Jurjani, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa bermula dalam acara ramah tamah pelantikan Rio yaitu saksi Sobirinyang merupakan ayah kandung dari terdakwa Awi Apriansyah naik ke atas panggungmengoyanggoyangkan tiang bendera di kantor Camat Pelepat llir sambil marahmarah, kemudian rombongan jurnalis yaitu saksi Muhammad Kurnia dan saksiHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.MrbMustaim yang memang sudah sejak awal meliput acara pelantikan Rio tersebuthingga acara ramah

Rio yaitu saksi Sobirinyang merupakan ayah kandung dari terdakwa Awi Apriansyah naik ke atas panggungmengoyang goyangkan tiang bendera di kantor Camat Pelepat llir sambil marah marah, kemudian rombongan jurnalis yaitu saksi Muhammad Kurnia dan saksiMustaim yang memang sudah sejak awal meliput acara pelantikan Rio tersebuthingga acara ramah tamah langsung meliput saksi Sobirin yang saat itu sedangmarah marah karena saat ramah tamah makanan yang dipesan belum juga sampaipadahal saksi Sobirin sudah

sebagai jurnalis yang ikut menghadiri dan meliput acarapelantikan Rio yang bertempat di lapangan Kantor Camat Kecepatan Pelepat llirKabupaten Bungo;Bahwa setahu saksi terdakwa adalah anak dari salah satu Rio yang dilantik padahari itu yaitu anak saksi Sobirin;Bahwa saksi menghadiri dan meliput acara pelantikan Rio tersebut bersamasama dengan teman saksi yang lainnya yaitu saksi Mustaim, saksi Eko susilo,saksi Supriyanto, saksi Hendra dan saksi Bahrun;Bahwa setelah acara pelantikan selesai saksi

Rio;Bahwa terdakwa ikut menghadiri acara pelantikan Rio tersebut karena salah saturio yang dilantik adalah ayah kandung terdakwa yaitu yang bernama saksi sobirin;Bahwa terdakwa melihat pada acara pelantikan rio tersebut banyak wartawan yangmeliput dan banyak warga yang ikut menghadiri acara tersebut;Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi kurnia, saksi mustaim maupunwartawan lainnya;Bahwa setelah selesai acara pelantikan terdakwa melihat ayah terdakwa yaitusaksi Sobirin naik ke atas panggung, berbicara

Rio terdakwa ada melakukan penganiayaanterhadap saksi Kurnia;Bahwa benar terdakwa ikut menghadiri acara pelantikan ayah kandung terdakwayaitu saksi Sobirin yang di lantik menjadi Rio, setelah acara pelantikan selesaimasuk acara ramah tamah saksi Sobirin yang merupakan ayah kandung dariterdakwa ada naik ke atas panggung dan mengoyanggoyangkan tiang bendera diHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 236/Pid.B/2016/PN.Mrbkantor Camat Pelepat Ilir sambil marahmarah, kemudian rombongan jurnalis yaitusaksi Kurnia

PUTUSANNomor 74 P/HUM/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadapPeraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara PencalonanPemilihan Pelantikan dan Pemberhentian

Putusan Nomor 74 P/HUM/2013Yang dimaksud dengan proses pemilihan kepala desa yang belum selesaiadalah proses pencalonan, pemilihan, dan pelantikan kepala desa yang belumselesai dilaksanakan, sebagai contoh adalah pemilihan Kepala Desa Sariharjo,Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, hasil pemilihan kepala desa padatanggal 27 Juni 1993. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bupatiadalah pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah.

dicermati bunyi dalam Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata caraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Pasal 45 ayat (3) tersebut di atas, maka terjadi kesalahanpenafsiran yang dilakukan oleh Bupati Sleman, sehinggamelakukan pelantikan kepada

;2 Tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa;Bahwa secara formal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bupatiadalah pengesahan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, dengan surat nomor 141/02/2011, olehPanitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tayando Langgiar KecamatanTayando Tam Kota Tual, telah mengeluarkan surat perihal penyampaianberkas Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menindak lanjutisurat Tergugat Nomor 141/549/2011, dan surat Camat Tayando Tam Nomor141/69/2011 perihal pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;.

Bahwa pada Tanggal 1213 Desember 2011 telah dilakukan tahapanskrening Kepala Desa sekota Tual di Aula Kantor Walikota Tual, namunpengumuman hasil skrening belum diturunkan dari Panitia PenanggungJawab kepada Panitia Penyelenggara PILKADES di Desa Tayando Langgiartetapi langsung dilakukan penunjukan dan disertai dengan pelantikan padatanggal 28 Juni 2012 tanpa melalui tahapan pemilihan di tingkat Desa ;.

Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian Panitia PemilihanKepala Desa sudah melaksanakan tugas sebagaimana amanat Pasal 7huruf, a,o dan huruf c dan Pasal 15 huruf a, b dan huruf c PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,dan Para Penggugat dan disertai dengan pelantikan tanggal 28 Juni 2012,tanoa melalui tahapan pemilihan di tingkat desa, terhadap dalil tersebutHal.

pertama dan/sederajat diatur dalam Pasal 11 PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Syarat tambahan lain yang dianggap penting adalah 5a.

Penduduk Desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakuihak turun temurun oleh adat istiadat setempat Huruf f Peraturan WalikotaTual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;b.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2015Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa.

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakanPeraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa a quo tidak sah dan batal demi hukum;IV.

Hakkonstitutional Pemohon tersebut setidaktidaknya telah dirugikan secarapotensial dengan diberlakukannya Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemohon jugamerupakan pembayar pajak (tax payer).

Menyatakan bahwa:> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 5tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilinan, pelantikan danPemberhentian Kepala Desa harus direvisi karena tidak mempunyaipersesuaian dengan rujukannya yaitu pasal 3 ayat (1);> Pasal 6 huruf (b) /uncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus direvisidengan menambahkan katakata Mengangkat, Melantik

Menyatakan bahwa Pemberlakuan Peraturan Daerah KabupatenPamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihnan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak bisadijadikan acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;4. Menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa tidak sah dan batal demi hukum;5.

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 15 September 2011;b. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 17 September 2011;c. 1 (satu) lembar

kwitansi atas nama SUMARLIN diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 20 September 2011;d. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ONA ARDI diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 19 September 2011;e. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHENDRI diberikan

kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 28 September 2011;f. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SONY SANDRANA diberikan kepada REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 29 September 2011;g. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama RAJA AFRIZON diberikan kepada REZA ARIE A dengan

uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 29 September 2011;h. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepada RAJA AFRIZON dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 04 Oktober 2011;i. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepada SONY SANDRANA dengan uang sejumlah Rp

uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 05 Oktober 2011;l. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepada RISWAN dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 08 Oktober 2011;m. 2 (dua) lembar nota penting yang ditandatangani oleh Kepala BSDMI P2ED RI DR.

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZAARIE A dengan uang sejumlah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) untukpembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMIP2ED RI tanggal 15 September 2011;b. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama DAHLIA diberikan kepada REZAARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah)untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi Pegawai BSDMIP2ED RI tanggal 17 September 2011;c. 1 (satu) lembar kwitansi

atas nama SUMARLIN diberikan kepadaREZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,(delapan jutarupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi PegawaiBSDMI P2ED RI tanggal 20 September 2011;d. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ONA ARDI diberikan kepadaREZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh jutarupiah) untuk pembayaran Adm, Atribut, Pelantikan menjadi PegawaiBSDMI P2ED RI tanggal 19 September 2011;e. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHENDRI diberikan kepadaREZA ARIE

REZA ARIE A dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,(duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Adm, Ailtribut,Pelantikan menjadi Pegawai BSDMI P2ED RI tanggal 29 September2011;h. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepadaRAJA AFRIZON dengan uang sejumlah Rp. 2.500.000,(dua jutalima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang Adm,Atribut, Pelantikan tanggal 04 Oktober 2011;i. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepadaSONY SANDRANA dengan uang

Adm, Atribut, Pelantikan tanggal08 Oktober 2011;. 2 (dua) lembar nota penting yang ditandatangani oleh Kepala BSDMIP2ED RI DR.

uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal 05Oktober 2011;1 (satu) lembar kwitansi atas nama REZA ARIE A diberikan kepadaRISWAN dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah)untuk pembayaran pengembalian uang Adm, Atribut, Pelantikan tanggal08 Oktober 2011;. 2 (dua) lembar nota penting yang ditandatangani oleh Kepala BSDMIP2ED RI DR.

LEO FOFID, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan OhoiNgilng of; 0 2202 20200. HERMAN MATURBONGS, Pekerjaan Guru Swasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris PanitiaPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan OhoiNgilngof;.

YOHANIS RESUBUNWARIN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Anggota PanitiaPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan OhoiNgilngof;. INOSENSIUS RENTOR, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pencalonan,Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan OhoiNgilngof;.

DEMIANUS RESUBUN, Pekerjaan Guru PNS, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua PanitiaPengawas' Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintahan Ohoi Ngilngof;. RUDI RESUBUN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Panitia PengawasPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan OhoiNgilngof;.

ANTON MATURBONGS, Pekerjaan Petani, Alamat Ohoi NgilngofKecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selaku pribadidan dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia PengawasPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan OhoiNgilngof; . ANCELMUS TETHOOL, Pekerjaan Tidak ada, Alamat OhoiNgilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selakupribadi dan dalam kedudukannya sebagai Anggota PanitiaPengawas' Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintahan Ohoi Ngilngof;.

HIRONIMUS SAMDERUBUN, Pekerjaan Guru Swasta, AlamatOhoi Ngilngof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara,selaku pribadi dan dalam kedudukannya sebagai Anggota PanitiaPengawas' Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan KepalaPemerintahan Ohoi Ngilngof; Bahwauntuk nomor urut 1 s/d nomor urut 7 selaku pribadi serta dalamkedudukannya sebagai Panitia Pengawas Pencalonan, Pemilihandan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi Ngilngof secara secarasendirisendiri/ bersamasama dalam perkara ini selanjutnyadisebut

Sikap diam oleh Tergugat Bupati Konawe Selatan yang tidak Melakukan ...........melakukan/melaksanakan proses pelantikan Kepala Desa LalembuuJaya berdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17 Maret 2013Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya (Fiktif Negatif) ; 2.

Bahwa dengan adanya sikap diam oleh Tergugat yang tidakmelakukan proses pelantikan Kepala Desa terhadap Penggugatberdasarkan usulan KetuaPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya tertanggal 17Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atausudah berjalan 4 (Empat) bulan berlalu, maka berdasarkan Pasal 3ayat (3) Undangundang No. 5 Tahun 1986, Penggugat dapatmengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; 2.

S6DaGal DERKUT j~~~~~== === nnn nnn nmin(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksudayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengandilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan selamalamanya 1(satu) tahun ; 3 Bahwa Tergugat Il yang telah mengeluarkan surat obyek sengketaadalah tidak beralasan hukum, oleh karena seharusnya Tergugat Ilmenunggu hasil usulan Ketua BPD Desa Lalembuu Jaya Nomor : 06/BPD/LJ2013 tanggal 17 Maret 2013 perihal usul pelantikan KepalaDesa Lalembuu Jaya

Menyatakan batal atau tidak sah sikap diam Tergugat berupapenolakan untuk tidak menerbitkan surat KeputusanPengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Lalembuu Jayaatas nama Penggugat sesuai usulan Ketua BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Lalembuu Jaya Nomor :06/BPD/LJ/2018 Tanggal ..........tanggal 17 Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala DesaLalembuu Jaya; 222222 onen anno nnn ncnoe3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan proseshukum dan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan danPelantikan Kepala Desa Lalembuu Jaya atas nama Penggugatberdasarkan usulan Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Lalembuu Jaya No. 06/BPD/LJ/2013 tanggal 17Maret 2013 Perihal Usul Pelantikan Kepala Desa Lalembuu.

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 85 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 42 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 TentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa

OBJEK PERMOHONAN13.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 94 Tahun 2019 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 TentangPedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 42 terhadapPeratura Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 TentangPerubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilihan Kepala Desa;D.

Adapun isi dari Pasal 42 Peraturan Bupati PasuruanNomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa adalah sebagai berikut:Apabila hasil penyaringan bakal calon sudah memenuhi syaratadministratif sebagaimana maksud dalam pasal 32, pasal 33, pasal34 dan pasal 35, maka panitia pemilinan kepala desa mengirimkanHalaman 9 dari 31 halaman.

Bahwa dalam posita angka 3 adalah tidak benar dan tidakberalasan, jika Para Pemohon merasa hak konstitusinya untukdipilin telah dikebiri, dengan adanya Pasal 42 Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa karena di wilayah pemilihan Para Pemohon kurang dari 5(lima) orang, justru Peraturan Bupati ini dibuat agar untuk melindungiHalaman 15 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 85 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.16.17.tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa dalam posita angka 19 jika dikatakan Peraturan BupatiNomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa pada

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

olehTergugat.;4 Bahwa dalam seluruh gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telahmelanggar ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo ayat (5)Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa gugatan ini jelas tidak berdasar mengingat hanya menunjukkan ayat (5)saja yang

Bahwa berdasarkan uraiandiatas jelaslah objek sengketa telah diterbitkan dengan mengacu padaprosedur yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan proses Pilkades dilaksanakan melalui tahapantahapansebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor: 8Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Nomor: 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan

tentangPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaSehingga jelaslah tidak beralasan secara hukum apabila objek sengketa inidigugat dengan dasar ketentuan tersebut.

Bukti P4: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :72 Tahun 2005 tentang Desa(foto copy dari foto Bukti P5 : Peraturan Daerah KabupatenBandung Nomor : 8 tahun2006 tentang Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P6: Peraturan Bupati BandungNomor : 27 tahun 2006tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Nomor : 8tahun 2006 tentangPencalonan, Pemilihan,Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa(foto copy dari fotocopy ) ; Bukti P7 : Peraturan

Disebabkan adanya pihakpihaktertentu yang tidak menginginkan pelantikan tersebut, Terdakwa I RAHMATYANI Als RAHMAT Bin AMIR HUSIN bersamasama dengan Terdakwa IIARDI SAPUTRA Als IPUT Bin MATYULIS serta kurang lebih 100 (seratus)orang warsa masyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi KantorCamat Tambang untuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Tambang Kab.Kampar.Bahwa yang telah dirusak oleh para terdakwa adalah fasilitas instansipemerintah pada Kantor Kecamatan Tambang dan Mobil Dinas KecamatanTambang;e Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib, diKantor Camat Tambang sedang berlangsung Acara Pelantikan PejabatSementara Kepala Desa Aur Sati.

Pada saat itu saksi melihat orangorang tersebut membentangkanspanduk yang berisikan penolakan pelantikan Pjs Kepala Desa Aur Sati olehCamat Tambang. Saat itu saksi melihat sdr. Zulfhami, sdr.Aguswan danTerdakwa II secara bergantian melakukan orasi, dengan maksud agar CamatTambang memberhentikan acara pelantikan tersebut. Oleh karena tidakmendapat respons dari Camat Tambang, para pendemo mulai anarkis danmelakukan pelemparan terhadap kaca samping Kantor Camat denganmenggunakan batu.

Disebabkan adanya pihakpihak tertentu yang tidak menginginkan pelantikantersebut, Para Terdakwa bersamasama dengan kurang lebih 100 (seratus) orang wargamasyarakat yang menolak pelantikan tersebut mendatangi Kantor Camat Tambang untukmenggagalkan pelantikan sdr.Abdul Razak menjadi Penjabat Sementara Kepala Desa Aur Satidan setelah warga masyarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya Terdakwa Idengan menggunakan menggunakan pengeras suara / Toa langsung menyampaikan orasinya;Menimbang,

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan PemberhentianKepala Pekon, dihubungkan lagi dengan Pasal 1 angka 15 Peraturan BupatiTanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69Tahun 2019 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan

dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan danPemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagi dengan Peraturan DaerahKabupaten Tanggamus Nomor17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dan diubah lagidengan Peraturan Bupati Tanggamus No. 79 Tahun 2020 Tentang PerubahanHalaman 6 dari 24

/Pelantikan DanPemberhentian Kepala Pekon, Pasal 1 angka 3, Jo.

di halaman depan gedung Biinmafo dan masuk kedalamPutusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm Hal 26 dari 55gedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi hanya mendengar orang berteriak makimaki namunsaksi tidak tahu pasti siapa yang berteriak;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai

datang rombonganmenggunakan truk melakukan demo di halaman depan gedungBiinmafo dan masuk kedalam gedung sambil berteriakteriak hariini tidak ada pelantikan, sambil memaki anjing babi lalumembanting dan memukul kursi yang tersusun rapi di di dalamgedung sehingga saat itu saksi serta peserta pelantikan lainnyatakut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa saksi melihat yang masuk terlebih dahulu kedalam gedungbalai Biinmafo adalah Ludofikus Marseluas Afoan,S.Sos diikutioleh Piter

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Putusan No :68/Pid.B/2014/PN Kfm

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa benar pada waktu terjadinya

TTUdi gedung Bale Biinmafo sehingga saat itu pejabat yang akandilantik, termasuk saksi hadir didalam gedung untuk melakukangladi bersih, namun tibatiba sekitar jam 10.00 wita datangrombongan berdemo menggunakan truk dan masuk kedalamgedung sambil berteriakteriak hari ini tidak ada pelantikan, sambilmemaki anjing babi lalu membanting dan memukul kursi sehinggasaat itu. saksi serta peserta pelantikan lainnya takut laluberhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;Bahwa terdakwa masuk bersama dengan

Moh.Zuhdi ;Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan Dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.Drs.Ach.Buchari ;Hal. 13 dari 37 hal. Put.

/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Supariyadi ;Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1733/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821.2/1902/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.Drs.Ach.Buchari ;28.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Musyaffak ;29. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Musyaffak ;30.

Pelantikan Nomor : 821.2/1672/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An.

Bukti T42 : Screenshoot fotofoto saat pelantikan tangal 14 Maret2018 di Balai Desa Pilangrejo (Sesuai printouthandphone);43.

Imam Cahyono (Penggugat); Bahwa pelaksanaan pelantikan yaitu tanggal 14 Maret 2018 kuranglebih pukul 08.00 wib; Bahwa saat pelantikan berlangsung ada demo di luar halaman BalaiDesa Pilangrejo; Bahwa para Ketua RW yang diundang dalam acara pelantikanmempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelantikan kepadawarga melalui para Ketua RT masingmasing; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018 yang memakai tas selempang membelakangi kamera adalah Penggugat

Halaman 38 dari 60 halaman Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Penggugat yaitu anak menantudari Pak Sugeng dan Bu Dasmi yang merupakan tetangga Saksi; Bahwa saat pelantikan Saksi tahu Penggugat hadir di Balai DesaPilangrejo namun berada di luar halaman; Bahwa pelantikan dilaksanakan tanggal 14 Maret 2018 pukul 09.00 wibdan setelan acara pelantikan ada demo yang intinya menolakpelantikan perangkat desa terpilih; Bahwa terhadap bukti T28, foto pada saat pelantikan perangkat desatanggal 14 Maret 2018

Halaman 39 dari 60 halaman Bahwa setahu Saksi tidak ada demo di Balai Desa Pilangrejo selain demo saat pelantikan tanggal 14 Maret 2018;4.

Desa Pilangrejo dimulai pukul09.00 wib; Bahwa di dalam fotofoto pada saat pelantikan perangkat desa tanggal14 Maret 2018 (vide bukti T28), adalah satunya Saksi yang memakaibaju kotakkotak biru yang mendekati para pendemo dan para pesertayang tidak lulus, bahwa Saksi menghimbau para pendemo tidak anarkiskarena ada pelantikan; Bahwa dalam pelaksanaan pelantikan perangkat desa di BalaiDesa Pilangrejo ada demo yang intinya menolak pelantikan tersebutyang dilakukan oleh sebagian peserta Pilperades yang

Bahwa Pelantikan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILOsebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejodilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih diBalai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui Bahwa sepengtahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalahpegawai Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidakdiundang karena sedangMenimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan buktibukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalildalil Jawabannyadi dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yangmemberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnyatersebut

Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelahpengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada HariKamis, tanggal 15 Maret Bahwa yang mengundang para undangan untukmenyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyoterpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahul Kepala Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikanSekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa

Tlogorejo olehKepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat,BPD, panitia dan unsur keamanan); Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa danJogoboyo terpilin Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalahsifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dantahu ada pelantikan Bahwa saat penambilan sumpah jaabatan saat pelantikanmenggunakan sound system sehingga undangan yang ada didalam dan yang menonton di luar balai desa

Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpiliholeh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksimendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades; Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acarapelantikan perangkat desa terpilin Desa Tlogorejo adalah KetuaPanitia Pilperades Desa Tlogorej0; Bahwa acara pelantikan peangkat desa terpilin oleh KepalaDesa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan olehKepala Desa

Bahwa Pasal 69 Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentangTatacara Pencalonan, Pemilinan, Pengesahan dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan:(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejaktanggal pelantikan;(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabatpaling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidaksecara berturutturut:(3) Penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa sebagaimanadimaksud

danPemberhentian Kepala Desa (Bukti10), di mana dalam Pasal37, menyebutkan: Masa jabatan Kepala Desa lima tahunsejak tanggal pelantikan dan dapat dipilin kembali hanya untuksekali masa jabatan berikutnya;Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Blitar menerbitkanPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang PerubahanPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa (Bukti T11), di mana dalam Pasal 1 menyebutkan:Pasal 37 diubah dan ditambah

Bahwa, Pemohon telah salah dalam memahami dan memaknaiketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 35 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa;6.

Bahwa berdasarkan urainurain tersebut di atas maka ketentuan dalamPasal 69 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, danPengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa tidakbertentangan dengan:a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemerintahan Desa.b.

Menyatakan Pasal 69 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Nomor 35Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan,dan Pengangkatan, Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa tidakbertentangan dengan:a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentangPemerintahan Desa.b.

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka Tergugattidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uaraian dalil jawaban ini;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan

Sembiring ;Bukti T16 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor04 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentangPerkara No. 31/G/2020/PTUNMDNHalaman 41Pencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;Bukti T17 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias

Selatan ;Bukti T18 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan ;Bukti T19 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati NiasSelatan Nomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bukti T20

Bahwa pelantikan yang dilakukan Tergugat atas sejumlah lebih 100 orangeselon Ill di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 7Januari 2011 mencakup Penggugat; Penggugat melalui pelantikan tersebutdiangkat menjadi Kepala Subdirektorat Pendidik Dan Tenaga KependidikanPendidikan Khusus Dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;5.

Bahwa akan tetapi pelantikan pada tanggal 7 Januari 2011, Penggugat tidakmengetahui pukul atau jam berapa akan berlangsung, karenapenyelenggara pengundangan yakni bawahan dari bawahan Tergugat tidakmenyampaikan undangan resmi untuk acara pelantikan itu secara patut;Bahwa hingga pukul 19.30 tanggal 6 Januari 2011 Penggugat masih beradadi kantor Pusat Perbukuan Kemdiknas, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4Jakarta di Lantai 4 Bidang Informasi bersama teman staf, namun tidak adapemberitahuan apapun dari

pihak yang berwenang akan ada pelantikan;9.

Bahwa Penggugat harap harapan itu terealisasikan dalamkewenangan aktif PITUN, dimana seperti Penggugat alami tidakmendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara terkait pelantikan, semogaHalaman 6 dari 15 halaman.

Posita gugatan Penggugat menerangkan mengenai undangan pelantikan,pengambilan sumpah jabatan (pelantikan) dan pemeriksaan atas namaPenggugat, sementara itu petitum gugatan adalah meminta pembatalanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/MPN.A4/KP/201 1tanggal 31 Januari 2011, hal ini membuktikan petitum tidak didukung olehposita;b.

Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa12.2.

Surat Pernyataan bersedia dan sanggup diberhentikan dari JabatanPerangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;Bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 078 Tahun 2013 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadalam bagian Konsideran MENIMBANG berpedoman pada untukmelaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, PemberhentianKepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu adanya pedomanteknis

Kedua atas Peraturan DaerahKabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPerangkat Desa.

Peraturan DaerahNomor 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan PerangkatDesa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanDaerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2012 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, PemberhentianKepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan PeraturanDaerah yang masih bersifat umum , sehingga

,Pemilinan,Pelantikan,PemberhentianKepala Desa danPengangkatan Perangkat Desa,(foto copy dari foto P10Peraturan BupatiNomor 78 tahun2013 tentang TataCara Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa (fotocopy sesuaiaslinya); 10.P11Putusan PerkaraNomor : 19/G/2013/PTUN.Smg.tertanggal 3Oktober 2013, atasnama ABDULKODIR sebagaiPenggugat melwanKepala DesaKedungtukang,KecamatanJatibarang,Kabupaten Brebes,Putusan tersebuttelah berkekuatanhukum tetap (fotocopy sesuaidenganaslinya); 11.