Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WHNoka : MHKM5FA4JKK024025 Nosin : LNRF36827 tanda tangan kontraktanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang. Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ NokaMHKM5EA3JKK130813 Nosin : INRF482471 tanda tangan kontraktanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.

tahun 2019 No.PolDA 1591 PU Noka : MK2NCWTARKJ018427 Nosin : 4A91HA1694 tandatangan kontrak tanggal 11 Desember 2019, kontrak per 2 tahun opsi diperpanjang.

Toyota Avanza Veloz M/T warna putih tahun 2018 No.Pol DA 1524 WHNoka : MHKM5FA4JKK024025 Nosin : INRF36827 tanda tangan kontraktanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang. Toyota Avanza G M/T warna putih tahun 2019 No.Pol DA 1024 PQ Noka> MHKM5EA3JKK130813 Nosin : INRF482471 tanda tangan kontraktanggal 03 Agustus 2019, kontrak perbulan opsi di perpanjang.

Nosin : 4A91HA1694 tandatangan kontrak tanggal 11 Desember 2019, kontrak per 2 tahun opsi diperpanjang.

Bahwa saksi mobil yang disewakan saksi sebanyak 11 (Sebelas) jenismobil, yang terdiri 3 Avanza, 1 Innova, 1 Rush, 2 Agya, 2 Expander, 1Honda Jazz, dan 1 Grand Max;Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 331/Pid.B/2020/PN Bjb Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sistem kontrak adalah Sistem kontrakper 1 (satu) bulan opsi di perpanjangan apa bila ada permintaanperpanjangan, Sistem kontrak per 1 (Satu) tahun opsi di perpanjang,Sistem kontrak per 2 (dua) tahun opsi di perpanjang.

Turut Tergugat Imenyatakan akan mempertemukannya dengan pihak Tergugat I sekaligusdibuatkan Perjanjian Sewa Menyewa terlebih dahulu dihadapan Notaris,sambil menunggu kelengkapan adminsitrasi untuk ditingkatkan menjadiproses Jual Beli ;3 Bahwa dikarenakan telah diyakinkan oleh Turut Tergugat I sebagai pihakDeveloper yang memang sebagai pengelola Komplek PertokoanBellanova Country tersebut, akhirnya Penggugat dengan pihak TergugatI melalui persetujuan Tergugat IT membuat Perjanjian Sewa Menyewadengan Opsi

Propinsi : Jawa Barat.Kabupaten : Bogot.e Kecamatan : C iteureup.e Kelurahan : Cipambuan.Seluas + 265 M2 (lebih kurang dua ratus enam puluh lima meterpersegi), setempat dikenal sebagai Komplek Pertokoan BelanovaCountry Mall, Ruko RK 8 nomor 1, Sentul, Bogor Jawa Barat, I atasnama Penghadap Nyonya Vonny Iskandar Sangaji berhak berdasarkanPerjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Kios/kios yang dibuat dibawahtanda tangan bermaterai Nomor 024B/PPJBBCM/05/2010 ;4 Bahwa di dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan Opsi

Tertanggal 19Mei 2010 tersebut dituangkan dalam Pasal 16, sebagai berikut :Penyewa dengan ini mempunyai opsi untuk membeli tanah danbangunan yang menjadi obyek sewa tersebut di atas dengan ketentuanharga jual sebagai berikut :e Harga jual tahun pertama (tahun 2010 (dua ribu sepuluh)) sebesarRp.1.100.000.000, (satu milyar seratus juta rupiah).e Harga jual tahun kedua (tahun 2011 (dua ribu sebelas)) sebesarRp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah).e Harga jual tahun pertama (tahun 2012

untuk membelidari Penggugat ;e Bahwa saksi tahu mengenai isi dari Akta Perjanjian yang ditunjukkan dipersidangan tersebut (Bukti TT.II1) ;25e Bahwa dalam Akta Perjanjian tersebut ada OPSI membeli Ruko tersebutoleh Penggugat, dimana kalau pembelian di tahun pertama harga Rukosebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), ditahun ke dua denganharga Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan di tahunke tiga dengan harga Rp.1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus jutarupiah) ;e Bahwa

membelitersebut disepakati dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dengangrace periode selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal 19052010dan berakhir tannggal 19072013 dengan kesepakatan harga yanglangsung dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat IIsebesar Rp.210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;e Bahwa dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.40 tertanggal 19 Mei2010 tersebut dituangkan dalam pasal 16 sebagai berikut :Penyewa dengan ini mempunyai opsi untuk membeli tanah

Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 18 November 2019dan Akta Perjanjian Opsi No. 18 tanggal 18 November 2019 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat II dibatalkan dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 18 November 2019dan Akta Perjanjian Opsi No. 18 tanggal 18 November 2019 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat II, merupakan kesepakatan hutang piutang danuntuk itu memberi kesempatan kepada Penggugat melakukan pembayaranhutang kepada Tergugat Rp

B ahwa adalah tidak benar salah dan keliru, dalampertim bangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cirebon nom or : 48/Pdt.G/2020 / PN.Cbn. tanggal 22 April 2021; sebagaimana ternyata dalampertimbangan hukum dalam putusan tersebut pada halaman, 48 paragraf 3,yang menyatakan sebagai berikut: M enimbang bahw a, setelah Majelis hakimmencermati akta pengikatan jual beli No 17 dan Perjanjian opsi no 18 dalam pasa 3 perjanjian Opsi diseb u tka n perjanjian Opsi m erupakan bagian yangterpenting dan tidak dapat

dipisahkan dari dan merupakan satu kesatuandengan akta pengikatan jual beli sebagaim ana tersebut diatas (akta Pengikatanju al beli No 17) oleh karenanya terhadap akta pengikatan jual beli No.17 danperjanjian Opsi No. 18 merupakan satu kesatuan akta yang tidak dapat berdirisendiri.

(Perjanjian Opsi) dimaksud juga haruslahn dibuatberdasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :Halaman 13 dari 33 Nomor 374/PDT/2021/PT.BDG.21.22.a.

BankBJB kepada TERBANDING.MENGADILI SENDIRIe Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor48/Pdt.G/2020/PN.Cbn Tanggal 22 April 2021.e Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 18 November 2019dan Akta Perjanjian Opsi No. 18 tanggal 18 November 2019 yang dibuatdihadapan TURUT TERBANDING II sebagai Akta Dibawah Tangan dandibatalkan dengan segala akibat hukumnya.e Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 18 November 2019dan Akta Perjanjian Opsi No. 18 tanggal 18 November

Di manadalam ketiga tahapan upaya hukum tersebut putusannya memenangkan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi;Bahwa gugatan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan opsi yang dipilih oleh paraPenggugat saat ini atas 3 (Tiga) opsi yang ditawarkan oleh Tergugat, yakni :a. Diikutsertakan dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri;b. Pemberian bantuan pemberdayaan masingmasing Kepala KeluargaPenggarap sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah); atauc.

Penyelesaian melalui jalur hukum;Namun para Penggugat memilih opsi penyelesaian melalui jalur hukum yang saat ini telahdiputus in kracht sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pdt/2008 tanggal 3Nopember 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;2.

Bahwa apabila para Penggugat menganggap opsi 1 dan 2 merupakan janji,maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, 142 RBg yang mengatur tentangkompetensi relatif Pengadilan Negeri, permohonan gugatan seharusnya diajukan kepadaPengadilan Negeri di mana domisili hukum Tergugat dalam hal ini domisili wilayah hukumPengadilan Negeri di mana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdomisili;3.

ParaTergugat termasuk pihak yang memilih opsi melalui jalur hukum dan menolak opsirelokasi melalui Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan opsi pemberdayaan.Terhadap opsi yang dipilih oleh para Penggugat tersebut, pihak Tergugat memenuhikehendak para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum.Dalam proses persidangan pengadilan tingkat Pertama sampai tingkat Kasasi diMahkamah Agung di mana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 923 K/Pdt/2008,tanggal 3 Nopember 2011, pada intinya memperkuat

(dalam hal Tergugat terdiri dari beberapa orang)", "ActorSequitur Forum Rei tanpa hak opsi (dalam hal Tergugat terdiri dari Debitur danPenjamin dengan masingmasing domisili berbeda wilayah hukum)", "Tempat tinggalPenggugat atau salah satu dari Penggugat dalam hal tempat tinggal Tergugat tidakdiketahui", "Forum Rei Sitae (fika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak)","Forum Rei Sitae dengan hak opsi objek sengketa benda tidak11bergerak terdiri dari beberapa buah, yang masingmasing tertetak

Bahwa selanjutnya Termohon membuat opsiopsi yang dituangkandalam surat tertanggal 3 April 2011 dan kemudian Pemohon melaluikuasa hukumnya mengundang Termohon untuk membicarakansehubungan dengan opsi tersebut, tetapi kembali terjadi pertengkarandan Pemohon merasa dalam kehidupan rumah tangganyadikondisikan untuk memilih opsi kedua yang ditawarkan oleh Termohonyaitu mengajukan proses perceraian ke pengadilan;7.

Bahwa dengan tegas menolak dalil Pemohon pada point 6 yangpada intinya menyatakan Termohon membuat opsiopsi yangdituangkan dalam surat tertanggal 03 April 2011, dan Pemohonmelalui kuasa hukumnya mengundang Termohon untukmembicarakan opsi tersebut, tetapi terjadi pertengkaran danPemohon merasa dalam kehidupan rumah tangganyadikondisikan untuk memilin opsi kKedua yang ditawarkan olehHal. 7 dari 24 hal.

Memang benar Termohon membuat opsi yang sematahanya untuk mengungkapkan kerisauan yang dialaminya, terutamasehubungan dengan masalah WIL yang terus berlarut larut dantidak kunjung ada penyelesaiannya, Termohon menulis opsipertama, mengharapkan agar pernikahannya dapat tetap langgengdan opsi ke dua jikalau memang benarbenar pernikahan tersebutsudah tidak dapat dipertahankan sama sekali.

Jadi bukan berartiTermohon mengkondisikan Pemohon untuk memilih opsi keduayaitu mengajukan perceraian ke Pengadilan. Karena sampaidengan detik inipun Termohon tetap menaruh harapan besaragar pernikahan Termohon dengan Pemohon tetap utuh.Bahkan Termohon sudah memaafkan perbuatan Pemohonsebelumsebelumnya dan melupakan semuanya, dengan harapanbisa memulai semuanya dari awal; 6.

Setelah dicocokan dengan aslinya, kKemudianoleh Ketua Majelis diberi kode ( T.4 J;Foto copy surat tanggal 3 April 2011 tentang opsi masa depanrumah tangga Pemohon dan Termohon, telah diberi meteraicukup dan stempel pos. Setelah dicocokan dengan aslinya,kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( 1.5);Foto copy surat pemberitahuan pulang dari RS Pusat Pertamina,telah diberi meterai cukup dan stempel pos.

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, Pemohon bersama dengan Termohon telahmembuat perjanjian sewa menyewa Notariil yaitu Perjanjian Nomor 54 PerjanjianSewa Menyewa Dengan Hak Opsi Dan Konversi Untuk Membeli di Notaris JOSEFSUNAR WIBISONO, SH Notaris di Denpasar terhadap sebuah bangunan tempatHal 2 dari 24 Hal Putusan Sela Nomor 203/Pdt.P/2018/PN Dpstinggal yang berdiri diatas tanah dengan SHM Nomor 1187/Bedulu, seluas3.900M?

Hal ini tercantum sebagai judul dari Pasal 10 Akta PerjanjianHal 6 dari 24 Hal Putusan Sela Nomor 203/Pdt.P/2018/PN DpsSewa Menyewa Dengan Hak Opsi Dan Konversi Untuk Membeli Nomor 54tanggal 27 Maret 2006 itu yang berjudul : Hukum yang berlaku dan Arbitrase.Oleh karena itu Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Hak Opsi Dan KonversiUntuk Membeli tersebut tunduk pada hukum arbitrase yang berlaku diIndonesia.

Karena yang benar adalah Termohon mempunyai hak sewa atassebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal1.3 Akta Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Hak Opsi dan Konversi UntukMembeli Nomor 54 tanggal 27 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris J.S.Wibisono, SH di Denpasar berbunyi : Objek sewa berarti sebidang tanah berikutsebuah bangunan rumah tinggal terletak di Taman Otto, Bedulu, Gianyar.

Bahwa terhadap dalildalil posita nomor 2 dan nomor 3 permohonan Pemohon,akan Termohon tanggapi sebagai berikut : Bahwa Termohon menyewa tanah dan bangunan tersebut selama 99 tahunditambah hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa menyewa ituselama 50 tahun (lima puluh tahun). Adapun besarnya uang sewa setiap tahun adalah Rp. 163.200.000,00 (seratusenam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Foto Copy Perjanjian Sewa Menyewa Dengan Hak Opsi dan Konversi untukmembeli, tertanggal 27 Maret 2006 Nomor 54 yang dibuat dihadapan NotarisJOSEF SUNAR WIBISONO,SH. Notaris di Denpasar , diberi tanda bukti : P1;2.

olehYetti Simanjuntak yaitu : Opsi pertama : Penggugat diminta mengundurkan diri Secara sukareladengan diberikan uang pesangon sebesar Rp. 25.127.000.

Opsi kedua : Penggugat bersedia di rumahkan tanpa menerima gaji dariTergugat sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya.Bahwa bagi Penggugat, opsi pertama yang ditawarkan Yetti Simanjuntakselaku bagian kepegawaian/HRD di kantor Tergugat) telah tidak sesualdengan perhitungan besaran hakhak normatif yang diterima Pengggugatapalagi bila dibandingkan dengan masa kerja Penggugat yang telah 40Halaman 2 dari 19 Putusan PHI Nomor 283/Padt.SusPHI/2020/PN Mdn10.11.12.13.14.tahun bekerja di kantor

Tergugat, sehingga dengan tegas Penggugatmenolak opsi pertama tersebut.Bahwa sedangkan terhadap opsi kedua, bagi Penggugat jelas tindakanTergugat melalui Yetti Simanjutak dengan merumahkan Penggugat tanpamenerima upah/gaji tanpa ada batasan limit waktu jelas telah merugikanPenggugat selaku Pekerja serta telah bertentangan dengan ketentuanpasal 93 ayat 2 huruf d UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat juga disodorkan suratkesepakatan bersama

(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulanBahwa Bahwa pada bulan Maret 2020, Tergugat membuat kebijakandengan merumahkan Penggugat dan beberapa temanteman Penggugatlainnya dengan alasan adanya pandemi Covid19, dan pada tanggal 28 Mel2020, Penggugat dan tiga teman Penggugat lainnya dipanggil oleh YettiSimanjuntak (bagian kepegawaian merangkap HRD di kantor Tergugat)dimana dalam pertemuannya tersebut Penggugat diberikan dua opsi olehYetti Simanjuntak yaitu : Opsi pertama : Penggugat diminta

Opsi kedua : Penggugat bersedia di rumahkan tanpa menerima gaji dariTergugat sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya.Bahwa penggugat secara berat hati menerima opsi kedua dengandirumahkan tanpa menerima gaji dari Tergugat sampai batas waktu yangtidak dapat ditentukan lamanya.Bahwa oleh karena penggugat merasa dirugikan sehingga penggugatmengajukan permohonan Mediasi melalui Mediator Hubungan Industrialpada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Penggugat telahmelakukan mediasi

Sherly, pada saat itu Tergugat memberikan 2 (dua)Opsi kepada Penggugat. Opsi pertama Penggugat disuruh mengumpulkansemua buku rekening tabungan karyawan. Apakah ada transaksi yangmencurigakan, dan opsi yang kedua Tergugat akan menindak lanjuti sesuaiketentuan hukum untuk membantai sampai akarnya, dengan alasan datadatayang dimiliki oleh Tergugat sudah lengkap.

Untuk Opsi yang pertama Penggugattidak mau melaksanakannya sedangkan Opsi yang kedua ternyata Tergugattidak juga melakukan apa yang diancamkan kepada Penggugat, hal tersebutmenunjukkan Tergugat adalah manusia Pembohong dan licik ;Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu 19 April 2011 dihadapan dan/atau disaksikan oleh Sdri. Sherly, Sdri. Mila, sdr. Santo, Sdr. Anmad, Sdr. May,dan Sdr. Anang.

Sherly dan dalampertemuan tersebut Penggugat memberikan dua OPSI terkait permasalahanyang dibicarakan dalam rapat pada tangga 18 April 2011 masingmasing :Opsi pertama ; Penggugat mengusulkan agar seluruh karyawan mengumpulkanbuku/rekening tabungan masingmasing sehingga dapat diketahui dari transaksiYANG MENCUNIQGAKAN j===2s2se0ansesseee sneer sneer nnn ememinenenememenenenOpsi Kedua ; Penggugat mengusulkan Tergugat melalui Direktur untukmembantai dari akamya dengan menggunakan jalur hukum karena

menurutPenggugat data yang ada pada Tergugat lebih kuat ;Bahwa, Tergugat tidak dapat menerima dua opsi yang ditawarkan olehPenggugat karena seakanakan Penggugat sebagai teknisi memberikanperintah kepada Direktur untuk melakukan dan/atau memilih satu di antara duaperbuatan yang dijadikan opsi oleh Penggugat.

;Bahwa, oleh karena Tergugat dan/atau Direktur perseroan tidak pemahmemberikan dua opsi tersebut maka adalah sangat lah aneh dan tidak dapatdimengerti dengan kalimat yang disampaikan oleh Penggugat dalamgugatannya butir 4 yang menyebutkan ; "Untuk Opsi Pertama Penggugat tidakmau melaksanakannya sedangkan opsi yang kedua ternyata Tergugat tidak jugamelakukan apa yang diancamkan kepada Penggugat, hal tersebut menunjukkanTergugat adalah manusia Pembohong dan Licik";Bahwa, dalil Penggugat sangat tidak

Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATU :Bahwa ia Terdakwa PUTRA pada bulan Juli 2018 atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan JenderalSudrirman Borobudur Opsi

lagi Terdakwa membujuk lagi korban dengan mengatakan "tongdua ini ka yang mana maksud Terdakwa adalah mengajak korban untukmelakukan hubungan badan layaknya suamiisteri, namun ditanggapi olehkorban dengan mengatakan kepada Terdakwa jangan mainmain, tetapiTerdakwa mengatakan kalau Terdakwa serius sehingga terjadilah kejadianHalaman 2 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mnkpertama di bulan Agustus 2018 dan waktunya sekitar jam 4 subuh (dini hari)di sebuah rumah kosong kompleks jalan Borobodur Opsi

lakukan hubungan badan tapiSaksi korban bilang Terdakwa jangan mainmain dan Terdakwa bilang"iya dia serius dan pada kejadian pertama pada bulan Agustus 2018tanggalnya Saksi korban lupa dan waktunya sekitar pukul 4 subuh dirumah kosong Kompleks Borobodur Opsi Manokwari, Terdakwamenghubungi Saksi korban dan Terdakwa membujuk Saksi korbanmelakukan hubungan badan lewat SMSnya dengan kalimat Tong dua inika... dan Saksi korban jawab iyo, dimana ?

Lalu kejadian kelima yaitu kejadian terakhir pada bulanSeptember 2018 sekitar pukul 19.00 Wit dilakukan di kamar kosong dekatrumah kos milik Terdakwa di kompleks Borobudur Opsi juga.

Lalu kejadian kelima yaitu kejadian terakhir pada bulan September2018 sekitar pukul 19.00 Wit dilakukan di kamar kosong dekat rumah kos milikTerdakwa di kompleks Borobudur Opsi juga.

Bahwa sebelum mengeluarkan surat keputusan tentangpemberhentian pekerja pihak CV.Top Ten Tobacco melakukanbeberapa penawaran kepada pekerja antara laine Opsi pertama agar pekerja mau menerima uang sebesarRp.5.000.000, pembayaran diangsur dengan janji pihak CV.TopTen Tobacco tetap mempekerjakan pekerja dengan statuskaryawan baru;e Opsi kedua pekerja ditawarkan menerima uang sebesarRp.5.000.000, dibayarkan tunai dan diputuskan hubungan kerja;e Bahwa jika para pekerja menolak opsi 1 dan 2 maka pihak

Bahwa dalam dasar posita Para Penggugat sebagaimana nomor 5,bahwa opsi ke1 dan opsi ke2 dan opsi ke3 yang dikeluarkan olehpihak Tergugat adalah merupakan bentuk tanggung jawab terhadappara pekerja/buruh yang diakibatkan oleh permasalahan perusahaanyang mengalami kerugian selama 2 tahun berturutturut yakni padatahun 2013 dan tahun 2014 yang dibuktikan dengan hasil auditorindependen, adapun dalam opsi ke3 yang disampaikan oleh ParaPenggugat dalam positanya yang berbunyi : bahwa jika para pekerjamenolak

opsi ke1 dan opsi ke2 maka pihak CV.Top Ten Tobaccomemaksa menerbitkan surat keputusan pemberhentian kerja tanpamemberikan kesempatankesempatan para pekerja membela diri.Adalah tidak benar karena opsi yang ditawarkan oleh perusahaandalam opsi ke3 yang benar adalah jika menolak opsi ke1 dan opsike2 pihak pekerja/buruh dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.Hal ini sebagai bentuk perlindungan perusahaan terhadap hakhakpekerja/ouruh sebagaimana ketentuan UndangUndang, untuk itusudah selayaknya dalil

DWI UTOMO;Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai teman kerja diperusahaan Tergugat dan saksi adalah pekerja Tergugat;3030Bahwa perusahaan CV.Top Ten Tobacco adalah perusahaan jenisrokok kretek;Bahwa jumlah karyawannya kurang lebih 300 ~~ orang;Bahwa sebelum di PHK diberi 3 opsi yang kesemuanya tidak dipiliholeh saksi;Bahwa ada juga karyawan yang memilih salah satu opsi;Bahwa perusahaan pada tanggal 6 Januari 2016 telah membukalowongan pekerjaan yang ditempel di tembok pabrik;Bahwa sampai sekarang

Karyawan yang tidak memilih opsi 1 atau 2 dipersilahkanmenempuh jalur hukum;Opsi perusahaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karenasaat ini telah beroperasi kembali;a) Hakhak pekerja diberikan sesuai ketentuan yaitu pesangon 2 kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahunb) Kejelasan status anggota SPSI yang masih bekerja di perusahaan;c) Karyawan yang mengundurkan

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor : 2221/Pejagalan, seluas 29.540m2,selanjutnya tanahtanah Hak Guna bangunan nomor ; 4621, nomor : 220 dannomor 2221 tersebut akan disebut PERSIL PERSIL.bahwa dengan demikian diketahui jaminan (objek perjanjian) yang diberikandalam oleh pihak kedua dalam akte Nomor 48 tanggal 17 Desember 1998Tentang Perjanjian Perjumpaan Hutang (Kompensasi) adalah sama denganjaminan dalam Akta Nomor 47 tanggal 17 Desember 1998 TentangPemberian Hak Untuk Membeli Kembali (Hak Opsi

Pihak pertama dengan ini memberikan hak untuk membeli kembali (opsi) kepada pihakkedua yang menyatakan menerima Hak Opsi tersebut ari pihak pertama, atas PERSILPERSIL tersebut yang telah diikat untuk dijual kepada pihak pertama berdasarkan akta aktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal hari ini nomor : 40, nomor : 42, dan nomor : 44seperti tersebut di atas,2.

Hak opsi sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan tetapmempertahankan hak tanggungan yang membebani PERSIL PERSIL tersebut dan berlakuuntuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya akta PerjanjianPengikatan Jual Beli tersebut dengan kewajiban membayar bunga sesuai ketentuan yangberlaku pada pihak pertama,3.

Setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka hak opsi ini gugur dengansendirinya, dan oleh karenanya setelah lewat masa berlakunya opsi tersebut, maka pihakpertama berhak menjual sendiri baik sebagian atau seluruh PERSIL PERSIL tersebut baikkepada diri pihak pertama sendiri maupun kepada pihak ketiga.Pasal 2Harga kompensasi pembelian kembali atas PERSIL PERSIL tersebut telahdisepakati sebasar Rp. 143.464.980.000 (seratus empat puluh tiga milyarempat ratus enam puluh empat juta Sembilan ratus

delapan puluh riburupiah) ditambah diskonto, denda dan biaya biaya lainnya menurutperhitungan yang ditentukan oleh pihak pertama, serta biayabiaya lainnyayang telah dan akan dikeluarkan oleh pihak pertama sejak dilaksanakannyaPerjanjian Pengikatan Jual Beli seperti tersebut di atas....... dst.Pasal 3Hak opsi ini diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulanterhitung sejak tanggal hari ini sampai dengan tanggal tujuh belas bulanDesember tahun dua ribu (17 Desember 2000)....dst.bahwa Pemohon

untuk Peralatan Nomor LO5J01678D danpada tanggal 21 Februari 2007 Perjanjian Sewa Guna Usaha denganHak Opsi untuk Peralatan Nomor LO6J02568D (selanjutnya disebut"Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Membeli);TENTANG DUDUKNYA PERKARA2.1 Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha DenganHak Opsi Untuk Membeli tersebut, selain telah melakukanpembayaranpembayaran dalam bentuk uang, Penggugat juga telahmenyerahkan barangbarang sebagai jaminan pelunasan atashutangnya kepada Tergugat

Nomor 1059 K/Pdt/2017perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalampelaksanaan PerjanjianPerjanjian sebagai berikut :Perpanjangan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan NomorLO5J01678D yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat padatanggal 26 Oktober 2005;Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk peralatan NomorLOS5J01678D yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat padatanggal 26 21 Februari 2007;2.

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani PerjanjianSewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Peralatan Nomor LO5J01678D yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2005dan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan NomorLO6J01687D yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat padatanggal 21 Februari 2007;3.

Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) tidak pernahmenandatangani Perjanjian Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk PeralatanNomor LO5J01678D tertanggal 26 Oktober 2005 dan Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan Nomor LO6J02568D tertanggal 21Februari 2007, dan dalam pemeriksaan perkara a quo terbukti bahwaTermohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) tidak pernah membuktikan adanya Perjanjian Guna Usaha dengan Hak Opsi untuk PeralatanNomor LO5J01678D tertanggal 26 Oktober

2005 dan Perjanjian Sewa GunaUsaha dengan Hak Opsi untuk Peralatan Nomor LO6J02568D tertanggal 21Februari 2007 ;9.

PETROENERGY/TERGUGAT I dengan hak opsi, yang intinya JOHANESIRWANTO PUTRO/PENGGUGAT dalam akta itu selaku Penjual,mempunyai hak opsi untuk membeli kembali;Bahwa pada hari dan tanggal yang sama tersebut juga yaitu tanggal24 Desember 2014, dihadapan TURUT TERGUGAT I/MERRYSUSANTI SIARIL, SH., selaku Notaris & Pejabat Pembuat AktaTanah ditandatangani juga AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUALBELI, Nomor 17, yang pada pokoknya bahwa seakanakanJOHANES IRWANTO PUTRO/JPENGGUGAT menjual atas 1 (satu)bidang tanah

Notaris di Jakarta kemudian karena Penggugat masihberkeinginan untuk menempati tanah dan bangunan dikemudian harimaka Penggugat minta diberikan opsi untuk membeli kembali tanah danbangunan sampai batas waktu tertentu yang kemudian ditandatanganisecara dibawah tangan Kesepakatan Jual Beli Bidang Tanah danBangunan Dengan Opsi Membeli Kembali oleh dan antara JohanesIrwanto Putro/Penggugat dan PT Petro Energy/Tergugat Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 24 Desember2014 yang dibuat

Notaris di Jakarta, oleh dan antara Penggugat selaku Penjualdengan Tergugat II selaku Pembeli yang telah dibayarkan lunas olehTergugat ;Bahwa Dikarenakan Penggugat walaupun telah menjual tanah danbangunan miliknya masih berkeinginan untuk menempati tanah danbangunan maka Penggugat minta diberikan opsi untuk membeli kembalitanah dan bangunan aquo sampai batas waktu tertentu yang kemudianditandatangani secara dibawah tangan Kesepakatan Jual Beli BidangTanah dan Bangunan Dengan Opsi Membeli Kembali

Notaris di Jakarta dengan Tergugat Il kemudian karenaPenggugat masih berkeinginan untuk menempati tanah dan bangunandikemudian hari maka Penggugat minta diberikan opsi untuk membelikembali tanah dan bangunan sampai batas waktu tertentu. yangkemudian ditandatangani secara dibawah tangan Kesepakatan Jual BelliBidang Tanah dan Bangunan Dengan Opsi Membeli Kembali oleh danantara Johanes Irwanto Putro/Penggugat dan PT Petro Energy/TergugatI;Bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 24

Notaris di Jakarta, Kesepakatan Jual Beli BidangTanah dan Bangunan dengan Opsi Membeli Kembali tanggal 24Desember 2014 dan Akta Jual Beli nomor 132/2015 tanggal 4 September2015 yang dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H.

PembelianKembali dalam waktu 1 (Satu) tahun;Bahwa menurut Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, sesuai denganketentuan Pasal 1 angka 5, Penggugat memiliki Opsi Pembelian Kembaliobyek perjanjian.

;Adapun kerjasama investasi yang dimaksud adalah Penggugatberkeinginan untuk menjual Tanah dan Bangunan yang dimilikinyakepada Tergugat dengan opsi pembelian kembali dalam jangka waktutertentu.;5.

;Catatan :Seandainya Penggugat beritikad baik dan tetap membayar kewajiban perbulannya sebesar Rp. 49.950.000, (empat puluh sembilan juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah) maka opsi membeli kembalinya tidak hilangnamun tampaknya Penggugat memang hanya ingin menerima dana dariTergugat dan melaksanakan opsi membeli kembalinya sekehendakPenggugat. Hal tersebut jelas merugikan Tergugat.

Padahal tindakan yang dilakukan Tergugat dalammelaksanakan klausula Pasal 4 ayat (3) Perjanjian mengenai mengenaigugurnya opsi pembelian kembali Tanah dan Bangunan dari Tergugatkepada Penggugat merupakan hak hukum dari Tergugat sebagaimanadinyatakan dalam Perjanjian.

Para Pihak sepakat bahwa harga Opsi pembelian kembali denganharga Rp. 3.929.400.000, (tiga milyar sembilan ratus dua puluhsembilan juta empat ratus ribu rupiah);6.

"Surat kuasa tidak sah karena Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)tidak dapat mewakili Sdri.

Yohana Paulana Suryanti.Surat kuasa dari Penggugat kepada OPSI sebagai kuasa hukumnyaadalah tidak sah karena OPSI tidak dapat secara langsung mewakiliPenggugat yang merupakan anggota Serikat Pekerja British InternationalSchool (SP BIS).Tegas Pasal 87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 mengatur sebagaiberikut:"Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi perusahaan dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan HubunganIndustrial untuk mewakili anggotanya.

Memberikan kuasa kepada OPSI. Adalah Serikat Pekerja yang menjadi anggota dari Federasi Serikat Pekerja.bukan secara otomatis anggota dari suatu Serikat Pekerja secara langsungmenjadi anggota dari Federasi Serikat Pekerja.

Hal ini sesuai dengan Pasal16 (2) UndangUndang No. 21 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:"(2) Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dapat menjadi anggota darisatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. " Adanya fakta bahwa SP BIS bergabung ke OPSI hanya membuktikanbahwa:a. Yang merupakan anggota dari OPSI adalah SP BIS bukan Penggugatsebagai anggota SP BIS.danb.

OPSI hanya dapat menerima kuasa dari SP BIS bukan dari anggota SPBIS seperti yang Penggugat lakukan.Dengan demikian OPSI tidak dapat mewakili Penggugat secara langsungtanpa adanya kuasa dari SP BIS.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riki Rikardo bin Hirman) dengan Pemohon II (Opsi Atenja Niagara binti Arsan Pardiyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2017 diDesa Kemang Manis, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
4. Membebankan Para Pemohon

untuk kepentinganLISAITANIYEL ~~~ ~~ nnn ntBahwa Tergugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan akte No. 4tertanggal 23 Februari tahun 2000, dan telah dilakukan beberapa kali perubahan,terakhir dengan akte Berita Acara Rapat PT Karya Nusantara Boxindo No. 32 tanggal19 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Kristina Halim, Notaris Kabupaten Daerah TingkatIl Tangerang, di Pamulang (BuktiP1); 3.Bahwa pada tanggal 21 September 2007, telah dibuat dan ditandatanganiPerjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, Penggugat selaku Lessor telahmemberikan fasillitas Pembiayaan Sewa Guna Usaha untuk hak Opsi kepadaTergugat selaku Lessee atas barang Sewa Guna Usaha Berupa :1 (satu) set Automatic Plate Box Die Cutting Machine Model LS 1450Made in Taiwan (selanjutnya disebut Peralatan) ;Dengan nilai harga keselurunan sebesar Rp. 1.410.000.000, (satu miliar empatratus sepuluh juta rupiah) vide butir (1) lampiran Perjanjian, dengan total nilaipembiayaan yang diberikan Penggugat

Surat No. 039 /COLL/VI117/08 tertanggal 7 Agustus 2008, perihalPeringatan Pertama atas tunggakan pembayaran kewajiban sewa guna usahaberdasarkan Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk peralatan No.L7J01797 D (Perjanjian) (Bukti P5);b. Surat No. 138/COLL/VI1 122/08 tertanggal 22 Agustus 2008, perihalPeringatan Kedua atas tunggakan pembayaran kewajiban sewa guna usaha berdasarkan Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk peralatan No.L7J01797 D (Perjanjian) (Bukti P6);G.

Surat No. 069 /COLL/IX10/08 tertanggal 10 September 2008, perihalPeringatan Ketiga atas tunggakan pembayaran kewajiban sewa guna usahaberdasarkan Perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk peralatan No.L7J01797 D (Perjanjian) (Bukti P7);10.

Dasar hukum yang menjadi payung hukumdalam Perjanjian sewagunausaha diatur dengan tegas dalam Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia No : 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan SewaGunaUsaha (Leasing) khususnya pada Pasal 3 : kegiatan sewaguna usahadigolongkan sebagai sewagunausaha dengan hak opsi apabiia memenuhi semuakriteria berikut:a.

Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriJakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum kepada Penggugat dan Penggugat II;Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan opsi

beliatas Kapal KM CTP Java Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuatdi hadapan turut, beserta dengan seluruh addendumnya batal danberakhir secara hukum, terhitung sejak diserah terimakannya kembaliseluruh kapal KM CTP Java tersebut oleh Penggugat dan Penggugat IIkepada Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 19 Nopember 2015;Menyatakan menurut hukum terhitung sejak Penyerahan Kapal KM CTPJava oleh Penggugat dan Penggugat II maka batalnya akta PerjanjianSewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli atas

Menyatakan sah dan mengikat fasilitas pembiayaan sewa guna usahadengan opsi beli atas kapal KM CTP Java kepada Penggugat I/Tergugat Rekonvensi, berdasarkan:a. Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KM CTPJava Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 dibuat oleh Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.;b.

Syarat syarat Umum Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi BeliPerusahaan Perseroan (Persero) PT Pann Multi Finance atasPengoperasian Kapal KM CTP Java, tanggal 16 Maret 2012, yangdibuat dibawah tangan bermeterai cukup;c. Addendum 1 tanggal 27 Agustus 2012 terhadap Akta PerjanjianSewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli KM CTP Java, Nomor16, tanggal 16 Maret 2012;4.

Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beliatas Kapal KM CTP Jaya Nomor 16 tanggal 16 Maret 2012 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat beserta seluruh addendumnya berakhir sejakdiserahkannya Kapal KM CTP Jaya oleh Penggugat dan Penggugat IIkepada Tergugat dan Tergugat II pada tanggal 19 November 2015;4. Menyatakan segala tagihan yang dibuat Tergugat dan Tergugat II sejakKapal KM CTP Jaya diserahkan tidak sah;5.

Sehingga jelassekali bahwa transaksi yang terjadi bukanlah transaksi jual beli BKP,melainkan transaksi pendanaan yang merupakan bagian dari jasa sewaguna usaha dengan hak opsi;Penggunaan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S813/131.53/2005tanggal 05 September 2005 tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atastransaksi sale & lease back dalam hal ini tidak relevan. Adapun alasannyaadalah:1.

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saatperolehannya dapat dikreditkan; Jelas tercantum pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PajakPertambahan Nilai pada Pasal 4A ayat (3) huruf d:Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalahjasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi; Seharusnya aturan /ex specialis mengenai penyerahan jaminan

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha denganhak opsi;e. Jasa di bidang keagamaan;f. Jasa di bidang pendidikan;g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan PajakTontonan;h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;j. Jasa di bidang tenaga kerja;k. Jasa di bidang perhotelan; dan.

Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa yangdimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha(leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjiansewa guna usaha (/easing) dengan hak opsi;. Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UndangUndang PPN hurufd juncto Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf c Peraturan PemerintahNomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yangTidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa sewaHalaman 15 dari 22 Halaman.

Putusan Nomor 619/B/PK/PJK/2017guna usaha dengan hak opsi sebagai jenis jasa yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai;. Bahwa berdasarkan Pasal 16D UndangUndang PPN menyatakanbahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktivaoleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktivatersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PajakPertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapatdikreditkan.

Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli No. 67tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Ny.Poerbaningsih, Adi warsito, SH, berikut perubahan danadendumnya untuk kapal TK Tongkang Niaga Jaya ;Untuk selanjutnya semua Perjanjian Sewa Guna UsahaKapal dengan Opsi Beli tersebut diatas secara bersamasama dan 1 (satu) kesatuan disebut sebagai PerjanjianSGU dengan Opsi Beli;Terhadap pemisahan aktiva dan pasiva termasuk piutangsewa guna usaha kepada TERGUGAT II telah pula disampaikan kepadanya melalui

Beli TugBoat Marindo Pasific VII dan Tongkang RL 3001 dimanakedua surat yang telah disetjui oleh PENGGUGAT berisisyaratsyarat pokok pembiayaan yang akan dituangkankedalam Perjanjian SGU dengan Opsi Beli;Baru kemudian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani Perjanjian SGU dengan Opsi beli besertaperjanjianperjanjian assecoir lainnya pada tanggal 19Desember 2007 dihadapan Ny.

Selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih menandatangani ADDENDUM 5 pada tanggal 14Oktober 2011 terhadap Perjanjian SGU dengan Opsi Beli No.65 tanggal 19 Desember 2007;6.5.

;Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti denganditandatanganinya beberapa dokumen pendahuluan sebelumsebelum penandantanganan Perjanjian Sewa Guna Usaha KapalHalaman 82 Putusan Nomor 386/PDT/2020/PT.DKIDengan Opsi Beli yang tertuang dalam Akta Sewa Guna UsahaNo. 65, menunjukkan bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha KapalDengan Opsi Beli yang tertuang dalam Akta Sewa Guna UsahaNo. 65 bukan merupakan perjanjian baku.

;Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terobukti PENGGUGATmenyetujul dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna UsahaKapal Dengan Opsi Beli yang tertuang dalam Akta Sewa GunaUsaha No. 65, hal tersebut menunjukkan bahwa Perjanjian SewaGuna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli yang tertuang dalam AktaSewa Guna Usaha No. 65 bukan merupakan perjanjian baku.Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakanPerjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli yangtertuang dalam Akta Sewa Guna Usaha No. 43 adalah perjanjianbaku