Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Sekaran KecamatanJatirogo Kabupaten Tuban dengan No.357 atas nama PUJIANTO tertanggal20 Mei 1980, diberi tanda P2;oFoto Copy Surat Kementenian Agama Kantor Urusan Agama KecamatanJatirogo, Nomor: Kk.13.23.181Pw.00/12612012 atas nama SUDADI tertanggal28 Maret 2012, diberi tanda P3;=Foto Copy Surat Kelahiran No. 21/414.219.11/2012 yang dikeluarkan olehKepala Desa/ Lurah Sekaran Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, atasnama PUJIANTO tertanggal 28 Maret

AYUNI, lahir di Indramayu pada tanggal 3 Oktober 2003 umur 13 tahun,fahir di Indramayu pada tanggal 8 Pebruari 2006 umur 11 tahun dan 3.Ni sudah meninggal dunia pada han Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 + ~.0= antara Pemehon dan almarhum suaminya tersebut mempunyai harta) benipa kapal moter yang diben nama WLAM SARI JAYA& ; .ea Suki Kepemilikan Kapan tersebut yaitu berupa Grosse Asta Pendaftaran yangean oleh Kementenian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Parhubungana.

Dengan tidak memenuhi persyaratan darisegi umur sebagai Kepala Madrasah, maka secara otomatis akanditolak oleh SIMPATIKA (System Informasi Manajemen Pendidik danTenaga Kependidikan) yang berlaku di Kementenian AgamaRepublik Indonesia;b.

Bahwa saat ini Penerbitan Ijin Operasional Madrasah Ibtidayah AlMuttagien tercatat berada dibawah Yayasan AlMuttaqien Sumbawa,dan apabila ada perubahan nama Yayasan seharusnya dilaporkan kePihak Turut Tergugat sehingga jika dimungkinkan bisa diprosessesuai dengan aturan dan diusulkan perubahannya ke KantorWilayah Kementenian Agama Provinsi NTB.

Namun hingga saat iniHalaman 18 dari 48 Putusan No.31/Padt.G/2020/PN.Sbwusulan perubahan Yayasan yang menaungi Madrasah Ibtidayah AlMuttaqien tidak pernah diusulkan, sehingga pihak Turut Tergugat tetap menganggap/menigakul Yayasan AlMuttagien Sumbawa yangsah tercatat di Kementenian Agama RI sebagai Yayasan yangmenaungi Madrasah Ibtidayah AlMuttaqien.Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Pihak Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar berkenanmemutuskan

Berdasarkan Ketentuan Penaturan Presiden Nomor 16 Tahun2015 tentang Kementenian Lingkungan Hidup dan Kehutanandiatur bahwa Kementenian Lingkungan Hidup dan Kehutananmempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantuPresiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Bendasankan Peraturan Presiden tersebut di atas, maka yangberwenang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kehutanan adalah Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan.Perkara

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementenian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-189 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018 berkantor di A&Z Law Office Wisma Metropolitan I It. 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kay. 29-31 Jakarta Setatan 12920;

disamping itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Sidoarjo selakupimpinan instansi dimana Penggugat bekerja beserta Team Pemeriksabentukannya, juga sudah beberapa kali memidiasi dengan maksud agar rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis seperti dahulu, namun juga tidakberhasil sebagaimana terbukti dalam Resume Hasil Pemeriksaan tertanggal 09Desember 2013 (copy terlampir bukti P5);Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam No. 10 tersebut di atastelah dikuatkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementenian

Berdasarkan Ketentuan Penaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015tentang Kementenian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwaKementenian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkunganhidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara.b.

Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju dimana sekolahtersebut mendapat bantuan rehabilitasi ruang kelas yang rusak beratdan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementenian Pendidikan danKebudayaan sebesar Rp220.786.000,00 terbukti melakukan korupsidalam pelaksanaan rehabliltasi sekolah tersebut dimana berdasarkanhasil perhitungan fisik bangunan yang diakukan oleh Dinas PekerjaanHal. 44 dari 49 hal. Put.

INTER SPORTSMARKETING di Kementenian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mel 2014; Bukti T.I.T.IIl15); Bahwa telah dbuat dan ditandatangani LICENCE AGREEMENT tertanggalO05 Mei 2011 antara PT.

Kementenian Dalam Negeni R.I CQGubernur Jawa Barat CQ. Walikota, Bekasi CQ. Kecamatan Medan Satria CQ.Kelurahan Pejuang bukan pribadi Drs. Arkadi (Terguat VI).Maka berdasarkan halhal tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.2.

Untuk memastikan kebenaran surat tersebut Komandan Lanud SriMulyono Herlambang mohon klarifikasi kepada Kemhan, yang dijawabmelalui surat Kementenian PertahananNomor:B/724/09/02/170/PUS.BMN tanggal 19 Mei 2017 tentangKlarifikasi Surat tekait status tanah di Lanud SMH di Palembang, (BuktiT.IIl13) yang isinya pada angka 2 huruf c. 1) berbunyi, "Kemhan tidakpernah menerbitkan Surat Nomor: R/504/08/20/108/Ropeg tanggal 28September 2016 tentang Permohonan Penghapusan Harbang.

Bahwa mengingat kewenangan tersebut di atas, berdasarkan data dan dokumentasi yangada di Kementenian Keuangan tercatat bahwa BPPN melalui Program PenjualanAset Kredit III (PPAK III) telah mengalihkan piutang Tergugat I kepada PT.NISP Sekuritas, termasuk seluruh dokumen hukum dan dokumen kredit Tergugat I,sebagaimana tentuang dalarn Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No.20 tanggal 17Juni 2003, yang dibuat dihadapan Notaris LILIANA ARIF.

wanis dari kelurahan untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah benarahli waris dari Saih;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat:terhadap eksepsi TurutTergugat I mengenai Penggugat tidak berhak menggugat harus1anditolak; Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium litis consortiumMenimbang, bahwa Turut Tergugat I menyatakan dalam eksepinya bahwa oleh karena tanahobyek sengketa sudah dibebaskan oleh Panitia Pembebdsan.tanah Kabupaten D.T II Bekasi,dan menjadi asset yang dikuasai oleh Kementenian

1 (satu) lembar fotocopy surat dan Kementenian - Hukum dan Hak Asasi Manusia RI perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.MAJU SETIA Nomor AHU AH.01.ID-00736 tanggal 09 Januari 2013. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SRI EKO IN DA HATI, SH Akta Risalah Rapat Nomor 47 tanggal 13 Januari 2012.

Pengeluaran wajib menolak perintan bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3)tidak dipenuhi.Bahwa Ahli berpendapat Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secarapribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya, hal itu didasarkan bahwabendahara pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan. membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanuang untuk kepenluan belanja Negara/daerah dal am rangka pelaksanaanAPBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementenian

pembayaran tunggakan piutang tahun sebelumnya baru bolehdilakukan pembayaran sebaliknya jika tidak ada maka jangan dilakukanpembayaran.Bahwa Ahli berpendapat Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secarapribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya, hal itu didasarkan bahwabendahara pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan. membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkanuang untuk kepenluan belanja Negara/daerah dal am rangka pelaksanaanAPBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementenian

PT.Kaswari Unggul adalah sebagai berikut : BahwaTelah terjadi kebakaran di Divisi Il pada blok D12, D13, D14, E12,E13, E15 dan F15Tidak melengkapi sarana dan prasarana penanggulangankebakaran lahanTidak melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknisTidak melengkapi Izin penyimpanan sementara Limbah Berbahaya danBeracunTidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sertamengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupberdasarkan hasil pengawasan penaatan lingkungan tersebut,Kementenian

SuratTuntutan Nomor TUT 24/24/ 09/2015 tanggal 17 September 2015 atasnama Terdakwa SUROSO ATMOMARTOYO, kecuali tuntutan mengenaiperampasan uang sebesar USD190,000 (seratus sembilan puluh ribu DollarAmerika Serikat) yang berada dalam rekening atas nama SurosoAtmomartoyo pada UOB Singapura karena khusus tuntutan tersebut telahdiberikan pertimbangan yang cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.Tambahan memori kasasi :Sehubungan dengan telah diterimanya surat dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia RI (Kementenian

Nomor 132 K/Pid.Sus/2016Secara substansi, perkara Korupsi Videotron jelas berbeda denganperkara a quo, baik dari pasal yang didakwakan maupun perananmasingmasing dari Terdakwa ;Dalam kasus korupsi Videotron di Kementenian Koperasi dan UsahaKecil Menengah Terdakwanya didakwan melakukan tindak pidanakorupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001,sedangkan dalam perkara a quo Terdakwa ABDUR ROUF didakwamelakukan tindak pidana

Sesuai penjelasan sebelumnya, adanya kelambatan dalam memasarkanbawang putih sematamatakarenaadanyaketerlambatandalampenerbitan RIPH sehingga untuk menghindariadanya kerugian yanglebih besar Kementenian Perdagangan mengeluarkan perpanjangan SPImua proses tersebut di atas jelas membutuhkan waktu yang cukup lamaserta berada di luar kendali Pemohon.