Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeriâ negeriã negeri negaracq negeriku negeri2 negerii negeri.ã negerier negeri12 negerian
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Perjudian
Register : 23-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN PATI Nomor - 111/Pid.B/2016/PN Pti.
Tanggal 23 Juni 2016 — - SUBUR bin SUMO NGADIYO
23 — 3
  • Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch.
    Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch. Anwar, SH, dalam bukunya Hukum PidanaBagian Khusus (KUHP buku II), penerbit Alumni, 1986, Bandung, halaman 258);Menimbang, bahwa permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPadalah tiaptiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatuntung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebihterlatin atau lebin mahir.
Pengadilan PA BADUNG Perdata Agama
Register : 16-10-2017 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA BADUNG Nomor 0172/Pdt.G/2017/PA.Bdg
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat:
Sri Santiarawati binti Saha
Tergugat:
Nicolas Rene Vidal bin Vidal Michel
24 — 15
  • pulamenyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sabagai wakil ataukuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa sampai perkara ini disidangkan, sedangkan relaaspanggilan terhadap Tergugat yang berada diluar Negeri belum kembali olehkarenanya majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sekalipun relaas panggilan terhadap Tergugat belumkembali sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Kementerian Luar NegeriCq
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 22-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 K/PDT/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — ISUR SURYADI vs I. NY. ANAH, 2. NY. IIS KURNIASIH BINTI ROSID, 3. NY. IKAH BINTI ROSID, 4. OOM SUHANA. BIN ROSID, 5. NY. II SUMIATI BINTI ROSID, 6. JULIAWAN BIN ROSID, 7. YANTI BINTI ROSID, 8. SUPARMAN BIN ROSID, 9. ATIK SOPANDI BIN ROSID, kesemuanya adalah istri dan anak-anak dar, Dkk
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTABANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN SUKAJADI, berkedudukan diJalan Sukamulya, Nomor 4 Kota Bandung;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT Cq. WALIKOTABANDUNG Cq. CAMAT KECAMATAN SUKAJADI Cq. LURAHKELURAHAN SUKAWARNA, berkedudukan di Jalan LemahneundeutNomor 10, Kota Bandung;3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANTOR WILAYAH BPNPROPINSI JAWA BARAT Cq.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 04-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 132/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 16 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : AYUB MANAFE Diwakili Oleh : CORNELIS SJAH, SH
Pembanding/Penggugat II : ARNOLUS FANGGIDAE Diwakili Oleh : CORNELIS SJAH, SH
Pembanding/Penggugat III : WELFINA MANAFE Diwakili Oleh : CORNELIS SJAH, SH
Pembanding/Penggugat IV : FERDI MANAFE Diwakili Oleh : CORNELIS SJAH, SH
Terbanding/Tergugat I : MARTINUS HUAN
Terbanding/Tergugat II : ADRIANUS HUAN
Terbanding/Tergugat III : JONAS HUAN
Terbanding/Tergugat IV : ANDEREAS HUAN
Terbanding/Tergugat V : JUBLINA HUAN
Terbanding/Tergugat VI : PAULUS NDUN
Terbanding/Tergugat VII : JUSUF NDUN
Terbanding/Tergugat VIII : MARIA MAGDALENA NDUN
Terbanding/Tergugat IX : DAMARIS NDUN
Terbanding/Tergugat X : NEMUEL BESSIE
Terbanding/Tergugat XI : SALMUN FANGGIDAE
Terbanding/Tergugat XII : JUSUF MBUIK
Terbanding/Tergugat XIII : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Mentri Dalam Negeri, Cq Gubernur Kepala Daerah Nusa tenggara timur,Cq Bupati kepala darerah Kabupaten Rote Ndao, Cq Kepala desa Kolobolon,Kecamatan Lobalain,Kabupaten Rote Ndao
Terbanding/Turut Tergugat : RIN MANAFE
106 — 64
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq Mentri Dalam Negericq Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur, cqBupati Kepala Darerah Kabupaten Rote Ndao, cq KepalaDesa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten RoteNdao, bertempat tinggal di Kecamatan Lobalain,KabupatenRote Ndao, Mokdale, Lobalain, Kab. Rote Ndao, NusaTenggara Timur, sebagai Terbanding XIII semula TergugatXIll;14.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
YUPIRGA
Tergugat:
1.AMAT ROTIP
2.JOKO PURWANTO
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
144 — 56
  • Negeri KabupatenLamandau dan selanjutnya memberikan perintah agar TurutTergugat mencatatkan peralihan Hak/ balik nama Serifikat HakMilik Nomor 965 Tahun 1998 yang semula atas nama AMATROTIP menjadi YUPIRGA;halaman 2 dari 9Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Ngbe Bahwa agar perkara Aquo dapat berjalan lancar sebagaimanamestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biayayang ditimbulkan;Berdasarkan hal hal dan alasan Hukum yang diuraikan tersebutdiatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan NegeriCq
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1291 K/Pdt/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI cq. PEMERINTAH KABUPATEN SORONG VS NY. SARAH MAILOA, dkk
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI cq. PEMERINTAHKABUPATEN SORONG, Pemohon Kasasi II: MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. GUBERNUR PAPUA BARATDI MANOKWARI cq. PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DI SORONGHalaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2018cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-09-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2045 K/Pdt/2020
Tanggal 16 September 2020 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, dk LAWAN MUH. NASIR WALADI, ST.,MT
122 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Dalam NegeriCq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2. Pemerintah NegaraRepublik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Cq. Dinas PerhubunganProvinsi Kalimantan Timur tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Muh. NasirWaladi,ST,MT;3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Upload : 01-04-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 324/PDT/2013/PT-MDN
BAHARUDDIN X PT. CITRA SAWIT
9 — 2
  • Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Labuhan Batu,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Rantau Prapat, KabupatenLabuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II /TERBANDING II ;Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.324/PDT/2013/PTMDN.Dalam hal ini Tergugat II telah memberi kuasa kepadaBurhanuddin Rambe, S. H., jabatan Kepala Bagian HukumSetdakab Labuhan Batu dan Soleh Munthe, S. H., jabatanKasubbag.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Putus : 14-05-2012 — Upload : 08-10-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 14 Mei 2012 — TEDI HARTONO lawan YUNIWATI
23 — 5
  • Bahwa, dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepadaPengadilan Negeri Surabaya, sebab jika kehidupan rumah tangganya dilanjutkanmaka akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bahagia;9. bahwa, berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 halhal tersebut telah cukup alasan untuk dijadikan dasar putusnya perkawinan;Bahwa, atas dasar alasanalasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan NegeriCq
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 339/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 11 Oktober 2018 — ASMUDI lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR JAWA TENGAH c.q. BUPATI KABUPATEN SEMARANG c.q. KEPALA DESA PLUMBON KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG
71 — 47
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROVINS!I JAWA TENGAH Cq. BUPATI KABUPATENSEMARANG Cq. KEPALA DESA PLUMBON KECAMATAN SURUHKABUPATEN SEMARANGBahwa gugatan tersebut salah alamat, karena Bupati Semarangbukanlah atasan langsung Kepala Desa Plumbon Kecamatan SuruhKabupaten Semarang, atasan langsung Kepala desa Plumbon dalam halini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, sehingga gugatanPenggugat Error in Persona, karena Penggugat mencantumkan BUPATISEMARANG Cq.
    MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROVINS!I JAWA TENGAH Cq. BUPATI KABUPATENSEMARANG Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-08-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924 K/Pdt/2018
Tanggal 28 Agustus 2018 — I GEDE NGURAH WIDARTA vs JRO NGENTEG
94 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977 tertanggal 3 September 1977hanya bersifat usulan pencabutan dan tidak serta merta dapatmembatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5Februari 1965 Nomor A17/18/A/Agr/BIl yang telah diterbitkan, karenakewenangan pencabutan surat a quo ada pada Menteri Dalam Negericq Dirjen Agraria;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750 K/Pdt/2011
Tanggal 14 Juni 2012 — LUKAS MABILEHI, vs ADAM DJENLAU,dk
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUIR Cq.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 18 Agustus 2015 — HERLAM AZALI VS HENDRA LUGITO, CS;
38 — 42
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kementrian Dalam Negericq Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi Dki Jakarta,berkantor di Komplek DinasDinas Teknis Jatibaru, JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-09-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 PK/Pdt/2020
Tanggal 23 September 2020 — Hj. ANDI ULENG DEWANG VS ANDI SARINAH, DKK
200 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 902 PK/Pdt/2019
Tanggal 16 Desember 2019 — RUSTAMI alias B. IM., dkk VS YAKKUP alias P. ZAINOL, dkk
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WIDIYANTO, $14.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERICq GUBERNUR JAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq CAMATTLOGOSARI Cq KEPALA DESA PATEMON, 15. PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNURJAWA TIMUR Cq BUPATI BONDOWOSO Cq CAMAT TLOGOSARItersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-01-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3392 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Januari 2018 — AHLI WARIS ALMARHUMAH SUMIATI, dkk. VS PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dkk.
120 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Dalam Negericq. Gubernur Kalimantan Timur;4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan kepadaPemerintan Negara RI cg. Gubernur Kepala Daerah Tingkat PropinsiKalimantan Timur, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 2Kota Madya Samarinda Kalimantan Timur;Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 3392 K/Pdt/2017Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini salah kaprah dan tidakmengerti dan memahami ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-05-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 6 Mei 2013 — 1. NURIMAN, dkk. vs PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI, diwakili oleh Jeffry Lim, selaku Direktur Utama
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakandalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak maka salah satu dapatmelanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriCq. Peradilan Hubungan Industrial oleh karenanya Pengajuan gugatan yangdilakukan oleh Para Penggugat adalah cukup beralasan demi hukum;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-07-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 16 K/Pdt/2010
Tanggal 27 Juli 2010 — Hj. ZAINUN, DKK VS CENNI alias RUSNI DAN BALENTIK, DKK
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Kepala Daerah Tk. Prop. Kaltim Cq. BupatiPenajam Paser Utara, Cq. Camat Waru, beralamat diKantor Camat Waru JI. Negara Kel./Kec. Waru Kab. PenajamPaser Utara ;6. Negara R.I Cq. Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Kepala Daerah Tk. Prop. Kaltim Cq. BupatiPenajam Paser Utara, Cq. Camat Waru Cq. Lurah Waru,beralamat di Kantor Lurah Waru JI. Negara Kel./Kec. WaruKab.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN MEULABOH Nomor 250/Pdt.P/2019/PN Mbo
Tanggal 10 Desember 2019 — Pemohon:
Cut Zubaidah, SP
30 — 3
  • Bahwa untuk mengganti nama dan tempat lahir pemohon tersebut diperlukan izindari pengadilan untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama inidisampaikan bukti bukti surat sebagai berikut :e Foto copy KTP Pemohone Foto copy KKe Foto copy kutipan Akte Kelahirane Foto copy PasporBerdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya kami mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negericq. Hakim yang memeriksa pemohonan ini berkenan untukmenetapkan sebagai berikut :1.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Perjudian
Register : 24-04-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PATI Nomor 111/Pid.B/2014/PN Pti
Tanggal 13 Mei 2014 — SUGITO Alias EBRET Bin NARTO
23 — 3
  • Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq. Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah ( Brig.Jend. Pol, Drs HAK Moch.
    Penyelenggaraan permainan judi tanpa ijin Menteri Dalam Negericq Gubernur adalah penyelengaraan permainan judi yang tidak sah(Brig.Jend.Pol, Drs HAK Moch.