Ditemukan 536 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-04-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50675/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13037
  • .2383 dari Zhuhai, Guandong, China pada tanggal 19 September2012;bahwa Berdasarkan Rule of Origin disebutkan untuk mendapatkan preferensi tarif harus:1) Origin Criteria2) Direct Consignment3) Procedural Provisionsbahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negaranegara ASEANdan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation
Register : 25-05-2011 — Putus : 13-04-2011 — Upload : 05-10-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 134/PID/2011/PT.DKI
Tanggal 13 April 2011 — SRI HARTONO alias ANTON alias M. YUNUS, cs
13194
  • karena telah melanggar Syariat Islan denganmengkristenisasi umat Islam dan membawa pemikiranliberal.Tujuan dilakukannya pelatihan militer tersebutuntuk menjaga agqidah Umat Islam di Aceh danmenghancurkan gereja gereja yanag ada di Aceh,menghalangi rencana kebijakan Gubernur NAD dalamPergub Aceh perihal penambahan pembangunan gereja diAceh, target lainnya adalah menyingkirkan danmemusnahkan organisasi yang berhubungan denganAmerika Serikat Non Goverment Organitation (NGO),USAID, UNIFEM dibawah United Nation
    karena telah melanggarSyariat Islan dengan mengkristenisasi umat Islam danmembawa pemikiran liberal.Tujuan dilakukannya pelatihan militer tersebutuntuk menjaga agqidah Umat Islam di Aceh danmenghancurkan gereja gereja yanag ada di Aceh,menghalangi rencana kebijakan Gubernur NAD dalamPergub Aceh perihal penambahan pembangunan gereja diAceh, target lainnya adalah menyingkirkan danmemusnahkan organisasi yang berhubungan denganAmerika Serikat Non Goverment Organitation (NGO),USAID, UNIFEM dibawah United Nation
    kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu)yang terdiri dari: caliber 5,56 mm, caliber 7,62 mm,caliber 3,38 mmdan caliber 9 mm tanpa seijin = daripihak yang berwenang dengan tujuan menghancurkangereja gereja yang ada di Aceh, menghalangi rencanakebijakan Gubernur NAD dalam Peraturan Gubernur Acehperihal penambahan pembangunan gereja di Aceh, targetlainnya adalah menyingkirkan dan memusnahkanOrganisasi yang berhubungan dengan Amerika SerikatNon Goverment Organisation (NGO), USAID, UNIFEMdibawah United Nation
Putus : 18-02-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 18 Februari 2019 — CNOOC SES Ltd, (China Nation Oil Offshore Coorporation South East Sumatera Limited), diwakili oleh President Cui Hanyun dan 1. PT GEOSERVICES, diwakili oleh Direktur Peter Arista Pramana, dkk.
223230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CNOOC SES Ltd, (China Nation Oil Offshore Coorporation South East Sumatera Limited), diwakili oleh President Cui Hanyun dan 1. PT GEOSERVICES, diwakili oleh Direktur Peter Arista Pramana, dkk.
    CNOOC SES Ltd, (China Nation Oil Offshore CoorporationSouth East Sumatera Limited), diwakili oleh President CuiHanyun, berkedudukan di Indonesia Stock Exchange Build,Tower I, 1923 floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 P.OBOX 2759, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasakepada Darmanto, S.H., M.Hum, dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Gedung LINA 2 Floor, Suite 205 A,Jalan HR. Rasuna Said Kav.
Register : 03-05-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42902/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 25 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10521
  • (China tidak termasuk kedalamnya);Pasal 4 (1) : Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 merupakan:a. tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); ataub. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skemaskemaperjanjian perdagangan barang internasional yang berlakudalam hal impor dilakukan dari negaranegara yang termasukdalam skemaskema perjanjian perdagangan baranginternasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skemaskema perjanjian perdagangan barang internasional
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1638/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak kekayaanintelektual, sehingga koreksiTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak berdasardan tidak memiliki pijak hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 12.2 OECD Model/ United Nation
Register : 21-08-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53052/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13520
  • negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan danpersyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend theAgreement On Trade In Goods of The Framework Agreement OnComprehensive Economic CoOperation Between The Association Of SouthEast Asian Nation
Upload : 28-03-2024
Putusan PN SANGATTA Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Sgt
RIZAL FIRMANSYAH terdakwa (Achmad Firdaus Sulthon, SH) penuntut umum
176
  • selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.Menetapkan barang bukti berupa :-1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,42 gram beserta plastiknya;-1 (satu) buah bungkus rokok Nation
Register : 24-10-2013 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 04-04-2016
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57563/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
20577
  • negara pengekspor,namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuantarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentangPengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement OnComprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation
Register : 29-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55965/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16231
  • pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation
Putus : 05-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN CIBADAK Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Cbd
Tanggal 5 April 2017 — Lutfi Als Jek Bin TB. Ma’mun
7915
  • Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah bad cover warna putih; - 1 (satu) buah sprei warna kuning motif bunga;- 1 (satu) buah sprei warna krem; - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna putih motif bunga;- 1 (satu) buah karpet warna coklat motif bunga;- 1 (satu) buah kemeja merk PETER NATION warna coklat kotak-kotak; - 1 (satu) buah kaos merk TOP MAN warna biru garis hitam;- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker; - 1 (satu) buah tas koper merk SHISEIDO warna pink;
    (satu) buah kemeja merk PETER NATION warna coklat kotakkotak.(satu) buah kaos merk TOP MAN warna biru garis hitam.(satu) buah celana pendek warna biru dongker.(satu) buah tas koper merk SHISEIDO warna pink.(satu) buah tas merk POLO KING warna krem.(satu) buah tas merk HEDGREN warna hitam.
    Pada leher, terlilit sehelai kemeja lengan panjang, bahan katun, motif kotak Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.B/2017/PN.Cbd17.18.kotak wama kombinasi abuabu, coklat, merah, bermerk "PETER NATION".berukuran"L", kemeja teraba basah, berlumuran darah dan terdapat beberaparambut hitam beruban.2.
    , dua puluh enam sentimeter dari garispertengahan depan, dua puluh enam koma lima sentimeter di bawah lipatketiak, seratus sepuluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepirata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan membentukgaris sepanjang dua sentimeter.Patah Tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.Lainlain :1.Dn WF WwWPada leher, terlilit sehelai kemeja lengan panjang, bahan katun, motif kotakkotak wama kombinasi abuabu, coklat, merah, bermerk "PETER NATION
    dua puluh enam sentimeter dari garispertengahan depan, dua puluh enam koma lima sentimeter di bawah lipatketiak, seratus sepuluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka, tepirata, kedua sudut lancip, dasar rongga perut, bila dirapatkan membentukgaris sepanjang dua sentimeter.Patah Tulang : tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.Lainlain :1.Dn WO EF WwWPada leher, terlilit sehelai kemeja lengan panjang, bahan katun, motif kotakkotak wama kombinasi abuabu, coklat, merah, bermerk "PETER NATION
    Menetapkan barang bukti berupa: 4 ie buah bad cover warna putih;buah sprei warna kuning motif bunga; satu) buah sprei warna krem;satu) buah bantal dengan sarung bantal warna putih motif bunga;satu) buah karpet warna coklat motif bunga;buah kemeja merk PETER NATION warna coklat kotakkotak;buah kaos merk TOP MAN warna biru garis hitam;satusatusatu) buah celana pendek warna biru dongker;satu) buah tas koper merk SHISEIDO warna pink;buah tas merk POLO KING warna krem;buah tas mek HEDGREN warna hitam;
Register : 21-03-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PA PEMALANG Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.Pml
Tanggal 25 April 2016 — penggugat tergugat
81
  • Tergugat telah terbukti melanggarta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat,Majelis berpendapat alasan tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf ( PeraturanHal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2016/PA.PmlPemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat dalam KitabSyarqowi ala al Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:baa nation
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1639/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 — PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak kekayaanintelektual, sehingga koreksiTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak berdasardan tidak memiliki pijak hukum dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 12.2 OECD Model/ United Nation
Register : 30-08-2013 — Putus : 23-04-2014 — Upload : 28-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52070/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 23 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11323
  • pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan wimemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation
Register : 30-10-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 06-02-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 96/Pdt.P/2008/PA.Plg
Tanggal 17 Desember 2008 — PEMOHON
19226
  • SUEZ NATION bin SUNARDI RUSLAN, laki laki ( Alm );3. NURUL RUSWATI bin SUNARDI RUSLAN, perempuan, umur48 tahun;4. IRIANTO bin SUNARDI RUSLAN, laki laki, umur 46tahun;5. SRI MARTINI bin SUNARDI RUSLAN, perempuan ( Alm )6. WARTO DIPUTRO bin SUNARDI RUSLAN, laki laki, umur44 tahun7. HERMAN bin SUNARDI RUSLAN, laki laki ( Alm )8. SRI MARINI bin SUNARDI RUSLAN, perempuan ( Alm )9. SRI MUSYAWAROHYATI bin SUNARDI RUSLAN, perempuan,umur 40 tahun10.
Register : 19-08-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53051/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11920
  • negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan danpersyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend theAgreement On Trade In Goods of The Framework Agreement OnComprehensive Economic CoOperation Between The Association Of SouthEast Asian Nation
Register : 19-08-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN AMBON Nomor 309/Pid.B/2020/PN Amb
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HERU HAMDANI
2.MOURITS PALIJAMA, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS AMOS MATATULA ALS AGUS
255100
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa kita sering mendengar istilah negara bangsa atau nation state,persoalannya adalah bahwa nation state ini bukan merupakan terminologidalam Hukum Internasional, ini merupakan terminologi dalam ilmupolitikkarena ada perbedaan sebab di dalam Hukum Internasional apa yangdisebut negara itu. berbeda dengan bangsa, kalau dalam HukumInternasional apa yang disebut dengan negara itu sudah diatur dandidefenisikan di dalam konfrensi Montevideo
    Di dalam terminologi HukumInternasional biasanya bangsa itu disebut sebagai people dalam bahasaInggris bisa berarti rakyat bisa berarti nation atau bangsa dan bisa diartikankelompok etnis, kenapa demikian karena pada tahun 1966 ada pembahasanHalaman 32 dari 57 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Ambdi majelis umum mengenai 3 (tiga) deklarasi yaitu deklarasi mengenaideklonomisasi, deklarasi mengenai ekosom / ekonomi sosial dan budayakemudian deklarasi mengenai sipol / sipil politik.
    Ada perdebatan mengenai nomenklatur sejarah pembentukandari deklarasi oleh majelis umum mengenai hakhak sipil politik, di dalamperdebatan itu negaranegara berpendapat ata sependapat bahwa yangdisebut bangsa itu people yang sama artinya dengan rakyat, nation ataukelompok etnis, baru dipilinlah yang dipakai nation atau people, dan saat itumenyatakan memilih people.
    Bahwa di dalam dunia akademik sebenarnya bangsa/nation, ras, etniksebenarnya tidak perlu dibedakan menurut Seorang Profesor guru besarantropologi di Irlandia yang dikutip oleh seorang guru besar antropologi diIndonesia Ahmad Syaifudin. Bahwa ada 2 (dua) teori besar mengenai bangsa ini yang secaraantropolgis dan secara politis. Secara antropologi yang dikemukan oleh HansTom berkebangsaan Jerman mengatakan bangsa itu identik dengan darahsuatu fakta yang nyata.
Register : 15-07-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51339/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10416
  • negara pengekspor, namundalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapatdipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goodsof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of South East Asian Nation
Register : 02-10-2013 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-57688/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
26731
  • negara pengekspor,namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebuttidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement OnTrade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between The Association Of South East Asian Nation
Register : 29-11-2013 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-55966/PP/M.XVIIA/19/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
13123
  • pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketendan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan uwmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Geof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation BetweenAssociation Of South East Asian Nation
Register : 27-02-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51023/PP/M.XA/19/2014
Tanggal 28 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
10918
  • Undangundang Kepabeanan;bahwa dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang Nomor: 084817 tanggal04 September 2012, Pemohon Banding melampirkan Form E asal Chinauntuk mendapatkan tarif referensi;bahwa dalam pemeriksaan Terbanding, diketahui bahwa tanda tangan yangtertera pada kolom 12 Form E tidak sesuai dengan daftar Specimen Signaturessehingga:e Keabsahan Form E diragukan,e Terbanding menunda pemberian fasilitas Preferensi Tarif ACFTA, Terbanding memberlakukan tarif bea masuk yang berlaku umum/MostFavored Nation