PARTISAN Bin PAWIRO. Terdakwa II.

82/Pdt.G/2012/PA.PdlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal d' KABUPATEN PANDEGLANG, dalam halini telah memberikan kuasa kepada Hasan Ali Rahman, SH.Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan

Kupang melakukan pengiriman data calon Veteran tanpamelalui prosedur yang sudah ditetapkan dandilakukan setelah penutupan penerimaan calon veteran yang ditentukan dariDepertemen Pertahanan yaitu pada tanggal 31 Desember 2009.Sy Bahwa seorang Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan gelarkehormatan Veteran Seroja yaitu yang bersangkutan benarbenar berjuangantara tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan tanggal 17 Juli 1976 baik itusebagai Militer maupun sebagai non Militer (Tenaga Bantuan Operasi,Wanra, Partisan

Bahwa untuk mendapatkan gelar kehormatan pejuang veteran adalahWarga Negara Indonesia yang pernah berjuang antara tahun 1975 dan 1976baik Militer maupun non Militer seperti (TBO, Wanra, Partisan, maupunSukarelawan) dan syarat administrasinya adalah KTP, Kartu Keluarga, PasFoto, Surat tugas saat berjuang atau piagam serta Surat Kelakuan Baik dariKepolisian.5.

Bahwa benar Saksi5 (Jermias) mengetahui untuk mendapatkanGelar Kehormatan Veteran Seroja terhadap seseorang militer maupun nonmiliter (TBO, Wanra, Partisan, sukarelawan ) yang benarbenar berjuangantara tanggal 21 Mei 1975 sampai dengan Juli 1976.Hal 23 dari 54 Hal Putusan No. 31K / PMIII15 / AD / VII /201413. Bahwa benar Saksi5 (Jermias) mengetahui bahwa ada 6 (enam)orang yang tidak mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran karenapermasalahan umur Sdr. Edmundus Nahak, Sdr. Yacobus Dali, Sdr.

MKS,Dipindai dengan CamScanner hernunlinn wetvaugian ditvol ohoty Mhannyar tq Mepwohny der pani Uzsant HatoriTawar elaary ele (Vehicle) sartakir prevnvatig Mate (is patoisBini Maracdia date eetaripiutiya ibesriioans Peqiche ances,1 * y s bo 4 (oeMuli Fital (seluae Kurang tebiti 204,08 14) pang eneriadt Keartate Cainefrandidalarn peatkarit ifiije, Batwa juga sama sekeh tidak borat dan Keli partisan ParentePembanding dalam Merion Bandingnys pada Point (3) yang WereF enBismiop yang dilakukan oleh Tergugat

Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;zBersikap dan bertindak non partisan;c. Bertindak transparan dan akuntabel;d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;f. Bertindak profesionalitas; dang. Administrasi Pemilu yang akurat;Bahwa namun berdasarkan berita yang disiarkan oleh KPU Provinsi SumateraUtara Para Penggugat baru mengetahui alasan dari Tergugat (ic.

Kelas merupakan wakil dari anggota kelas masyarakatsuku Manggarai yang mengalami kerugian immaterial ataspenggunaan kata KIDO sebagai merek coklat KIDO milikTergugat yang tersebar di dalam wilayah hukum negara kesatuanRepublik Indonesia maupun yang di luar negeri, Wakil Kelas tergabung dalam organisasi kemasyarakatan lkatan MasyarakatManggarai Indonesia (IMMI) yang meliputi seluruh anggotaBadan Pengurus, Ketua Ketua Bidang, Anggota AnggotaTetap dan Anggota Kehormatan Organisasi dan parasimpatisan/partisan

., halaman 34 melanggar hukum acara perdatamelampaui wewenangnya sebagai Hakim yang memeriksa danmemutus perkara seyogyanya non partisan, ternyata Hakim Bandingberpihak kepada Termohon Kasasi sebagai Hakim bertindak aktifmerubah dan memperbaiki substansi gugatan seolaholah TermohonKasasi mengajukan gugatan rekonvensi merupakan karanganbelaka, Hakim Banding padahal tidak pernah dimohonkan ketigaberacara di Pengadilan Negeri Sampit. Bertentangan denganpandangan doktriner Prof. Dr.

., Advokat/Pengacara pada Lembaga BantuanHukum Partisan Siliwangi Indonesia (LBHPSI) beralamat di Griya Permata Asri B 13No.8 serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2014 danKompol IIN FAUZI, SH., SE., MH., dkk dari Bidang Hukum Polda Banten,Halaman dari31 Putusan Nomor 44 1/Pid.Sus/2014/PN.Srqg.berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/1859/XII/2014 bertanggal 5 DesemberPENGADILAN NEGERI tersebut ; Setelah MEMbaCa nnn omen nnn nnn nnn mene me neem nnn nen enm nme ncnannnse Penetapan

., para Advocat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia (LBH PSI) yangberkedudukan di Perumahan Griya Permata Asri B. 13 No. 8 Serang, Provinsi Banten,berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 12/ SK.Pid / 2012 / PN.

TPK/2016.PN SrgTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hasan Ali Rahman, SHPenasehat Hukum / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan SiliwangiIndonesia (LBHPSI), beralamat di Griya Asri B 13 Nomor 8 Serang Banten,berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/Pen.Pid.SusTPK/2016/PN.Srg tanggal 18 Juli 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang Nomor: 24/

antara lain Bandi, Wariso,Lanjar, Saelan, Made Ali, dan Ali Saini untuk menggarap tanahatau hutan dan merawatnya menjadi lahan produktif atauperkebunan dengan menanam kacang, rambutan dan lainlaindan membuat parit yang dahulu hanyalah semak belukar belumdigarap oleh siapapun, hal ini tentunya akan berdampak padaperubahan keadaan tanah di wilayah RT. 06, Gunung Setelengselama 26 (dua puluh enam) tahun; Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah suatu pertimbanganhukum yang tidak lengkap dan cenderung partisan

Risma Simanjuntak, tetapi hanya3233sebagai pendukung / partisan upaya dari Terdakwa Gabean Tomi Sinambelauntuk menguasai tanah tersebut ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangandalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya halhal yang dapatmelepas Terdakwaterdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakimberkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwaterdakwa harusdipertanggung jawabkan

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LembagaBantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, beralamat diPerumahan Griya Permata Asri, Blok B. 13, Nomor: 8,Kelurahan Dalung, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN, berkedudukan di Jalan SyekhNawawi Al Bantani Nomor: 76 Kota Serang, Propinsi Banten;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016,memberi kuasa kepada :1. AKBP.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari LBH Partisan Siliwanggi Indonesia yang ditujukankepada Kapolda Banten, tanggal 2 Mei 2016, Perihal: PermohonanCopy surat atas nama Fernandos Toreh, S.E. (Fotokopi sesuaidengan asli);Halaman 22 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PT UNSRG P12 : Tanda Terima Surat tanggal 03 Mei 2016, Perihal: PermohonanCopy surat atas nama Fernandos Toreh, S.E.

., Advokat/Pengacara pada Lembaga BantuanHukum Partisan Siliwangi Indonesia (LBHPSI) beralamat di Griya Permata Asri B 13No.8 serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Desember 2014 ; PENGADILAN NEGERI tersebut ; Setelah membaca : 222 enn nnn n nnn nee e ne neee Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor /785/Pen.Pid.Sus/2014/ PN.Srg (Narkotika), tanggal 18 Desember 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pen.Pid/2014/PN.Srg. tanggal 22Desember 2014

., Para Advokat bersama padaLembaga Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, berkedudukan diPerumahanGriya Permata Asri Blok B.13 No.8, Kelurahan Dalung, KecamatanCipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 05 Oktober 2012 . LAWANPutusan No. 55/Pdt.G/2012/PN.Srg. Halaman 1 dari 28 halaman1.

Encuk sebagai Pasar Desa pada tahun 1967 dan ditanggal 17 Mei1978 dengan memberikan kuasa kepada saudara I.Tarmansyah sebagai ketuaorganisasi Partisan Siliwangi Cabang Sumber Jaya untuk mengelola pasarSekincau milik Saudara M. Encuk yang di resmikan pada Tahun 1981;Bahwa dalam sebagai warga Negara yang baik Saudara M. Encukselalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tahun 1977 sampaidengan 2007, bahkan pada Tahun 1978 Saudara M.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 4September 2011 s/d 2 November 2011;Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hasan Ali Rahman,SH dan Aripin, SH yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia(LBHPSI), Griya Permata Asri B. 13 No. 8 Serang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13September 2011 dibawah Register No. 17/ SK/ PID/ 2011/PN.PDG tanggal 4 Oktober 2011;Pengadilan Negeri tersebut;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

Bahwa dalam memahami Hak Uji Materiil ini kita perlu pula menyadari bahwaMahkamah Agung itu sesungguhnya adalah lembaga yang terlepas atau sterildari pengaruh politik apalagi politik partisan. Jadi diharapkan agar semuapertimbangan, penetapan dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agungtermasuk jajaran peradilan dibawahnya terbebas dari pengaruh politik apalagipartisan politik. Disinilah bedanya Mahkamah Agung dengan Pemerintah danDPR yang pasti tidak terbebas dari pengaruh politik.

Pertimbanganhukum yang sangat tidak obyektif karena keterangan saksi Emilian Lakangadalah bukan untuk menguntungkan mertuanya Elias Laran (dalam berkasterpisah) akan tetapi untuk Terdakwa II Alosius Laba dan Terdakwa III FelixSele serta Terdakwa IV Stefanus Anton Making, dari pertimbangan hukumMajelis Hakim tersebut sangat nampak semangat partisan dan keberpihakanserta tidak obyektifnya Judex Facti tingkat tersebut sangat kelinatan dalammempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini;Judex Facti Tingkat

Faktafakta persidangan sebagai fakta hukum seperti ini diabaikanbegitu saja, tidak dijadikan sebagai fakta hukum oleh Judex Facti dalammempertimbangkan hukumnya sehingga terkesan memihak dan partisan karenamerumuskan fakta hukum berdasarkan fakta persidangan yang mengarahkepada dijatuhkannya hukuman bersalah kepada Para Pemohon Kasasi.Kondisi atau latar belakang saksi seperti ini sebenarnya telah nyata diatur dalamPasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa bahwa ini dimuat dalam KUHAP bukanlahhanya sekedar masalah

Dan berdasakanfakta persidangan demikian sudah sepatutnya Judex Facti (Majelis Pertama danBanding) mengkonstatatir sebagai fakta hukum, akan tetapi tidak dilakukan olehJudex Facti Tingkat dan Tingkat II, suatu sikap yang sangat partisan dan jauhdari semangat keadilan;Bahwa jika mencermati fakta persidangan demikian maka kualitasketerangan saksi Gaspar Molan yang terkait dengan peristiwa pidana tanggal 1dan tanggal 3 September 2014 menjadi terbantahkan habis karena berdasarkanketentuan Pasal 185 Ayat

No. 302 K/Pid/2016Sele serta Terdakwa IV Stefanus Anton Making, dari pertimbangan hukumMajelis Hakim tersebut sangat nampak semangat partisan dan keberpihakanserta tidak obyektifnya Judex Facti tingkat tersebut sangat kelinatan dalammempertimbangkan fakta hukum dalam perkara ini.Judex Facti Tingkat tidak memandang dan menghiraukan sertaberusaha untuk menihilkan keterangan saksi Alosius Bagasi yang mengetahuiTerdakwa IV Stefanus Anton Making pada pagi hari tanggal 3 September 2014sedang berada di

Faktafakta persidangan sebagai fakta hukum seperti ini diabaikanbegitu saja, tidak dijadikan sebagai fakta hukum oleh Judex Facti dalammempertimbangkan hukumnya sehingga terkesan memihak dan partisan karenamerumuskan fakta hukum berdasarkan fakta persidangan yang mengarahkepada dijatunkannya hukuman bersalah kepada Para Pemohon Kasasi.Kondisi atau latar belakang saksi seperti ini sebenarnya telah nyata diatur dalamPasal 185 ayat 6 KUHAP bahwa bahwa ini dimuat dalam KUHAP bukanlahhanya sekedar masalah

Dan berdasarkanfakta persidangan demikian sudah sepatutnya Judex Facti (Majelis Pertama danBanding) mengkonstatatir sebagai fakta hukum, akan tetapi tidak dilakukan olehJudex Facti Tingkat dan Tingkat Il, suatu sikap yang sangat partisan dan jauhdari semangat keadilan;Bahwa jika mencermati fakta persidangan demikian maka kualitasketerangan saksi Gaspar Molan yang terkait dengan peristiwa pidana tanggal 1dan tanggal 3 September 2014 menjadi terbantahkan habis karena berdasarkanketentuan Pasal 185