PANGLIMA TENTARANASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq.PANGLIMA KODAM VII/WIRABUANA VS HADI SALIMIN, DK

Garmak Motor Ltd berkedudukan di Ujung Pandang sebagaipenyertaan modal, yang menurut Tergugat penyerahan tanah 18.000meter persegi tanpa persetujuan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin;10.

Panglima Kepala Staf(Kolonel Inf. Abdul Azis) kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddintujuannya ialah untuk dipergunakan seperlunya artinya bukan untuk dijual,Hal. 24 dari 34 hal. Put.

Panglima Kodam VII/WRBbandingkan dengan produk Bukti PK5 sewaktu ada penyerahan dari PA ZlDAM XIV/HN kepada Yayasan Lontara Corps Hasanuddin mendapatpersetujuan Panglima Kodam VIIAWRB, dan bandingan pula produk Bukti PK8 tentang Penggunaan tanah AD yang lain setempat dikenal mendirikanpompa bensin dan solar di Panaikang Tello oleh Yayasan Lontara CorpsHasanuddin tanggal 20 Juni 1969 Nomor Sip.003/H.N/6/1969 terlihatHal. 29 dari 34 hal. Put.

No.384 PK/Pdt/2014mendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB, apalagi tanah seluas18.000 m? yang dialinkan/dipindahtangankan kepada PT.

PANGLIMA TENTARANASIONAL Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Cq. PANGLIMA KODAMVII/WIRABUANA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHal. 32 dari 34 hal. Put.

Marsekal TNI (Purn) AGUS SUPRIATNA VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;

Selanjutnya berdasarkan ketentuanPasal 3 Peraturan Panglima TNI a quo berbunyi: POM TNI bertugasmembantu) Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan danmenyelenggarakan fungsi kepolisian militer guna mendukungpelaksanaan tugas pokok TNI;Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 53 P/HUM/20178.

(bukti P14);Fotokopi Keputusan Panglima Tertinggi TNI, Nomor Kep/1/III/2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI,tanggal 26 Maret 2004. (bukti P15);Fotokopi Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Polisi MiliterTentara Nasional Indonesia.

Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulaiberlaku, Keputusan Panglima TNI NomorKep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi KepolisianMiliter di Lingkungan TNI tetap berlaku kecualiangka 1, angka 4, angka 8 huruf a;Bahwa jika Pemohon mencermati isi dari diktum tersebut, makasangat jelas bahwa Surat Keputusan Panglima tersebut sama sekali tidakbersifat mengatur namun bersifat menetapkan.

Bahwa penyidik yang dimaksud dalamPasal 69 ayat (1) huruf b adalah Penyidik Polisi Militer;Bahwa oleh karena Surat Keputusan Panglima tersebut tidak bersifatmengatur, dan Panglima TNI berwenang untuk menerbitkan suratkeputusan tersebut, maka permohonan uji materil yang diajukan olehPemohon sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkaitdengan kewenangan POM TNI untuk melakukan Penyidikansebagaimana yang diatur dalam Peraturan Panglima

Pada saat Keputusan Panglima TNI ini mulaiberlaku, Keputusan Panglima TNI NomorKep/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentangPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi KepolisianMiliter di Lingkungan TNI tetap berlaku kecualiangka 1, angka 4, angka 8 huruf a;b.

RADEN IDA ROOSLIAH VS MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN/ PANGLIMA TNI CQ. PANGLIMA KODAM III/SILIWANGI;

BANK DANAMON Cabang Panglima Polim vs. Ny. Hajah KADAR UTARI,

PUTUSANNo. 527 PK/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAH KAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BANK DANAMON Cabang Panglima Polim, berkedudukandi Jl. Panglima Polim, Jakarta Selatan, diwakili oleh: 1.JOSEPH F P LUHUKAY, 2.

;Tidak disebutkan secara jelas pihak yang digugat identitasnya yaitu PT.Bank Danamon Indonesia Tok Cabang Panglima Polim berkedudukan diJI. Panglima Polim Raya No. 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atauHal. 13 dari 26 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2009PT. Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta, gedungMenara Bank Danamon, JI. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No. 6, KompleksMega Kuningan, Jakarta Selatan. Harus ditolak;b.

Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Mei2004 No. 592/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Tergugat dan Tergugat II/para Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingsebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap adalahsebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bank Danamoncabang Panglima

ImronAnwari, SH., Sp.N., MH., selaku Ketua Majelis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: BANK DANAMON Cabang Panglima Polim tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 14 Tahun

1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BANK DANAMON Cabang Panglima Polim tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Il untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesarRp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan

Penggugat : TELMA SINAMBELA, DKKTergugat : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI

YONI SALIM vs PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), dk

PANGLIMA TINGGI TENTARA NASIONAL INDONESIA(TNI), berkedudukan di Markas Besar TNI, Cilangkap, JakartaTimur ;2. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIAANGKATAN DARAT (TNIAD), berkedudukan di MarkasBesar TNIAD, Jalan Veteran Jakarta Timur ;3.

PANGLIMA KODAM ISKANDAR MUDA, Markas BesarKodam Iskandar Muda, berkedudukan di Jalan Malikul Saleh,Banda Aceh ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il, Ill M/para Pembanding;dan:PRESIDEN REPUBLIK' INDONESIA, berkedudukan diSekretariat Negara Rl, Jalan Veteran No. 1618, Jakarta Pusat ;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VTurut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat

Menghukum Tergugat selaku Panglima Tertinggi TNI untuk membekukanAnggaran Belanja Tergugat IV sejak putusan dalam perkara ini berkekuatanhukum tetap jika Tergugat IV tidak melaksanakan putusan hukum dalamperkara ini ;. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adaperlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;.

M.HENDRIK LOUHENA PESSY CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENHAN R.I CQ PANGLIMA TNI CQ KSAD TNI AD CQ PANGLIMA KODAM JAYA JAKARTA CS

Kementerian Pertahanan Rl.Cq.Panglima Tantara Nasional Republik Indonesia c.q Kepala StafAngkatan Darat TNI AD c.q Panglima Kodam Jaya/Jakarta, dengan alamatJalan Mayjend Sutoyo No.5 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal inidi sebut sebagai :TERBANDING I semula TERGUGAT 2.

Yani Makodam Jaya, Jalan MayjendSutoyo No.5 Cililitan, Jakarta Timur, Hal : membahas rumah dinas TNIADdi KPAD Cililitan VBS Jakarta Timur, yaitu : membahas rumah dinas TNIAD di KPAD Cililitan VBS Jakarta Timur pada tanggal 11 Oktober 2014sebelum pengusiran dan tanggal 04 Februari 2015 sebelum pengusiran Il.Rapat tersebut langsung dipimpim oleh Panglima Kodam Jaya sendiri(Bukti P8 dan P9);6.

Sprin/1170/N/2015dari Panglima Kodam Jaya /Jayakarta tanggal 27 April 2015 ,Tergugat Il hadir Kuasanya Mayor Chk R. Satriyo , Nurcahyo ,S.H. ,Lettu ChkAgus susanto ,S.H. , sesuai surat Kuasa tertanggal 30 April 2015 danTergugat Ill Hadir Kuasanya Toni Agus Wijaya,S.H., sesuai surat KuasaKhusus Nomor .

UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer gugatan para penggugat seharusnyadiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer.Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkaraini yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalahsalah, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan ke PengadilanTata Usaha Militer.c.Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat Il dapatdikategorikan sebagai gugatan Error in Persona karenapenyebutan nama PEMERINTAH RI Cq KementerianPertahanan RI Cq Panglima

tanpa alasan yang benar.3)Bahwa penguasaan/menempati atas tanah obyeksengketa adalah berdasarkan Surat lin Penempatan (SIP)rumah yang dikeluarkan oleh Panglima Komando DaerahMiliter Jakarta Raya (Tergugatl).4)Oleh karena hak penguasaan/menempati obyek perkaraoleh Para Penggugat adalah berdasarkan Surat jjinPenempatan dari Tergugatl maka dengan sendirinyaPenggugat harus tunduk pada aturan dan kebijakanTergugat mengenai perumahan tersebut, karenapenempatan Para Penggugat pada obyek perkara adalahmerupakan

Penggugat:
Hernani Pudjowati
Tergugat:
Panglima Kodam Jaya Jayakarta

PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI, DKK VS RAMINTEN, DKK

., M.H : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA

. & Rekan, beralamat di Jalan Kodam Raya No.4,RT.10 RW.07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, masingmasing tertanggal 30Oktober 2017, tanggal 6 November 2017, tanggal 10 November 2017 dantanggal 18 November 2017;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:Nama Jabatan : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA /JAYAKARTA;Tempat kedudukan : Jalan Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:Halaman 1 dari

Baringbing, SH., dan keluarga itudikatakan Rumah Dinas TNI AD yang disebutkan dalamSurat Panglima Kodam Jaya / Jayakarta Aslog Nomor :B/69/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 Perihal : Pemberitahuantertulis 1, Kodam Jaya;ADALAH SANGAT ANEH LUAR BIASA DAN MUSTAHILRUMAH YANG DIBANGUN SENDIRI OLEH PENGGUGATDENGAN BIAYA SENDIRI TIBATIBA PANGDAM JAYATAHUN 2017 MENGATAKAN RUMAH MILIK PENGGUGATMENJADI RUMAH DINAS TNI AD;Bahwa oleh karena Pangdam Jaya / Tergugat dalam SuratKeputusannya tersebut mengatakan bangunan

Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yangditetapkan; dand) Menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang samabagi masingmasing suami/isteri yang status pegawai negeri;Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara, yaitu Penghuni rumah negara dilarang :a) Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihaklain;b) Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;c) Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya;Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri PertahananKeamanan/Panglima

Barimbing, S.H.melawan Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta Cq. Kepala StafTNI AD Cq. Pemerintah Negara RI selaku Tergugat. danHendrik Rumambi Lalu selaku Turut Tergugat, (fotokopisesuai dengan salinan);Daftar Bukti Tambahan dari Penggugat dalam perkaraNomor : 50/PDT.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 29 Agustus2017 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (fotokopisesuai dengan arsip asili);Halaman 70 dari 85 halaman Putusan Nomor : 189/G/2017/PTUN Jkt.15.

Bahudin,S.H. melawan Panglima Komando Daerah MiliterJaya/Jayakarta, (fotokopi sesuai salinan);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat Nomor 2374 /731.71300/IX/2017 tanggal 8September 2017 Perihal Permohonan penjelasan statusEigendom Verponding No.7734, 5039 dan 12218 atasnama W.L.

., M.H vs PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA

TAHER DATUNSOLANGMELAWAN PANGLIMA TNI, DANLANTAMA TNI AL WILAYAH VIII MANADO

PANGLIMA TNI di JAKARTA Cq. KEPALA STAF ANGKATANLAUT di JAKARTA Cq. KOMANDAN ARMADA RI KAWASANTIMUR di SURABAYA Cq. KOMANDAN PANGKALAN UTAMATNI ANGKATAN LAUT VIII MANADO, berkedudukan di Manado,Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALRI cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW, berkedudukan di DesaKopandakan Il Kecamatan Lolayan KabupatenBolaang Mongondow,Selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il;3. PEMERINTAH RI cq.

Penggugat:
BRI UNIT PANGLIMA BATUR
Tergugat:
Rohana

JACOBS TULENDE, dkk ; PANGLIMA TNI, KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD), PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,

PANGLIMA TNI, berkedudukan dan berkantor Cilangkap diJakarta Selatan ;2. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD TNI AD),berkedudukan dan berkantor di Jakarta ;Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 995 K/Pdt/2009.3. PANGLIMA KODAM (PANGDAM) VII WIRABUANA,berkedudukan dan berkantor Jalan Urip Sumoharjo di Makassar,dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada :1. Nurhajizah. M. SH, R. Heru Yesus. KH. SH.

Error in Subyekto (Salah Subyek).Bahwa gugatan ini diajukan terhadap Subyek hukum yang salah/salah alamat.Hingga saat ini Panglima TNI adalah beralamat Kantor di Mabes TNI Cilangkap.Dengan demikian penyebutan Subyek hukum Tergugat I dengan Panglima TNI,berkedudukan dan berkantor di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Iadalah salah Subyek.Hal. 7 dari 32 hal. Put.

Panglima TNI sebagai Tergugat I;2. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sebagai Tergugat II ;3.

Panglima Kodam VII/Wirabuana sebagai Tergugat III ;Bahwa subyek gugatan tersebut tidak lengkap/tidak sempurna in casu masih adapihak yang harus dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara initetapi tidak dilibatkan yakni DEPHAN sebagai penentu keputusan/kebyaksanaanatas rumah Dinas tersebut karena semua rumah dinas dan tanah yang ditempati olehPara Penggugat atas nama DEPHAN sesuai daftar IKMN (Inventaris KekayaanMilk Negara) sedangkan ketiga subyek gugatan tersebut diatas hanyalah

DANY IRWAN,SE VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA CQ. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA CQ. PANGLIMA KODAM VII WIRABUANA CQ. KOMANDAN RESORT MILITER 143 HALUOLEO

Bahwa dengan gugatan Penggugat yang ditujukankepada PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIAcq. KOMANDAN RESORT MILITER 143 HALUOLEO incasu Tergugat, secara yuridis adalah tidak benar, KarenaTergugat tersebut hanyalah istilan "Jabatan" dalam"Institusi" Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNIAD). Sedang yang rnemiliki dan menguasai tanahsengketa adalah Institusi (TNIAD) dan bukan ParaPemangku Jabatan Sebagaimana tersebut.

PENGGUGAT : ANDRIAL GUNAR SINURAYA VS TERGUGAT : PANGLIMA DAERAH MILITER I BUKIT BARISAN

IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR (Lk), dkk VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, dk

Nomor 1895 K/Pdt/20191.PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA cqKEPALA STAF ANGKATAN DARAT cq PANGLIMADAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, berkedudukan diJalan Gatot Subroto KM. 7,5 Medan, Kelurahan CintaDame, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, diwakilioleh MS. Fadhilah, selaku Panglima Komando DaerahMiliter /BB, dengan ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk.P.

IRWAN SYARIFUDDIN HARAHAP IR DKK VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA c.q.KEPALA STAF ANGAKATAN DARAT c.q. PANGLIMADAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN DK

PANGLIMA KOMANDO OPERASI TNI ANGKATAN UDARA I VS TUAN SOEKOTJO GUNAWAN, DK

Nomor 332 PK/Pdt/2018Menyatakan permohonan banding dari Pembanding PANGLIMA KOMANDOOPERASI TNI ANGKATAN UDARA I, semula Pelawan tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkatbanding ini sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3064K/Pdt/2015 tanggal 8 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANGLIMA

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 183/PDT/2017/ PT MDN, tanggal 17 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 317/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 30 November 2016;

PANGLIMA DAERAH MILITER I/BUKIT BARISANlawan1. KABAR PURBA, DK

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pantai Timurdan Demsan H.S; Sebelah Timur dengan Jalan Perjuangan; Bahwa tanah objek sengketa a quo sudah dimasukkan ke dalam DaftarInventaris Kekayaan Negara Nomor 30201002 dan tanah yang dikuasaiTergugat sejak dahulu telah dipasang pembatas dengan patok cor betondan sebahagian telah dipagar dengan tembok,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANGLIMA