Hal initelah sesuai ketentian yang diatur dalam pasal 54 Ayat (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang;Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat sebagai Kreditur telahmengirimkan surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan kepadaPenggugat sebagai Debitur dengan Surat Nomor: 025/ULMPNJTA//2017tanggal 03 Mei 2017;Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat telah mengirimkan suratperingatan kepada Debitur (Penggugat) untuk membayar kewajibannyadengan

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahTerdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dengan ketentian apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanapenjara selama 6 (enam) Bulan;3.

Penggugat mengenai tindakan atau perbuatan Tergugattidak melaporkan Penggugat ke BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan hakPenggugat dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat, adalah merupakan perbedaan pendapat tentang perselisihanHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2019/PN Bilhak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentian

Perdata menyatakan : Tiapperbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ituuntuk mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa dari ketentian Pasal 1365 KUH.

Penggugat ajukan dalam surat gugatan ini.Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar buktibukti outentik dan para saksidan ahli yang tingkat kebenarannya dapat dipercaya, untuk itu mohondiberikan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum banding,Kasasi, PK, verzet dari pihak manapun (u/tvoerbaar bij voorraad);Dalam Provisi:1.Bahwa seluruh uraian yang Penggugat ajukan dalam Pokok Perkaraadalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahandengan dalildalil Penggugat dalam provisi ini;Bahwa ketentian

Namun, sampai dengan terbitnyasurat Bupati Bojonegoro Nomor : 141/753/412.211/2018, tanggal 28Pebruari 2018, tentang Teguran Tertulis III, yang pada pokoknya segeramengajukan usul rekomendasi kepada Camat dan melantik CalonPerangkat Desa sesuai dengan ketentian dan tidak mengulang kembaliHalaman 23 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 128/G/2018/PTUN.SBY.perbuatan yang sama dan/atau perbuatan lain yang dapat menurunkancitrta Pemerintah Desa, serta apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari

Ketentian Bab IV Laporan Pertanggung Jawabanpenerima bantuan Pasal 30 ayat (4) PeraturanWalikota Nomor 07 Tahun 2010 tentang tata carapelaksanaan dan pertanggung jawaban hibah danbantuan sosial yang menekankan hibah dalambentuk wang dipertanggung jawabkan olehpenerima hibah sebagai objek pemeriksaan dalambentuk laporan realisasi penggunaan dana, buktibukti lainnya yang sah sesuai dengan naskahperjanjian hibah,Bahwa pada kenyataannya terdakwa HJ.

Ketentian Bab IV lLaporan Pertanggung Jawabanpenerima bantuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan WalikotaNomor 07 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan danpertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial yangmenekankan hibah dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai objekpemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaandana, bukti bukti lainnya yang sah sesuai dengan naskahperjanjian hibah,Bahwa pada kenyataannya terdakwa HJ.

Balihides Indonesia (dalam pailit) Tergugat II Konpensi ;Bahwa mengingat objek gugatan dalam perkara aquo menyangkut harta pailit,maka mengacu pada ketentian Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yang mengatur :(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal yang berkaitan dan / ataudiatur dalam UndangUndang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerahhukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur;Penjelasan Pasal

Namun,sampai dengan terbitnya surat Bupati Bojonegoro Nomor141/753/412.211/2018, tanggal 28 Pebruari 2018, tentang Teguran Tertulislll, yang pada pokoknya segera mengajukan usul rekomendasi kepadaCamat dan melantik Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentian dantidak mengulang kembali perbuatan yang sama dan/atau perbuatan lainyang dapat menurunkan citra Pemerintah Desa, serta apabila dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat makaTergugat akan memberikan sanksi yang

Ketentian Bab IV Laporan PertanggungJawaban penerima bantuan Pasal 30 ayat (4)Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2010tentang tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan social yangmenekankan hibah dalam bentuk uangdipertanggung jawabkan oleh penerima hibahsebagai objek pemeriksaan dalam bentuklaporan realisasi penggunaan dana , bukti buktilainnya yang sah sesuai dengan naskahperjanjian hibah, terdakwa TONI UTOMO BINMARGONO dalam melaksanakan pengelolaanuang untuk kegiatan PORPROV

Untuk RSUD BLUD sesuai dengan aturan BLUDHalaman 24 Perkara Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN Mdndan untuk RSUD non BLUD berlaku ketentian peraturan tentang keuangandaerah, sehingga dalam hal ini seharusnya penarikan uang hasil klaimBPJS sesuai dengan mekanisme keuangan daerah, klaim disetor ke kasdaerah dan penggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuaidengan DPA/RKASKPD yang telah ditetapkan.Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJSKesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan

Untuk RSUD BLUD sesuai dengan aturan BLUDdan untuk RSUD non BLUD berlaku ketentian peraturan tentang keuangandaerah, sehingga dalam hal ini seharusnya penarikan uang hasil klaimBPJS sesuai dengan mekanisme keuangan daerah, klaim disetor ke kasdaerah dan penggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuaidengan DPA/RKASKPD yang telah ditetapkan.Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJSKesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan denganmekanisme yang salah dan bertentangan dengan

Untuk RSUD BLUD sesuai dengan aturan Badan LanyanUmum Daerah (BLUD) dan untuk RSUD Non Badan Layanan UmumDaerah (nonBLUD) berlaku ketentian peraturan tentang kKeuangan daerah,Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor22/Pid.SusTpk/2020/PTMDNsehingga dalam hal ini seharusnya penarikan uang hasil klaim BPJS sesualdengan mekanisme keuangan daerah, klaim disetor ke kas daerah danpenggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuai denganDPA/RKASKPD yang telah ditetapkan.Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan

Dari beberapaketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat disimpulkan bahwajaminan kredit hamper selalu dipersyaratkan dala setiap skim perkreditan.Adanya ketentian hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentua Pasal1131 KUH Perdata tentang kedudukan harta pihak berpiutang sebagaijaminan atas utangnya.6. Bahwa kreditur dapat dikatakan beritikad baik yang mana sebelummenggunakan tanah sebagai jaminan utang telah meneliti dahulukeabsahan dari pemilik tersebut.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No.20 tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis,dimana dalam ketentian pasaltersebut secara tegas mengatur ada batasan batasan waktu yangditentukan oleh undang undang untuk mengajukan gugatan yangbersifat pembatalan pendaftran terhadap merek terdaftar. Dimanadidalam ketentuan pasal tersebut ditegaskan merek merek yang dapatdimohonkan untuk dibatalkan melalui pengadilan niaga adalah merekyang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun.

Untuk RSUD BLUD sesuai dengan aturan Badan LanyanUmum Daerah (BLUD) dan untuk RSUD Non Badan Layanan UmumDaerah (nonBLUD) berlaku ketentian peraturan tentang keuangan daerah,sehingga dalam hal ini seharusnya penarikan uang hasil klaim BPJS sesualdengan mekanisme keuangan daerah, klaim disetor ke kas daerah danpenggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuai denganDPA/RKASKPD yang telah ditetapkan.Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJS Kesehatanpada RSUD Kabupaten Batu Bara

BPD Kemudianmembentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Sriamur (Vide Pasal (1) angka 12)Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.19.yang diberikan tugas dan wewang penuh untuk melaksanakan PemilihanKepala Desa Sriamur, sehingga persangka pada angka 18 tersebut adalahTIDAK BENAR dan menganai adanya dugaan pelanggar ketentian Pasal 8ayat (2) perbup Bupati No. 5 Tahun 2018 telah dijawab oleh Tergugat IIIntervensi sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu mengulang kembalialasanalasan

Putusan No. 245/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel.3636a.Bahwa Tergugat VII adalah Kepala Suku Dinas P2B Kota AdministrasiJakarta Selatan selaku pejabat yang memimpin Suku Dinas P2B KotaAdministrasi Jakarta Selatan dibawah Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta,berdasarkan ketentian Pasal 4 dan Pasal 34 Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi TataKerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jo Pasal 2, Pasal3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 151 Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor10

Laporan telah disusun sesuai dan tunduk pada ketentian dari KodeEtik Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI), MasyarakatProfesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Standar Penilai Indonesia(SPI 2007) Ttd Witijasto Pitranto, SE, MM , MAPPI No 97S009944(valuer).. Dalam laporan penilaian juga dilengkapi Data property secaralengkap, Data Bangunan, Data Sarana Pelengkap dan disertai datapembanding / kondisi pasar disekitar lokasi property..

Menkordinasikan dan memonitor kegiatan penanganan kredit bermaslahtermasuk yang berkaitan dengan pihak ketiga sesuai ketentian yangberlaku;6. Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan pembinaan danpengawasan operasional serya pelayana adminitrasi dikanca dan unitkerja dibawahnya sesuai kewenagan bidang tugas berdasarkan systemdan prosedur yang telah ditetapkan;7.