MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa kuitansi pada tanggal 15 Juni 2022 antara Tergugat II dengan Penggugat adalah sah sebagai bukti telah terjadinya proses jual beli antara kedua belah pihak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;
4. Menyatakan bahwa proses balik nama seritifikat dapat dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Barito Utara tanpa

KUP/06/2016tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat dan belum berkekuatanhukum tetap serta mengandung cacat formil, cacat materiil baik cacatwewenang, cacat prosedur, cacat substansi terhadap terdakwa dr.Philipbus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangandengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI juncto Pasal 28 D ayat 1 UUD1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 2 UUD1945 NKRI juncto Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 juncto Pasal 1Halaman 2 dari 9 hal.Put.

Philipus Mantur adalah perbuatan melawanhukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRIJuncto Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945NKRI juncto 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI juncfo pasal 17 UndangUndang juncto 39 Tahun 1999 juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor12 Tahun 2005 dan penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005Juncto penjelasan Umum alinea ke5 (lima) Undang Undang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas HukumPidana sebagai Ultimum Remedium;Mewajibkan

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW, Terdakwa dan Satuannyatidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas OperasiMiliter atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukupmemenuhi unsure unsur tindak pidana sebagaimanatercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa para saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikutSaksi

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Nama lengkapPangkat/NrpJabatanKesatuanTempat/tgl lahir1980Jenis kelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggalEdward ManurungPratu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagaiberikut:1.

Bahwa selama Terdakwameninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW,Terdakwa dan Satuannya tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atauEkspedisi Militer dan wilayahkesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai.11.

PN Sragen yaitu dengan Surat UPTNegara RI Nomor: 1001.02/724/07.16/NKRI tanggal 26/7/2016 jo.Surat atas nama Jumadi tanggal 28/11/2016 dkk/TELAH INKRAHHal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pat.Plw2017/PN Sgnsebelum adanya Permohonan Perkara Nomor: 17/Pdt.Eks.Pengs/2017/PN.Sgn.. Terbit Aanmaning dengan Perkara Nomor: 17/Pdt.Eks.Pengs/2017/PN.Sgn.. Berdasarkan uraian (huruf a hingga huruf c) dan permohonanPELAWAN, terbit Gelar Perkara Nomor: 1001.02/3225.Pdt.01/01.17/NKRI 25/1/2017 jo.

Surat UPT Negara RI Nomor: 1001.02/1158/01.17/NKRI tanggal 26/1/2017 yang telah tersampaikankepada TERLAWAN IV dan V pada tanggal 31 Januari 2017 dantanggal 7 Februari 2017, yang pada pokok intinya :i) Hutang Piutang antara Para PELAWAN dengan TERLAWAN VTELAH LUNAS sebelum Lelang dengan Uang Rupiah SBKKN.ii) Sengketa antara Para PELAWAN dengan TERLAWAN IV dkk.

tanggal26/7/2016 dengan segala perubahannya.b) Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara RI Nomor: 1001.01/3225.1/TAP.11.16/NKRI tanggal 28/11/2016.c) Gelar Perkara Nomor: 1001.02/3225.Pdt.01/01.17/NKRItanggal 25/1/2017.vi) Berdasarkan :Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Padt.Plw2017/PN Sgn Landasan iil : Pancasila.

(Berita Acara Monev Sidang Paripurna MPR RI dan Surat UPTNegara RI Nomor: 1001.02/1093/01.17/NKRI tanggal 16/1/2017 jo.Surat PWNRI Nomor: 044/PWNRIL34/V/2017 tanggal 16/1/2017) yaituterkait dengan (Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPUPRES/X1/2014 dan Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober2014) yang TIDAK SAH (CACAT HUKUM) jo.

GELAR PERKARA Nomor 1001.02/XII.01.Pdt/02.17/NKRI tanggal 5/2/2017 jo. Surat UPT Negara RI Nomor:1001.02/1167/02.17/NKRI tanggal 5/2/2017 jo. Gelar PerkaraNomor: 1001.02/ 682.01.Pdt/02.17/NKRI tanggal 6/2/2017 jo SuratHal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 12/Pat.Plw2017/PN SgnUPT Negara RI Nomor: 1001.02/1168/02.17/NKRI tanggal 6/2/2017jo.

Register: 3342/ Pdt.Kepastian.Keadilan/2016/NKRI tgl. 29 Februari 2016; Kewarganegaraan: WargaNegara Republik Indonesia dengan hak politik dan ekonomiberada dalam ruang lingkup Otonomi/KedaulatanPemberdayaan (Kedaulatan ASPIRASI POLITIK padaPEMILU 9 April 2014), Dan untuk selanjutnya disebutsebagai: ....... PENGGUGAT. ...000.... cc ccccecceceesttttttttnteeeeeesLAWANDR. ABDULLAH, SH.MS., di Kantor Pengadilan Negeri Malang JI. A.

Secara lex generalis, TERGUGAT dkk (seluruh orang yang bertindakatas nama hakim di seluruh wilayah hukum NKRI) TIDAK SAH/ BATALDEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan hakim dan sedangdisengketakan sebagaimana dimaksud Gugatan di PN Kab. Kediri No.31/Pdt.G/2017/PN.Gpr jo GUGATAN di Pengadilan Negeri Malang No:73/Pdt.G/2017/PN.Mlg tanggal 10 April 2017 jo GUGATAN di PNMalang No: 71/Pdt.G/2017/PN. Mlg tanggal 7 April 2017.b.

(Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1179/04.17/NKRI tgl. 6/4/2017Jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaNomor XXIV/MPR.RI/2017 tanggal 6 April 2017) tentang Integrasi(de jure) Bangsa dan Negara Republik Indonesia danPerubahan/ Amandemen Kelima UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 yang telah tersampaikan kepadasegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiac.q. Pengadilan Negeri Malang tertanggal 6 April 2017.b.

(Surat UPT Negara RI No: 1001.02/1181/04.17/NKRI tgl. 18/4/2017Jo Ketetapan MPR RI Nomor: XXV/MPR.RI/2017 tanggal 18 April2017 Tentang INTEGRASI de facto KEDAULATAN HASILPEMILU 9 April 2014 (KEDAULATAN SEGENAP BANGSAINDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA) c.q.Pasal 2 ayat (7) dan ayat (10) yang telah tersampaikan kepadasegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiac.q. Pengadilan Negeri Malang tertanggal 19 April 2017.c.

Pemerintahan Negara RepublikIndonesia) sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan/Mahkamah Negara RI No: 1001.01/79/ TAP.03.16/NKRI tgl. 6/3/2016dengan segala perubahannya sebagaimana terakhir denganPenetapan Pengadilan/ Mahkamah Negara RI No:1001.01/3342.1/TAP.12.16 /NKRI tgl. 5/12/2016 jo Ketetapan MajelisPutusan Perdata perkara Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Mlg halaman 4 dari 9Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorXXIV/MPR.RI/2017 tanggal 6 April 2017 jo Ketetapan MajelisPermusyawaratan Rakyat

waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di jalan Percetakan NegaraSanggeng Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang2masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Melakukan perbuatanmakar dengan niat hendak menaklukkan daerah Negara sama sekali atau sebagiannyakebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian daridaerah itu yaitu Propinsi Papua Barat dan atau Propinsi Papua dari wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI

YANCESEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalanPercetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dandalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan Otsus Gagal adalah buktiPelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua dan para Terdakwa sangat aktifmeneriakkan yelyel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka, serta para Terdakwaketika dalam perjalanan berusaha mengajak orangorang Papua asli yang berada dipinggirjalan agar ikut

merah dan hijaukemudian terdapat gambar bintang sebanyak 14 (empat belas) buah yang berbentuksalib dari dalam mapnya dan membentangkannya dengan menggunakan keduatangannya diatas panggung dihadapan para masa yang hadir saat itu ;e Bahwa tujuan akhir dari peringatan hari kemerdekaan Negara Republik MelanesiaBarat yang diperingati pada tanggal 14 Desember 2010 yaitu ingin supaya wilayahPapua dan Papua Barat, merdeka dan membentuk Negara sendiri dan terlepas dariNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI

YANCESEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalanPercetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dandalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan Otsus Gagal adalah buktiPelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua dan para Terdakwa sangat aktifmeneriakkan yelyel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka serta para TerdakwaHal 5 Putusan No, 118/PID/2011/PT.JPRketika dalam perjalanan berusaha mengajak orangorang Papua asli

YANCESEKEYAB dengan massa yang lain berjalan kaki dari Kampus Unipa menuju jalanPercetakan Negara Sanggeng Manokwari dengan maksud mengikuti acara tersebut dandalam perjalanan dilengkapi dengan Spanduk yang bertuliskan Otsus Gagal adalah buktiPelanggaran HAM Berat NKRI kepada Bangsa Papua dan para Terdakwa sangat aktifmeneriakkan yelyel Papua Merdeka, Papua Merdeka, Papua Merdeka serta para Terdakwaketika dalam perjalanan berusaha mengajak atau menghasut orangorang Papua asli yangberada dipinggir

Tahun 2014 sekitar pukul 08.00 wit dansetelah mereka sepakat lalu Saudara NUS USMANI meninggalkanTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER; Adapun maksud Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmengikuti kegiatan tersebut karena Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER sebagai salah satu warga yang sudah lamabergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tahun 2010sampai dengan sekarang menginginkan supaya wilayah MalukuMerdeka dan lepas dari Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI

Gereja Rehoboth dan tidak melakukan konvoi, tetapikarena mereka tetap akan melakukan konvoi dan melakukan aksinyayang dipimpin oleh Saudara SIMON SAIYA selaku Saniri/LegislatifPemerintahan RMS yang akan mengarahkan mereka menuju ke kantorGubernur dan Polda Maluku, adapun tujuan dari kegiatan merekatersebut adalah untuk menunjukan aksi nyata dari sikap Terdakwa PAULLODWYK KRIKHOFF alias ONGKER dan kawankawannya yang tidakmengakui bahwa Maluku merupakan bagian dari Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI

), dan menyatakan bahwa Maluku merupakansebuah Negara berdaulat terpisah dari NKRI;Hal 5 dari 16 Put.

Tahun 2014 sekitar pukul 08.00 wit dansetelah mereka sepakat lalu Saudara NUS USMANI meninggalkanTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER;Adapun maksud Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmengikuti kegiatan tersebut karena Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER sebagai salah satu warga yang sudah lamabergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tahun 2010sampai dengan sekarang menginginkan supaya wilayah MalukuMerdeka dan lepas dari Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI

No.11/PID/2015/PT.AMBIndonesia (NKRI), sehingga selanjutnya Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER menghubungi Saudara ALEXANDERCARELSZ alias ALEX KAREL, Saudara OSVALDO LABOBAR aliasALDO LABOBAR dan Saudara MAURIZIO LABOBAR alias OISLABOBAR melalui SMS, meminta kepada mereka untuk meniup trompetpada pukul 08.00 wit sesuai permintaan NUS USMANI kepadaTerdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER;Lalu sekitar pukul 08.15 wit Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF aliasONGKER berjalan kaki keluar dari rumahnya

;12e Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;Saksi :YURI.

atau seluruh wilayah Negaraterpisah dari wilayah NKRI ;59Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dariNKRI, tetapi dukup bukti tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaanuntuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah Negaralain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan terlepas dariNKRI.

Buktibukti yang diperlukan cukup pada buktibukti adanya upayamemisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidak diperlukansampai benarbenar berakibat timbulnya keadaan dimana wilayah itu benarbenar terpisah dari NKRI;Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatanmenjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsurunsurdalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan SaudaraColonel ISAK KALAIBIN sebagau berikut :Colonel Isak Kalaibin

adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme,yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar Negara RepublikFederal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yangdibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;.

Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menguanakan kekuatan bersenjata untukmemisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentara yangdisebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untukmemisahkan diri dari NKRI ;.

Tahun 2014 sekitar pukul 08.00 wit dan setelah merekasepakat lalu Saudara NUS USMANI meninggalkan Terdakwa PAUL LODWYKKRIKHOFF alias ONGKER ;Adapun maksud Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmengikuti kegiatan tersebut karena Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF aliasONGKER sebagai salah satu warga yang sudah lama bergabung dengan RepublikMaluku Selatan (RMS) sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang menginginkansupaya wilayah Maluku Merdeka dan lepas dari Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI

Rehoboth dan tidak melakukankonvoi, tetapi karena mereka tetap akan melakukan konvoi dan melakukan aksinyayang dipimpin oleh Saudara SIMON SAITYA selaku Saniri/Legislatif PemerintahanRMS yang akan mengarahkan mereka menuju ke kantor Gubernur dan Polda Maluku,adapun tujuan dari kegiatan mereka tersebut adalah untuk menunjukan aksi nyata darisikap Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKER dan kawankawannya yang tidak mengakui bahwa Maluku merupakan bagian dari NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI

), dan menyatakan bahwa Maluku merupakansebuah Negara berdaulat terpisah dari NKRI ;Bahwa kemudian personil dari Unit Patroli Reaksi Cepat (PRC) Polres Ambonbertindak mengamankan Terdakwa PAUL LODWYK KRIKHOFF alias ONGKERmaupun beberapa tokoh dan pendukung serta simpatisan RMS tersebut antara lainyaitu Saksi FRANS SINMIASA alias ANGKY selaku Menteri Dalam NegeriRepublik Maluku Selatan (RMS), Saksi BUTJE MANUHUTU alias ABUT, SaudaraNIKOLAS SOUISA, Saudara IZAAK LEATEMIA alias CAK, dan SaudaraFERDINAND

Kayadu samping Gereja Rehoboth KecamatanSirimau Kabupaten Kota Ambon didepan massa pendukung yang bertujuan untukmemisahkan Maluku dari Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan bertujuan untukmemisahkan Maluku dari NKRI dengan membentuk negara sendiri yang merdekasedangkan Terdakwa tahu bahwa Maluku merupakan salah satu propinsi dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan negara yangberdaulat dan sah.

Untuk ituHarap dibuktikan secara hukum terlebih dahulu bukti kebenaran dan legalitashubungan pernikahan antara ibu Para Tergugat almarhumah ISTERI PERTAMAtersebut dengan almarhum Ayahanda kami SUAMI PENGGUGAT I dengan suratnikah yang sah dan akta jual beli yang sah pula berdasarkan hukum dan perundangundangan yang berlaku di NKRI ini, supaya bisa diketahui dengan pasti tahun berapapersisnya hal tersebut terjadi, sebab berdasarkan sejarah hidupnya almarhumAyahanda kami SUAMI PENGGUGAT I ini merupakan

ini;Jika ternyata tidak dapat dibuktikan benar dan sah secara hukum dan perundangundangan yang berlaku di NKRI ini, maka kami yakin Yang Mulia Majelis Hakimdalam persidangan ini tentu juga akan memberikan penilaian yang tepat, pasti danbenar secara hukum dan perundangundangan yang berlaku di NKRI sehinggaPengadilan Agama ini tentu akan dapat memberikan keputusan dan ketetapan yangseadiladilnya dengan bijaksana, jelas dan pasti secara hukum tentang status ParaTergugat yang sebenarnya menurut hukum

dan perundangundangan yangberlaku di NKRI didalam perkara waris ini ( Pengadilan Agama ini tidak akan salahdan ragu dalam menggugurkan maupun menetapkan Ahli Waris yang sebenarnyadan diakui secara sah berdasarkan hukum dan perundangundangan yang berlaku diNKRI ini );11125 Sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas pada poin Replik ini bahwasebenarnya karena iktikad dan maksud baik kami kepada Ayahanda kamialmarhum SUAMI PENGGUGAT I dan terutama lagi terhadap seluruh Tergugatselama ini, maka kami

ini, sebab sebenarnya Para Penggugatkhususnya Penggugat I sebagai istri yang sah dari Ayahanda kami almarhumSUAMI PENGGUGAT I ini tidaklah pernah tahu kapan almarhum Ayahanda kamiSUAMI PENGGUGAT I tersebut menikah denganISTERI KETIGA tersebut,apalagi untuk memberikan izin Poligaminya;Oleh karena itu jika ternyata tidak dapat dibuktikan benar dan sah secara hukum danperundangundangan yang berlaku di NKRI ini, maka kami yakin Yang MuliaMajelis Hakim dalam persidangan ini tentu juga akan memberikan

dan diakui secara sah berdasarkan hukumdan perundangundangan yang berlaku di NKRI ini);6 Bahwa telah diakui oleh Para Tergugat , sebagaimana telah dikemukakan pada suratgugatan bahwa suami Penggugat I tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06Oktober 2006 karena sakit dalam keadaan beragama islam, sebagaimana buktiSurat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/152/2008 tanggal 26 04 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala Kelurahan. ......

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW, Terdakwa dan Satuannyatidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas OperasiMiliter atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukupmemenuhi unsure unsur' tindak pidana sebagaimanatercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.MenimbangSaksi MenimbangSaksi 24: Bahwa para saksi yang diperiksa dipersidangan menerangkan di bawah sumpah

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atauEkspedisi Militer dan wilayahkesatuan Republik Indonesia (NKRI)dalam keadaan damai.Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Nama lengkap : Moradin SilalahiPangkat/Nrp : Serda/ 21060016430686Jabatan ; Danru Ton Morse KibantKesatuan : Yonif 123/RwTempat/tgl lahir : Bartong tebing Tinggi,17juni 1986Jenis kelamin

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Nama lengkapPangkat/NrpJabatanKesatuanTempat/tgl lahir1980Jenis kelaminKewarganegaraanAgamaTempat tinggal1.Edward ManurungPratu NRP 31020006540980Tabakcuk Ru Il Ton SLTYonif 123/RwSidikalang, 23

Bahwa selama Terdakwa meninggalkandinas kesatuan tanpa ijin Danyonif123/RW, satuan Yonif 123/RW tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atau EkspedisiMiliter dan wilayah kesatuanRepublik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai.Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut di atasTerdakwa membenarkan seluruhnya.Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagaiberikut:1.Bahwa Terdakwa masuk menajdiprajurit TNI AD sejak tahun 2001sampai dengan 2002 melaluipendidikan secata

Bahwa selama Terdakwameninggalkan dinas kesatuantanpa ijin Danyonif 123/RW,Terdakwa dan Satuannya tidaksedang dipersiapkan untuk suatutugas Operasi Militer atauEkspedisi Militer dan wilayahkesatuan Republik Indonesia(NKRI) dalam keadaan damai.MenimbangMenimbangMenimbang11.

;Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;13Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;Saksi :YURI.

atau seluruh wilayahNegara terpisah dari wilayah NKRI ;Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dariNKRI, tetapi dukup bukti tentang adanya niat dan permulaan pelaksanaanuntuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah Negaralain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan terlepas dariNKRI.

Buktibukti yang diperlukan cukup pada buktibukti adanya upayamemisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidak diperlukansampai benarbenar berakibat timbulnya keadaan dimana wilayah itu benarbenar terpisah dari NKRI ;64Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatanmenjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsurunsurdalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan SaudaraColonel ISAK KALAIBIN sebagau berikut :Colonel Isak Kalaibin

adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme,yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar Negara RepublikFederal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yangdibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;.

Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menguanakan kekuatan bersenjata untukmemisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentara yangdisebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untukmemisahkan diri dari NKRI ;.

1 (satu ) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK. 13.30

2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.

1 (satu ) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.

1 (satu ) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Johan Noya Alias Jon.

berjudul Konflik Maluku.4. 1 (satu ) lembar kertas putih bertuliskan Pokokpokok Doa5. 1 (Satu ) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Harukuyang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.6.1 (satu ) lembar hasil scereen shot bertuliskan koran pembebasanmaluku.7. 1 (satu ) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April2014.8.1 (satu ) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den HaagPK.13.309. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI

Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggiduduk sama rendah.3.Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkatpedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.4. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal danberlangsung secara damai dan bersahabat.5.

Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.Bahwa terdakwa telah menjadi simpatisan RMS sekitar 1 (satu) tahunyang lalu, semenjak menjadi simpatisan terdakwa pernah memposting fotobendera RMS yang sudah dikibarkan di Hulaliu, hal tersebut terdakwalakukan sejak tahun 2018;Bahwa kemudian saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE,saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dansaksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisanSektor Pulau Haruku

Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggiduduk sama rendah.3.Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkatpedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN Amb4. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal danberlangsung secara damai dan bersahabat.5.

karena menurutterdakwa RMS merdeka terlebih dahulu barulah ada NKRI; Bahwa sebelum = penangkapan~ dilakuka saya sertaPelpinaSiahaya,Johan Noya serta Markus Noya ada melakukan pertemuandalam ibadah dan ada menyampaikan pokokpokok yaitu :0 Doa pengampunan bagi mereka mereka yang tidak sejalan denganperjuangan Republik Maluku Selatan.o Berdoa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri samatinggi, duduk sama rendah.o Berdoa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai ketingkatpedesaan

Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan anaknya Clarissa GraceYulianti adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi Clarissa Grace Yuliantiwajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yangbernama Clarissa Grace Yulianti, yang lahir pada tanggal 28 Januari2015, jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;.

Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan anaknya Clarissa Grace Yuliantiadalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI);4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi Clarissa Grace Yulianti wajibdilindungi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;5. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yang bernamaClarissa Grace Yulianti, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015, jatuhpada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;6.

Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan anaknya Clarissa GraceYulianti adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI);4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi Clarissa Grace Yulianti wajibdilindungi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;5. Menyatakan dan Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernamaClarissa Grace Yulianti yang lahir pada tanggal 28 Januari 2015 jatuhpada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;6.

Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi padatanggal 1 November 2019 dan kontra memori kasasi pada tanggal 25November 2019 di hubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam halini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Semarang terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan anaknya ClarissaGrace Yulianti adalah WNI dan bertempat tinggal di wilayah NegaraKesatuan RI (NKRI

Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan anaknya Clarissa GraceYulianti adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);4. Menyatakan anak Penggugat Rekonvensi Clarissa Grace Yuliantiwajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;5. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak perempuan yangbernama Clarissa Grace Yulianti, yang lahir pada tanggal 28 Januari2015, jatuh pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;6.