Bahwa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa ditetapkandalam diktum kedua Keputusan Bupati Sleman Nomor65/Kep.KDH/A/2008 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;C.

Bahwa pada saat itu kKewenangan pelantikan kepala desa ada padaHalaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 1685 K/Pdt/2017Gubernur dan karena Penggugat menghadapi permasalahan pidana dansedang mengajukan gugatan melalui PTUN maka pelantikan Penggugatmenjadi tertunda;. Bahwa selain perkara pidana yang diperiksa di pengadilan umum karenadugaan pemalsuan ijazah Sdr.

Nomor 141/4347 tanggal 21 Oktober 2004 yang berlaku adalah PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten SlemanNomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa tidak terdapat ketentuan yangmengakomodir permasalahan Penggugat, demikian halnya

dalam PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa jugatidak diatur;Bahwa kemudian Tergugat dalam rangka mengakomodir kepentinganPenggugat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah KabupatenSleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten

Nomor 1685 K/Pdt/2017Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa sangat jelas memang khusus mengakomodirkepentingan Penggugat dan berdasarkan Peraturan Daerah tersebutkemudian Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Sariharjo;Tindakan Tergugat tidak segera

Bahwa.........4 Bahwa Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa menyebutkan, Bagi anggota Tentara NasionalIndonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifsebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian RepublikIndonesia 5 Bahwa H.

Bahwa.............Bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat jelasbertentangan dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan, Bagi anggota Tentara NasionalIndonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktifsebagai anggota Tentara Nasional Indonesia

,dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbub No. 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala desa Juncto ketentuan Tatib Pilkades Desa Jenggrik Periode20132019 tanggal 6 Mei3.

(photokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T22 : Photokopi Surat dari Badan Permusyawaratan DesaJenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor: 08/BPD/VI/2013 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala DesaJenggrik; (photokopi sesuai dengan aslinya);23. Bukti T23...........Bukti T23. : Photokopi Berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal CalonKepala Desa Jenggrik.

(photokopi sesuai denganaslinya); 2222222 2n onan enna nnnBukti T33: Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penggangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi peraturanPerundangundangan);Bukti T34 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh CamatKranggan tidaklah melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala16 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilihan dengan disaksikan oleh saksi dari masingmasingcalon Kepala Desa adalah sesuai dengan tugas danfungsinya, bukan karena pengaruh pihak lain.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan PeraturanBupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desasebagai dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa diKabupatenTemanggung ;20 Bahwa karena tidak adanya bukti pelanggaran yangdilakukan dalam proses pemilihan Kepala Desa Purwosari,maka seluruh hasil pemilihan Kepala Desa tersebut adalahsah.

P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4. P4 : Berita Acara Pebentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaPurwosari tanggal 31 Agustus 2013, beserta daftar hadir(Fotokopi dari fotokopi); 5.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

dan Pemberhentian Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, Majelis Hakim berpendapat menurut hukumterhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007tentang Petunjuk

Perangkat DesaBunderan) tertanggal 15 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T21 Berita Acara Pengucapan Sumpah Jawaban dan Pelantikan Perangkat DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 16 Maret2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T22 Daftar Hadir Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Perangkat DesaBunderan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 16 Maret2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);T23 Fotofoto Pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo

SekretarisDesa dan Kamituo Desa Bunderan Kecamatan WonosalamKabupatenDemak; Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pelantikan karena adaacara kerja bakti dengan BuCamat; Bahwa, Saksi mendengar ada pelantikan Perangkat Desasatu hari setelah pelantikan;Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.

jabatan Sekretraris Desa danKamituo ditugaskan untuk menjadi Saksi dalam pelantikan tersebut; Bahwa, yang dilantik menjadi Sekretaris Desa adalah Anmad Soleh dan Kamituo MuhamadAnsori; Bahwa, pelantikan diadakan tanggal1i6 Maret2018;Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa, pelaksanaan pelantikan diadakan pukul 08.00 sampaidengan pukul 10.00; Bahwa, pada saat pelantikan Perangkat Desa Bu Camat tidakhadir tapi orang dari Kecamatanhadir; Bahwa, SK pengangkatan Perangkat Desa dibacakan padasaatpelantikan; Bahwa, setelah Pelantikan Perangkat Desa Sekretaris Desaterpilih mengadakan syukuran secara besarbesaran yang dihadirioleh ustad dariSemarang; Bahwa, pada saat Pelantikan Perangkat Desa Penggugattidakhadir; Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal16

Dengan adanya undangan pelantikan dan acara pelantikandan pengambilan sumpah di Balai desa yang dihadiri oleh pengurus RT/RW, Koramil, Polsek, Karangtaruna, Tokoh dan lembaga masyarakat danmasyarakat desa lainnya bukti T20, T21, T23 maka, Majelis Hakimberpedapat bahwa pelantikan merupakan bagian dari rangkaian peristiwahukum Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan secara terbukadan terpublikasi dari awal hingga akhir proses.

ilegal, tidak akan ada pelantikan disini,gedung ini akan kami tutup, keluarkeluar.

datang rombonganorang atas nama GARDA TTU menggunakan truk melakukandemo di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 20 dari 54e Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa

truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 23 dari 54ini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;e Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah terdakwa diikuti oleh

TTUPutusan no: 64 / Pid .B /2014 / PN.KfmHal 31 dari 54di gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk

Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;Menyatakan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentangPedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa tidak mempunyai

Boyman (Bukti P.1 s/dP.1625);26.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa dan Penjelasannya (Bukti P.1 s/d P.1626);2/.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P.1 s/d P.1627);28.Fotokopi Peraturan Daerah

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (BuktiTI,Ke67);Halaman 48 dari

Selesai membakar bangunan Balai Rakyat lalusaksi Abdul Hamid Rahayaan Alias Mid pergi menuju ke Masjid di DesaNgurko untuk meluapkan protesnya atas pelantikan saksi MuhammadPadang Rahayaan dengan marahmarah.

tersebut paraterdakwa merasa kecewa dan telah membuat surat keberatanterhadap pelantikan kepala desa kepada Bupati Maluku Tenggarauntuk tidak dilakukan pelantikan terhadap saksi sebagai Kepala DesaOhoi Ngurko dan Bupati menyetujui keberatan para terdakwa, tetapitanpa sepengetahuan para terdakwa, saksi tetap dilantik;2.

Para Terdakwa menyatakan sebelum Pelantikan saksi dan MuhamadPadang Rahayaan Alias Padang sudah pernah ke desa./Ohoi Ngurkomengumpulkan masyarakat terkait pelantikan tersebut namun paraterdakwa tidak hadir; tidak benar, yang benar sebelumnya mereka berduatidak pernah turun ke Desa /Ohoi Ngurko untuk mengumpulkan wargamasyarakat terkait pelantikan tersebut;3.

Tiba tiba masyarakat dengar dari RRI kepala desa dilantik,sebelum terjadi pelantikan pada saat pertemuan dengan Bupati kamisudah mengatakan bahwa pelantikan dibatalkan namun tibatibamendengar bahwa sudah dilakukan pelantikan kepala ohoi, dimana padasaat itu para terdakwa sementara kerja balai desa maka timbulahkemarahan; Bahwa persayaratan untuk dilantik sebagai kepala ohoi, sebelumpelantikan harus duduk bebicara dengan masyarakatd, dengan BSO,camat, raja; Bahwa saksi ada bertemu dengan Bupati dan

; Bahwa Kami bertemu dengan Bupati tanggal 6 Februari 2019 sebelumpelantikan dan kami jelaskan ke Bupati mengenai mekanisme sebelumpelantikan Kepala Ohoi dan Bupati meresponnya dengan menyuruh kamiHalaman 29 dari 50 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Tulmembuat surat sebagai dasar pembatalan pelantikan dan Bupati berjanjitidak melakukan pelantikan, namun ternyata pelantikan tersebutdilaksanakan dan menyebabkan kekecewaan; Bahwa Sebenarnya bisa diselesaikan secara adat namun tidak adatanggapan atau respon

mengetahui pukul atau jam berapaakan berlangsung, karena penyelenggara pengundanganyakni bawahan dari bawahan Tergugat tidak menyampaikanundangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011810.Penggugat masih berada di kantor Pusat PerbukuanKemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta diLantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namuntidak ada pemberitahuan apapun dari pihak yangberwenang akan ada pelantikan ;Bahwa undangan resmi yang kemudian

Penggugat' tahusebagai suatu surat Kepala Biro Kepegawaian an.Sekretaris Jenderal Kemdiknas Nomor 1687/A4.2/K/P2011tanggal 4 Januari 2011 hal Undangan pelantikan = dansifat Sangat Segera/Rahasia, adalah setelah acarapelantikan usai.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenaiundangan pelantikan, pengambilan sumpah jabatanHalaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 94/G/2011/PTUN JKT20(pelantikan) dan pemeriksaan atas nama Penggugat,sementara itu petitum gugatan adalah memintapembatalan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 68/MPN.A4/KP/2011 tanggal 31 Januari 2011, halint membuktikan petitum tidak didukung oleh posita ;.

Penggugat memang mendalilkan bahwaTergugat memberikan undangan pelantikan atas namaPenggugat kepada pihak lain/orang sembarangan, halmana merupakan pelanggaran asas kecermatan (butir 10gugatan). Dalil Penggugat tersebut sama sekali tidakada kaitannya dengan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 68/MPN.A4/KP/2011 yang menjadi objeksengketa.

Bahwa dalil Penggugat mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) pejabatstruktural pejabat eselon III tanggal 7 Janual 2011 dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, danpemeriksaan atas nama Penggugat adalah dalil yang tidakrelevan dengan objek sengketa, sehingga menurutpendapat Tergugat tidak perlu ditanggapi ;Berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum yang dikemukakandi atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis HakimPengadilan Tata UsahaHalaman 27 dari 48 halaman

Sejak 2 (dua) hari sebelum pelantikan, KepalaDesa Ngelowetan membuat pengumuman yang ditempelkan padaPapan Informasi Desa dan di tempat lain apabila pada tanggal 15Maret 2018 ada pelantikan Tergugat II Intervensi di Kantor BalaiDesa dan juga hampir seluruh warga Desa Ngelowetan sudahdiberikan undangan pelantikan/pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan jabatan Sekretaris Desa Ngelowetan yaitu Tergugat IIIntervensi;3.

MUSYAFAAH HADINIYAH sebagaiSekretaris Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);20. 20 : Daftar Undangan Pelantikan Perangkat Desa+INgelowetan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya);21. T21 : Daftar Hadir Rapat Acara Pelantikan Perangkat DesaNgelowetan tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya); 22.

Bahwa ada undangan untuk menghadiri pelantikan yang ditujukankepada LKMD, RT/RW, Polsek, Koramil, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta PKK; Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat beserta temantemannya dalam acara pelantikan; Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pilprades ada 11 orang, tetapipada saat ada penundaan sementara berdasarkan surat Bupati padatahun 2017, maka ketika dilanjutkan prosesnya ada satu orang pesertayang mengundurkan diri sehingga diikuti oleh 10 orang peserta saja; Bahwa

Bahwa yang Saksi kerjakan setelah mengetahui Bu Musyafaahmemperoleh nilai tertinggi adalah membuat berita acara yangdiserahkan kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke Kecamatan supayaditerbitkan rekomendasi Camat guna pelantikan Bu Musyafaah danmenyebar undangan yang isinya pelantikan tanggal 15 Maret 2018tetapi dalam waktu 7 hari Pak Camat tidak mengeluarkan rekomendasipelantikan sehingga Tergugat melaksanakan pelantikan berdasarkanPasal 21 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun2018;

Musafaah Hadiniyah sebagai sekretaris desayang ditandatangani olen Kepala Desa pada tanggal 12 Maret 2018 danT20,T22 berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Para Penggugat yang masuk sebagaiundangan pelantikan pada tanggal 15 maret 2018; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T19 jo T20 dan T22 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah atasnama Musafaah Hadiniyah (Tergugat

No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

undangan dalam hal ini adalah PeraturanDaerah Kabupaten Blora nomor : 6 Tahun = 2006Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa antara yang terjadi dengan PENGGUGAT denganSdr AHMAD PAIMIN HADI PRAWIRO secara berbeda bedamenunjukan jelas jelas Tergugat telah melanggarASAS KEPASTIAN HUKUM ; Bahwa perbuatan Tergugat melanggar RASA KEADILAN,karena Tergugat secara sewenang wenang, telahmerampas hak PENGGUGAT yang berupa masa jabatanHal. 11 dari 50 hal

Hal mana tampakjelas, gugatan ini sekedar kelihatan berbobot,PENGGUGAT mendalilkan surat keputusan TERGUGATbertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danHal. 15 dari 50 hal.

16Bahwa selanjutnya Pasal 46 Peraturan Daerah KabupatenBlora Nomor 6 tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa digunakan sebagai dalilgugatan juga tidak tepat, karena berdasarkan Pasal18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005tentang Desa Jo.

Peraturan DaerahKabupaten Blora Nomor 6 tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDEBE gm mmm mm = mn min iin min mein ie ie eeBahwa benar, berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku (sebagaimana terurai dalam angka 3diatas), terdapat 3 (tiga) mekanisme untukpemberhentikan Kepala DesaVOITO fs see see sees cee ee 8Pasal 17 ayat 3 PP No. 72 tahun 2005 tentang Desajo. Pasal 46 ayat 3 Perda Kab.

Blora No. 6tahun 2006 =a tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengesahan pemberhentianKepala Desa oleh Bupati dilakukan setelahmendapatkan usulan dari Pimpinan BPD(berdasarkan keputusan musyawarah) melaluiCamat bagi Kepala Desayang : 25 rrr rr rrr rrr rrr eerste eee eeHal. 19 dari 50 hal.

Acara Pelantikan Perangkat Desa Sampang danFoto Berita Acara Hasil Pelantikan Seleksi Calon PerangkatDesa Sampang yang ditempel di papan pengumuman /mading Balai Desa Sampang, (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat atas nama Sdr.

Abdullah Syafii padahari Senin tanggal 10 Maret 2018 ada dan bertugas pengamanan pada saat itu; Bahwa saksi pada sat pendaftaran calon saksi tidak bertugas; Bahwa saksi menyatakan pelantikan di mulai jam 10 Wib, yang bertempatdi Balai Desa; Bahwa saksi menyatakan pada saat pelantikan Ngatmiko tidak hadir; Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orangorang yang ada didalam fotobukti T20 dan T21 yang di ambil pada hari Senin tang 10 Maret 2018 pada saat pelantikan; Bahwa saksi menyatakan yang menempelkan

fotofoto di Balai Desa adalahorang lain, karena pas ke balai Desa fotofoto itu sudah ada; Bahwa saksi menyatakan fotofoto tersebut ditempel sekitar satu mingggu; Bahwa saksi menyatakasn hadir dalam pelantikan tersebut, pelantikan dan dimulai jam 10 s/d 11 siang; Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak, adaPerangkat Desa dan Panitia semua hadir dan tamu undangan ada yang berdiri sampai diluar gedung Balai Desa;Halaman 29 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi

sebagaiberikut: Bahwa saksi menerangkan hanya sebagai warga biasa di Desa Sampang;Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk pelantikan, tapi hadir padawaktu pelantikan; Bahwa saksi menyatakan setahu saksi pelantikan adanya pegawai baru;Bahwa saksi menyatakan ada 5 orang yang dilantik pada saat itu;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak orang,dan diantaranya ada mengisi daftar hadir; Bahwa saksi menyatakan pelantikan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018, di Balai Desa dan

dimulai acara pelantikan jam 9.30 Wib;Halaman 30 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi menyatakan tinggal di Depan Balai Desa hanya perbatasanjalan raya; Bahwa saksi menyatakan pernah melihat undangan pelantikan dan fotofoto pelantikan: Bahwa saksi menyatakan hadir di pelantikan bersama Yogi, dan saksi tidakada undangannya tapi hanya secaralisan; Bahwa saksi menyatakan yang masuk dalam ruang pelantikan hanya tamuundangan saja dan calon yang akan dilantik yang masingmasing membawakeluarganya

dan Pemberhentian Kepala Desa,yang mempunyai hak untuk dipilin dan sudah sesuai dengan ketentuanpasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Objek sengketa tersebut sangat jelasdan nyata melanggar ketentuan Pasal 35 ( Penetapan Calon Terpilih),Pasal 36 dan Pasal 37 (Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih), sertaPasal 39 ayat (1) (Pelantikan) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan alasanalanan sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 undangUndang No. 9 Tahun 2004sehingga

Tergugatmelaksanakan pelantikan terhadap Sdr.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung juga tidakpernah membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaBlendung yang menjadi persyaratan menetapkan keputusanpengesahan pengangkatan kepala desa terpilin sesuai Pasal 36 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/540/Tahun2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Blendung,Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

AcaraPemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihnan, yang mana hal initidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung, danHalaman 11 dari 50 Hal Perkara Nomor : 68/G/2013/PTUN.Smg1212.13.14.BPD Desa Blendung tidak pernah membuat Keputusan mengenaicalon terpilih hasil pemilinan kepala Desa Blendung.Bahwa Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan Surat Camat Ulujami Nomor : 141/659 tertanggal 9November

Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syaratuntuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai KEPALA DUSUN(BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB.Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor : 5/P/FP/2018/PTUNSmg.DEMAK. Akan tetapi, Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidakbersedia melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHONsebagai Kepala Dusun Tlogojati Desa Tlogopandogan ;c.

Bahwa pada tanggal 16 April 2018 PEMOHON telah mengajukanpermohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor : 071/SKLIDP/V/2018 tertanggal 16 April 2018, Perihal: PermohonanPengangkatan Dan Pelantikan, dimana surat tersebut telah diterimasecara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 16 April 2018 dan akanjatuh pada tanggal 30 April 2018 (batas waktu 10 hari kerja).

Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidakmenerbitkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkanPasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahantersebut, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusandan/atau tindakan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisimengabulkan PERMOHONAN (KTUN FiktifPositif) ;5.

Dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHONpada tanggal 16 April 201 8; 20+ 45.Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syarat untukdilakukan Pengangkatan Dan Pelantikan sebagai KEPALA DUSUN (BEKEL)TLOGOUJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB.

Bahwa hingga batas waktu 14 hari sebagaimana disebutkan pada point 45 diatas, Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidak bersedia melakukanpengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON sebagai KEPALADUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH,47.Bahwa adapun alasan TERMOHON untuk tidak melantik PEMOHON sebagaiKEPALA DUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESA TLOGOPANDOGAN, KEC.GAJAH, KAB.

Bidang Pemerintah Desa yang digunakan dalamacara Seremonial proses pelantikan beberapa Kepala Desa saat ituyang berfungsi untuk mempermudah pemanggilan terhadap KepalaDesa yang dipanggil untuk dilakukan Pelantikan olehTergugat; c Bahwa seharusnya yang menjadi Obyek sengketa adalah KeputusanTata Usaha Negara yaitu, Nomor : 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Tanggal 17 ~~ JuliBahwa, Posita Gugatan/Dalil Gugatan yang

, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup No. 5Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :a.

Pelantikan kepala desa.Jawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat secara kronologis tentang prosespelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, KabupatenNgawi tanggal 7 Juli 2013 adalah sebagai berikut : a.

Tanggal 18 Mei 2013, Pembentukan dan Pelantikan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Kedungputri periode 20132019 (pelantikan dilaksanakan olehCamat Paron atas nama Bupati Ngawi) yang kemudian dengan terbentuknya15anggota BPD baru tersebut untuk segera memproses pelaksanaan pemilihanKepala Desa di Desa Kedungputri yang akan berakhir masaJabatannya;Tanggal 25 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputrimembentuk Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaKedungputri, Kecamatan

, Kewenangan ini adalah Kewenangan AtributifPerda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto PerbupNgawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :a.

Kutai KartanegaraNo : 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

BAWASKAPSesuai dengan PerBup No : 01/2007 tentang petunjuk pelaksanaan cara pencalonan,pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa (Bab Penjaringan Calon KepalaDesa angka 6) maka penilaian Penggugat kepada Tergugat I dianggap telah melanggarasas permainan/fairplay adalah tidak berdasar dan untuk itu dalil Penggugat tersebutpatutdikesampingkan ;.

Kutai KartanegaraNo: 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Perda KabupatenKutai Kartanegara No.11/2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Kadesdan telah melalui prosedur hukum yang benar menurut Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.Mengenai akibat hukum dikeluarkannya surat keputusan.

, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa dan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa serta ketentuanketentuanlain yang berkaitan dengan sengketa ini;MENGADILI :DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

pelaksanaan pemilihanKepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan padatanggal 24 Desember 2013 ; Bahwa satu hari setelah pemilinan Kepala Desa selesai dilaksanakanPenggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPDHalaman 9 dari

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala DeSaj 202 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnneHalaman 17 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 TentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan KepalaPasal 47 ayat 1Ketentuan yang disepakati

, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala.

Terhadap posita Penggugat pada nomor 9 dapat kami sampaikan jawaban bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo Pasal 96 Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa, sbb : Bupati menerbitkan Keputusan tentang

Apalagi acara tersebut juga diliput olehmedia massa.Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untukmenyampaikan bahwa penetapan, pengesahan, dan pelantikan KepalaDesa Sidorekso Terpilih, tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan.15.

T18 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 19 Tahun 2006,tanggal 20 Oktober 2006, tentang Pencalonan Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopidari fotokopi); 19. T19 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 4 Tahun 2007,tanggal 17 Maret 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa(fotokopi dari fotokopi); 20.