Keuchik Gampong Putim yaitu Reflizar, S.E.; Bahwa bentuk penolakan tersebut dilakukan dengan memasangspanduk penolakan pelantikan Pjs.

BuktiT25 : Surat Nomor: 005/08/III/2018, tanggal 14 Maret2018, Perihal: Undangan (Pelantikan PerangkatDesa) (fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

Bahwa pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih diDesa Karangrowo Tanggal 21 Maret 2018; Bahwa di Desa Karangrowo untuk peserta yang tidak lolosseleksi juga diundang saat pelantikan; Bahwa di Desa Karangrowo ada demo yaitu setelah acarapelantikan; 2.

,BPD, panitia dan unsur keamanan: Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul08.00 wib; Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu adapelantikan; Halaman 59 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg.

Sobakhul Koir juga ikut hadir saatpelantikan ; Bahwa tidak ada pengumuman terkait SK atau berita acarapelantikan yang ditempel di papan pengumuman di Balai DesaTlogorejo tetapi saat pelantikan dibacakan secara umum denganmenggunakan perangkat sound system, sehingga semua orangyang hadir tahu dan mendengar; Halaman 61 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/PTUN.Smg. Bahwa saat sosialisasi tahapan Piperades terkait tahapanbatas waktu' pelantikan sdr.

Tlogorejo; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilih oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa Tlogorejo adalah Sekretaris Desa danJogoboyo; Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T21 adalah acarapengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di dalam ruang BalaiDesa Tlogorejo dan pada bukti T25 Saksi ikut tanda tangansebagai saksi dalam berita acara pelantikan;Halaman 63 dari 79 hal Putusan Nomor:149/G/208/

Disebabkan adanya pihakpihaktertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, Terdakwa I RAHMATYANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN bersamasama dengan Terdakwa IIARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MATYULIS serta kurang lebih 100 (seratus)orang warsa masyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi KantorCamat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Tambang Kab.Kampar.Bahwa yang telah dirusak oleh para terdakwa adalah fasilitas instansipemerintah pada Kantor Kecamatan Tambang dan Mobil Dinas KecamatanTambang;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib, diKantor Camat Tambang sedang berlangsung Acara Pelantikan PejabatSementara Kepala Desa Aur Sati.

Pada saat itu saksi melihat orangorang tersebut membentangkanspanduk yang berisikan penolakan pelantikan Pjs Kepala Desa Aur Sati olehCamat Tambang. Saat itu saksi melihat sdr. Zulfhami, sdr.Aguswan danTerdakwa II secara bergantian melakukan orasi, dengan maksud agar CamatTambang memberhentikan acara pelantikan tersebut. Oleh karena tidakmendapat respons dari Camat Tambang, para pendemo mulai anarkis danmelakukan pelemparan terhadap kaca samping Kantor Camat denganmenggunakan batu.

Disebabkan adanya pihakpihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikantersebut, Para Terdakwa bersamasama dengan kurang lebih 100 (seratus) orang wargamasyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi Kantor Camat Tambang untukmenggagalkan pelantikan sdr.Abdul Razak menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Satidan setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya Terdakwa Idengan menggunakan menggunakan pengeras suara / Toa langsung menyampaikan orasinya;Menimbang,

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011, Tergugat telah menyurati CamatTayando Tam, dengan Nomor 141/549 tahun 2011, perihalPelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, maka padaHalaman 2 dari 19 halaman.

Kepala Desa;Bahwa pada tanggal 1213 Desember 2011 telah dilakukan tahapanskrening Kepala Desa sekota Tual di Aula Kantor Walikota Tual,namun pengumuman hasil skrening belum diturunkan dari PanitiaPenanggung Jawab kepada Panitia Penyelenggara Pilkades diDesa Tayando Langgiar tetapi langsung dilakukan penunjukan dandisertai dengan pelantikan pada tanggal 28 Juni 2012 tanpa melaluitahapan pemilihan di tingkat desa;Bahwa seharusnya berdasarkan hasil skrening Bakal Calon KepalaDesa Tayando Langgiar,

Kecamatan Tayando Tam, diumumkanterlebih dahulu setelah itu dilakukan tahapan pemilihan di desa;Bahwa dengan ini sebagian besar warga Desa Tayando Langgiar,Kecamatan Tayando Tam melakukan penolakan terhadappenunjukan dan pelantikan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian danHalaman 3 dari 19 halaman.

mestinya disebabkan pemasangan Sasi di seluruhobyek vital dikarenakan kekecewaan masyarakat atas hakdemokrasinya yang dikebiri;Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab Ill, Pasal 11 poinHalaman 4 dari 19 halaman.

Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan dihadapan masyarakat;Serta Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa Bab Ill Pasal 11 poin e, Bersedia dicalonkan menjadiKepala Desa, penduduk desa yang berasal dari mata rumah/keturunanyang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat;Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009,bagian kedua penetapan Bakal Calon yang berhak

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon, dihubungkan lagi dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan BupatiTanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan

dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang PerubahanHalaman 6 dari 24

/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

Dengan tetapmelakukannya pelantikan tersebut sudah jelas Bupati Sumenep(Tergugat) dalam hal ini telah melakukan "penyalahgunaanwewenang" (detournement de pouvoir).

Adapun yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilihmeskipun proses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa diPengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatan dariPenggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telahmelanggar Asas Kepastian Hukum ;24.Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP /435.013 / 2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin atas nama : RAHMAWI

Danmakna pada kalimat tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin padaobyek sengketa adalah merupakan tindakan yang faktual yang harusdilakukan, dan setelah selesai pelantikan maka Surat Keputusanobyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan mengikat lagi dengankata lain obyek sengketa dianggap bersifat satu kali pakai.Halaman 13 dari 20 halaman.

Akantetapi pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi menyatakandan berpendapat putusan Majelis Hakim PTUN Surabaya telahdibatalkan selanjutnya berkesimpulan bahwa pelantikan yangdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kemabali adalah suatu faktualyang berlaku untuk satu kali saja.

Oleh karenaTermohon Peninjauan Kembali masih tetap menerbitkan Surat KeputusanObyek Sengketa dan melakukan pelantikan, maka tindakan TermohonPeninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan PERATURANBUPATI SUMENEP No. 01 Tahun 2013 Bab.

Urut 2 (dua), sangatmempunyai kepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dankepentingan diri Penggugat sebagai salah satu peserta Pilkades.

Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindaksewenangwenang disini yakni : seharusnya Bupati Sumenep berpegangkepada ketentuan Pasal 53 (2) PERBUP Sumenep No.01 Tahun 2013, tidakmelakukan pelantikan kepada Kepala Desa Terpilin Sudarmaji karena ternyatadidalam pelaksanaan terjadi permasalahanpermasalahan selama dansesudah pelaksanaan Pilkades, sebagaimana telah dikemukakan cukup jelasdiatas, namun Bupati Sumenep (Tergugat) masih tetap melakukan pelantikan,sehingga Bupati Sumenep (Tergugat) telah

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebutsudah jelas Bupati Sumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukanpenyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yangdimaksud dengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipunproses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa di Pengadilan NegeriSumenep dengan adanya gugatan dari Penggugat, sehingga tindakan BupatiSumenep tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum ;19. Bahwa ...1319.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor20.21.22.188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilih atas nama : SUDARMAJI sebagai Kepala Desa AmbuntenTimur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yangditerbitkan oleh Bupati Sumenep (Tergugat), harus dinyatakan Batal atau Tidakmm ABahwa Bupati Sumenep (Tergugat) agar diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala

seksama Putusan yangdimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan B, maka dalammusyawarahnya Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat denganpertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan mohondinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah : SikapDiam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak melakukanataupun melaksanakan proses Pengangkatan dan Pelantikan

Kepala DesaPuulipu berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Puulipu tertanggal 15 Maret 2013 Nomor : 07 / BPD / P / 2013,Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Puulipu ( Fiktif Negatif ) (videbukti P 4), dimana sikap diam dari Tergugat tersebut menurutPenggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten KonaweSelatan Nomor : 47 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan jugamelanggar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

dan Pemberhentian KepalaDesa, bahwa di dalam ke 2 peraturan perundangan undangan tersebuttidak ditemukan adanya aturan yang mengatur mengenai mekanismepengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa setelah adanyaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap in casu pembatalan terhadap surat Keputusan BupatiKonawe Selatan Nomor 1526 Tahun 2011 tentang Pengesahan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

No. 14/B/2014/PTTUN Mks.Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikotamelalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih dan dalampasal 51 ayat (1) nya disebutkan : Kepala Desa Terpilih dilantik olehBupati/Walikota paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitanKeputusan Bupati/ Walikota jo pasal 29 Peraturan Daerah KabupatenKonawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian CKepala Desa;Menimbang, bahwa benar Penggugat

Pasal 29Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa hanya mengatur mengenai pengesahan, Pengangkatan danPelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa, maka mengacumetode Konstruksi hukum argumentum a contrario, secara a contrarioberlaku kebalikannya sehingga dalam perkara in casu, Majelis Hakim (Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ) berpendapat tindakanTergugat/Terbanding yang menolak permohonan

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

Untuk pembuatan Spanduk selamat datang dan spanduk pelantikan Uk 600 x 100 cm sebanyak 8 Pcsb. Bank drop pelantikan uk 300 a 200 sebanyak 1 pcsc. Bank drop Selamat dan sukses BB Uk 600 x 250 (340 gr) sebanyak 2 Pcs 2. Nota Tanggal 16 Juli 2012 Sebesar Rp. 55.000,- Untuk ongkos kirim 3. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar Rp. 30.000,- untuk Spanduk Ramadhan ICMI Desain4. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar RP. 40.000,- untuk ongkos kirim5.

Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Orda daerah36. 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI37. 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIdikembalikan kepada ICMI Orda Muba;38. Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;39. Uang tunai sejumlah Rp. 9.459.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;9.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah kelBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI OrdalMuba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1. Pembuatan Undangan 1.000 Lembar X 3.000 Rp. 3.000.0002.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah keBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI Ordal Muba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1.

Zuhair Effendy;e Bahwa saksi tidak tahu biaya untuk acara pelantikan;e Bahwa pada saat pelantikan saksi diberi seragam batik, tapi sumber uangnya saksitidak tahu;e Bahwa pada saat pelantikan ada konsumsinya, tapi saksi tidak tahu konsumsipelantikan berasal dari mana; Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ICMI;Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan diICMI karena saksi sibuk dengan tugas sebagai Kepala Dina PU Binamarga;Bahwa jumlah pengurus ICMI yang

ICMI periode sebelumnya;Bahwa pada saat pelantikan pengurus ICMI memakai baju seragam yang diurussepenuhnya oleh Sekretaris;Bahwa pada saat pelantikan uang bantuan dari Pemda Muba belum cair;Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk keperluan pelantikan pengurusICMI, karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris (Terdakwa);Bahwa saksi tidak tahu cateringnya dari mana, demikian juga berapa jumlahundangan, tapi yang hadir sekitar 1.500 orang;Bahwa yang mengajukan proposal dana hibah adalah Ketua

Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 27701 /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI36 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIYang disita dari ICMI Orda Muba dikembalikan kepada ICMI Orda Muba;37 Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,00 (sembilan puluhdua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Yang

Un Henauliu dan anaknya Putri dan Saada Henaulu,sehingga saksi memilih untuk tetap berada di Sabuah pelantikan, karenaHalaman 22 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019.

Nyong jaraknyasekitar kurang lebih 100 meter dan kemudian ke Sabuah Pelantikanjaraknya sekitar 200 meter dan jarang antara rumah Marla mewardengan Sabuah Pelantikan adalah sekitaar 100 meter, kemudian jarakrumah Amin bin Tongke dan Sabuah pelantikan sekitar 100 meter ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019./PN Amb.

Nyong adalah sebagai Ketua Saniri Negeri Laha ; Bahwa saksi berada di Sabuah Pelantikan pada sekitar pukul 23.55 Witbersama Sadr.

Raja ; Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Sabuah pelantikan adalah sekitar30 (tiga puluh) meter lalu terdakwa dengar ada ada suara ributribut dariSabuah pelantikan dan rumah Amin bin Tongke dan ketika terdakwa lihatkearah rumah Amin bin Tongke terdakwa melihat ada yang melakukanpelemparan di rumah Bpk.

dansaksi mengikuti massa karena hanya untuk mencari cucu saksi ; Bahwa ketika massa kearah Sabuah pelantikan belum terjadipelemparan di Sabuah pelantikan dana ketika saksi ke Sabuah pelantikanbaru saksi mendengar ada pelemparan juga dirumah Bpk.

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugattidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uaraian dalil jawaban ini;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan

Sembiring ;Bukti T16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPerkara No. 31/G/2020/PTUNMDNHalaman 41Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;Bukti T17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias

Selatan ;Bukti T18 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan ;Bukti T19 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bukti T20

Bahwa kemudian Penggugat telah mengikuti tahapantahapan dalamrangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR Rl, diantaranya ikutsebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 20142019 padatanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaandan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI;d.

pelantikan sebagai Anggota Dewan karena tahum 2008 yangbersangkutan (Iqbal) menerima uang 50 juta dari anggota DPRD Partai golkarkab.

kalaupun saksisudah melayangkan 2 surat menerangkan minta penjelasan alasan KPUmenunda pelantikan;Halaman 48 dari 85 halaman.

Ada calon anggota DPR yangterkait masalah, lalu kemudian KPK mengeluarkan surat rekomendasi memintasupaya tidak dilakukan pelantikan, KPU meneruskan rekomendasi itu dalambentuk permohonan untuk tidak dilakukan pelantikan kemudian Presiden mengiyakan untuk tidak dilakukan pelantikan.

Kalau mengandaiandai Presiden tetap melakukan pelantikan, KPU tidak mempunyai kewenanganuntuk menolak karena sifatnya hanya permohonan.

Sejak 2 (dua) hari sebelum pelantikan, KepalaDesa Ngelowetan membuat pengumuman yang ditempelkan padaPapan Informasi Desa dan di tempat lain apabila pada tanggal 15Maret 2018 ada pelantikan Tergugat II Intervensi di Kantor BalaiDesa dan juga hampir seluruh warga Desa Ngelowetan sudahdiberikan undangan pelantikan/pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan jabatan Sekretaris Desa Ngelowetan yaitu Tergugat IIIntervensi;3.

MUSYAFAAH HADINIYAH sebagaiSekretaris Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);20. 20 : Daftar Undangan Pelantikan Perangkat Desa+INgelowetan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya);21. T21 : Daftar Hadir Rapat Acara Pelantikan Perangkat DesaNgelowetan tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya); 22.

Bahwa ada undangan untuk menghadiri pelantikan yang ditujukankepada LKMD, RT/RW, Polsek, Koramil, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta PKK; Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat beserta temantemannya dalam acara pelantikan; Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pilprades ada 11 orang, tetapipada saat ada penundaan sementara berdasarkan surat Bupati padatahun 2017, maka ketika dilanjutkan prosesnya ada satu orang pesertayang mengundurkan diri sehingga diikuti oleh 10 orang peserta saja; Bahwa

Bahwa yang Saksi kerjakan setelah mengetahui Bu Musyafaahmemperoleh nilai tertinggi adalah membuat berita acara yangdiserahkan kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke Kecamatan supayaditerbitkan rekomendasi Camat guna pelantikan Bu Musyafaah danmenyebar undangan yang isinya pelantikan tanggal 15 Maret 2018tetapi dalam waktu 7 hari Pak Camat tidak mengeluarkan rekomendasipelantikan sehingga Tergugat melaksanakan pelantikan berdasarkanPasal 21 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun2018;

Musafaah Hadiniyah sebagai sekretaris desayang ditandatangani olen Kepala Desa pada tanggal 12 Maret 2018 danT20,T22 berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Para Penggugat yang masuk sebagaiundangan pelantikan pada tanggal 15 maret 2018; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T19 jo T20 dan T22 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah atasnama Musafaah Hadiniyah (Tergugat

No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten TimorTengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) ; 5.

Pasal 33 PeraturanDaerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 10.

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nifukiu Tahun 2006 saat itudidasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide :Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima)11tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan bukanberdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (vide : Pasal

Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DalamKabupaten Timor Tengah Selatan (vide : Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal pelaksanaan pelantikan) ; d.

Penggugat telah mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiu terpilihperiode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 (vide berita acarapemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2012) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa dengan adanya sikap ketidakperdulian Penggugatatas perubahan keadaan hukum yang terjadi saat adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiuterpilh periode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 hal mana

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

OBYEK GUGATANKeputusan Bupati Maros Nomor .797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07Februari 2019.Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaDesa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari2019 Februari 2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa LabuajaKecamatan Cenrana Kabupaten Maros; Il.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKANBahwa upaya yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh haknya demitegaknya keadilan, yaitu melayangkan surat keberatan terkait KeputusanBupati Maros Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07 Februari 2019Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari 2019 Februari2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa Labuaja KecamatanCenrana Kabupaten Maros, tertanggai 6 Mei 2019 dan tidak mendapattanggapan dari

Bahwa Penggugat keberatan atas proses Pelantikan dan PenerbitanSural Keputusan (SK) Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, tertanggal 07Februari 2019, Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaHalaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.Mks.Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, Masa Jabatan Pebruari2019 Pebruari 2025, atas nama ASDAR No. Urut 41 Kepala DesaLabuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang sengajadipaksakan oleh Tergugat ;.

Bahwa Surat Undangan Tergugat No.006/7/DPMD tanggal 11 Januari2019 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan, dimana dalam Daftar NamaNama Kepala Desa TerpilihPeriode 20192025 hanya 40 orang, yang harusnya 41 orang dantidak ada nama Asdar dalam daftar, namun dalam acara Pelantikandan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Asdar hadir dan dilantik danCISUMPAN 5 22 on noo nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen n nnn nee.

Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 melakukan bandingadministrasi kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat KeberatanTerkait Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintahan Kabupaten Maros, Masa Jabatan 20192025 atasnama Asdar, namun lagilagi Tergugat tidak menanggapi ;. Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas tindakan Tergugat yangmenerbitkan obyek sengketa aquo adalah perbuatan yangsewenangwenang dan bertentangan dengan :a.

Pasal 8 ayat 6 PeraturanDaerah Kabupaten Nias Selatan No. 05 Tahun 2017 TentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan yangpada pokoknya menyebutkan bahwa...... "dalam halterjadiperselisihanhasil pemilihankepala Desa, bupati / walikotawajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) Hart..

Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;Hal. 24 Putusan Nomor : 170/G/2020/PTUNMDN5.

,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianyaPenggugat berterima kasih telah terlaksananya pemilihan kepala DesaSisarahililaza dan bukan sebaliknya Penggugat membuat alasan yangtidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam daligugatannya;9.

Bukti T9Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor O05 Tahun 2017 tentangPencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan danpemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan.Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan.Fotokopi Peraturan Bupati Selatan Nomor 04.1216 tahun

2019tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihnan, pengangkatan,pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa di Kabupaten NiasSelatan.Fotokopi Peraturan Bupati Selatan Nomor 04.1223 Tahun 2019tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.1216 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pencalonan,Pemilinan, pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa di Kabupaten Nias Selatan.Fotokopi Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12659 Tahun2019 Tentang Pengangkatan kepala Desa di Kabupaten

Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukanprotes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang manamasyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;13.

T2 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Fotokopi sesuai denganASINYA ) 5 nnnnn nena nena nnn n nnn nn nnn nnn nnn en nnn en nee ene n ene ene3. T3 : Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ;( Fotokopi Sesuai dengan aslinya ) 5 4.

Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal UsulanPelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 1S:Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal :Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan,Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 22 22 16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggijuncto Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi juncto Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan danPemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013,