Ditemukan 253 data
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Dalam Negericq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat ProvinsiKalimantan Selatan cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat IlKabupaten Tanah Laut cq. Dinas Pendidikan Tanah Lautcq. Kepala Sekolah Dasar Negeri Ujung 2 KecamatanBatibati, beralamat di Sekolah Dasar Negeri Ujung 2,Kecamatan Batibati;2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negericq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat ProvinsiKalimantan Selatan cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat IlKabupaten Tanah Laut cq.
Menteri Dalam Negericq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat ProvinsiKalimantan Selatan cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat IlHal. 1 dari 11 Hal.
122 — 34
MENTERI DALAM NEGERICQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATENACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN MANGGENG CQ.KEPALA DESA/ KEUCHIK GAMPONG TOKOH KECAMATANMANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERICQ. PEMERINTAH PROVINSI ACEH CQ. PEMERINTAH KABUPATENACEH BARAT DAYA CQ. CAMAT KECAMATAN MANGGENG, yangberalamat di Jalan Nasional Gampong/ Desa Paya Kecamatan ManggengKabupaten Aceh Barat Daya.
37 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATIKABUPATEN KOTIM Cq. CAMAT MENTAWA BARU/KETAPANG, berkedudukan di Jalan H. M. Arsyad No. 34Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATIKABUPATEN KOTIM Cq. CAMAT MENTAWA BARU/KETAPANG Cq.
47 — 15
Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Banten Cg. Bupati Serang di Serang Banten,2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Banten Cq. Wali Kota Serang di SerangBanten 3. Masyarakat RW. 1 Cipare Mesjid, yang dalam hal inidiwakili oleh Ketua RW. 1 Cijawa Mesjid yang bertindakuntuk dan atas nama Masyarakat RW. 1 Cijawa Mesjid,Hal. 1 dari 7 hal. Put. No : 43/PDT/2010/PT.BTN2beralamat di Kp. Cijawa Mesjid RW. 1 Kel.
54 — 35
Menteri Dalam Negericq. Gubernur Kepala Daerah Tkt ISumatera Utara di Medan3. Menteri Negara Agraria cq.Kepala Badan Pertanahan di Jakarta cq KepalaKantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medancq.
Menteri Dalam Negericq. Gubernur Kepala Daerah Tkt ISumatera Utara di Medan3.Menteri Negara Agraria cq.Kepala Badan Pertanahan di Jakarta cq KepalaKantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medancq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan di Medan.
47 — 18
Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Kalimantan Barat Cq. Bupati KabupatenSintang Cq. Camat Sintang Berkedudukan di: Jin.Dr. Wahidin Dr. Wahidin Sudirohusodo No, Desa Baning Kota ,Kecamatan Sintang , Kabupaten Sintang, Propinsi KalimantanBarat dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. GA. ANDERSON, SH. MM, merupakan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ; HERKOLANUS RONI, SH.
Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Kalimantan Barat Cq. Bupati KabupatenSintang Cq. Lurah Kapuas Kanan Hulu Berkedudukandi : Jin Wirapati di : Jin. Wirapati No, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu,Kecamatan Sintang , Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan1. GA. ANDERSON, SH. MM, merupakan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ; 2. HERKOLANUS RONI, SH. M.Si, merupakan KepalaSub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten3.
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAHHal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 674 PK/Pdt/2012TINGKAT II SITUBONDO Cq. KEPALA WILAYAHKECAMATAN BANYUGLUGUR Cq. KEPALADESA BANYUGLUGUR DI BANYUGLUGUR;10 PEMERINTAH R.I. Cq MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT IT SITUBONDO Cq.
84 — 18
Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Kepala Pemerintahan Sumatera Utara, Cq.Bupati Kepala Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah,Cq. Camat Kecamatan Sibolga Kabupaten TapanuliTengah, Cq.
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menteri Dalam NegeriCq. Gubernur Daerah Istimewa Nanggroe AcehDarussalam Cq. Walikota Sabang Cq. Camat SukajayaKecamatan Sukajaya, Kotamadya Sabang, berkedudukandi JIn. Terminal Balohan, Kelurahan Balohan Sabang ;2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negericq. Gubernur Daerah Istimewa Naggroe AcehDarussalam Cq. Walikota Sabang, berkedudukan di Jin.Diponegoro, Kelurahan Kota Atas Sabang ;3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriCq.
204 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN DALAM NEGERICq. CAMAT KECAMATAN TAMPAN, Cq. LURAHSIMPANG BARU, berkedudukan di Jalan H.RSoebrantas, Kota Pekanbaru;8. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERICq. GUBERNUR RIAU Cq. WALIKOTA PEKANBARUCq. CAMAT KECAMATAN TAMPAN, berkedudukan diJalan H.
31 — 5
dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama DANIEL MADUWU ;; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
16 — 3
terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama PAULUS WILHELMUS GIAWA ; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
79 — 25
Boulevard Raya, Artha Gading,Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 8 Maret 2016 yang dilegalisir diKepaniteraan Pengadilan negeri SoaSio dengan nomor :12/Pdt /PPNEEG/2016/PN.Sos, selanjutnya di sebutsebagai PENGGUGAT;MELAWAN:OHORELLA IDRUS, Desa Balbar Kecamatan Oba Utara, Kabupaten Tidorekepulauan, selanjutnya di sebut TERGUGAT PDP ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA diwakili olehKEPALA DAERAH
23 — 5
terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama WINISTINA GIAWA ; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
21 — 3
terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama ELFIANI GANIMA HULU ;; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
18 — 4
terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama FIDELIS TORNIUS GIAWA ; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
27 — 8
terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama MIFTAHUL KHAIRA ; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq
Terbanding/Tergugat : ZULKARNAIN
Terbanding/Tergugat : PETTA INDARE
Terbanding/Tergugat : MUBINA DAENG LEO BIN KUBA
Terbanding/Tergugat : LUCKY ALYUS
Terbanding/Tergugat : AMINAH ABDULLAH,SH.
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUANG SELAKU PPAT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUANG,Cq.LURAH KELURAH TELLO BARU
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA,Cq.MENTERI DALAM NEGERI,Cq.GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,Cq.WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR,Cq.CAMAT KECAMATAN MANGGALA SELAKU PPAT
50 — 25
MENTERI DALAM NEGERICq. GUBURNUR KEPALA DAERAH PROPINS!I SULAWESI SELATAN:Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR:Cq.CAMAT KECAMATAN PANAKKUKANG, selakuPPAT: Berkedudukan di jalan Batua Raya Nomor:168 Kota Makassarselanjutnya disebut: TERBANDING VI semula sebagai: TURUTTERGUGAT III; 7.PEMERINTAH......7. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA:Cq. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN PANAKKUKANG Cq.
I DALAM NEGERICq. GUBURNUR KEPALA DAERAH PROPINS!I SULAWESI SELATAN:Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA MAKASSAR:Cq. CAMAT KECAMATAN MANGGALA, selakuPPAT, Berkedudukan di jalan Bitowa Raya Nomor: 3 Kota Makassarselanjutnya disebut: TERBANDING VIII semula sebagai:TURUT TERGUGAT V; a Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca :1.
79 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR RIAU cq. BUPATI KAMPAR cq. CAMAT BANGKINANGKOTA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAMNEGERI cq. GUBERNUR RIAU cq. GUBERNUR RIAU cq. BUPATIKAMPAR cq. CAMAT BANGKINANG KOTA cq.
MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR RIAU cq. BUPATI KAMPAR cq. CAMATBANGKINANG KOTA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR RIAU cq. GUBERNURRIAU cq. BUPATI KAMPAR cq. CAMAT BANGKINANG KOTA cq.KEPALA DESA RIDAN PERMAI tersebut;2.
20 — 1
terlampir dalam Berita Acara Persidangan yangmerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ; Selanjutnya terhadap Permohonan dimaksud, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberi Pendapat,Penilaian dan Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun substansi/materi pokok Permohonan Pemohon adalah permintaan menetapkankelahiran anak Pemohon yang bernama TUTRI DESMAWATI DAYA ;; Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dimaksud adalah merupakan kewenangan Pengadilan NegeriCq