/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Kholid Afiffudin
2.Harratul Lisan
3.Agus Dwi Prio Andono
Tergugat:
Kepala Desa Tlogosih, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak
6626
  • Bahwa iuran peserta/calon akan dikembalikan karena seluruhpembiayaan seleksi akan ditanggung dari APBDes;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 20.46 WIB ataumalam sebelum pelaksanaan seleksi panitia baru memberi informasisecara mendadak bahwa pelaksanaan seleksi diundur karena PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Ul baru akan melaksanakansosialisasi kepada seluruh panitia dan kepala desa seKabupatenDemak pada tanggal 20 Februari 2018;Bahwa terhadap informasi tersebut para peserta
    /calon perangkat DesaTlogosih mempertanyakan perihal penundaan tersebut danmempertanyakan mengenai kejelasan MoU yang dilakukan denganPusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Ul;Bahwa atas permintaan para peserta/calon perangkat Desa Tlogosih,pada tanggal 19 Februari 2018 dilaksanakan pertemuan perihalkordinasi antara panitia dan para peserta/calon.
    Bahwa MoU telah dilaksanakan antara Panitia PengisianPerangkat DesaTlogosin dengan Pusat Kajian IlmuKesejahteraan Sosial FISIP UI selaku pihak ketiga. PanitiaHIm. 16 dari 112 hlm. Putusan Nomor :92/G/2018/PTUN.SMG.12.13.14.menunjukkan draft MoU namun setelah diteliti oleh parapeserta/calon ternyata MoU belum ditandatangani oleh pihakketiga.
    Objek Sengketa TUN ke2 tidak diberikan oleh TERGUGAT kepadaPARA PENG GUGA Tiwn2 222 nn nn nnnnnnnnn nnn e cence nnenenennnnnsBahwa tertanggal 3 April 2018 terbit surat dari Rektor UniversitasIndonesia dengan nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018 yang ditujukankepada Ketua Panitia Knusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak,perihal tanggapan Universitas Indonesia yang pada pokoknyamenerangkan bahwa kegiatan proses pengisian perangkat desa dikabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu KesejahteraanSosial FISIP
    UIkerjasama tersebut tidak sesuai dengan aturaninternal Ul yang mengatur tentang tatacara danmekanisme dalam kerjaSama; Surat Rektor Universitas Indonesia dengan nomor593/UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 3 April 2018yang pada pokoknya menyatakan bahwakegiatan proses pengisian perangkat desa dikabupaten Demak yang melibatkan Pusat KajianIImu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidakdiketahui oleh pimpinan Universitas dan tidakHIm. 26 dari 112 hlm.
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/TUN/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
6013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Camat saja;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan terhadap KepalaDesa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yangmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atasdasar kewenangan atributif sebagaimana dipertimbangkan PengadilanTata Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat;Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos FISIP
    Selain ituPuska Kessos FISIP Universitas Indonesia berada di bawah UniversitasIndonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektifitassebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemenrintahan, untuk lebih mempercepat danmempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkansebagaimana dijelaskan pula oleh ahli di persidangan Dr.
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — MUBAROK DAN KHOTIBUL UMAM VS KEPALA DESA WEDING;
10335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipertinbangkan mengenai keabsahan prosedurPerjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan SosialFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan TimPengisian Perangkat Desa di Desa Weding sebagaimana diatur padaPasal 20 Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Weding tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia,akan tetapi langsung dengan Puska Kessos FISIP
    Selain itu, Ketua Departemenllmu Kesejahteraan Sosial FISIP Ul sudah mengirim surat kepada DekanFISIP UI (vide bukti T.25) sebagai representasi dan pihak RektorUniversitas Indonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asasefektifitas sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk lebin mempercepat danmempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkan, sehinggaKeputusan Kepala Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor 141/05
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — AHMAD YUSUF ANWAR VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;
10651 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keputusan objeksengketa Tergugat sebagai Kepala Desa Temuroso, Kecamatan Guntur,Kabupaten Demak, memiliki kKewenangan secara atributif yang diberikanoleh peraturan perundangundangan untuk secara sah menerbitkan objeksengketa a quo; Bahwa perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Temuroso dengan Ketua Pusat KajianKesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasIndonesia (FISIP Ul) dan
    Putusan Nomor 34 PK/TUN/2020mengetahui sudah dalam kategori sebagai kerja sama Universitassebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan DaerahKabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena Pusat KajianKesejahteraan Sosial FISIP Ul termasuk organ yang berada dalamlingkungan Universitas Indonesia.
Register : 27-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN MEULABOH Nomor 184/Pdt.P/2018/PN Mbo
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
AGUS JUNAIDI
193
  • Saksi IRHAM FIRMAN: Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi merupakan AbangKandung dari pemohon; Bahwa pemohon bernama AGUS JUNAIDI dan telah menikah denganUSWATUL HASANAH, A.Md; Bahwa Pemohon adalah anak dari (Ayah) Ruslan.B dan (lbu)Saleha.B; Bahwa saksi mendengar dari pemohon bahwa ada perbedaanpenulisan tanggal kelahiran pemohon pada catatan kependudukan denganyang tertulis pada ijazah pemohon; Bahwa pemohon pernah kuliah di FISIP Universitas Teuku UmarMeulaboh; Bahwa Pemohon tinggal di
    saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kakakkandung dengan pemohon; Bahwa saksi mengetahui pemohon akan melakukan perbaikanpenulisan tahun kelahiran pemohon pada catatan kependudukan;Halaman 3 dari 6 halaman Salinan Penetapan No.184/Pdt.P/2018/PN Mbo Bahwa pada catatan kependudukan tahun kelahiran pemohon di tulisdengan Meureubo 08 Agustus 1985; Bahwa Setahu saksi Pada ljazah pemohon, Kelahiran Pemohon dicatat dengan Meureubo Aceh Barat, 08 Agustus 1984; Bahwa Pemohon pernah kuliah di FISIP
Register : 30-05-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 07-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2018/PTUN.Smg
Tanggal 16 Oktober 2018 — ABDULLAH SAHAL Melawan Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak
225122
  • Diantaranya adalah demonsirasidemonstrasi penolakan sertapertikaianpertikaian horisontal yang terjadi di wilayah KabupatenDemak, yang terjadi sejak penyerahan hasil seleksi oleh FISIP Ulkepada Ketua Paguyuban Kepala Desa. Sampai dengan gugatan inidiajukan, kekacauankekacauan sosial tersebut masih terjadi.;C. Kewenangan Peradilan + 00==7.
    Hal ini sebagaimanafakta berikut : 22222 222 one one one ene one1) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, telahdiselenggarakan Pelaksanaan ujian tertulis Seleksi PerangkatDesa secara serempak dari seluruh Desa yang beKerjaSama dengan FISIP UI. Salah satunya adalah dari Desa Ruwit.Yang kemudian pada tanggal 25 Februari 2018 dilanjutkandengan ujian praktek dan wawancara.
    Dari sinidiketahui bahwaPanitia Seleksi Perangkat Desa Ruwit Tahun 2018 beKerjaHalaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor: 78/G/2018/PTUN.Smg.Sama dengan Pihak Ketiga yaitu FISIP UI.;2) Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesiamengeluarkan Surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 PerihalTanggapan Informasi Terkait Kerja Sama. Dan pada tanggal 3April 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan UniversitasIndonesia.
    Dalam kedua surat tersebut dinyatakanbahwaKerja Sama yang dilakukan FISIP UI itu tidak mewakiliPerguruan Tinggi Universitas Indonesia. Karena Kerja Samatersebut tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di UniversitasINdON @SI1a. j 2 oo = nnn noe noe non non nee noe ene nen nenBahwa proses yang terjadi ini menyimpang dari ketentuanPerda sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapiTergugat masih tetap bersikeras mengesahkan tindakantersebut dengan tetap mengeluarkan obyek sengketa. ;b.
Register : 18-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/TUN/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — ABDULLAH SAHAL vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
7433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Camat saja; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan terhadap KepalaDesa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa atas dasar kewenanganatributif sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang dinilai sudah tepat; Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos Fisip
    Selain itu, PuskaKessos Fisip Universitas Indonesia berada di bawah UniversitasIndonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektifitassebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan, untuk lebin mempercepat danmempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkansebagaimana dijelaskan pula oleh ahli di persidangan Dr.
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2111 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. PIRHAN ISMAR .MM
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peningkatan SDM Fakultas Rp 14.400.000.FISIP. 2 Penambahan Fasilitas Laboraturium (PIC II) : Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH. MH.(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputi : No.Jenis kegiatan Jumlah anggarana. Penambahan fasilitas Rp 48.500.000,Laboratorium BahasaInggris.b. Penambahan fasilitas Rp 49.500.000,Laboratorium Fotografi.c. Penambahan fasilitas Rp 50.000.000,Laboratorium Televisi.d. Penambahan fasilitas Rp 49.300.000,Laboratorium Radio.e.
    Peralatan Laboratorium Radio FISIP UTB Lampung :aNotebook merk HP Core 2 Duo : flunitbIAC merk LG Jet Cool 1,5 PK : flunitcPerangkat Siaran : > flpaket1) Mixer Audio merk Eurorack UB122FXPro : 1 unit2) 18 bit Signal Prosesing merk AlesisMicroVerb : unit3) Stereo Aktif Speaker : 1 unit4) Transmitter FM Radio :1 unit10Peralatan Laboratorium Fotografi FISIP UTB Lampung :alAC merk LG 1,5 PK : flunitbPaket Studio Foto : flpaket1) Scanner merk Canon type CanoScan4400F : 1 unit2) Printer merk Epson type
    Stylus PhotoR390: 1 unit3) Camera Photo Digital merk Pentax K100D: 1 unit11Peralatan Laboratorium TV FISIP UTB Lampung :alKomputer PC Editing Pinacle >: fl.
    No. 2111 K/PID.SUS/201142 Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI APBN TA.2007 oleh Universitas Tulang Bawar(UTB) Bandar Lampung. 9.)Peralatan Laboratorium Radio FISIP UTB Lampung : WNotebook merk HP Core 2 Duo pbAC merk LG Jet Cool 1,5 PK Perangkat Siaran : 1) Mixer Audio merk EurorackUB122FXPro : 1 unit2) 18 bit Signal Prosesing merkAlesis MicroVerb : unit3) Stereo Aktif Speaker : unit4) Transmitter FM Radio :1 unit1 Peralatan Laboratorium Fotografi FISIP UTB Lampung :0.pPAC merk LG 1,5 PKPaket
    Studio Foto1) Scanner merk Canon typeCanoScan4400F : 1 unit2) Printer merk Epson type StylPhotoR390 : unit3) Camera Photo Digital merkPentax K100D : unit1 Peralatan Laboratorium TV FISIP UTB Lampung : A
Putus : 12-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 22/Pid/2011/PT.TK.
Tanggal 12 April 2011 — Drs. PIRHAN ISMAR, MM.
8079
  • Peningkatan SDM Fakultas FISIP Rp 14.400.000, 2. Penambahan Fasilitas Laboratorium (PIC II)Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH., MH.
    (Dekan Fakultas HukumUniversitas Tulang Bawang Lampung), yangmeliputi Jenis Kegiatan Jumlah Anggaran Peningkatan pembuatan SOP Rp 29.400.000,Laboratorium FISIP Peningkatan pembuatan SOP Rp 29.400.000, Laboratorium Fakultas Hukum 4. Peningkatan SDMLaboratorium (PIC IV) : Drs.H. ACHMAD ZAHRUDDIN, MM. (Pembantu Rektor IVUniversitas Tulang Bawang Lampung), yang meliputiNo Jenis Kegiatan Jumlah Anggarana. Peningkatan SDM Laboratorium Rp 14.400.000,FISIPb.
    Rehab Laboratorium Rp 3.200.000,Fotography FISIP 4. Rehab Laboratorium Rp 3.000.000,TV FISIP 5. Pengadaan Sarana Rp 7.000.000,Perkuliahan FISIP 6.
    Peningkatan SDM Fakultas Hukum 32 Peningkatan SDM Fakultas FISIP Rp 14.400.000, 2. Penambahan Fasilitas Laboratorium (PIC II)Dr. (Can) RUDI ANTONI, SH., MH.
    Rehab Laboratorium Rp 3.200.000, Fotography FISIP 46 Rehab Laboratorium Rp 3.000.000,TV FISIP Pengadaan Sarana Rp 7.000.000,Perkuliahan FISIP Pengadaan Alat Ro 4.750.000,LaboratoriumFotography Peningkatan Ro 4.154.000,Laboratorium Radio Rehab Laboratorium Rp 3.204.000,Radio Sarana Laboratorium Rp 4.227.000,TV Jumlahnya Rp 34.076.000, Bahwa terhadap pembayaran Pajak tersebut Terdakwa Drs.PIRHAN ISMAR, MM. tidak mempunyai dasar yang jelas dalampembayaran Pajak tersebut karena pelaksanaan Kegiatantersebut
Register : 08-05-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN MANADO Nomor 162/Pid.B/2014/PN.Mnd
Tanggal 25 Agustus 2014 — - VIRANDO PIET BERNAD TUMUNDO alias ANDO, DKK
1356
  • Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjirsehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukanpara terdakwa terdakwa III dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Maret tahun 2014 antaraMahasiswa Fakultas Hukum, fakultas Fisip
    ElektroFakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan NegeriManado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terangterangan dan tenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa II dan terdakwa Illdengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Maret tahun 2014 antaraMahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Fisip
    motor tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014,sekitar jam 14.00 wita bertempat di depan Fakultas Teknik Arsitek danFakultas Teknik Elektro Universitas Samratulangi Manado.Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang berada di Kampus dan sedangmengikuti Kuliah, lalu tibatiba terjadi kKerusuhan antara MahasiswaFakultas Hukum dan Fakultas Teknik dimana saling lempar batu.Bahwa benar saksi ada melihat kejadiannya dari jarak jauh dimana anakanak mahasiswa Fakultas Hukum datang dari arah Fakultas Fisip
    sudah terbakar ;4 (empat) CD Video rekaman kejadian ;Menimbang, bahwa dari kerterangan saksisaksi yang satu dengan yanglainnya saling berkaitan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sertaadanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka terungkap faktafaktahukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 05 Maret tahun 2014sekitar pukul 16.00 wita di Universitas Sam Ratulangi Manado terjaditawuran antara Mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Fisip
    dapat menyatakanbahwa benar para Terdakwa I,II,III dan terdakwa IV pada hari Rabu, tanggal 5Maret 2014 sekitar Jam 16.00 Wita, secara bersamasama dan dengantenaga bersama dengan lelaki FERNANDO REBA, YOSUA SENGKEY, DIOLEONDI SITORUS serta ISRAEL YUDHA PUTRA KOAPAHA alias RAEL(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), secara terangteranganbertempat di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado yang berupatempat publik/umum dapat melihatnya, pada saat antara Mahasiswa FakultasHukum, Fakultas Fisip