YARHAMHASIBUAN tidak menjabat apapun lagi pada Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas, karena dengan adanya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/254/2016tanggal 01 Juni 2016 sesuai dengan penetapan pada Diktum Pertama yangmenyatakan bahwa mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : SK.PP/1322/2014 tanggal 26Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN PspAgustus 2014, dengan didasari Muscab

Bulan Bintang Kabupaten Padang Lawas, sementara YARHAMHASIBUAN tidak menjabat apapun lagi pada Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas, karena dengan adanya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/254/2016tanggal 01 Juni 2016 sesuai dengan penetapan pada Diktum Pertama yangmenyatakan bahwa mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang PartaiBulan Bintang Kabupaten Padang Lawas Nomor : SK.PP/1322/2014 tanggal 26Agustus 2014, dengan didasari Muscab

Tapi Terdakwa baru mengetahuinyasaat menghadiri panggilan di Polres Tapsel; Bahwa Terdakwa tidak tahu saat menandatangani surat pernyataantersebut Terdakwa sudah tidak wakil ketua lagi; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai Muscab yang diadakan diGunungtua tersebut; Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk keperluan Partai Bulan Bintang danTerdakwa menandatanganinya karena saat itu Ketua tidak ada;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 142/Pid.B/2018/PN PspMenimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan

Kapolsek Sungayangtertanggal 16 Januari 2017 tentang Laporan Polisi NomorLP/01/K/I/2017/Sek tanggal 16 Januari 2017;7) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayangtertanggal 26 Januari 2017 tentang Surat Wali Nagari Sungai Pataitanggal 25 Januari 2017;8) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayangtertanggal 20 Februari 2017 tentang Surat SMPN 5 Batusangkartanggal 17 Februari 2017;9) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayangtertanggal 24 Februari 2017 tentang Surat Muscab

Polisi Nomor : LP/01/K/I/2017/Sek, tanggal 16Januari 2017.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/PID/2019/PT PDG7) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 26Januari 2017 tentang Surat Wali Nagari Sungai Patai, tanggal 25 Januari 2017.8) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 20Februari 2017 tentang Surat SMP N 5 Batusangkar, tanggal 17 Februari 2017.9) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 24Februari 2017 tentang Surat Muscab

Sungayang tertanggal 16Januari 2017 tentang Laporan Polisi Nomor : LP/01/K/I/2017/Sek, tanggal 16Januari 2017.7) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 26Januari 2017 tentang Surat Wali Nagari Sungai Patai, tanggal 25 Januari 2017.8) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 20Februari 2017 tentang Surat SMP N 5 Batusangkar, tanggal 17 Februari 2017.9) Lembaran Disposisi AKP IRWAN selaku Kapolsek Sungayang tertanggal 24Februari 2017 tentang Surat Muscab

kabupaten/kota wilayah PD PAFI Sumut yang fiktif dandiadaadakan oleh Penggugat karena tidak diketahui keberadaannyaoleh PD PAFI Sumut kepada PP PAFI baik secara laporan organisasi,dalam pertemuanpertemuan PAFI secara Nasional maupun langsungkepada Tergugat I, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal34 Anggaran Rumah Tangga (ART PAFI) tentang Tugas danKewajiban Ketua Pengurus Daerah berbunyi:melaporkan kepada Pengurus Pusat tentang susunan PersonaliaPengurus Cabang Kabupaten/Kota yang baru hasil Muscab

Sebab ke 2 (dua) Pit ketua cabangkabupaten/kota tersebut, ditugaskan untuk = merencanakan,mempersiapkan pelaksanaan Muscab PAFI untuk pembentukan PCPAFI, di kabupaten/kota masingmasing, sesudah menghadiri acarapelaksanaan Musda PD PAFI Sumut tanggal 16 Maret 2019 (sebagaicontoh kepada ke 2 (dua) Pit ketua nantinya dalam melaksanakanMuscab PAFI dikabupaten/kota masingmasing).

Dan apabila ke dua Pltcabang kabupaten/kota telah melaksanakan Muscab sesuai AD/ARTPAFI, maka Pembanding mengesahkan dan melantik susunanpengurus cabang PAFI tersebut (vide AD/ART PAFI Pasal 24 ayat 2huruf d).

Ketua cabang kabupaten/kota tersebut,sebab Muscab saja belum dilaksanakan, bagaimana bisa disahkan dandilantik pengurusnya oleh Pembanding??. Sehingga seluruhpertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengadopsi pernyataanHalaman 37 dari 62 Putusan Nomor 507/Pdt/2020/PT MDN13.14.Terbanding selaku Ketua Umum PP PAFI baru yang tukang bohongdan fitnah tersebut adalah salah dan keliru.

Muscab, Muscablu, dan Rakercab. Sehinggadilaksanakannya pertemuan ngopingopi yang diklaim sebagaiMusyawarah anggota PD PAFI Sumut pada tanggal 30 Maret 2019dan melahirkan keputusan membatalkan hasil Musda PD PAFISumut tanggal 16 Maret 2019, karena dinilai tidak sesuai AD/ARTPAFI adalah salah kaprah dan merupakan kecurangan dankebohongan Terbanding belaka.2. Bahwa tidak pernah ada permintaan pengurus dari PD PAFI Sumutuntuk meminta dilaksanakan Musda atau Musdalub.

Arif Rahman alias Temok kepadasaksi korban Suhendra panggilan Eng terkait pelaksanaan MusyawarahCabang (Muscab) organisasi Pemuda Pancasila Bukittinggi pada bulanFebruari 2018, selanjutnya Sdr. Arif Rahman menyuruh saksi Hendra(panggilan Hendra) untuk mencari Sdr. Dedi Renaldi (panggilan Dedi)lalu saksi Hendra menghubungi Terdakwa untuk bertemu di daerah AtasNgarai dengan tujuan untuk mencari Sdr.

pagi dibulan puasa tahun 2018.Bahwa tujuan Hendra B dan Hendri menemui saksi untuk menanyakankepada saksi apakah ada pekerjaan menjadi petugas parkir untuk Dedi,Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Bktnamun saat itu saksi mengatakan nantilah kepala saya sedang sakitkemudian mereka pergi.Bahwa setahu saksi Yogi tidak kenal dengan Suhendra, sedangkan saksikenal dengan Suhendra karena samasama pernah menjadi anggotaPemuda Pancasila, dimana sebelumnya saksi pernah menjadi ketuapelaksana muscab

yangditerbitkan tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART Hasil Munas VII Tahun2017 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;Menghukum Tergugat untuk memberlakukan kembali Surat Keputusan No.KEP.003/PP SPKEP/SPSI/I/2017 tentang Pengesahan/ PengukuhanPimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan SerikatPekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Mimika Periode Tahun 20172022beserta hak dan kewajiban yang melekat didalamnya tanpa terkecualitermasuk salah satunya untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang(Muscab

Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyatanyata telah dibuat olehTERGUGAT, bersifat abstrak tetapi berwujud, karena berisikan tentangpemberian Hak Pencalonan Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerahkabupaten Banyuwangi tahun 2005 Kepada DPC PKB hasil MusCab MinakJinggo yang dipimpin oleh KH. Abdullah Fagih dan Ir.

menggugat keberadaan Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum ( KPU ) Kabupaten Banyuwangi nomor 07 Tahun 2005 tanggal 25 Maret 2005tentang Penetapan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Banyuwangi yang berhakMencalonkan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala DaerahKabupaten Banyuwangi periode 20052010, serta Berita Acara nomor07/BA/KPU.Bwi/II/2005 tanggal 25 Maret 2005 tentang yang berhak mencalonkanKepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2005adalah DPC PKB Hasil Muscab

.~ & WsBahwa Para Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan NasionalUlama DPC PKNU Kabupaten Jember , hasil Pembentukan DPC PKNUKabupaten Jember yang pertama yaitu Tahun 2007, disamping itu ParaPenggugat juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Jember yangdiberangkatkan melalui PKNU Cabang Jember, hasil Pemilinan Legeslatif,Kabupaten Jember tahun 2009 2014;Bahwa selanjutnya Pada tahun 2010, DPC PKNU Kabupaten Jember,mengadakan Muscab yang diselenggarakan di PP Al Islah di KecamatanMayang, Kabupaten

Jember, dari hasil Muscab tersebut terbentuklah DPCPKNU Kabupaten Jember , sebagai mana Surat Keputusan DPP PKNUNo.

Menyatakan sah Keputusan Rapat Formatur Muscab VIII Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Lebak, yang diselenggarakan pada tanggal 16Agustus 2017;5. Menyatakan sah SK Formatur Nomor 003/Formatur/VIII/2017 tentangSusunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah,Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang PartaiHalaman 4 dari 11 hal Put. Nomor 6 PK/Padt. SusParpo!

Menyelenggarakan MUSCAB atau) MUSCABLUB apabiladiperlukan, RAKERCAB, dan RAPAT PLENO.c. Mengawasi/memonitoring dan mengevaluasi seluruhpelaksanaankeputusan dan ketetapan MUSCAB, MUSCABLUB, RAKERCAB dan RAPAT PLENO.d. Mengambil langkah langkah yang diperlukan untukmencapaitujuan dan citacita Partai Patriot.e. Menggalang massa pemilin Partai Patriot ditingkatKabupaten/Kota.f. Menjaga dan memelihara citra Partai Patriot ditingkatKabupaten/Kota.g.

rekomendasi dari Bupati kepada PartaiHanura bahwa Nikolaus Tangayo (Penggugat) adalah sebagai AnggotaDPRD dari Partai Hanura, jadi dalam isi surat tersebut disampaikanbahwa semua kader yang masuk dalam struktur Partai Hanura harusmendukung kebijakan DPP, sementara dalam perjalanan diketahui yangbersangkutan atau Nikalaus Tangayo tidak mendukung kebijakan tersebutdan tidak membayar yuran wajib Partai Hanura ;Bahwa saksi aktif di kepengurusan Partai Hanura sejak setelah Muscabselesai ;Bahwa seingat saksi muscab

bulan Juli 2016, tetapi surat keputusantersebut keluar di tanggal 20 September 2016 ;Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai ketua DPC Partai HanuraHalmahera Barat adalah tanggal 26 September 2016 adalah Denny PalarBahwa setahu saksi yang menjabat sebagai sekretaris adalah FauziAhmad sejak Tanggal 26 September 2016 setelah muscab, sehinggasebelum muscab masih lah berlaku pengurus yang lama ;Bahwa saksi sebelum tanggal 26 September 2016 masih menjadi kaderbelum menjadi pengurus Partai ;Bahwa saksi

A/O15/DPPHANURA/2016,tertanggal 15 Januari 2016 yaitu isinya mengenai kepengurusan yanglama masih berlaku sebelum adanya muscab dikarenakan adanyapergantian pimpinan pusat ;Bahwa setahu saksi surat edaran tersebutt asli dan dikirimkan padakabupaten lainnya juga seluruh Indonesia ;Bahwa setahu saksi isi Surat edaran tersebut mengenai kepengurusanyang berlaku di tahun 20102015 itu berakhirnya di bulan Desember 2015,Putusan PRK 21/G/2017/PTUN.ABN Halaman 62kemudian di tanggal 15 Januari 2016 dikeluarkan

pegang KTA dan telah menjadi kaderPartai Hanura ;Bahwa saksi tahu adanya gugatan dari Nikolaus Tangayo ;Bahwa setahu saksi tahun 2016 semua rapatrapat diambil alih olehketua DPD ;Bahwa setahu saksi yang saat itu menjadi ketua adalah Jacob Abdullah,dikarenakan surat keputusan dari DPP itu masih berlaku ;Bahwa setahu saksi Denny Palar sudah dilantik ;Bahwa seingat saksi surat bukti T.221 bentuk dan isinya seperti Saksilinat sama ;Bahwa setahu saksi masa berakhir jabatan Andy Hermawan adalahsetelah muscab

A/015/DPPHANURA/I/2016, tertanggal 15 Januari 2016, perihal Petunjuk tentangKepengurusan DPD Partai HANURA Propinsi dan DPC Partai HANURAKabupaten Kota, yang isi nya adalah masa kepengurusan yang lama tetapberjalan selama belum ada rapat muscab dan pergantian pengurus yang baru(keterangan saksi Ronal CH Elly), sehingga pengusulan yang dilakukan olehpengurus lama yang juga di tandatangani oleh sekretaris yang lama bernamaAndi Hermawan tidak lah cacat menurut hukum ;Menimbang, selanjutnya mengenai

Hal. 4 25 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PC SPKEPSPSl; 15 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PD SPKEPSPSI; 10 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PP SPKEPSPS;(UMPkhusus daerah yang belum ada UMk); Berdasarkan Musyawarah Cabang (Muscab) PC SPKEP SPSIKab.Mimika yang hasilnya dituangkan dalam Agenda dan Notulen rapatserta surat Nomor: 002/PC/ SPKEP/SPSI/KABMMkK/I/2013, tanggal 23Januari 2013 perihal instruksi organisasi tentang kenaikan iuran anggotaSPSI yang ditujukan

Hal. 8standar minimal 1% x UMP/UMK, dan didistribusikan secara konsistenkepada perangkat organisasi SPSI dengan hak kelola sebagai berikut: 50 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PUK SPKEPSPSI; 25 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PC SPKEPSPS; 15 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PD SPKEPSPSl; 10 % iuran anggota yang terkumpul disetor ke kas PP SPKEPSPSI;(UMPkhusus daerah yang belum ada UMk); Berdasarkan Musyawarah Cabang (Muscab) PC SPKEP SPSIKab.Mimika yang hasilnya

urusanpartai itu sendiri ;Bahwa sekalipun Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat(2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputiperadilan umum, peradilan agama, peradilan Militer dan peradilan TataUsaha Negara, dan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri yangberwenang mengadili suatu perkara perdata, perkara pidana namunmasalah penyelesaian tentang absah atau tidaknya suatu acaraMusyawarah Cabang disebut MUSCAB

kewenangan daripada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebabsekalipun Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2)UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, "Badan peradilanyang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum,peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, danperadilan umum adalah pengadilan negeri yang berwenang mengadilisuatu perkara perdata, perkara pidana namun masalah penyelesaiantentang absah atau tidaknya suatu acara Musyawarah Cabang(MUSCAB

Nomor 443 K/Pdt.Sus/201 1masalah penyelesaian tentang absah atau tidaknya suatu acaraMusyawarah Cabang (MUSCAB) di tubuh partai adalah menjadikewenangan penuh daripada hak suara anggota partai dan untukmensahkan kepengurusan ditingkat cabang adalah menjadi kKewenanganDewan Pengurus Pusat (DPP) Partai yang disebut PDI Perjuangan(VidePasal 15 ayat (1), (2), (3) jo Pasal 27 jo Pasal 32 jo 33 UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK).

Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk listrik dan telepon KONI sebesar Rp. 418.000,-.138. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk service mobil KONI sebesar Rp. 2.500.000,-.139. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara KONI Lampung Timur tanggal 30 Desember 2010 untuk honor staf sekertariat bulan oktober s/d desember 2010 sebesar Rp. 15.296.000,-.140. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab

dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk percetakan ID Card sebesar Rp. 411.000,-.141. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk penjilidan dan fotocopy buku panduan sebesar Rp. 1.500.000,-.142. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk dana transport antar undangan sebesar Rp. 1.000.000,-143. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab dari Bendahara

KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk pesanan jas 12 orang untuk muscab sebesar Rp. 9.000.000,-.144. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk kaos Musda sebesar Rp. 15.000.000,-.145. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk snack muscab sebesar Rp. 1.125.000,-.146. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscab dari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010 untuk makan

persiapan muscab sebesar Rp. 3.750.000,-. 147. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran dari Lely Sunaria Aini tanggal 26 Juli 2010 untuk proposal 24 kecamatan Lampung Timur untuk pembinaan menghadapi porprov di Tulang Bawang sebesar Rp. 300.000.000,-. 148. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.07/16/SK/2010 tanggal 7 Januari 2010 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang diberi Wewenang atas nama Bupati Lampung Timur

2010untuk percetakan ID Card sebesar Rp. 411.000..141 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk penjilidan dan fotocopy buku panduan sebesar Rp.1.500.000..142 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk dana transport antar undangan sebesar Rp. 1.000.000,143 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk pesanan jas 12 orang untuk muscab

sebesar Rp.9.000.000,.144 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk kaos Musda sebesar Rp. 15.000.000..145 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk snack muscab sebesar Rp. 1.125.000..146 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk makan persiapan muscab sebesar Rp. 3.750.000..147 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran

2010untuk percetakan ID Card sebesar Rp. 411.000..141 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk penjilidan dan fotocopy buku panduan sebesar Rp.1.500.000..142 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk dana transport antar undangan sebesar Rp.1.000.000,143 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Pengeluaran Muscabdari Bendahara KONI Lampung Timur Desember 2010untuk pesanan jas 12 orang untuk muscab

AHMAD RIZAL AM
Tergugat:
1.PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabarc.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU
2.DADAN YUDASWARA
3.ANTON SUKARTONO SURATTO
Turut Tergugat:
1.ROHMANI
2.HERMAN KHAERON
3.AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

URAIAN RAB(Rp ) BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONIa Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x 14.400.000,00Rp.1.000.000b Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI 35.000.000,00dan Pengcab)c Biaya Penggandaaan / penjilidan 2.500.000,00d Biaya ATK 5.000.000,00e Biaya makanan dan minuman (rapat dll) 10.000.000,00f Seragam KONI 5.250.000,00Sub Jumlah 72.150.000,00I BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGAa Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 23.000.000,001.000.000b Biaya penyelenggaraan Muscab

OPERASIONAL SEKRETARIAT KONIa Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x 48.000.000,00Rp 1.000.000b Biaya transportasi/akomodasi ( SPPD Pengurus 20.000.000,00KONI dan Pengcab )c Biaya Penggandaaan / penjilidan 2.200.000,00d Biaya ATK 3.000.000,00e Biaya makanan dan minuman 7.500.000,00Sub Jumlah 80.700.000,00 BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 69.000.000,00 Halaman 7 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2017/PT SMG 3.000.000 b Biaya penyelenggaraan Muscab

URAIAN RAB(Rp ) BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI a Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x 14.400.000,00 Rp 1.000.000b Biaya transportasi/akomodasi ( SPPD Pengurus 35.000.000,00KONI dan Pengcab )c Biaya Penggandaaan / penjilidan 2.500.000,00d Biaya ATK 5.000.000,00e Biaya makanan dan minuman (rapat dll) 10.000.000,00f Seragam KONI 5.250.000,00 Sub Jumlah 72.150.000,00 BAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA a Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 23.000.000,001.000.000b Biaya penyelenggaraan Muscab

OPERASIONAL SEKRETARIAT KONIa Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x 48.000.000,00Rp 1.000.000b Biaya transportasi/akomodasi ( SPPD Pengurus 20.000.000,00KONI dan Pengcab )c Biaya Penggandaaan / penjilidan 2.200.000,00d Biaya ATK 3.000.000,00 Halaman 36 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2017/PT SMG e Biaya makanan dan minuman 7.500.000,00Sub 80.700.000,Jumlah 00 BAAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGAa Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 69.000.000,003.000.000b Biaya penyelenggaraan Muscab

Tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPCPKNU Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur Masa Khitmad 2011 2016adalah perbuatan yang melawan hukum, karena hanya mendasarkan kepadarekomendasi Tergugat II tanpa meneliti / mencermati adanya berkas / berita acaraMuscab / Muscabsus.Bahwa Tergugat I memberikan rekomendasi kepada Tergugat I Perubahan susunandan Personalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur MasaKhidmat 2011 2016 adalah perbuatan yang melawan hukum, karena tidak didasarkanpada Muscab

Bdw, dan pada tanggal 17 Oktober 2013 telahdiputus dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat yang padaintinya menyatakan perbuatan DPP PKNU dan DPW PKNUmerubah susunan personalia / kepengurusan DPC PKNUKabupaten Bondowoso tanpa melalui Muscab adalah melanggarhukum, sebaliknya menyatakan sah Muscabsus tanggal 15 Juni2013 ;Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten,tidak bisa diusulkan oleh DPP PKNU, karena ketentuan pasal387 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, Tentang MajelisPermusyawaratan

Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, harus dilakukan menurut ketentuanpasal 384 ayat (1), yaitu diusulkan oleh Pimpinan Parpol, dalamhal ini Ketua DPC PKNU Kabupaten Bondowoso, sedangkanPersonalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso saat ini masihdalam sengketa atau perselisihan ;Bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) memiliki wewenangmemilih dan menetapkan Rais (Ketua) Dewan Mustasyar,Hal.51 dari 82 hal.

karena usulan pemberhentian antar Waktu yang diajukanoleh Tergugat III tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlakuBahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor : SK885/DPP01/IX/2013,tanggal 11 September 2013 Tentang Perubahan Susunan dan Personalia DPC PKNUKabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur Masa Khitmad 2011 2016 adalah perbuatanyang melawan hukum, karena hanya mendasarkan kepada rekomendasi Tergugat II tanpameneliti/mencermati adanya berkas/berita acara Muscab

Bdw.Bahwa Tergugat I memberikan rekomendasi kepada Tergugat I Perubahan susunan danPersonalia DPC PKNU Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur Masa Khidmat20112016 adalah perbuatan yang melawan hukum, karena tidak didasarkan pada Muscab/Muscabsus.Bahwa Tergugat II menjadikan dasar Keputusan Nomor : SK885/DPP01/IX/2013,tanggal 11 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I atas Rekomendasi Tergugat IIsecara melawan hukum, untuk mengusulkan Pemberhentian antar Waktu Para Penggugatselaku anggota

Undangan DPCPKB Konsel tentang musyawarahcabang (Muscab 1) di Konsel sebagai Muscabtandingan terhadap PKB yang diakui olehPemerintah.. Surat Keputusan DPCPKB Kabupaten ButonNo.49/DPC 02/A.1/XI1/2006 tentang pemberhentiandan pencabutan status keanggotaan atas namasaudara dr. H.Muh. AMIN NOMPO, SKM tanggal 6Desember 2006.. Permohonan rekomendasi Recalling anggota DPRDtujuan ke DPWPKB Sultra No.007/DPC02/A.1/I/tanggal 6 Februari 2006..

Oleh karena Penggugat II berasal dari dapilKabupaten Konawe Selatan maka wajib menyerahkan 25 %gajinya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggarakepada pengurus cabang Kabupaten Konawe Selatan.Bahwa Penggugat II tidak pernah memenuhi kewajibannyatersebut dan bahkan Penggugat Il telah = mempeloporimengadakan musyawarah Cabang (Muscab) membentukkepengurusan tandingan di kabupaten Konawe Selatan.Bahwa Penggugat II telah diberhentikan dan dicabut statuskeanggotaannya dari PKB yang sah yang diakui

Bahwa Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannyatersebut dan bahkan penggugat telah mempeloporimengadakan musyawarah Cabang (Muscab) membentukkepengurusan tandingan di kabupaten Buton. Bahwa penggugat telah diberhentikan dan dicabut statuskeanggotaannya dari PKB yang sah yang diakui pemerintah.

Menembak Penyelenggaraan Muscab ; 125. Panjat Tebing Mengikuti multieven tk. Daerah ; 126. Drum Band Penyelenggaraan Kejurnas ; 127. Desa Donoharjo Pordes ; 128. PABBSI Kejurnas ; 129. Bola Voli Porkab ; 130. Judo Kejurcab ; 131. Hockey Kejurkab ; 132. Korrcam Tempel Pelaksanaan Raker ; 133. Radar Yogya Penawaran Iklan ucapan ; 134. PABBSI Bantuan alat angkat besi ; 135. Desa Girikerto Pordes ; 136. Golf Pembuatan driving range ; 137. Senam pusdiklat ; 138.

Sepatu Roda Muscab ; 285. Sepatu Roda Pusdiklat ; 286. Hocky Peralatan ; 287. Karate Sarpras ; 288. Renan Pusdiklat ; 289. Catur Kejurprov ; 290. Aeromodelling Pusdiklat ; 291. Panahan Kejurprov ; 292. Korcam Seyegan Porkab ; 293. PSSI Try In ; 294. Perkemi Try Out ; 295. IODI Try Out ; 296. Perkemi Try Out ; 297. PELTI Try Out ; 298. PODSI Festival perahu Naga Peh Cun ; 299. PSSI Try Out ; 300. POBSI KONI CUP ; 301. IKASI Sarpras Pelatkab dan Venues Porprov ; 302.

FORKI Muscab ; 509. PERPANI Try Out 1 ; 510. FPTI Try Out ; 511. FORKI Sarpras ; 512. PBSI Sarpras ; 513. PERPANI Pelatkab ; 514. KODRAT Permohonan dana ; 515. PSSI Sarpras ; 516. PERCASI Sarpras ; 517. PTMSI Pelatkab ; 518. PJSI Palatkab ; 519. Korcam Pakem PORDES ; 520. korcam kalasan PRKAB ; 521. Korcam Mlati PORKEC ; 522. Korcam Depok PORKAB ; 523. Korcam Turi PORKAB ; 524. Korcam Moyudan PORKAB ; 525. Korcam Berbah PORDES ; 526. Korcam Seyegan Raker ; 527.

Nasional ; Judo Pengadaan Matras ; Menembak Penyelenggaraan Muscab ; Panjat Tebing Mengikuti multieven tk. Daerah ; Drum Band Penyelenggaraan Kejurnas ;Desa Donoharjo Pordes ; PABBSI Kejurnas ;Bola Voli Porkab ; Judo Kejurcab ; Hockey Kejurkab ; Korrcam Tempe Pelaksanaan Raker ;Radar Yogya Penawaran Iklan ucapan ; PABBSI Bantuan alat angkat besi ; Hal 9 dari 193 halaman, No. 28/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk. 135. Desa Girikerto Pordes ;136. Golf Pembuatan driving range ; 137. Senam pusdiklat ; 138.

FORKI Muscab ; 509. PERPANI Try Out 1 ; 510. FPTI Try Out ;511. FORKI Sarpras ; Hal 22 dari 193 halaman, No. 28/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk. 512. PBSI Sarpras ;513. PERPANI Pelatkab ; 514. KODRAT Permohonan dana ; 515. PSSI Sarpras ; 516. PERCASI Sarpras ;517. PTMSI Pelatkab ; : 518. PJSI Palatkab ;519. Korcam Pakem PORDES ; 520. korcam kalasan PRKAB ; 521. Korcam Mlati PORKEC ; 522. Korcam Depok PORKAB ;523. Korcam Turi PORKAB ; 524. Korcam Moyudan PORKAB ; 525. Korcam Berbah PORDES ;526.

Sepatu Roda Muscab ; 285. Sepatu Roda Pusdiklat ; 286. Hocky Peralatan ; 287. Karate Sarpras ; 288. Renan Pusdiklat ; 289. Catur Kejurprov ; 290. Aeromodelling Pusdiklat ;291. Panahan Kejurprov ; 292. Korcam Seyegan Porkab ; 293. PSSI Try In;294. Perkemi Try Out; 295. IODI Try Out; 296. Perkemi Try Out ;297. PELTI Try Out ; 298. PODSI Festival perahu Naga Peh Cun ; Hal 112 dari 193 halaman, No. 28/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

Nasional; Judo Pengadaan Matras ; Menembak Penyelenggaraan Muscab ; Panjat Tebing Mengikuti multieven tk.

Sepatu Roda Muscab ;285. Sepatu Roda Pusdiklat ; 286. Hocky Peralatan ; 287. Karate Sarpras ; Hal 180 dari 193 halaman, No. 28/Pid.Sus/2013/P.Tpkor. Yk.288.289.290.291.292,293.294.295.296.297.298.299,300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.

Bantuan kepada Pramuka Cabang Belu 10.000.000,00 00249/SP2D/LS/B/ 2009 tanggaldalam rangka kegiatan Muscab V dan 30 Maret 2009, An. JohanesMuspanitera VI yang dilaksanakan di GOR Kally.Rai Belu Atambua. (Tahun 2009 sudah adadana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belukepada Pramuka Belu senilaiRp100.000.000,00).25. Bantuan kepada Pramuka Cabang Belu 20.000.000,00 05647/SP2D/LS/B/ 2009 tanggaldalam rangka perkemahan wira karya 30 November 2009,cabang Belu dan Daerah NTT. (Tahun 2009 An.

Panitia Muscab Pramuka Kabupaten Belu diterima olehJohanes Kally, 10.000.000,00; 5.11 Cek No. BP 183167 An. Lingk. Bunda Beriman Toro diterima oleh FabianusLehang, 2.000.000,00; 5.12 Cek No. BP 183617 An. Balthasar Manek Kelompok Usaha diterima olehBalthasar Manek, 7.500.000.00, 5.13. Cek No. BP 183601 An. KelurahanUsaha Vulkani sir Ban diterima oleh FilipusWake, 6.000.000.00 5.14 Cek No. BP 183726 An. Keuskupan Atambua diterima oleh Mgr. Domi Saku,Pr, 72.630.000,00; 5.15 Cek No. BP 183912 An.

Panitia Muscab Pramuka Kabupaten Belu diterimaoleh Johanes Kally, 10.000.000,00; 5.11 Cek No. BP 183167 An. Lingk. Bunda Beriman Toro diterima oleh FabianusLehang, 2.000.000,00; 5.12 Cek No. BP 183617 An. Balthasar Manek Kelompok Usaha diterima olehBalthasar Manek, 7.500.000.00, 5.13 Cek No. BP 183601 An. KelurahanUsaha Vulkani sir Ban diterima olehFilipus Wake, 6.000.000.00 5.14 Cek No. BP 183726 An. Keuskupan Atambua diterima oleh Mgr. Domi Saku,Pr, 72.630.000,00; 5.15 Cek No. BP 183912 An.