Ditemukan 14446 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — Marsekal TNI (Purn) AGUS SUPRIATNA VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
173112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Marsekal TNI (Purn) AGUS SUPRIATNA VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
    Selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 3 Peraturan Panglima TNI a quo berbunyi: POM TNI bertugasmembantu) Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan danmenyelenggarakan fungsi kepolisian militer guna mendukungpelaksanaan tugas pokok TNI;Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 53 P/HUM/20178.
    (bukti P14);Fotokopi Keputusan Panglima Tertinggi TNI, Nomor Kep/1/III/2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI,tanggal 26 Maret 2004. (bukti P15);Fotokopi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi MiliterTentara Nasional Indonesia.
    Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulaiberlaku, Keputusan Panglima TNI NomorKep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi KepolisianMiliter di Lingkungan TNI tetap berlaku kecualiangka 1, angka 4, angka 8 huruf a;Bahwa jika Pemohon mencermati isi dari diktum tersebut, makasangat jelas bahwa Surat Keputusan Panglima tersebut sama sekali tidakbersifat mengatur namun bersifat menetapkan.
    Bahwa penyidik yang dimaksud dalamPasal 69 ayat (1) huruf b adalah Penyidik Polisi Militer;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Panglima tersebut tidak bersifatmengatur, dan Panglima TNI berwenang untuk menerbitkan suratkeputusan tersebut, maka permohonan uji materil yang diajukan olehPemohon sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkaitdengan kewenangan POM TNI untuk melakukan Penyidikansebagaimana yang diatur dalam Peraturan Panglima
    Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulaiberlaku, Keputusan Panglima TNI NomorKep/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi KepolisianMiliter di Lingkungan TNI tetap berlaku kecualiangka 1, angka 4, angka 8 huruf a;b.
Register : 17-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 100/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 7 Juni 2018 — ., M.H; PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA;
15260
  • ., M.H; PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA;
Putus : 27-11-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 PK/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PANGLIMA TENTARA NASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA VS HADI SALIMIN, DK
7552 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGLIMA TENTARANASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq.PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA VS HADI SALIMIN, DK
    Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sebagaipenyertaan modal, yang menurut Tergugat penyerahan tanah 18.000meter persegi tanpa persetujuan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin;10.
    Panglima Kepala Staf(Kolonel Inf. Abdul Azis) kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddintujuannya ialah untuk dipergunakan seperlunya artinya bukan untuk dijual,Hal. 24 dari 34 hal. Put.
    Panglima Kodam VII/WRBbandingkan dengan produk Bukti PK5 sewaktu ada penyerahan dari PA ZlDAM XIV/HN kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin mendapatpersetujuan Panglima Kodam VIIAWRB, dan bandingan pula produk Bukti PK8 tentang Penggunaan tanah AD yang lain setempat dikenal mendirikanpompa bensin dan solar di Panaikang Tello oleh Yayasan Lontara CorpsHasanuddin tanggal 20 Juni 1969 Nomor Sip.003/H.N/6/1969 terlihatHal. 29 dari 34 hal. Put.
    No.384 PK/Pdt/2014mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB, apalagi tanah seluas18.000 m? yang dialinkan/dipindahtangankan kepada PT.
    PANGLIMA TENTARANASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAMVII/WIRABUANA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHal. 32 dari 34 hal. Put.
Putus : 09-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2201 K/Pdt/2020
Tanggal 9 September 2020 — PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI, DKK VS RAMINTEN, DKK
1355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI, DKK VS RAMINTEN, DKK
Putus : 28-02-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1479 K/Pdt/2010
Tanggal 28 Februari 2011 — YONI SALIM vs PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), dk
3731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YONI SALIM vs PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), dk
    PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA(TNI), berkedudukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, JakartaTimur ;2. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNIAD), berkedudukan di MarkasBesar TNIAD, Jalan Veteran Jakarta Timur ;3.
    PANGLIMA KODAM ISKANDAR MUDA, Markas BesarKodam Iskandar Muda, berkedudukan di Jalan Malikul Saleh,Banda Aceh ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Ill M/para Pembanding;dan:PRESIDEN REPUBLIK' INDONESIA, berkedudukan diSekretariat Negara Rl, Jalan Veteran No. 1618, Jakarta Pusat ;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VTurut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
    Menghukum Tergugat selaku Panglima Tertinggi TNI untuk membekukanAnggaran Belanja Tergugat IV sejak putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap jika Tergugat IV tidak melaksanakan putusan hukum dalamperkara ini ;. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adaperlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;.
Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/TUN/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — ., M.H vs PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA
5430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H vs PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA
Register : 11-10-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 631/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Desember 2017 — M.HENDRIK LOUHENA PESSY CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENHAN R.I CQ PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI AD CQ PANGLIMA KODAM JAYA JAKARTA CS
11566
  • M.HENDRIK LOUHENA PESSY CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENHAN R.I CQ PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI AD CQ PANGLIMA KODAM JAYA JAKARTA CS
    Kementerian Pertahanan Rl.Cq.Panglima Tantara Nasional Republik Indonesia c.q Kepala StafAngkatan Darat TNI AD c.q Panglima Kodam Jaya/Jakarta, dengan alamatJalan Mayjend Sutoyo No.5 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal inidi sebut sebagai :TERBANDING I semula TERGUGAT 2.
    Yani Makodam Jaya, Jalan MayjendSutoyo No.5 Cililitan, Jakarta Timur, Hal : membahas rumah dinas TNIADdi KPAD Cililitan VBS Jakarta Timur, yaitu : membahas rumah dinas TNIAD di KPAD Cililitan VBS Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2014sebelum pengusiran dan tanggal 04 Februari 2015 sebelum pengusiran Il.Rapat tersebut langsung dipimpim oleh Panglima Kodam Jaya sendiri(Bukti P8 dan P9);6.
    Sprin/1170/N/2015dari Panglima Kodam Jaya /Jayakarta tanggal 27 April 2015 ,Tergugat Il hadir Kuasanya Mayor Chk R. Satriyo , Nurcahyo ,S.H. ,Lettu ChkAgus susanto ,S.H. , sesuai surat Kuasa tertanggal 30 April 2015 danTergugat Ill Hadir Kuasanya Toni Agus Wijaya,S.H., sesuai surat KuasaKhusus Nomor .
    UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer gugatan para penggugat seharusnyadiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer.Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkaraini yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalahsalah, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan ke PengadilanTata Usaha Militer.c.Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat Il dapatdikategorikan sebagai gugatan Error in Persona karenapenyebutan nama PEMERINTAH RI Cq KementerianPertahanan RI Cq Panglima
    tanpa alasan yang benar.3)Bahwa penguasaan/menempati atas tanah obyeksengketa adalah berdasarkan Surat lin Penempatan (SIP)rumah yang dikeluarkan oleh Panglima Komando DaerahMiliter Jakarta Raya (Tergugatl).4)Oleh karena hak penguasaan/menempati obyek perkaraoleh Para Penggugat adalah berdasarkan Surat jjinPenempatan dari Tergugatl maka dengan sendirinyaPenggugat harus tunduk pada aturan dan kebijakanTergugat mengenai perumahan tersebut, karenapenempatan Para Penggugat pada obyek perkara adalahmerupakan
Putus : 28-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 PK/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2013 — RADEN IDA ROOSLIAH VS MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN/ PANGLIMA TNI CQ. PANGLIMA KODAM III/SILIWANGI;
1400 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RADEN IDA ROOSLIAH VS MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN/ PANGLIMA TNI CQ. PANGLIMA KODAM III/SILIWANGI;
Register : 13-09-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2017/PTUN-Jkt
Tanggal 12 Februari 2018 — ., M.H : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA
14088
  • ., M.H : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA
    . & Rekan, beralamat di Jalan Kodam Raya No.4,RT.10 RW.07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, masingmasing tertanggal 30Oktober 2017, tanggal 6 November 2017, tanggal 10 November 2017 dantanggal 18 November 2017;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:Nama Jabatan : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA /JAYAKARTA;Tempat kedudukan : Jalan Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:Halaman 1 dari
    Baringbing, SH., dan keluarga itudikatakan Rumah Dinas TNI AD yang disebutkan dalamSurat Panglima Kodam Jaya / Jayakarta Aslog Nomor :B/69/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 Perihal : Pemberitahuantertulis 1, Kodam Jaya;ADALAH SANGAT ANEH LUAR BIASA DAN MUSTAHILRUMAH YANG DIBANGUN SENDIRI OLEH PENGGUGATDENGAN BIAYA SENDIRI TIBATIBA PANGDAM JAYATAHUN 2017 MENGATAKAN RUMAH MILIK PENGGUGATMENJADI RUMAH DINAS TNI AD;Bahwa oleh karena Pangdam Jaya / Tergugat dalam SuratKeputusannya tersebut mengatakan bangunan
    Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yangditetapkan; dand) Menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang samabagi masingmasing suami/isteri yang status pegawai negeri;Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara, yaitu Penghuni rumah negara dilarang :a) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihaklain;b) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;c) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya;Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri PertahananKeamanan/Panglima
    Barimbing, S.H.melawan Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta Cq. Kepala StafTNI AD Cq. Pemerintah Negara RI selaku Tergugat. danHendrik Rumambi Lalu selaku Turut Tergugat, (fotokopisesuai dengan salinan);Daftar Bukti Tambahan dari Penggugat dalam perkaraNomor : 50/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (fotokopisesuai dengan arsip asili);Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor : 189/G/2017/PTUN Jkt.15.
    Bahudin,S.H. melawan Panglima Komando Daerah MiliterJaya/Jayakarta, (fotokopi sesuai salinan);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat Nomor 2374 /731.71300/IX/2017 tanggal 8September 2017 Perihal Permohonan penjelasan statusEigendom Verponding No.7734, 5039 dan 12218 atasnama W.L.
Register : 02-06-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 12-04-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 53/G/2022/PTUN.BDG
Tanggal 13 Oktober 2022 — Penggugat : TELMA SINAMBELA, DKK Tergugat : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI
23727
  • Penggugat : TELMA SINAMBELA, DKKTergugat : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI
Putus : 17-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PDT/2009
Tanggal 17 Desember 2009 — JACOBS TULENDE, dkk ; PANGLIMA TNI, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD), PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JACOBS TULENDE, dkk ; PANGLIMA TNI, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD), PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,
    PANGLIMA TNI, berkedudukan dan berkantor Cilangkap diJakarta Selatan ;2. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD),berkedudukan dan berkantor di Jakarta ;Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 995 K/Pdt/2009.3. PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,berkedudukan dan berkantor Jalan Urip Sumoharjo di Makassar,dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada :1. Nurhajizah. M. SH, R. Heru Yesus. KH. SH.
    Error in Subyekto (Salah Subyek).Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Subyek hukum yang salah/salah alamat.Hingga saat ini Panglima TNI adalah beralamat Kantor di Mabes TNI Cilangkap.Dengan demikian penyebutan Subyek hukum Tergugat I dengan Panglima TNI,berkedudukan dan berkantor di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Iadalah salah Subyek.Hal. 7 dari 32 hal. Put.
    Panglima TNI sebagai Tergugat I;2. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sebagai Tergugat II ;3.
    Panglima Kodam VII/Wirabuana sebagai Tergugat III ;Bahwa subyek gugatan tersebut tidak lengkap/tidak sempurna in casu masih adapihak yang harus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara initetapi tidak dilibatkan yakni DEPHAN sebagai penentu keputusan/kebyaksanaanatas rumah Dinas tersebut karena semua rumah dinas dan tanah yang ditempati olehPara Penggugat atas nama DEPHAN sesuai daftar IKMN (Inventaris KekayaanMilk Negara) sedangkan ketiga subyek gugatan tersebut diatas hanyalah
Putus : 27-07-2016 — Upload : 22-02-2018
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Ktg
Tanggal 27 Juli 2016 — TAHER DATUNSOLANG MELAWAN PANGLIMA TNI, DANLANTAMA TNI AL WILAYAH VIII MANADO
6628
  • TAHER DATUNSOLANGMELAWAN PANGLIMA TNI, DANLANTAMA TNI AL WILAYAH VIII MANADO
    PANGLIMA TNI di JAKARTA Cq. KEPALA STAF ANGKATANLAUT di JAKARTA Cq. KOMANDAN ARMADA RI KAWASANTIMUR di SURABAYA Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMATNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, berkedudukan di Manado,Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALRI cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW, berkedudukan di DesaKopandakan Il Kecamatan Lolayan KabupatenBolaang Mongondow,Selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3. PEMERINTAH RI cq.
Register : 16-02-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 36/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2022 — Penggugat:
Hernani Pudjowati
Tergugat:
Panglima Kodam Jaya Jayakarta
14452
  • Penggugat:
    Hernani Pudjowati
    Tergugat:
    Panglima Kodam Jaya Jayakarta
Putus : 17-03-2011 — Upload : 01-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2570 K/Pdt/2010
Tanggal 17 Maret 2011 — PANGLIMA BESAR
3516 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANGLIMA BESAR
    PANGLIMA BESAR, bertempat tinggal diTanjung Belit Desa Tanjung Belit, kec. Kampar, Kab.Kampar;Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/20102. DUROMAN, bertempat tinggal di Dusun Il Sei Tanang DesaSei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;3. POSA, bertempat tinggal di Dusun Il Sei Tanang Desa SeiTanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;4. DAMHURI DARUSMAN, bertempat tinggal di Desa SeiTanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;5. Hj.
Register : 28-04-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 30-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 166/PDT/2011/PT-MDN
Tanggal 14 September 2011 — TAWAR,DKK X PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER I/ BUKIT BARISAN,DKK
179
  • TAWAR,DKK XPANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER I/ BUKIT BARISAN,DKK
Putus : 29-11-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1032 PK/Pdt/2022
Tanggal 29 Nopember 2022 — IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR DKK VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA c.q. KEPALA STAF ANGAKATAN DARAT c.q. PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN DK
5922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR DKK VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA c.q.KEPALA STAF ANGAKATAN DARAT c.q. PANGLIMADAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN DK
Register : 14-07-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr
Tanggal 19 September 2023 — PANGLIMA SIAGA BANGSA
1815
  • PANGLIMA SIAGA BANGSA
Register : 03-07-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Bjb
Tanggal 15 Juli 2024 — Penggugat:
BRI UNIT PANGLIMA BATUR
Tergugat:
Rohana
110
  • Penggugat:
    BRI UNIT PANGLIMA BATUR
    Tergugat:
    Rohana
Putus : 15-08-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1895 K/Pdt/2019
Tanggal 15 Agustus 2019 — IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR (Lk), dkk VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, dk
5547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR (Lk), dkk VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, dk
    Nomor 1895 K/Pdt/20191.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cqKEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMADAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, berkedudukan diJalan Gatot Subroto KM. 7,5 Medan, Kelurahan CintaDame, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, diwakilioleh MS. Fadhilah, selaku Panglima Komando DaerahMiliter /BB, dengan ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk.P.
Register : 09-06-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 79 / G / 2017 / PTUN-MDN
Tanggal 30 Agustus 2017 — PENGGUGAT : ANDRIAL GUNAR SINURAYA VS TERGUGAT : PANGLIMA DAERAH MILITER I BUKIT BARISAN
630
  • PENGGUGAT : ANDRIAL GUNAR SINURAYA VS TERGUGAT : PANGLIMA DAERAH MILITER I BUKIT BARISAN