Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Suka Damai 9 RT.004/004 KelurahanSerua Indah, Kecamatan Ciputat, KotaTangerang Selatan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriTangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Tunggal: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 Ayat (1) KUHPidana juncto

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Kasasi/Akta Pid/2018/PN.Tng juncto Nomor perkara 1185/Pid.B/2018/PN.Tng juncto NomorHal. 5 dari 9 hal.

Selanjutnya para saksi tersebut di atas mendorongdorong panelpagar beton tersebut hingga patah dan pintu gerbang besi yang beradadiantara tembok panel pagar beton tersebut ikut dirobohkan, berakibatpanel pagar beton dan pintu gerbang milik saksi Saroh mengalami rusakpatah dan merugikan saksi Saroh, sehingga perbuatan materiil Terdakwatelah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (1)KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPidana pada dakwaantunggal:Bahwa demikian pula putusan Judex Facti

Namun dalam perkara ini Judex Facti sudahcukup mempertimbangkan mengenai halhal yang memberatkan danmeringankan serta pidana yang dijatunkan juga sudah tepat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 170 Ayat (1) juncto

MARDJENGI Alias RIRIN bersamasama dengan Saksi Wilda alias Ida dan Saksi Winda alias Ida terbuktibersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersamasamaHalaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 646 K/Pid/2019sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3.

karena saksi korban telah mengunggahstatus di akun facebooknya yang mengatakan Terdakwa adalah anakharam sehingga Terdakwa dan keluarganya merasa terssinggung;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 351 Ayat (1) juncto

Sus/2019 Kesatu Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Atau Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 8 jucnto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang

sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulungan tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HAIRULLAH, SE., M.MP., bin YANTJEKOLONDAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan "tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa selaku stafbagian keuangan pada Sekretariat daerah terbukti melakukanpenyalahgunaan kewenangan dalam pengelolan penggunaan danabelanja kantor sebesar Rp553.000.000,00 (lima ratus lima puluh tigajuta rupiah), melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndangTindak Pidana Korupsi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan

Tinggi Kalimantan Timur di SamarindaNomor 19/PID.TPK/2017/PT.SMR. tanggal 22 November 2017 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr. tanggal 11September 2017 harus diperbaiki mengenai pidana uang pengganti yangdijatunkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, makadibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Juncto

Kampung Ujung Genteng RT.02/RW.011, DesaUjung Genteng, Kecamatan Ciracap, KabupatenSukabumi;Agama : Islam;Pekerjaan : Tidak bekerja;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadakkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal92 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan juncto

UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perikanan juncto Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair : Diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan juncto UndangUndang RI Nomor 45 TahunHal. 1 dari 10 hal.

Putusan Nomor 563 K/PID.SUS/20192009 tentang Perikanan juncto Peraturan MenteriKelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Sukabumi tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:1.

UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juncto PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiair Jaksa PenuntutUmum;2.

UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 juncto Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun2016 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP pada dakwaan subsidair; Bahwa demikian pula putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmengubah lamanya pidana yang dijatunkan Judex Facti PengadilanNegeri kepada Terdakwa menjadi pidana bersyarat yaitu pidana penjaraselama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perludijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain,karena Terdakwa

Dakwaan Kesatu : Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 1 dari 14 hal. Put.

No. 2760 K/PID.SUS/2018Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP ; Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat

YANUARIUS RENWARIN, MS terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menyatakan Terdakwa Dr. Ir.

No. 2760 K/PID.SUS/2018S.E., dalam perkara lain telah dijatuhi pidana tambahan berupa uangpengganti sebesar Rp20.090.243.660,007 (dua puluh miliar sembilanpuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluhrupiah nol nol tujuh sen).Perbuatan Terdakwa bersamasama saksi Albert Rombe, S.E., tersebuttelah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP.Bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang yang didakwakankepada Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan, tidakterbukti Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawakeluar negeri, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas dana hibahsebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yangditerima dari saksi

sampai dengan tanggal 6September 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejaktanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSolok karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:Pertama : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;Atau;Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana juncto

Hazairin Syahril panggilan Ari terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1)KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana sebagaimanadalam dakwaan kedua:;Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan dikurangi denganmasa penahanan yang sudah dijalani para Terdakwa;Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing

Berdasarkan keadaankeadaan tersebut perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana; Bahwa namun demikian putusan Judex Facti yang menjatuhkanpidana denda masingmasing sebesar Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantidengan pidana kurungan masingmasing selama 3 (tiga) bulan perludiperbaiki dengan pertimbangan kurang adil dan setimpal denganperbuatan para Terdakwa sebagaimana yang akan

perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggPadang Nomor 180/PID/2017/PT.PDG tanggal 16 Januari 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.B/2017/PN.SIktanggal 18 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkankepada para Terdakwa;Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka paraTerdakwa masingmasing dibebani untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi:Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 412 K/Pid/2018Mengingat Pasal 351 Ayat (1) juncto

Lakilaki;Indonesia;Kelurahan Mapanget Barat, LingkunganIll Kecamatan Mapanget, KotaManado;Kristen Protestan:Tiada;Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah TahananNegara sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan sekarang;Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriAirmadidi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan PrimairDakwaan SubsidairDakwaan Lebih SubsidairDakwaan Lebihlebih SubsidairMahkamah Agung tersebut;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal340 KUHPidana juncto

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat (2) ke3 KUHPidana;Diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 ayat (3) KUHPidana juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMinahasa Utara tanggal 19 September 2018 sebagai berikut:1.

dilaksanakan menurutketentuan undangundang dan apakah pengadilan telah melampauibatas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/ParaTerdakwa tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 338 juncto

KICI Purwakarta);Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwakartakarena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto

Nomor 31, KampungBulak Kelapa RT. 04 RW. 04, JurangMangu Barat, Pondok Aren, TangerangSelatan ;Agama > Katholik ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DitjenPengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan (PP & PL) DepartemenKesehatan Republik Indonesia ;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwadengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) juncto

Putusan Nomor 22 PK/PID.SUS/2018undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jJuncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 22 April 2015 sebagai berikut :1.

TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING,MHA , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 ayat (1) KUHP. sebagaimana dakwaan Subsidair

Pasal 18 Ayat (1), huruf b (2), (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung

Narkotika; Berdasarkan keadaankeadaan tersebut, alasanalasan kasasiPemohon Kasasi/Penuntut Umum in casu harus dinyatakan tidakberalasan menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 112 Ayat (1) juncto

KecamatanMelak, Kabupaten Kutai Barat;Agama > Islam;Pekerjaan : Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jJuncto Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 18 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangHal. 1 dari 22 hal.

No. 522 K/Pid.Sus/2019 Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindakpidana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Juncto Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (8) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi /unctoUndangUndang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebuttelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Kalimantan

No. 522 K/Pid.Sus/2019Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungankeluarga;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) danAyat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

: Islam;: Wiraswasta;wan nn en nnn nnn n nen n nnn ennnenenen YUSUF RIDHOBILLAH, S.H. bin BUNYAMIN;: Way Jepara;: 26 tahun / 1 Desember 1992:: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Tupai Nomor 39 LK II RT/RW. 010/000Desa Sidodadi, Kecamatan Kedaton, KotaBandar Lampung;: Islam;: Wartawan;Para Terdakwa tidak ditahan;Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSukadana karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2)KUHPidana juncto

Nomor 585 K/Pid/2019Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1)KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; atauKetiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31/7 ayat (1)KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLampung Timur tanggal 14 November 2018 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. SANDY YUDHA bin A. NURDIN, Terdakwa Il.JOHAN ABIDIN bin HASAN BASRI dan Terdakwa Ill.

YUSUF RIDHOBILLAH, SH bin BUNYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengansengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang denganmenuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itudiketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,dipertunjukan atau ditempel di muka umum sebagaimana dakwaanKesatu Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana juncto Pasal

pengangkatan anak yang dilakukan oleh korban terhadapArya Johari telah dilakukan menurut hukum yang berlaku sebagaimanaPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 991/Pdt.P/2013/PN.JktSel tanggal 4 Desember 2013, dan korban mempunyai KartuKeluarga yang sah beralamt di Komplek Permata Hijau Il RT/RW011/012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama KotaJakarta Selatan; Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP juncto

Nomor 585 K/Pid/2019Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun