Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagai PihakKedua dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 25 Oktober 2012 antara Ronald Louis. Ssebagai Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut PihakPertama dengan Pandi Bado sebagai Direktur CV.

Papua Perkasa disebut sebagai Pihak Kedua,namun kenyataannya bahwa untuk satu pekerjaan pemborongan talud ini telahdibuat 2(dua) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yaitu yang PertamaSurat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 23 November 2012, antara Frengky Thenu sebagai DirekturPT.Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan PandiBado sebagai Direktur CV.

Bagus Jaya Abadi dan yang dipakai sebagai PedomanPelaksanaan Pekerjaan adalah Surat Perjanjian Pemborongan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, antara Ronald Louis. Ssebagai Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi dengan Pandi Bado sebagaiDirektur CV.

Papua Perkasa (vide bukti P5, vide bukti T1 dan vide bukti T2), makadapat disimpulkan sebagai berikut :~ Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut, dengan nomor suratdan tahun yang sama, namun tanggal dan bulan surat perjanjian yang berbedaserta ditanda tangani oleh Direktur PT.

Suatu sebab yang halal ;Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil dari suatu Gugatan sertaketentuan perundangundangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, makayang menjadi pertanyaan : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan mana yangmenjadi dasar Gugatan Penggugat tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi),dimana terdapat 2(dua) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, yakni :1.

Kerja Nomor001/SPKBGS/CONSTRSTR, ARS, PL, INFRA/V/11 (selanjutnyadisebut Perjanjian Pemborongan Kerja) antara Penggugat denganTergugat.

Hal ini sebagaimanatelah diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pemborongan Kerja yangmenyatakan bahwa:Hal. 4 dari 48 hal. Put.

Semua dokumendokumenyang terdapat dan/atau disebutkan dalam Dokumen Kontrak adalahmengikat, dan bukan hanya Surat Perjanjian Pemborongan Kerja sajayang mengikat.

99 Rv ditambah ketentuan dalam Pasal 15ayat (3) Perjanjian Pemborongan Kerja, maka Pengadilan Negeri in casuHal. 32 dari 48 hal.

Nomor 2209 K/Pdt/2014ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perjanjian Pemborongan Kerja dimaksud tidakdapat dijalankan;7.

PLN (Persero) APJPurwakarta telah berakhir.Adapun isi pengumuman tersebut TERGUGAT menyampaikan bahwa Tenaga Kerjayang termasuk dalam lingkup pekerjaan :1 Pemborongan Pekerjaan Front Desk ;2 Pemborongan Pekerjaan Front Liner ;3 Pemborongan Pekerjaan Administrasi ;4 Pemborongan Pekerjaa sistem Teknologi Informasi ;5 Pemborongan Pekerjaan P2TLDi nyatakan secara otomatis BERAKHIR KONTRAK.Bahwa status kerja PARA PENGGUGAT di Perusahaan PT.

PLN(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten APJ Purwakarta2..a No.32.PJ/613/APJPWK/2011 berakhir 31 Juli 2011.Tentang Pemborongan Pekerjaan Front Desk.2..b6 No. 31.PJ/613/APJPWK/2011 berakhir 31 Juli 2011.Tentang Pemborongan Pekerjaan Front Liner,c. No. 150.PJ/613/APJPWK/2011 berakhir 31 Juli 2011.Tentang Pemborongan Pekerjaan Administrasi.d. No. 146.PJ/613/APJPWK/2011 berakhir 31 Juli 2011.Tentang Pemborongan Pekerjaan Teknologi Informatika.e.

/613/APJPWK/ 2010 Tanggal 31 Desember 2010Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Cleaning Service No. 149.PJ/613/APJPWK/ 2010 Tanggal 31 Desember 2010Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Administrasi No. 150.PJ/613/APJPWK/ 2010 Tanggal 31 Desember 2010Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Front Liner (FL) No. 31.PJ/613/APJPWK/ 2011 Tanggal 28 Februari 2011Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Front Desk (FD) No. 32.PJ/613/APJPWK/ 2011 Tanggal 28 Februari 2011Fotocopy Perjanjian Pemborongan

Addendum I Pemborongan Pekerjaan Front Liner (FL)No.033.ADD./613/APJPWK/2011 Tanggal 29 April 2011T.1.qT. lrT. lsT.1tT.luT.2aT.2bT.2cT.2dT.2eT.2fFotocopy Addendum I Pemborongan Pekerjaan P2TL No. 034.ADD./613/APJPWK/2011 Tanggal 29 April 2011Fotocopy Addendum I Pemborongan Pekerjaan Satuan Pengamanan No.034.ADD./613/APJPWK/2011 Tanggal 29 April 2011Fotocopy Addendum I Pemborongan Pekerjaan Cleaning Service No.035.ADD./613/APJPWK/2011 Tanggal 29 April 2011Fotocopy Addendum I Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Pelanggan No.062.PJ/613/ APJPWK/ 2011 Tanggal 29 Juli 2011Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Teknisi No. 063.PJ/613/APJPWK/2011 Tanggal 29 Juli 2011Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Billing Management (BM@X)No. 068.PJ/613/APJPWK/2011 Tanggal 01 Agustus 2011T.2hT.21T.3T.4aT.4bT.5T.6T.7aT.7bT.7cT.7dT.7eFotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Billing Management (BM@X)No. 070.PJ/613/APJPWK/2011 Tanggal 01 Agustus 2011Fotocopy Perjanjian Pemborongan

Papua Perkasa disebutsebagai Pihak Kedua, namun kenyataannya bahwa untuk satu pekerjaanpemborongan talud ini telah dibuat 2(dua) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaanyaitu yang Pertama Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/ 2012, pada tanggal 23 November 2012, antara Frengky Thenu sebagaiDirektur PT.Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama denganPandi Bado sebagai Direktur CV.

Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagai PihakKedua dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 25 Oktober 2012 antara Ronald Louis. S sebagaiDirektur Utama PT. Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut Pihak Pertama denganPandi Bado sebagai Direktur CV.

Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagain PihakKedua ;Bahwa dalam kegiatan pekerjaan tersebut, yang dipakai sebagai Perjanjian Kerjaadalah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, sebab Surat Perjanjian Pemborongan PekerjaanNo.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 23 November 2012 telahdibatalkan oleh Ronald Louis. S selaku Direktur Utama PT.

Bagus Jaya Abadi sesuaisuratnya tanggal 23 Mei 2013, Nomor : 0063/11.B03.3/KU/2013, Perihal PembatalanSurat Perjanjian Kerja, Nomor : 001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012 ;Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, tanggal 23 November 2012 telah dibatalkan oleh Direktur UtamaPT.

Bagus Jaya Abadi dan yang dipakai sebagai Pedoman Pelaksanaan Pekerjaanadalah Surat Perjanjian Pemborongan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012,tanggal 25 Oktober 2012, antara Ronald Louis. Ssebagai Direktur Utama PT. Bagus Jaya Abadi dengan Pandi Bado sebagai DirekturCV. Papua Perkasa oleh karena di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaantersebut Direktur Utama adalah saudara Ronald Louis.

SusPHI/2017penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan ataspekerjaan call center 108;.

Infomedia Nusantara menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan kepadaPT. Infomedia Solusi Humanika kemudian merekrut pekerja / buruhdiantaranya adalah pekerja / buruh sebagaimana diterangkan diatas melaksanakan pemborongan kerja tersebut dengan perjanjiankerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat tahun 2013 (denganbeberapa variasi bulan).

InfomediaNusantara kepada PT.lain dan berakhir kepada PT.ISH (InfomediaSolusi Humanika) tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenaperusahaan pemborongan tidak boleh mensubkan kepadaperusahaan lain. Dasar hukum: Pasal 8 ayat (4) Perda Jawa TimurNomor 9 tahun 2013 Juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan GubernurJatim Nomor 25 Tahun 2014;Bahwa, pemborongan pekerjaan dari PT. Infomedia Nusantara kePT.

SusPHI/2017pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat dan TurutTergugat II bertentangan dengan ketentuan antara lain:4.1.4.2.4.3.4.4.Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4)berbunyi: Perusahaan Penerima Pemborongan dilarang mengalihkanPemborongan Pekerjaan kepada pihak lain;Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 3 ayat(2) berbunyi: Perusahaan Penerima Pemborongan yang sudahmelakukan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaanpemberi

pekerjaan dilarang mengalihkan pemborongan pekerjaankepada pihak lain;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19Tahun 2012 tentang = Syaratsyarat penyerahan sebagianpelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain: Pasal 5 menyatakan: Jenis pekerjaan penunjang yang akandiserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harusdilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaankabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pemborongan, makapersyaratan dan pelaksanaan pemborongan pekerjaan yangdilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat sesungguhnyahanya terbatas pada kewajiban penyediaan Jaminan Pelaksanaansebagaimana disebutkan pada poin 47 dan 48 di atas, danPerjanjian Pemborongan secara jelas tidak menyebutkan sekalladanya kewajiban penyediaan Jaminan Uang Muka sebagaimanayang telah didalilkan oleh Penggugat;50.

JAMINAN PELAKSANAAN MERUPAKAN SATUSATUNYA JAMINANYANG MERUPAKAN HAK DARI TURUT TERGUGAT BERDASARKANPERJANJIAN PEMBORONGAN 55. Bahwa merujuk kepada Perjanjian Pemborongan Pasal 9antara Tergugat dengan Turut Tergugat hanya menyebutkanadanya Jaminan Pelaksanaan yang merupakan hak dari TurutTergugat;56.

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami isi dariPerjanjian Pemborongan sehingga menerbitkan PolisPolisAsuransi yang tidak mendasar sebagaimana yang di dalilkandalam Gugatan Aquo;58.

Pemborongan segalaperselisinan yang timbul antara Turut Tergugat dan Tergugat harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI).

Namun, hingga saat ini belum ada putusan BANI yangmenyatakan Tergugat melakukan tindakan wanprestasi atasPerjanjian Pemborongan dan juga tidak ada putusan yangmenyatakan Perjanjian Pemborongan berakhir, sehingga dengantidak adanya putusan BANI tersebut maka tidak ada pencairanapapun yang diperbolehkan oleh Perjanjian Pemborongan baik itudari Jaminan Uang Muka ataupun Jaminan Pelaksanaan (quadnon, hal mana dibantah) kepada Turut Tergugat, sehinggapencairan tersebut tidak sah secara hukum karena tidak

No. 2097 K/Pdt/2012lima puluh ribu rupiah) (selanjutnya akan disebut sebagai SuratPerjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 3) (Bukti P4);Atau selanjutnya secara bersamasama akan disebut sebagai SuratPerjanjian Pelaksanaan Pemborongan;4.

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bangunan Gudang, PekerjaanPrasarana Gudang, Pekerjaan Kantor Mazuvo Indo, yang padapokoknya berisi bentuk dan/atau gambar dari bangunan termasukperincian pembiayaannya;Hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat PerjanjianPelaksanaan Pemborongan Nomor 14 dan Pasal 1 Surat PerjanjianPelaksanaan Pemborongan Nomor 3, dimana lampiranlampiran tersebutmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat PerjanjianPelaksanaan Pemborongan;Hal. 3 dari 29

Bahwa selanjutnya mengenai asuransi bangunan gedung pabrik danbangunan gedung kantor diatur dalam Pasal 5 Surat PerjanjianPelaksanaan Pemborongan, yang menentukan sebagai berikut:Pasal 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor: 14:Pihak kedua (i.c. Tergugat) diwajibkan untuk mengasuransikan secaraall risk atas bangunan gedung pabrik tersebut selama pembangunanberlangsung:b).

Bahwa Penggugat telah memenuhi prestasinya melakukan pembayaranpelaksanaan pembanguan gedung pabrik sebagaimana diatur dalamPasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Nomor 14, yaitusebagai berikut:(1).

Pemborongan, dapat dilihat dari Rekapitulasi HasilPemancangan Tiang Pancang Beton dengan Sistem Drop Hammer, olehPT.

Adapun datadata spesifikasi teknis mengenai obyek perjanjianperjanjian pemborongan pekerjaan, termasuk antara lain luas bangunan messkaryawan, telah ditentukan dalam lampiran dari perjanjianperjanjianpemborongan pekerjaan tersebut yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari perjanjianperjanjian pemborongan pekerjaan;.

Padahal Perjanjian Pemborongan PekerjaanPembangunan Rumah G.30 Kebun Limau Kesturi PT.

Adapun nilaikontrak untuk masingmasing perjanjian pemborongan tetap sama;Penggugat kemudian menanyakan perihal adanya perubahan luas bangunantersebut kepada Tergugat yang kemudian seolaholah menjanjikan akanmeninjau ulang spesifikasi luas bangunan dan membuat adendum atasperjanjianperjanjian pemborongan.

Nilai total kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PembangunanPerumahan G6 Kebun Limau Kesturi PT Sawit Selatan CV.

Terbanding pun melaksanakan isi dari perjanjianperjanjian pemborongan sambil seolaholah berulangkali secara lisanmeminta Pembanding untuk membuat adendum atas perjanjianperjanjian pemborongan.

.;551 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 421.2/1073.A/Dikmen/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, pekerjaanpengadaan Meubeler ruang kelas SMK Negeri 1 Kuala Kapuas dengan rekananCV.

.;581 (satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 800/801.D/Dikmen/VII/2009, tanggal 02 Mei 2009, pekerjaanpengadaan Meubeler ruang kelas SMK Kristen Kuala Kapuas dengan rekananCV.

.;1(satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :421.2/1.077.N/Dikmen/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, pekerjaan pengadaanMeubeler ruang kelas SMK Negeri 1 Muara Teweh dengan rekanan CV.

.;551(satu) buah foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)Nomor : 421.2/1073.A/Dikmen/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009, pekerjaanpengadaan Meubeler ruang kelas SMK Negeri 1 Kuala Kapuas dengan rekananCV.

ASIA BARU dengan nilai penawaransebesar Rp. 115.390.000, e Bahwa berdasarkan hasil lelangpekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi danPerlengkapan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buoltersebut dibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 antara Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Buol dengan CV. ASIA BARU selaku Perusahaan yang menjadipemenang lelang pekerjaan Pengadan Peralatan Geologi dan PerlengkapanGeologi.Hal. 3 dari 20 hal.

ASIA BARU selakuperusahaan yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi danPerlengkapn Geologi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam suratPerjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 MeiHal. 5 dari 20 hal.

ASIA BARU dengan nilai penawaran sebesar10111213Rp. 115.390.000, : Bahwa berdasarkan hasil lelang pekerjaan Pengadaan Peralatan Geologi danPerlengkapan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buoldibuatlah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/ DISTAMBEN,tanggal 5 Mei 2009 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buoldengan CV.

SUPANDI yang berisi tentang pemeriksaan danpenelitian atas hasil pekerjaan untuk pekerjaan Pengadaan PeralatanPerlengkapan Geologi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Pemborongan nomor540/123/10/DISTAMBEM, tanggal 5 Mei 2009, sementara Terdakwa AHMADH BATALIPU, SE dan Drs.

Put. 45/PID/2011/PT.PALUCopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/123.10/DISTAMBENTanggal 05 Mei 2009, pkerjaan : Pengadaan Peralatan Geologi danPerlengkapan Geologi, lokasi : Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah,Nilai Kontrak : Rp. 115.390.000, antara Kepala Dinas Pertambangan DanEnergi Kabupaten Buol Selaku Pengguna Anggaran dengan CV.

Penggugat adalah seorang pemborong' bangunan = yangmengerjakan pekerjaan pemborongan pembangunan perumahanmilik Tergugat ;2. Bahwa semua pekerjaan pemborongan yang dilakukan olehPenggugat telah dituangkan dalam surat perjanjian pemboronganyang ditanda tangani oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ;3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjianpemborongan sebanyak 6 (enam) unit rumah masingmasing untuk :a.

Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 23/PP/MSPVDA/ RMH/VV2014 atas pembangunan rumah tinggal Permata VillageCluster Dealova Blok A dengan luas Bangunan 44 M2 (empatpuluh empat meter persegi) berada di kavling 63 A dengan nilaikontrak sebesar Rp.106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah)b.

Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 25/PP/MSPVD/RMH/VV2014 atas pembangunan rumah tinggal Permata VillageCluster Dealova Blok A dengan luas Bangunan 40 M2 (empatpuluh meter persegi) berada di kavling 67 Dealova A dengannilai kontrak sebesar Rp.96.100.000,00 (Sembilan puluh enamjuta seratus ribu rupiah)d.

Surat Perjanjian Pemborongan no : 34/PP/MSPVA/RMH/VV/2014atas pembangunan rumah tinggal Permata Village ClusterAlexadria Blok A dengan luas Bangunan 140 M2 (seratus empatpuluh meter persegi) berada di kavling 36 dengan nilai kontraksebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah)e.

Surat Perjanjian Pemborongan no : 35/PP/MSPVA/RMH/VI/2014atas pembangunan rumah tinggal Permata Village ClusterAlexadria dengan luas Bangunan 45 M2 (empat puluh lima meterpersegi) berada di kavling 39 dengan nilai kontrak sebesarRp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).Hal 2 Puts.

Kembang Paket 20 lokasi Kecamatan Kembang dengan nilaiRp80.369.000,00 ;37Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV.

Anton Sujarwo Kecamatan Jepara ;Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/57/KONTRAK/ PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisiktersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengecatan Marka JalanPaket 2 dengan nilai Rp47.141.000,00 ;38Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV.

DamarwulanTempur dengan nilaiRp53.680.000,00 ;1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :050/14/.

harus dilaporkan oleh perusahaanpemberi pekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaandilaksanakan.

Tergugat selaku Perusahaan Pemberi PekerjaanTIDAK PERNAH MELAPORKAN jenis pekerjaan penunjang yangdiserahkan kepada Perusahaan pemborongan (ic.

Tergugat Il) keinstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan yang dalam hal iniadalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang dan karenanyainstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan yang dalam hal iniadalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang TIDAKPERNAH mengeluarkan bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjangyang akan diserahkan oleh Tergugat melalui

pemborongan pekerjaan(ic.

selaku PerusahaanPemberi Pekeryaan TIDAK PERNAH MELAPORKAN jenis pekerjaanpenunjang yang diserahkan kepada perusahaan pemborongan (ic.Tergugatll) ke instansi yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan Kabupaten/Kota dstnya........

Majelis HakimDALAM POKOKPERKARA ;1 Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalahmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;2 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalili gugatan PENGGUGAT,kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT;3 Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalilidalil PENGGUGAT yang tidak berkaitandengan obyek perkara ini;4 Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan yang telah Mendapatkan Surat Pekerja Kerjaberdasarkan perjanjian pemborongan

Bahwa.......10Bahwa menurut KeteranganPENGGUGAT(PT Duta Cipta Konsultama) mendapatkanPekerjaan Pemborongan pengadaan dan pemasangan Structure Steel PLTU Lampungdari PT Adhi Karya sebagai main kontraktor dan owner atau pemberiproyekpembangunan PLTU tersebut adalah Perusahaan Listrik Nasional (PLN) , akantetapi perihal asal proyek tersebut tidak secara jelas diterangkan oleh PENGGUGATdalam pernjanjian Pemborongan Nomor : 174/C/DCKVCM/VIH/10 , tanggal 06 Juli2010 dan oleh karenanya Tergugat menilai

ADHI KARYA, bahwa bobot tonase structuresteel PLTU Lampung adalah sebesar 3.507 ton, sehingga ada selisih sebesar 438 ton,sehingga Penggugat tidak secara jelas menerangkan dan mengetahui bobot dariPerjanjian Pemborongan tersebut:Bahwa Tergugat telah menyelesaikan pekerjaan sebagimana yang diberikan olehPenggugat, dan hal ini telah diperkuat berdasarkan keterangan Quality controlPENGUGAT ( PT Duta Cipta Konsultama)pada tanggal 24 Oktober 2010 bobotpekerjaan yang telah diselesaikan oleh TERGUGAT sebesar

EKA WIJAYA S: Bahwa, saksi dahulu pernah bekerja pada PT.Mekatel Engineering (Tergugat), sekarangsudah tidak lagi ;e Bahwa, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bersengketa mengenai uang tagihan hasilkarya pengerjaan proyek PLTU Lampung tahun 2010 ;e Bahwa, proyek yang dimaksud adalah Erection Steel of Upper StructureTurbine BuildingPLTU Lampung (nama sederhananya proyek merakit besi) yang dikerjakan olehPT.Mekatel Engineering (Tergugat) sesuai Perjanjian Pemborongan pada tahun 2010antara PT.Dutacipta

Nomor: 174/C/DCKVCM/VI/10, Proyek PLTU Lampung, Erection Steel Structure & Painting TopCoat tanggal 6 Juli 2010 ;Bahwa, Perjanjian Pemborongan Nomor: 174/C/DCKVCM/VII/10, Proyek PLTULampung, Erection Steel Structure & Painting Top Coat tanggal 6 Juli 2010, Pasal 12menentukan: Apabila terjadi perseliihan atas pelaksanaan dan akibat dari pekerjaantersebut diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarahBahwa, dalam menyelesaikan perselisihan atas pelaksanaan dan akibat dari

No.2206 K/Pid.Sus/2011Bahwa berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan Pengadaan PeralatanGeologi dan Perlengkapan Geologi pada Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Buol tersebut dibuatlan Surat Perjanjian Pemborongan denganNomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 antara DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Buol dengan CV.

SUPANDI yang berisitentang pemeriksaan dan penelitian atas hasil pekerjaan untuk pekerjaanPengadaan Peralatan Geologi dan Perlengkapan Geologi yang menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 100% sebagaimana dimaksud dalam SuratPerjanjian Pemborongan Nomor : 540/123/10/DISTAMBEM, tanggal 5 Mel2009, sementara Terdakwa AHMAD H.

ASIABARU dengan nilai penawaran sebesar Rp. 115.390.000, ;Bahwa berdasarkan hasil pelelangan pekerjaan Pengadaan PeralatanGeologi dan Perlengkapan Geologi pada Dinas Pertambangan dan EnergIKabupaten Buol tersebut dibuatlan Surat Perjanjian Pemborongan denganNomor : 540/123.10/DISTAMBEN, tanggal 5 Mei 2009 antara DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Buol dengan CV.

dan Perlengkapan Geologi dengan rincian sebagaimana tercantum dalamSurat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540.123.10/DISTAMBEN, tanggal 5Mei 2009 ;Bahwa Terdakwa AHMAD H BATALIPU, SE juga telah menandatanganiSurat Perintah Membayar : SPM : 0032/SPMLS Brg dan Jasa tahun 2009/al. 8 dari 20 hal. Put.

Rekomendasi perencanaan pondasi/ sub struktur.b).Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Bangunan Gudang, Pekerjaan Prasarana.Gudang, Pekerjaan Kantor Mazuvo Indo, yang pada pokoknya berisi bentuk dan/atau gambar dari bangunan termasuk perincian pembiayaannya;Hal tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 SURAT PERJANJIANPELAKSANAAN PEMBORONGAN Nomor 14 dan pasal1 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN NOMOR 3, dimana lampiranlampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SURAT.PERJANJIAN

PELAKSANAAN PEMBORONGAN, 6.

Bahwa jangka waktu pengerjaan gedung pabrik dan kantor diatur dalam pasal 3SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN, yang menentukan / sebagai ......sebagai berikut :Pasal 3 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN Nomor : 14: Jangka waktu pengerjaan bangunan gedung pabrik tersebut telah disepakati olehkedua belah pihak yaitu selama 8 (delapan) bulan yang dimulai pada tanggal sebelasJuli dua ribu delapan (1107 2008) ... dan akan berakhir pada tanggal sebelas Pebruaridua ribu sembilan (11022009)..

Bahwa pasal 8 SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN., menentukan hal sebagai berikut :"Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempattinggal umum (domicilie) dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan NegeriSemarang."16.

Bahwa oleh karena itu terbukti dengan jelas Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap SURATPERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN dan merugikanPenggugat, dengan cara tidak melaksanakan pembangunan sesuai denganSURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEMBORONGAN ,sehingga menurut hukum Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian, biaya18dan bunga atau keuntungan yang diharapkan yang diderita oleh Penggugatakibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut seketika dan sekaliguslunas

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/164/SPPBL/BLU/2006Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan PT. Meurata Utama Bireuen dalam Pengadaan ObatobatanKeperluan BLU RSU dr. Fauziah Bireuen ;Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/201410.Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/158/SPPBL/BLU/2006Tanggal 24 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan PT.

Fauziah Bireuen ;Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPPBL/BLU/2006Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas OksigenTherapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen ;Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPPBL/BLU/2006Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. FauziahBireuen dengan CV.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/39.L/SPPBL/BLU/2007 Tanggal 15 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan PT. Raja Peunawa Lhoksukon dalam Pengadaan obatobataanpada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;10.Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/37.L/SPPBL/BLU/2007 Tanggal 04 Juni 2007 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas OksigenTherapy pada BLU RSU dr.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPPBL/BLU/2006 Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr.Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor : 1994 K/Pid.Sus/2014Fauziah Bireuen dengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam PengadaanGas Oksigen Therapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPPBL/BLU/2006 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. FauziahBireuen dengan CV.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/36/SPPBL/BLU/2006Tanggal 13 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan PT. Pantja Jaya Bireuen dalam Pengadaan Gas OksigenTherapy pada BLU RSU dr. Fauziah Bireuen;6. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No : 441/16/SPPBL/BLU/2006 Tanggal 12 Juli 2006 antara Kepala BLU RSU dr. Fauziah Bireuendengan CV.

kerja antara pekera/buruhdengan perusahaan penerima pemborongan beralin kepada perusahaan pemberipekerjaan.Pasal 9Ayat (1), penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat(1) dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.Ayat (2), perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)sekurang kurangnya harus memuat ;a.

Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dibidangnyaPasal 10Ayat (1), Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansi yangbertanggung jawab dibidang ketenagkerjan kabupaten/kota tempat pemboronganpekerjaan dilaksanakan.Ayat (2), Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud padaAyat(1) dilakukan setelan perjanjian tersebut ditanda tangani oleh perusahaanpenerima pemborongan paling

Kemudian Tergugat II adalah badan hukum yang memilikiizin untuk menerima pemborongan pekerja/ouruh dari Tergugat , yang artinya hal initelah memenuhi Pasal 66 ayat (3).

Memiliki tenaga kerja yang mempunyai kompetensi di bidangnya.Pasal 10Perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dikmaksud dalam pasal 9harus didaftarkan oleh perusahaan penerima pemborongan kepada instansiyang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempatpemborongan pekerjaan dilaksanakan;Pendaftaran perjanijan pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh perusahaanpemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima

penerima pemborongan apabila belum memiliki buktipelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.Ayat (2) Apabila perusahaan pemberi pekerjaan menyerahkan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki buktipelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka hubungan kerja antarapekerja/ourunh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih kepadaperusahaan pemberi pekerjaan.Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.21 berupa Akta Nomor 7 Tahun 2001tertanggal 10 Januari

Namun seiring berjalannya pekerjaan proyektersebut, Kontrak Jasa Pemborongan CJ.SPK.225 tgl 22 Juli 2013 tidakpernah disesuaikan dengan berubahnya harga satuan karenakenaikan harga BBM dan perubahan volume pekerjaan akibatberubahnya desain gambar, dll.hal 3 dari 82 hal put. No.208/PDT/2018/PT.DKI Bahwa di dalam perjalanannya, ternyata Penggugat mengalami kerugianakibat naiknya hargaharga satuan yang dipergunakan dalam pekerjaankontrak jasa pemborongan tersebut.2.

Bahwa dengan demikian tidak ada wanprestasi atau pelanggarandalam pelaksanaan Kontrak Jasa Pemborongan Nomor: CJ.SPK.225tanggal 22 Juli 2013 tentang Pekerjaan Renovasi Gerbang Tol Tomangpada Jalan Tol Cawang Tomang Cengkareng. Bahwa dengan demikian sanksi Balck List dalam surat PT Jasa Marga(persero) Tok cabang CTC No: CJ.PL.02.1599 tanggal 20 Juni 2014tersebut adalah tidak berdasar sebab PT Mitra Jujur Indonesia tidakmelanggar Kontrak Jasa Pemborongan No CJ.SPK.225 tgl 22 Juli 2013.

Dengan demikian, penghentianpelaksanaan pekerjaan atas Kontrak Jasa Pemborongan NomorCJ.SPK.225 tanggal 22 Juli 2013 tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama dan bukan merupakan wanprestasi.Bahwa Pemberhentian Pelaksanaan Pekerjaan atas Kontrak Jasa Pemborongan Nomor : CJ.SPK.225, bukanlah merupakan pelanggaran,karena pelaksanaan pekerjaan Kontrak Jasa Pemborongan No:hal 7 dari 82 hal put.

sampai dengan tanggal akhirmasapelaksanaan pada dokumen kontrak;> Bahwa kontraktor/PENGGUGAT masih diberikan kesempatan untukmenyelesaikan pekerjaan sampai dengan jangka waktu pelaksanaanpada Pasal 7 Surat Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan NomorCJ.SPK.225 tanggal 22 Juli 2013 dan addendum Nomor tanggal 20Nopember 2013;> Apabila kontraktor/PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam Jangka waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal7 ayat (2) Surat Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan NomorCJ.SPK

Jasa Marga (persero) Tbk telah sah danberdasarkan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat8 (i) Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Renovasi GerbangTol Tomang pada Jalan Tol cawangTomangCengkarengNomor : CJ.SPK.225 tanggal 22 Juli 2013 jo.

Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentangPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan lain;Bahwa, PI Infomedia Nusantara menyerahkan sebagianpelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan kepada PTInfomedia Solusi Humanika kemudian merekrut pekerja/oburuhdiantaranya adalah pekerja/buruh sebagaimana diterangkan di atasmelaksanakan pemborongan kerja tersebut dengan perjanjian kerjawaktu tertentu (PKWT) yang dibuat tahun 2013 (dengan beberapavariasi bulan).

Apabila perusahaan pemberi pekerjaanmenyerahakan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan penerima pemborongan sebelum memiliki buktipelaporan, maka hubungan kerja antara pekerja/ouruh denganperusahaan penerima pemborongan beralin kepada perusahaanpemberi pekerjaan (Pasal 7 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun2012);Bahwa PT Infomedia Nusantara selaku perusahaan pemberipekerjaan ternyata belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud Pasal 6 Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012,maka demi

, karenaperusahaan pemborongan tidak boleh mensubkan kepadaperusahaan lain.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (4)berbunyi: Perusahaan Penerima Pemborongan dilarang mengalihkanPemborongan Pekerjaan kepada pihak lain;4.2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 3ayat (2) berbunyi: Perusahaan penerima pemborongan yang sudahmelakukan perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaanpemberi pekerjaan dilarang mengalihkan pemborongan pekerjaankepada pihak lain;4.3.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19Tahun 2012 tentang syaratsyarat penyerahan sebagian pelaksanaanpekerjaan kepada perusahaan lain: Pasal 5 menyatakan : Jenis pekerjaan penunjang yang akandiserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harusdilaporkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada instansiyang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;Hal. 27 dari 33 hal. Put.