resmi danpatut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah.Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak berceraidengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan berceraidengan Tergugat dan selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmemperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimanaternyata pada Surat Keputusan Kepala Kantor Kementeian

Kabupaten Grobogan, tanggal 03082011, setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan benar , lalu diberitanda P1; Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup Nomor : 22/22/IV/2000, tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, setelah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan benar , lalu diberi tanda P2;Foto copy paspor Nomor : AR 056021 , tanggal 26 September 2011 yangdikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kementeian

pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun, dalam hal ini anak Pemohon baru berusia 14 (emat belas) tahun6 (enam) bulan ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974 menyatakan dalam hal adanya penyimpangan terhadapketentuan pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tersebut,Pemohon harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan, dalam hal iniPengadilan Agama Buntok ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Ijazan Sekolan Dasaryang dikeluarkan oleh Kementeian

Indonesia , kemudiandilakukan pengejaran dan dapat ditangkap selanjutnya diperiksa , ternyata Nakhodamengaku bernama ZAW , umur 25 , Agama Budha, Warganegara Myanmar, sertamengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Maysia , setelah diperiksa tidakmemiliki Perijinan Perikanan yang syah dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI.SPB) untuk menangkap ikan di ZEEI Selat Malaka Wilayah Pengelolaan PerikananRepublik Indonesia , selanjutnya kapal beserta Nakhoda dan ABK dibawa keBelawan kemdian diserahkan kepada Kementeian

Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia , kemudian dilakukan pengejaran dan dapat ditangkap selanjutnyadiperiksa , ternyata Nakhoda mengaku bernama ZAW , umur 25 , Agama Budha,Warganegara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Maysia, setelah diperiksa tidak memiliki Perijinan Perikanan yang syah dari PemerintahIndonesia (SIUP, SIPI.SPB ) untuk menangkap ikan di Perairan Selat MalakaIndonesia , selanjutnya kapal beserta Nakhoda dan ABK dibawa ke Belawankemdian diserahkan kepada Kementeian

SusTPK/2017/PN.MndPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Kuasa PenggunaAnggaran di Lingkungan Kementeian Agama R.1;Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2015 SAADIAH BUCHARI, SPd, MSi(telah dijatuhi pidana) selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah NegeriKawangkoan membentuk Tim Pembebasan Tanah dengan Surat KeputusanKepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawangkoan NomorMTs.23.02/KU.00.2/226/2015 Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Penetapan TimPembebasan Lahan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri KawangkoanTahun

Nomor : 20 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 TentangPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Kuasa PenggunaAnggaran di Lingkungan Kementeian Agama R.1;Bahwa SAADIAH BUCHORI, SPd, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:1).Bertanggungjawab dalam menjalankan program yang sudah tertera padaRincian Kertas Kerja Satker (RKKS);2).Bertanggungjawab menandatangani dalam segala keperluan yang sudahterencana dalam DIPA dan Rincian Kertas Kerja Satker

Nomor : 20 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014 TentangPenunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Kuasa PenggunaAnggaran di Lingkungan Kementeian Agama R.1;Bahwa SAADIAH BUCHORI, SPd, MSi selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :1).Bertanggungjawab dalam menjalankan program yang sudah tertera padaRincian Kertas Kerja Satker (RKKS);2).Bertanggungjawab menandatangani dalam segala keperluan yang sudahterencana dalam DIPA dan Rincian Kertas Kerja Satker

Nomor : 20 Tahun 2014 Tanggal 21 Januari 2014Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana KuasaPengguna Anggaran di Lingkungan Kementeian Agama R.

Departemen Pertahanan dan dalam penjelasannya terkait denganYang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan adalahsegala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputiaspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan,perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologiindustri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahananlainnya...dst, dengan demikian pengelolaan barangbarang milik TNI menjaditanggung jawab Kementeian

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat kementeian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor AHU25853.40.22.2014, tanggal22 Agustus 2014, perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT. Pertekstilan TumpalDorianus Pardede. (fotokopi sesuai Legalisir);Surat Kesepakatan Dan Persetujuan Keluarga olehKeluarga Hisar Pardede, tanggal 25 Juni 2013.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan Ahli Waris dari keluarga HisarPardede.

/>7.Chandra wijaya
8.Nurmiadi
9.Darmin
10.Sarkoni
11.Listanti Irawati
12.Deka Meriadi
13.Hasan Ketet
14.Mustar
15.Ermidi
16.Asmi
17.Komaidi
18.Jhon Martha Robert
19.H.Asmin
20.Asmidi
21.Kebat
22.Hamidi
23.Ernadi bin Sopah
24.Miswaini
25.Armin
Tergugat:
1.Kepala Litbang LHK (Plasma Nutfah)
2.Bupati Ogan Komering Ilir Kayu Agung
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional
Turut Tergugat:
Kementeian

PerusahaanDagang Jhonny Surya Sakti, tanggal 21 Agustus 2014No. 58, dibuat dihadapan Mauliddin Shati, SH, Notarisdi Medan (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat kementeian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor AHU25855.40.22.2014, tanggal22 Agustus 2014, perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT.

Kementerian Keuangan RI Direktorat JenderalAnggaran Sistem Informasi PNBP Onlinr (Simponi) (Fotokopi dariFotokopi);: Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 800/176/BP4D/IV/2019tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh pemerintah KabupatenHalaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRAsmat Badan Perencanaan Pembangunan Dan PenelitianPengembangan Daerah (Fotokopi sesuai asli);BuktiP.10 : Surat Nomor : HAM.HA.01.0421 Hal Rekomendasi Tanggal 28 Oktober2019 yang dikeluarkan oleh Kementeian

KEMENTEIAN DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Cq.

KEMENTEIAN DALAM NEGERI R.I. Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. KANTOR WILAYAH JAWA BARAT Cq.

semata mata terjadidisebabkan karena lorong/ ruang yang tersedia sudahsedemikian rupa;e Bahwa lift adalah produk massal yang harganya tidak bisaditentukan secara seragam;e Bahwa ahli menyoroti tidak adanya atap emergency yangdipergunakan pada saat darurat sementara dalam dokumendiminta tapi tidak ada;e Bahwa harga lift yang dipasang dan digunakan diKementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)tidak bermasalah;e Bahwa ahli melakukan pemeriksaan lapangan didampingioleh Jaksa dan dari pihak Kementeian

Sulsel tidakHalaman 108 dari 264 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN.Mkspernah mendapatkan undangan rapat untuk membahasa bantua Teknis yangdibutuhkan oleh Kanwil Kementeian Agama Prov. Sulsel. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemenang pekerjaan PembangunanRuang Kelas Belajar (RKB), ASrama Putra dan Asrama Putri Madrasah AliyahNegeri Insan Cendikia (MAN IC) pada Bidang Pendidikan Madrasah KantorWilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel tahun 2015.

Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kementeian Agama Kab Lombok Timur kepada Pengelola Teknik Proyek dan Konsultan Pengawas CV. Archi Teknik No: Kd.19.03/1/KU.00.02/641.b/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal pemeriksaan pekerjaan.

Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% Nomor: 031/SP-MIC/EMA/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015.