Ditemukan 14446 data
173 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marsekal TNI (Purn) AGUS SUPRIATNA VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
Selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 3 Peraturan Panglima TNI a quo berbunyi: POM TNI bertugasmembantu) Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan danmenyelenggarakan fungsi kepolisian militer guna mendukungpelaksanaan tugas pokok TNI;Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 53 P/HUM/20178.
(bukti P14);Fotokopi Keputusan Panglima Tertinggi TNI, Nomor Kep/1/III/2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI,tanggal 26 Maret 2004. (bukti P15);Fotokopi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi MiliterTentara Nasional Indonesia.
Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulaiberlaku, Keputusan Panglima TNI NomorKep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi KepolisianMiliter di Lingkungan TNI tetap berlaku kecualiangka 1, angka 4, angka 8 huruf a;Bahwa jika Pemohon mencermati isi dari diktum tersebut, makasangat jelas bahwa Surat Keputusan Panglima tersebut sama sekali tidakbersifat mengatur namun bersifat menetapkan.
Bahwa penyidik yang dimaksud dalamPasal 69 ayat (1) huruf b adalah Penyidik Polisi Militer;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Panglima tersebut tidak bersifatmengatur, dan Panglima TNI berwenang untuk menerbitkan suratkeputusan tersebut, maka permohonan uji materil yang diajukan olehPemohon sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkaitdengan kewenangan POM TNI untuk melakukan Penyidikansebagaimana yang diatur dalam Peraturan Panglima
Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulaiberlaku, Keputusan Panglima TNI NomorKep/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi KepolisianMiliter di Lingkungan TNI tetap berlaku kecualiangka 1, angka 4, angka 8 huruf a;b.
152 — 60
., M.H; PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA;
75 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGLIMA TENTARANASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq.PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA VS HADI SALIMIN, DK
Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sebagaipenyertaan modal, yang menurut Tergugat penyerahan tanah 18.000meter persegi tanpa persetujuan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin;10.
Panglima Kepala Staf(Kolonel Inf. Abdul Azis) kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddintujuannya ialah untuk dipergunakan seperlunya artinya bukan untuk dijual,Hal. 24 dari 34 hal. Put.
Panglima Kodam VII/WRBbandingkan dengan produk Bukti PK5 sewaktu ada penyerahan dari PA ZlDAM XIV/HN kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin mendapatpersetujuan Panglima Kodam VIIAWRB, dan bandingan pula produk Bukti PK8 tentang Penggunaan tanah AD yang lain setempat dikenal mendirikanpompa bensin dan solar di Panaikang Tello oleh Yayasan Lontara CorpsHasanuddin tanggal 20 Juni 1969 Nomor Sip.003/H.N/6/1969 terlihatHal. 29 dari 34 hal. Put.
No.384 PK/Pdt/2014mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB, apalagi tanah seluas18.000 m? yang dialinkan/dipindahtangankan kepada PT.
PANGLIMA TENTARANASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAMVII/WIRABUANA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHal. 32 dari 34 hal. Put.
135 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI, DKK VS RAMINTEN, DKK
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
YONI SALIM vs PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), dk
PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA(TNI), berkedudukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, JakartaTimur ;2. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNIAD), berkedudukan di MarkasBesar TNIAD, Jalan Veteran Jakarta Timur ;3.
PANGLIMA KODAM ISKANDAR MUDA, Markas BesarKodam Iskandar Muda, berkedudukan di Jalan Malikul Saleh,Banda Aceh ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Ill M/para Pembanding;dan:PRESIDEN REPUBLIK' INDONESIA, berkedudukan diSekretariat Negara Rl, Jalan Veteran No. 1618, Jakarta Pusat ;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VTurut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
Menghukum Tergugat selaku Panglima Tertinggi TNI untuk membekukanAnggaran Belanja Tergugat IV sejak putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap jika Tergugat IV tidak melaksanakan putusan hukum dalamperkara ini ;. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adaperlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;.
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H vs PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA
115 — 66
M.HENDRIK LOUHENA PESSY CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENHAN R.I CQ PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI AD CQ PANGLIMA KODAM JAYA JAKARTA CS
Kementerian Pertahanan Rl.Cq.Panglima Tantara Nasional Republik Indonesia c.q Kepala StafAngkatan Darat TNI AD c.q Panglima Kodam Jaya/Jakarta, dengan alamatJalan Mayjend Sutoyo No.5 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal inidi sebut sebagai :TERBANDING I semula TERGUGAT 2.
Yani Makodam Jaya, Jalan MayjendSutoyo No.5 Cililitan, Jakarta Timur, Hal : membahas rumah dinas TNIADdi KPAD Cililitan VBS Jakarta Timur, yaitu : membahas rumah dinas TNIAD di KPAD Cililitan VBS Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2014sebelum pengusiran dan tanggal 04 Februari 2015 sebelum pengusiran Il.Rapat tersebut langsung dipimpim oleh Panglima Kodam Jaya sendiri(Bukti P8 dan P9);6.
Sprin/1170/N/2015dari Panglima Kodam Jaya /Jayakarta tanggal 27 April 2015 ,Tergugat Il hadir Kuasanya Mayor Chk R. Satriyo , Nurcahyo ,S.H. ,Lettu ChkAgus susanto ,S.H. , sesuai surat Kuasa tertanggal 30 April 2015 danTergugat Ill Hadir Kuasanya Toni Agus Wijaya,S.H., sesuai surat KuasaKhusus Nomor .
UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer gugatan para penggugat seharusnyadiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer.Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkaraini yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalahsalah, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan ke PengadilanTata Usaha Militer.c.Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat Il dapatdikategorikan sebagai gugatan Error in Persona karenapenyebutan nama PEMERINTAH RI Cq KementerianPertahanan RI Cq Panglima
tanpa alasan yang benar.3)Bahwa penguasaan/menempati atas tanah obyeksengketa adalah berdasarkan Surat lin Penempatan (SIP)rumah yang dikeluarkan oleh Panglima Komando DaerahMiliter Jakarta Raya (Tergugatl).4)Oleh karena hak penguasaan/menempati obyek perkaraoleh Para Penggugat adalah berdasarkan Surat jjinPenempatan dari Tergugatl maka dengan sendirinyaPenggugat harus tunduk pada aturan dan kebijakanTergugat mengenai perumahan tersebut, karenapenempatan Para Penggugat pada obyek perkara adalahmerupakan
140 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
RADEN IDA ROOSLIAH VS MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN/ PANGLIMA TNI CQ. PANGLIMA KODAM III/SILIWANGI;
140 — 88
., M.H : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA
. & Rekan, beralamat di Jalan Kodam Raya No.4,RT.10 RW.07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, masingmasing tertanggal 30Oktober 2017, tanggal 6 November 2017, tanggal 10 November 2017 dantanggal 18 November 2017;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:Nama Jabatan : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA /JAYAKARTA;Tempat kedudukan : Jalan Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:Halaman 1 dari
Baringbing, SH., dan keluarga itudikatakan Rumah Dinas TNI AD yang disebutkan dalamSurat Panglima Kodam Jaya / Jayakarta Aslog Nomor :B/69/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 Perihal : Pemberitahuantertulis 1, Kodam Jaya;ADALAH SANGAT ANEH LUAR BIASA DAN MUSTAHILRUMAH YANG DIBANGUN SENDIRI OLEH PENGGUGATDENGAN BIAYA SENDIRI TIBATIBA PANGDAM JAYATAHUN 2017 MENGATAKAN RUMAH MILIK PENGGUGATMENJADI RUMAH DINAS TNI AD;Bahwa oleh karena Pangdam Jaya / Tergugat dalam SuratKeputusannya tersebut mengatakan bangunan
Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yangditetapkan; dand) Menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang samabagi masingmasing suami/isteri yang status pegawai negeri;Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara, yaitu Penghuni rumah negara dilarang :a) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihaklain;b) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;c) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya;Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri PertahananKeamanan/Panglima
Barimbing, S.H.melawan Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta Cq. Kepala StafTNI AD Cq. Pemerintah Negara RI selaku Tergugat. danHendrik Rumambi Lalu selaku Turut Tergugat, (fotokopisesuai dengan salinan);Daftar Bukti Tambahan dari Penggugat dalam perkaraNomor : 50/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (fotokopisesuai dengan arsip asili);Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor : 189/G/2017/PTUN Jkt.15.
Bahudin,S.H. melawan Panglima Komando Daerah MiliterJaya/Jayakarta, (fotokopi sesuai salinan);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat Nomor 2374 /731.71300/IX/2017 tanggal 8September 2017 Perihal Permohonan penjelasan statusEigendom Verponding No.7734, 5039 dan 12218 atasnama W.L.
237 — 27
Penggugat : TELMA SINAMBELA, DKKTergugat : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
JACOBS TULENDE, dkk ; PANGLIMA TNI, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD), PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,
PANGLIMA TNI, berkedudukan dan berkantor Cilangkap diJakarta Selatan ;2. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD),berkedudukan dan berkantor di Jakarta ;Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 995 K/Pdt/2009.3. PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,berkedudukan dan berkantor Jalan Urip Sumoharjo di Makassar,dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada :1. Nurhajizah. M. SH, R. Heru Yesus. KH. SH.
Error in Subyekto (Salah Subyek).Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Subyek hukum yang salah/salah alamat.Hingga saat ini Panglima TNI adalah beralamat Kantor di Mabes TNI Cilangkap.Dengan demikian penyebutan Subyek hukum Tergugat I dengan Panglima TNI,berkedudukan dan berkantor di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Iadalah salah Subyek.Hal. 7 dari 32 hal. Put.
Panglima TNI sebagai Tergugat I;2. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sebagai Tergugat II ;3.
Panglima Kodam VII/Wirabuana sebagai Tergugat III ;Bahwa subyek gugatan tersebut tidak lengkap/tidak sempurna in casu masih adapihak yang harus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara initetapi tidak dilibatkan yakni DEPHAN sebagai penentu keputusan/kebyaksanaanatas rumah Dinas tersebut karena semua rumah dinas dan tanah yang ditempati olehPara Penggugat atas nama DEPHAN sesuai daftar IKMN (Inventaris KekayaanMilk Negara) sedangkan ketiga subyek gugatan tersebut diatas hanyalah
66 — 28
TAHER DATUNSOLANGMELAWAN PANGLIMA TNI, DANLANTAMA TNI AL WILAYAH VIII MANADO
PANGLIMA TNI di JAKARTA Cq. KEPALA STAF ANGKATANLAUT di JAKARTA Cq. KOMANDAN ARMADA RI KAWASANTIMUR di SURABAYA Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMATNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, berkedudukan di Manado,Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALRI cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW, berkedudukan di DesaKopandakan Il Kecamatan Lolayan KabupatenBolaang Mongondow,Selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3. PEMERINTAH RI cq.
Hernani Pudjowati
Tergugat:
Panglima Kodam Jaya Jayakarta
144 — 52
Penggugat:
Hernani Pudjowati
Tergugat:
Panglima Kodam Jaya Jayakarta
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGLIMA BESAR
PANGLIMA BESAR, bertempat tinggal diTanjung Belit Desa Tanjung Belit, kec. Kampar, Kab.Kampar;Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2570 K/Pdt/20102. DUROMAN, bertempat tinggal di Dusun Il Sei Tanang DesaSei Tanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;3. POSA, bertempat tinggal di Dusun Il Sei Tanang Desa SeiTanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;4. DAMHURI DARUSMAN, bertempat tinggal di Desa SeiTanang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar ;5. Hj.
17 — 9
TAWAR,DKK XPANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER I/ BUKIT BARISAN,DKK
59 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR DKK VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA c.q.KEPALA STAF ANGAKATAN DARAT c.q. PANGLIMADAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN DK
18 — 15
PANGLIMA SIAGA BANGSA
BRI UNIT PANGLIMA BATUR
Tergugat:
Rohana
11 — 0
Penggugat:
BRI UNIT PANGLIMA BATUR
Tergugat:
Rohana
55 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR (Lk), dkk VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, dk
Nomor 1895 K/Pdt/20191.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cqKEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMADAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, berkedudukan diJalan Gatot Subroto KM. 7,5 Medan, Kelurahan CintaDame, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, diwakilioleh MS. Fadhilah, selaku Panglima Komando DaerahMiliter /BB, dengan ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk.P.
63 — 0
PENGGUGAT : ANDRIAL GUNAR SINURAYA VS TERGUGAT : PANGLIMA DAERAH MILITER I BUKIT BARISAN