Penggugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tergugat:
Mohammad Rosiady
Turut Tergugat:
Kementetian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin

dalildalilpermohonannya tersebut Pemohon di persidangan menyerahkan buktibuktisurat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :e Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Mataram, KecamatanSelaparang, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, Nomor134/Pem/Kel.Mjk/IX/2019, tanggal 24 September 2019, atas nama : MujiBullah Al Af Gani, diberi tanda P1;e Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6415/IS/KM/2007, tanggal 8Nopember 2007, atas nama Muji Bullah Al Af Gani, diberi tanda P2;e Foto copy ljazah Politeknik Kesehatan Kementetian

Mardiani, S.E.untuk menyimpan uang Brankas Kantor Wilayah Kementetian Agama sebesarRp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus rtibu rupiah) ;4 Berita Acara Serah Terima dari Drs. H. Syaprudin kepada Hj.

Mardiani, S.E. untuk menyimpan uang Brankas KantorWilayah Kementetian Agama sebesar Rp42.500.000,00(empat puluh dua juta lima ratus rtibu rupiah) ;4 Berita Acara Serah Terima dari Drs. H. Syaprudin kepadaHj.

Keputusan Stsebut diambil demi anakanak dan telah dipikirpanjang sebelUmye ( (Jawaban pertanyaan Angka 14 dalam BAPstivatanggal 6 Febriar 2018); Ssv>9) Sebagai< afianusia pribadi ingin meminta pertanggunglaabar dariPengghigal melalui Pejabat di Kantor Wilayah Kementetian Hukum danHak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur karena.tindakan PenggugatSidakah pantas dilakukan oleh ASN dan berpengaruh negatif untuk ASN, lainnya, apalagi di Kementerian Hukum an HAM sudah ditetapkanPermenkumham tentang kode etik

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untukmengirimkan salinan penetapan kepada Kementetian Sosia!, Kehekiruaneq.Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Neger,Kermenierian Kesehatan,Kejaksaan Agung,Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI. Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.TmK.4.

Berita Acara Serah Terima dari H.Syamsul Bahri kepada H.Mardiani,SE untuk menyimpan uang brnaksa Kanwil,Kementetian Agama sebesar Rp 42.500.000,- ( empat puluh dua juta lima ratus rtibu Rupiah); ---------------------------------------------------------------------------4.

TARRA menjalani Pengobatan dan Perawatan melaluiRehabilitasi Medis dan Sosial di Loka Rehabilitasi Sosial korbanPenyalagunaan NAPZA (LRSKPN) Kementetian Sosial RI di Takalar selama6 (enam) bulan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana yangdijatunkan;4. Menyatakan barang bukti, 1 (satu) saset plastik berlapis dua yang berisikan sabusabu seberat berisikan kristal bening dengan berat netto 0,58 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.5.

Sebeb KPKNL~ Serpong bukanmerupakan Badan Hukum yang berdirisendiri melainkan badan yang merupakanbagian dari Badan Hukum yang disebutNegara, dimana selaku aparat PemerintahPusat yang melaksanakan tugas sertakewenangan sesuai' peraturan yangditentukan oleh Pemerintah Pusat, makainstansi atasan dari Tergugat III adalahPemerintah Republik Indonesia,Kementetian Keuangan RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal KekayaanNegara (DJKN) dan Kanwil VI DJKNSerang.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalamgugatannya karena berdasarkan fakta yang ada berdasarkan Surat KuasaMemasang Jaminan Fidusia tertanggal 06 Juni 2014 yang diberikanPENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah mendaftarkan obyekPerjanjian melalui Kementetian Hukum dan HAM R.I kantor WilayahSumatera Utara, sehingga atas dasar tersebut telah terbit Sertifikat FiduciaNomor : W2.00240267.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 09 Agustus 2014,dimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai

Indonesia termasuk pengaturanberkasberkas administrasi yang berkaitan dengan pertanahan sebelumdan sesudah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988,sehingga apabila Penggugat mendalilkan Turut Tergugat IV layak digugatdi Pengadilan Negeri Makassar menjadi tidak relevan dengan demikiansudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima ;Bahwa Departemen Dalam Negeri yang saat ini namanya kembalimenjadi Kementetian

Bahwa Departemen Dalam Negeri yang saat ini namanya kembalimenjadi Kementetian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Nomor 47 Tahun2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kenmenterian Negara, sebagaiperaturan pelaksana Undangundang Nomor 39 tahun 2008 tentangKemeterian Negara beradasarkan keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional melepaskanDirektorat Jenderal Agraria (Pertanahan) dari Departemen Dalam Negerisehingga Direktorat Jenderal Agraria menjadi